Konflik Papua: Human Rights Watch Soroti Persoalan Akses 14 June 2012 12:45

Kerusuhan Perum III (foto jubi)

JAKARTA–Human Rights Watch mendesak pemerintah Indonesia membuka akses penuh untuk media internasional termasuk ahli hak asasi manusia  Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk memantau pelanggaran HAM dan meminimalisir informasi yang keliru soal Papua.

Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Musa Tabuni diduga ditembak di otak belakang oleh aparat keamanan sehingga meninggal dunia hari ini. Aksi itu memicu massa membakar sejumlah tempat di Jayapura, Papua.

Aktivis HAM Papua Markus Haluk mengatakan saat itu Mako tengah memakan pinang bersama dengan empat rekan lainnya dan mengetahui kedatangan aparat pada sekitar pukul 09.30 WIT. Mako kemudian menghindari mereka, namun akhirnya ditembak aparat.

“Tidak ada surat pemanggilan sama sekali terhadap Mako. Aparat kalau ingin tembak, tembak saja sekarang seperti preman. Ini bukan penegakan hukum,” ujar Markus ketika dikonfirmasi Bisnis, Kamis 14 Juni 2012.

Dia juga mengatakan setelah kejadian itu sejumlah anggota KNPB dan mahasiswa melakukan pembakaran terhadap sejumlah tempat karena marah dan memprotes insiden tersebut. Penembakan terhadap  Mako dilakukan di daerah putaran taksi Universitas Cendrawasih-Perumnas III, Waena Jayapura.

Saat ini, sambungnya, aparat juga tengah melakukan penyisiran di lokasi terkait dengan kejadian tersebut. Menurut Mako, para anggota KNPB dan mahasiswa pun sudah kembali ke tempat mereka masing-masing.

Direktur Deputi Asia HRW Elaine Pearson mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mengizinkan media asing dan kelompok masyarakat sipil untuk memasuki Papua untuk melaporkan terjadinya praktik kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain itu, organisasi tersebut juga mendesak agar Indonesia menerima permintaan Dewan HAM PBB untuk  mengundang para pakar HAM organisasi dunia tersebut.

“Dengan menempatkan Papua di balik tabir, pemerintah Indonesia tengah menumbuhkan impunitas untuk pasukan militer dan kebencian dari orang-orang Papua,” kata Pearson dalam rilis media pada Kamis, 14 Juni 2012. “Pemerintah sebaiknya membiarkan media dan kelompok sipil menerangi provinsi tersebut.”

Dia menuturkan pemerintah Indonesia telah gagal menghukum para pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Papua.

Peristiwa pada 6 Juni lalu, bermula dari dua anggota TNI Infanteri (Yonif) 756/WMS saat melewati Jalan Raya Hone Lama, Distrik Wamena, Jayawijaya dan menabrak anak kecil. Berdasarkan laporan persekutan gereja, keduanya kemudian berusaha menghindari kemarahan orangtua dari sang anak namun akhirnya terlibat perkelahian.

Seorang anggota TNI yang bernama Pratu Ahmad Sahlan mati di tempat karena mengalami luka tusuk di dada tembus jantung. Sementara anggota TNI bernama Serda Parloi Pardede dalam keadaan kritis karena pukulan benda keras di seluruh bagian tubuh dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

Aksi pembalasan dari pasukan TNI Batalyon 756 kemudian dilakukan sangat brutal dan tak terkendali dengan menyerang, menyiksa, membunuh dan melukai warga sipil  dan membakar rumah.

HRW juga meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mencari-cari alasan lagi atas kegagalan pemerintahannya melakukan investigasi.  Pearson mengatakan dengan mengizinkan akses penuh ke Papua, akan meminimalisir romor dan misinformasi yang memicu pelanggaran.

HRW juga mengingatkan tentang permintaan sejumlah negara dalam perhelatan the Universal Periodic Review PBB pada Mei, terkait dengan pembukaan akses penuh Papua dan mengundang Reporter Khusus.  Sejumlah negara itu adalah Inggris, Perancis, Austria, Chile, dan Korea Selatan.

“Beberapa negara menyatakan kekhawatirannya di Dewan HAM PBB soal kegagalan Indonesia untuk mengundang ahli dari PBB,” ujar Pearson.  ”Jika Indonesia ingin dianggap serius, maka tidak seharusnya mengabaikan permintaan tersebut

Indonesia Claims, Foreign Party Playing behind the West Papua conflict

JAKARTA - The shooting involving the military and civilians continue to occur in Papua. Increasingly falling victim. Vice Chairman of Commission I, TB Hasanuddin indicated there is a foreign hand had a role in a series of upheavals in the region of Indonesia's most eastern. 

According to him, looking at the data acts of violence that occurred in the past 18 months alone, the victim has been falling in almost every town in the Papua region.

