Masalah Pilgub Papua Jadi Perhatian AS

Foto Ilutrasi (by,google)

JAYAPURA - Belum jelasnya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Gubernur Papua menjadi perhatian dari dunia internasional. Ini terbukti setelah Sekretaris I Bidang Politik dari Kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Melanie Higgins ditemani asisten politik, Pradita Anggira Prima, melakukan kunjungan ke KPU Papua.
 Pertemuan dengan Ketua KPU Papua Benny Sweny ini berlangsung di ruang kerja Ketua KPU Papua, Dok II Jayapura, Selasa (28/2), kemarin.

 Kunjungan ini dalam rangka mendengar langsung dari Ketua KPU Papua sebagai pelaksana pemilihan umum di Papua, tentang alasan yang menyebabkan hingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Selain itu dirinya ingin mendengar dan mengetahui langsung apa yang menyebabkan hingga pemilihan umum di sejumlah kabupaten di Papua, selalu berakhir dengan korban jiwa, bahkan korban jiwa sudah berjatuhan ketika tahapan pelaksanaan pemilukada di laksanakan, seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak dan Tolikara.

 Ketua KPU Papua Benny Sweny, saat pertemuan tersebut banyak menjelaskan kepada Sekertaris I bidang politik dari kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Melanie Higgins, tentang apa alasan yang menyebabkan hingga tertundanya pelaksanaan pemilukada yang sudah seharusnya dilakukan sejak Agustus 2011 lalu, persoalan utama adalah tentang peraturan daerah Khusus (Perdasus) Pemilihan kepala daerah yang sampai saat ini masih dikonsultasi dengan kementerian dalam negeri, terkait dengan sejumlah persoalan misalnya tentang kewenangan melaksanakan tahapan pemilukada calon Gubernur Papua dan wakil Gubernur Papua antara Lembaga KPU dan DPRP, sehingga harus dilakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri.
“Saya sudah sampaikan kepadanya, bahwa Perdasus yang menyebabkan hingga belum dilaksanakan, namun jika Perdasus sudah selesai dan ditetapkan, maka KPU siap melaksanakan Pemilukada,” katanya.
 Sementara itu soal pemilihan umum di Kabupaten Puncak, Kata Benny Sweny, ini terjadi karena persoalan dukungan ganda yang dilakukan oleh partai kepada pasangan bakal calon, kebetulan pasangan bakal calon bupati ini adalah kepala suku, sehingga ketika terjadi gesekan, maka pendukung masing-masing membela calonnya yang menyebabkan hingga perang suku terjadi dan korban berjatuhan.

 Sedangkan persoalan yang kedua, adalah terjadinya intervensi dari pasangan calon kepada pelaksana pemilukada tingkat PPD, seperti yang terjadi di Tolikara, dimana ada intervensi yang berlebihan dari bakal calon bupati yang mengingingkan orangnya yang harus masuk menjadi anggota PPD (panitia pemilihan distrik), padahal sesuai dengan undang-undang PPD adalah pelaksana pemilu di tingkat distrik yang bertugas membantu KPU Kabupaten, sehingga harus netral.

 Dengan penjelasan tersebut, Kata Benny Sweny, Wakil Sekertaris I bidang politik dari kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Melanie Higgins merasa prihatin dan mendorong agar pelaksanaan pemilukada di Papua harus ke depan lebih demokaratis lagi dan dirinya berharap agar tidak lagi jatuh korban hanya kerena konflik pemilukada, masyarakat di Papua harus berkacamata seperti di Amerika, yang mana pesta demokrasinya cukup baik, bahkan para calon presiden atau calon gubernur yang maju dalam pemilukada, sudah siap kalah dan sudah siap menang