In Sorong one civilian died in the Puncak Jaya seven officers dead and one wounded, civilians who come to be dead five people and injured two people, in Honor of the officers died, officer in Wamena one person died, in Abepura four civilians died, in Jayapura one officer dead, five civilians dead, two officers died in Merauke, Timika / Mimika three officers dead and one injured, the victims of the three injured civilians, in Paniai one civilian dead and four wounded.

 "In view of the deployment and the time it happened, it is clear this case seems well organized, systematic in selecting targets, planned well and with considerable cost through" local operator "in the field," he said in a release to Okezone, Sunday (06/10/2012). 

The goal, among others, creating instability in Papua in order to encourage and accelerate out of the Unitary Republic of Indonesia Papua. When the scenario that emerged, he added, government and local authorities in the solid state (solid or not contrived). "Government is not effective at all, followed by the election's noise caused new tensions," he said. 

Meanwhile, intelligence officials revealed almost helpless mastermind of all the events above. "In fact impressed distrust each other," he regrets.

More..http://news.okezone.com/read/

Yoman, Label OTK (Orang Terlatih Khusus) di Papua Yang mengacaukan papua

Socratez Sofyan Yoman (ketua PGBP)

Jayapura VB--Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua yang mengorbankan warga sipil maupun aparat keamanan dalam bulan Mei dan Juni 2012 meningkat tajam dalam jumlah signifikan. Kenyamanan dan ketenangan hidup umat Tuhan di Tanah Papua benar-benar terusik. Hak hidup rakyat sipil dan aparat keamanan dihilangkan tanpa alasan.

Socratez Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis (PGBP) Papua melalui siaran persnya yang diterima tabloidjubi.com (7/6) via email,

Yoman menegaskan, bahwa aksi-aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) atau Orang Terlatih Khusus (OTK) yang belakangan ini terjadi, sangat menyayat dan memilukan hati. Ini menunjukkan bahwa Jayapura yang adalah ibu kota Provinsi Papua dan merupakan barometer atau tolok ukur kemajuan dan keamanan Tanah Papua memperlihatkan kekacauan dan tidak terkendali.

Yoman membeberkan beberapa peristiwa kekerasan tersebut dalam siaran pers PGBP ini. Penembakan dan
pembunuhan Terloji Weya (23) pada 1 Mei 2012 di depan kantor Koramil Perwakilan Wamena di Abepura.

Penembakan mati Arkilaus Rafutu (45) dan melukai Teringgen Murip luka tembak bagian paha kiri pada 19
Mei 2012 di Mulia, Puncak Jaya. Penikaman mati Paulus Tandiese (20) pada 22 Mei 2012 di Skyline, Jayapura. Pembunuhan dan pembakaran Syaiful Bahri (24) dalam mobil Toyota Avansa DS 1711 AK di
depan pemakaman Waena pada 22 Mei 2012. Penembakan Warga Negara Asing, Dr. Pieper Dietmar Helmut(55) di Pantai Base G Jayapura. Penembakan mati Anthon Taruang Tandila (45) pada 29 Mei 1212 di Puncak Jaya. Penikaman mati Ajud Jummy Purba (19) di Perumnas 3 di depan Rumah Makan Kiamang pada 3 Juni 2012. Gilbert Fabrian Mardika (16) di tembak di Skyline, Jayapura, pada 4 Juni 2012. Paniel Yaplo (20) disiksa mati dan dipatahkan lehernya oleh polisi dan Brimob di Sentani pada saat menghalang demo damai KNPB pada 4 Juni 2012. Yesaya (Yesa) Mirin (21) yang disiksa mati, mukanya dihancurkan dan lehernya dipatahkan oleh polisi dan BRIMOB pada 4 Juni 2012. Iqbal dan Ardi Jayanto ditembak pada 4 Juni 2012 di Jayapura dekat kantor Polda Papua. Pratu Doengki Kune ditembak di Entrop pada 4 Juni 2012. Arwan Apuan ditembak dibagian bawah dagu sebelah kanan tembus ke sebelah kiri dan tembus sampai leher bagian kanan. Pembunuhan anggota TNI Batalyon 756, Pratu Ahmad Sahlan dan penyiksaan Serda Parlo Pardede oleh masyarakat di Wamena karena seorang anak kecil yang bermarga Wanimbo ditabrak anggota TNI pada 6 Juni 2012. Aksi pembalasan dari TNI Batalyon 756 Wamena membunuh Elinus Yoman yang ditikam dengan sangkur di bagian leher, menikam dengan sangkur 8 orang warga sipil dan 1 warga sipil ditembak dengan senjata, 7 orang di Rumah Sakit Umum Wamena dan 2 orang dirawat di rumah.Penyiksaan, penembakan dan pembunuhan Teju Tabuni (17) yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada 7 Juni 2012 di Dok 5 Yapis Jayapura. Penangkapan Buktar Tabuni,Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 7 Juni 2012 di lingkaran Abepura.

"Melihat dari beberapa kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan tadi, pelaku kekerasan yang pertama
adalah Orang Tak Dikenal atau Orang Terlatih Khusus (OTK); dan kedua adalah aparat keamanan dan ketiga adalah masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan dan hak mereka diakui oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan dilihat dari korban adalah kebanyak masyarakat sipil dan aparat keamanan non-Papua. Sedangkan penduduk asli Papua ditangkap, ditembak, disiksa, muka dihancurkan dan leher dipatahkan dengan kejam. Kejahatan kemanusiaan di Papua sudah melewati batas-batas kemanusiaan." ulas Yoman dalam siaran persnya.

Semua kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua beberapa tahun yang lalu dan dalam bulan ini, belum ada
satu kasus pun diungkap pelakunya. Aparat penegak hukum juga sulit dipercaya karena mereka juga adalah
pelaku pelanggar HAM. Untuk mengungkap kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh
hal: pertama, Kapoldanya dipindahkan untuk menghilangkan jejak kasus itu. Kedua, orang asli Papua
dijadikan “kambing-hitamkan” sebagai pelaku kekerasan dan kejahatan. Tapi patut dipertanyakan adalah
senjata yang digunakan adalah senjata berkaliber “canggih”. Apakah penduduk asli Papua mempunyai
kemampuan untuk membeli itu?

Karena itu, menurut Yoman, untuk membantu mengungkap pelaku kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
yang dilakukan oleh OTK dan PETRUS, merupakan kebutuhan sangat mendesak, yaitu kehadiran Misi
Kemanusiaan dan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tanah Papua. Supaya ada netralitas dalam
menjaga keamanan dan kedamaian dan mengungkap kasus-kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di
Tanah Papua. Misi intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) dari PBB bisa saja terjadi di Tanah
Papua kalau OTK dan PETRUS tidak menghentikan kekerasan ini. Dan juga kalau aparat penegak hukum
tidak mengungkap pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dan terutama, tidak memberikan jaminan perlindungan kenyamanan warga sipil dan juga aparat keamanan sendiri.

Untuk itu, pihaknya mendesak segera ada upaya untuk menghindari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
dan supaya tidak mengganggu kedaulatan manusia, yakni :
(1) OTK dan PETRUS segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan karena tindakan-tindakan yang jahat ini tidak cocok dan juga tidak relevan dalam alam demokrasi dan keterbukaan sekarang.
(2) Yang jelas dan pasti: menangkap penduduk asli Papua, memenjarakan dan menembak orang asli Papua
bukan merupakan solusi yang tepat, manusiawi, tapi itu tindakan aparat keamanan yang tidak menunjung
tinggi nilai keadilan, maka membangkitkan ideologi, nasionalme kebersamaan yang kuat dan juga
membangun simpati solidaritas kemanusiaan dari berbagai kalangan di Indonesia dan masyarakat
internasional;
(3) Kekerasan akan melahirkan kekerasan dan kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu , Presiden
Republik Indonesia, SBY, segera membentuk TIM Khusus untuk dialog damai antara Rakyat Papua dan
Pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga. Diharapkan semua perbedaan pandangan dan kompleksitas masalah Papua dibawa dalam meja dialog untuk mencari penyelesaian yang damai, menyeluruh dan bermartabat.
(4) Semua warga sipil dan aparat keamanan ada di Tanah Papua, baik orang asli Papua maupun non-Papua,
kita mempunyai kewajiban etis, tanggungjawab moral dan iman, tugas untuk menjaga tanah Papua sebagai
rumah kita yang damai. Kita bersama-sama harus hidup rukun, damai dengan menghormati perbedaan
pandangan politik, ras, etnis dan budaya. Kita bersama-sama juga melawan kekerasan,
kejahatan,ketidakadilan, diskriminasi dan eksploitasi yang merabik-rabik dan merendahkan martabat dan
kehormatan hidup manusia

Polisi Tangkap 43 Demontrans KNPB Soal Demo Pelanggaran HAM Papua

Foto Ilustrasi

JayapuraVoice of Baptist,--Pihak Polda Papua dalam hal ini Polres Jayapura telah mengamankan sedikitnya 43 orang simpatisan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diamankan pasca rusuh demo Papua Merdeka yang mengakibatkan 6 warga sipil luka-luka dan 1 orang pendemo meninggal dunia Senin(4/6/2012)lalu. Menurut Kabid Humas Polda Papua, AKBP Johannes Nugroho Wicaksono kepada Tribunnews.com di ruang kerjanya mengatakan 43 orang simpatisan tersebut kini tengah diperiksa secara intensif oleh pihak Polres Jayapura dimana mereka masih berstatus sebagai saksi.

”43 orang simpatisan KNPB yang diamankan Polres Jayapura di Sentani masih berstatus sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan statusnya akan meningkat menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP Drs Johannes Nugroho Wicaksono Johannes di kantornya, Selasa(5/6/2012).
Saat ini ke-43 simpatisan KNPB yang telah diamankan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Jayapura.

”Para otoritas menyatakan, Mereka masih dimintai keterangan, terkait demo penolakan aksi kekerasan di papua dan mengungkap pelaku pelanggaran HAM di papua,” terangnya.

Menurut Kabid Humas aksi brutal oleh simpatisan KNPB di Sentani, setelah pihak kepolisian Polres Jayapura Kota dan Polres Sentani dengan dibantu Brimobda Papua membubarkan 11 iringan truk yang mengangkut massa KNPB di daerah kampong harapan sentani jayapura.

”Dari kejadian itu 6 orang luka-luka, dan 1 orang pendemo tewas diduga akibat di bunuh saat pembubaran aksi massa dibubarkan aparat, sehingga kami langsung mengamankan 43 orang simpatisan KNPB karena dengan alasan tidak punya surat ijin, jelasnya.

Sementara itu, salah satu korban  simpatisan KNPB, Sunardi  (39) yang berprofesi sebagai Sopir Truk, Selasa sore dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura karena mengalami luka kena panah di bagian punggung belakang dan mengakibatkan kondisi korban sempat kritis.

Dari pantauan Tribunnews.com di RSUD Dok II Jayapura kondisi korban tampak lemah dengan luka dibagian punggung tembus pinggang. Bahkan, saat itu Sunarso langsung dibawa ke ruang ICU guna menjalani perawatan intensif atas lukanya. Hernadin, selaku teman korban mengakui, sebelum kejadian dia sempat bersama-sama korban untuk mengantar barang pesanan kearah Sentani.
”Saya sempat sama-sama dengan korban, tapi tak lama kami berpisah. Beberapa menit kemudian, saya ditelepon kalau Sunardi kena panah,” tuturnya.

Di tempat yang sama, pihak keluarga korban, Andi saat ditemui Tribunnews.com  menyampaikan bahwa, Sunardi dirujuk ke RSUD Dok II untuk mempermudah pihak keluarga memantau perkembangan dan kondisi korban, apalagi korban tinggal di Entrop.

”Itu kan masih dekat dengan RSUD Dok II dibandingkan RSUD Sentani, jarak tempuh relative jauh. Menurut Andi pihak keluarga sangat sedih atas peristiwa ini, dimana mereka tidak menyangka salah seorang kerabat mereka Sunardi bisa dipanah saat kerusuhan pecah Senin kemarin, pihaknya berharap agar ada yang dapat bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami pihak keluarga juga berharap ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini, karena kami tidak tau apa-apa soal kejadian kerusuhan kemarin, kenapa tiba-tiba adiok saya yang harus jadi korban, saya harap polisi bisa mengungkap kasus ini dengan segera,” pintanya.

Sekedar diketahui kejadian bermula ketika massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berdemo menuju kota jayapura dengan tuntutan “ Segera Mengungkap kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di papua “  dan saat itu KNPB yang hendak menuju arah Waena dengan menggunakan sejumlah truk pada pukul 13:30 WIT dihalau dan dibubarkan oleh aparat keamanan di depan Telaga Maya. Karena tidak diperbolehkan melintas akhirnya massa dibubarkan aparat dan massanya terpencar kembali ke arah Sentani. Ketika sampai di Kampung Harapan, Sentani beberapa orang massa  tidak menerima perlakuan aparat polisi, massa mulai mengamuk di sekitar jalan raya. (Chanry Andrew Suripatty )

Palang Merah Internasional Desak harus memiliki akses penuh ke Papua Barat

Published By, IHRCNZ 

Web :http://indonesiahumanrights.org.nz/

Latar Belakang (Mukadimah):

Papua Barat adalah salah satu daerah termiskin di Indonesia di mana sebagian besar orang hidup di tingkat subsisten dengan masalah kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan mengerikan. Ini meskipun cadangan yang luas dari tembaga, emas, minyak, gas, dan hutan kayu keras perawan. Tak satu pun dari keuntungan dari menjarah sumber daya ini pergi ke orang-orang Papua Barat.
Kami mendukung orang Papua Barat dalam hak mereka untuk menentukan nasib sendiri untuk memutuskan masa depan mereka sendiri. Namun, ada jumlah yang terlalu tinggi tentara Indonesia dan polisi gaya militer (perkiraan berkisar antara 12.000 - 30.000; kami tidak dapat mengkonfirmasikan angka-angka ini karena kurangnya transparansi) yang ditempatkan di daerah ini. Tidak ada akses terbuka dan bebas untuk negara.
Palang Merah adalah sebuah organisasi independen yang tidak memihak dengan misi kemanusiaan eksklusif. Sejak 1949 Palang Merah telah memiliki mandat internasional diberikan di atasnya oleh Konvensi Jenewa, yang tugas ICRC dengan tahanan mengunjungi, operasi bantuan mengorganisir, menyatukan kembali keluarga yang terpisah dan kegiatan kemanusiaan yang sama selama konflik bersenjata.
Statuta Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah mendorong organisasi-organisasi untuk melakukan pekerjaan serupa dalam situasi kekerasan internal, di mana Konvensi Jenewa tidak berlaku. 

 = = = = = = = = = = = = = = = == = = = ==  = = == = = = == =

 To,

Presiden Susilo Bambang YudhoyonoIstana Istana MerdekaJakarta PusatIndonesia
Terhormat Presiden,
Kami yang bertanda panggilan pada Anda untuk memungkinkan Palang Merah Internasional penuh dan dibukanya akses ke Papua Barat.
Kami memahami bahwa Palang Merah terpaksa menutup kantornya dan meninggalkan Papua Barat pada Mei 2009 setelah anggota stafnya mengunjungi para tahanan di penjara. Sebuah bahasa Indonesia Luar Negeri jurubicara Kementerian mengatakan pada bulan Agustus bahwa Palang Merah memiliki mandat menurut perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia untuk membuka kembali kantor cabang di provinsi ini.
Palang Merah adalah sebuah organisasi independen yang tidak memihak dengan misi kemanusiaan eksklusif. Sejak 1949 Palang Merah telah memiliki mandat internasional diberikan di atasnya oleh Konvensi Jenewa, yang tugas ICRC dengan tahanan mengunjungi, operasi bantuan mengorganisir, menyatukan kembali keluarga yang terpisah dan kegiatan kemanusiaan yang sama selama konflik bersenjata.
Untuk perdamaian di Papua Barat, harus ada transparansi dan ini tidak dapat dicapai jika Palang Merah dikecualikan. Kami bergabung dengan organisasi hak asasi manusia dan dengan anggota parlemen di Inggris dan Australia yang juga menyerukan agar Palang Merah untuk diberikan akses penuh ke Papua Barat.

Source: gopetition.com/petitions/international

 

Etan: West Papua Report May 2012

West Papua Report May 2012

Papuan demant Referendum

This is the 97th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published with the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Back issues are posted online at http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw@msn.com. If you wish to receive the report via e-mail, send a note to etan@etan.org. 

Summary: 

One demonstrator was reportedly killed, two were wounded, and 13 arrested in May 1 demonstrations throughout West Papua. The protests marked the 49th anniversary of Indonesia's coerced annexation of West Papua. Indonesian government plans to continue to send settlers from outside into West Papua ("transmigration") has prompted protests from Papuan organizations who fear the further marginalization of Papuans and growing communal tensions. Several international organizations have protested continued, longstanding efforts by the Indonesian government to cover up human rights violations by preventing journalists and rights observers from traveling to or within West Papua. Following large scale peaceful demonstrations in Serui district, Indonesian security forces have launched a crackdown involving sweep operations. The shooting of a civilian aircraft as it landed at an airport in the Puncak Jaya area caused civilian casualties and has prompted unproven charges by authorities that the perpetrators were the Papuan armed resistance organization, the OPM. Papuan leaders have called on the government to conduct a transparent investigation and to engage with local civil and government organizations to put an end to ongoing tensions and conflict in the Puncak Jaya region. They note that security force resort to force in dealing with incidents harms innocent local civilians who are often driven from their homes. Despite its obligations under Indonesian and International law, the Indonesian government is refusing to fund urgently needed medical treatment for Papuan political prisoner Filep Karma. Two new reports reveal extensive "land grabbing" by corporations, backed by the Indonesian government, at the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project in southern West Papua. Indonesia faces a quadrennial review of its human rights performance by the UN Human Rights Commission. WPAT member Dr. Eben Kirksey has authored a new book on West Papua.

Contents:

• Arrests and Shootings of Protesters Mar Peaceful Demonstrations Marking Indonesia's Annexation of West Papua
• New Transmigration Plans Prompt Protest and Fears of Communal Conflict in West Papua
• Indonesian Government Covers Up Human Rights Abuse and Repression in West Papua
• Security Forces Launch Crackdown, Sweeps in Serui District
• Shooting of Civilian Aircraft Raises Concern over New Sweep Operations by Security Forces
• Political Prisoner Filep Karma Denied Urgent Medical Treatment
• New Organization Emerges to Support Local Papuans Facing Land Grabs Such as the MIFEE Project
• Indonesia to Face Quadrennial UN Human Rights Review in May
• WPAT Member Dr. Eben Kirksey Book on West Papua Published

Arrests and Shootings of Demonstrators Mar Peaceful Demonstrations Marking Indonesia's Annexation of West Papua

More: Etan-Report May 2012

Surat: Papua Barat: Bukan Hanya Masalah Melanesia

By. Kevin W. Trueman ( http://www.islandsbusiness.com/news )

Papua map

Sedikit lebih dari 50 tahun yang lalu ketika Indonesia menganeksasi Papua Barat, itu bukan untuk membebaskan Melanesia dari pemerintahan Belanda, itu adalah untuk mendapatkan tanah yang subur dengan mineral yang cukup berharga dan kekayaan minyak dan besar hutan hujan tropis yang lebat.Kekayaan mineral Papua Barat termasuk emas terbesar di dunia tambang dan tambang tembaga ketiga terbesar. Ada lebih dari 300.000 meter kubik Merbu dikirim keluar dari provinsi bulanan untuk Cina saja dan untuk Olimpiade 2008, China mengambil 800.000 meter kubik Merbu senilai lebih dari US $ 1 miliar.

Perusakan hutan hujan yang sangat besar ini adalah lebih mungkin menjadi alasan sebenarnya untuk kondisi perubahan cuaca di bagian utara Australia, bukan emisi karbon.

Pada tahun 1960 ketika pasukan pemerintah Indonesia menginvasi dan mengambil alih apa yang menjadi provinsi terbesar mereka, 97,8% dari populasi yang Melanesia.Tapi sekarang mereka membuat kurang dari setengah. Populasi meningkat pada tingkat yang luar biasa setiap tahun yang merupakan refleksi dari program imigrasi terbesar yang pernah terlihat.Mayoritas imigran datang dari Jawa, pulau paling padat penduduknya dengan lebih dari 131 juta orang, memberikan kerapatan lebih dari seribu orang untuk satu hektar, dibandingkan dengan sembilan Papua untuk hektar dengan lebih dari 22% dari daratan IndonesiaPemerintah Indonesia pada tahun 2003 dibagi Papua Barat menjadi tiga propinsi memanggil satu Papua dan Papua Barat lain, yang membuatnya sengaja membingungkan, untuk sedikitnya, dan jika Anda mengunjungi ibukota provinsi Jayapura saat ini Anda jarang melihat Melanesia.

Kekhawatiran untuk sisa Pasifik adalah penduduk Indonesia meningkat dan fakta bahwa ia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Jadi tidak seperti Cina, tidak akan pernah ada program anak satu.Selain itu, jika anak-anak masih sedang mengajarkan bahwa Melanesia, Polinesia, Australia dan Selandia Baru adalah bagian dari tradisional Indonesia, akibatnya dalam waktu empat puluh atau lima puluh tahun, kami bisa memiliki neraka masalah.

Beberapa pemikiran yang serius harus pergi ke dalam kemungkinan dan probabilitas dari sejumlah skenario, mengingat negara pikiran lain yang akan sangat mungkin berada dalam konflik di kawasan Asia. Wilayah yang memegang lebih dari 53% dari populasi dunia, dan pada saat yang sama mengingat bahwa Indonesia sangat dipengaruhi oleh Islam Iran dan Pakistan.

Sangat disayangkan, untuk sedikitnya, yang pada tahun 1960 kekuatan Barat begitu sibuk dengan ancaman Ketua Mao komunis China dan teori domino, ditambah tentu saja Perang Vietnam, yang tidak hanya invasi Papua tampak kurang penting tetapi juga pembunuhan anggota partai PKI dan keluarga mereka di seluruh Indonesia oleh kelompok-kelompok Islam, mengambil kehidupan dari 500.000 orang diperkirakan.Kita harus ingat bahwa sekali lagi perjuangan dunia bisa sama kompleks dan meninggalkan kita semua rentan, tetapi terutama PNG, yang merupakan bagian lain dari pulau kedua terbesar di dunia. Lebih perang telah dilancarkan dan pembunuhan yang dilakukan atas nama agama daripada untuk alasan lain. Perbedaan ras menambah kerentanan tertentu.
-Kevin W. Trueman
   Vanuatu

Marinir AS di Australia Ancam Kedaulatan NKRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya Papua.

Foto Pasukan AS di Darwin Australia

"Bisa saja AS mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeport nya. Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung gereja-gereja di Amerika," kata Syahganda saat diskusi tentang "Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia''.

Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

Pemerintah AS sebelumnya menyatakan penempatan pasukan Marinir AS di Darwin adalah untuk menjaga kawasan di Asia dari ancaman China dan Korea Utara. Seharusnya, kata dia, AS menempatkan pasukannya di atas wilayah Indonesia bukan malah di Australia yang lokasinya di bawah Indonesia dan dekat dengan Papua.

"Jadi kalau Australia dan AS itu mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari Asia Pasifik dengan ikut mengamankan wilayah asia Pasifik, maka itu harus diwaspadai terhadap wilayah kita. Karena pada dasarnya mereka seolah-olah bersahabat dengan kita, tapi sebenarnya mereka adalah negara kolonialisme," tegas Syahganda.

Ia menduga penempatan Marinir AS di Darwin untuk menjaga rencana renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport

"Jadi dengan adanya renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport, maka menurut saya hal tersebut yang melatarbelakangi menempatkan pasukan AS di Australia," kata Syahganda

Syahganda juga menjelaskan, bahwa keberadaan pasukan AS di Darwin tersebut juga dikarenakan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya Freeport oleh para aktivis dan tokoh-tokoh di Indonesia atas gejolak konflik di tanah Papua beberapa waktu lalu. "Dan banyaknya protes soal renegosiasi kontrak yang selalu diteriakan olah para tokoh Indonesia maka itu menjadi kekhawatiran bagi AS itu sendiri," paparnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap bahwa pemerintah Indonesia saat ini bisa lebih berani dan tegas terhadap politik bebas aktif yang menjadi panutan dalam menjalankan politik Internasionalnya seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Soekarno lantaran politik bebas aktif tidak hanya juga harus memiliki sikap untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

"Saran saya, kita harus memunculkan tokoh seperti Soekarno kalau Indonesia mau aman. Karena politik bebas aktif itu bukan tidak punya sikap. Soekarno menegaskan bahwa 'go to hell with your aid' terhadap AS. Jadi harus ada pemimpin yang tegas terhadap sikap politik luar negeri kita," ujarnya.

Australia tertarik untuk mengikuti perkembangan di Papua Barat

Foto Ilustrasi

Ada telah berkembang kepentingan internasional dalam situasi di Papua.

Hal ini terlihat dari fakta tht kedua negara telah menginstruksikan mereka
kedutaan untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat.

Beberapa waktu lalu, duta besar Belanda melakukan kunjungan di sana dan kemudian giliran dari kedutaan Australia untuk melakukan kunjungan.

Kemarin, Politik Australia Konselor Ralph Gregory bersama dengan Emily Whelan yang adalah sekretaris kedua di kedutaan mengadakan pertemuan dengan MRP (Majelis Rakyat Papua) dan Papua cabang Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Unfortuntely, pertemuan ini tidak terjadi di depan umum, dan sebagai akibat dari yang wartawan tidak bisa melaporkan apa yang telah dibahas.

Wakil ketua Komnas HAM, Pendeta Hofni Simbiak mengatakan bahwa kunjungan Australia telah melakukan kunjungan kerja yang terjadi setiap tahun sebagaimana diharuskan oleh pemerintah Australia.

Dia mengatakan bahwa Kedutaan Australia telah meminta informasi dari semua stakeholder di Papua yang mengikuti perkembangan di sana. "Ini berkaitan misalnya dengan pelaksanaan UP4B, mengenai kedutaan yang ingin tahu apakah ini telah disosialisasikan dan apakah orang Papua sendiri sadar akan hal ini peraturan baru.

Dia juga mengatakan bahwa di mana pun kabupaten baru dibentuk, harus ada MRP di masing-masing, dengan persetujuan MRP pusat.

Sebagai persyaratan hal berkenaan dengan orang yang berdiri untuk pemilihan sebagai gubernur distrik yang seharusnya harus orang asli Papua, ia mengatakan bahwa ini sangat penting memang, sehingga untuk memastikan bahwa orang-orang ini pemimpin sejati rakyat mereka dan tidak hanya lengan panjang pemerintah pusat, yang telah terjadi untuk waktu yang lama.

Dia juga mengatakan perlu ada klarifikasi tentang masalah yang harus ditangani oleh UP4B dalam situasi di mana kita, sebagai organisasi budaya bagi masyarakat Papua, memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat.

Dia mengatakan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur pemilihan gubernur. Anggota MRP merasa bahwa masalah ini telah menyeret selama bertahun-tahun dan jika tidak segera teratasi, rakyat Papua akan menjadi orang-orang menderita sebagai hasilnya. "Jika ada kesalahan dalam peraturan pemilu, harus segera dibahas sehingga untuk memastikan bahwa pemilu adalah damai. '

Para diplomat dari kedutaan Australia juga mengadakan pertemuan dengan Frits Ramandey, sekretaris Komnas HAM untuk membahas hak asasi manusia masyarakat Papua, mengingat bahwa ratusan orang Papua telah meninggal baru-baru ini sebagai akibat dari konflik politik.

Ramandey mengatakan bahwa memang, sejumlah besar warga Papua telah menderita pelanggaran hak asasi manusia mereka seperti dalam insiden terakhir di Puncak Jaya ketika ratusan orang kehilangan kehidupan mereka.

(Tidak diketahui apakah diplomat khusus dibesarkan operasi menyapu militer saat ini sedang dilakukan dengan melibatkan Australia dibiayai, Kopassus bersenjata dan terlatih dan Detasemen 88 anti teroris di seluruh Papua, yang telah bertanggung jawab atas kebrutalan tak terhitung jumlahnya dan pembakaran desa dalam anti -separatis penggerebekan selama setahun terakhir WPM).

Sehubungan dengan status hukum Komnas HAM, ia mengatakan bahwa komisi telah menyerahkan draft kepada pemerintah untuk Komnas HAM untuk memiliki status hukum yang lebih kuat sehingga dapat membantu masyarakat Papua untuk menyelesaikan pelanggaran ini. Hal ini juga menarik perhatian pada kenyataan bahwa Otsus, hukum Otonomi Khusus untuk Papua, ditetapkan bahwa Komnas HAM harus mampu menjamin hak-hak dasar masyarakat Papua.
Ada juga diskusi tentang hak-hak orang Papua dari Australia yang membutuhkan perlindungan hukum.

Sumber: westpapua.info

Struktural diskriminasi terhadap orang Papua Terjadi banyak kabupaten di Papua

Papuan (foto Ilustrasi)

Sebuah laporan sangat mengungkapkan tentang bagaimana masyarakat adat Papua sedang menolak akses ke sesuatu yang mendasar seperti pendidikan, dengan demikian mempertahankan posisi mereka sebagai Tertindas (tapol)

Penulis buku, Paradoks Papua, The Paradox Papua. mengatakan bahwa ada diskriminasi sistematis terhadap rakyat asli Papua di Keerom di semua bidang usaha.

Cipry Jehan, penulis, berbicara pada seminar tentang Hanya Pembangunan yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik di Keuskupan Keerom.

"Ada ketidakadilan sosial struktural di Kabupaten Keerom dan disusun sekitar rakyat marga dan agama. '

Ia mengatakan bahwa diskriminasi ini terlihat dalam semua aspek kehidupan dan karena pemerintah memusatkan semua pengembangan kegiatan di distrik Arso dan Skamto.

'Kedua kabupaten yang dihuni oleh transmigran (pendatang baru dari Papua luar) sedangkan penduduk asli Papua tinggal sebagian besar di Waris dan Towe dan mereka tidak dipenuhi dalam semua perkembangan ini.'

Ia mengatakan bahwa diskriminasi di bidang pendidikan ini terbukti dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke tingkat sekolah menengah. Misalnya, di Kecamatan [Keerom], pembibitan sekolah [taman Kanak-Kanak] tersebar di seluruh kabupaten sedangkan di distrik Waris dan Towe Hitam yang mana mayoritas penduduknya adalah penduduk asli Papua, tidak ada fasilitas pendidikan sama sekali. 'Pendidikan fasilitas untuk orang Papua sangat mengecewakan memang.'

Penulis yang diri dari pulau Flores.said ia merasa sangat menyesal untuk penduduk asli di Keerom yang tidak mendapatkan hak mereka untuk pendidikan. 'Ini adalah setelah semua salah satu yang paling penting dari semua hak-hak masyarakat. Pemerintah tidak memperhatikan masalah penting ini.

"Pemerintah jauh lebih konsisten tentang pengiriman pasukan ke daerah ini daripada mengirim dokter teachers.and," katanya.

Compulsory research publications for all students faces a long road

Foto studen Papuan

Opinion, Hafid Abbas, TheJakartaPost

The director general of higher education at the Education and Culture Ministry, Djoko Santoso, on Jan. 27 issued a letter to all rectors or heads of higher education institutions, which stated that from August this year, all undergraduate and postgraduate students had to publish their papers in academic journals as a prerequisite for graduation. 

Undergraduates must publish their papers in an academic journal, while master and doctoral students must publish in an accredited national academic journal and international journal in order to graduate.

In his letter, Djoko states that the reason for adopting the policy was simply based on the reality that Indonesia was left far behind on the number of scientific paper publications when compared with several other neighboring countries. 

According to the ministry, the number of research papers published from universities in Indonesia was just a seventh of the total publications of Malaysia. 

This is extremely ironic as Indonesia has more than 3,600 higher education institutions while Malaysia has just 20 public universities and 33 private universities and university-colleges (Malaysia Ministry of Higher Education, 2007). 

To me, no one can deny the importance of the policy, but first the ministry has to be realistic in addressing the basic parameters of higher education institutions. 

These are some examples: About 6,000 unaccredited or illegal study programs (Kompas, Feb. 17, 2010), about 50–60 percent of all lecturers are unqualified (undergraduate degree), only 6–7 percent out of some 17,000–18,000 study programs have got excellent accreditation and are dually managed by the Education and Culture Ministry and the Religious Affairs Ministry. 

These parameters will somehow contribute to a conducive academic environment that will support the productivity of higher education institutions in scientific publications.

According to Law No. 14/2005 on Teachers and Lecturers, all lecturers who teach at university level have to possess at least a master’s degree, while for elementary and secondary education, teachers must hold at least an undergraduate degree. 

If the law has to be implemented, 50–60 percent of 233,000 lecturers across all public and private higher education institutions (Education and Culture Ministry, 2010) have to be transferred or reassigned to elementary and secondary schools.

To implement the policy by obliging all students to graduate without addressing lecturers’ qualifications could create a tragedy and mass social unrest among some 5 million students across the country.

Second, the ministry has to be flexible in implementing its policy. It is important to adopt a step by step approach. There will be low resistance if policy implementation starts from doctoral students to postgraduate level, then finally to graduate/undergraduate level.

In the first one to two years, for example, the policy has to be fully implemented for all doctoral students, then followed by postgraduate and graduate/undergraduate levels respectively. Concurrent to this policy, there will likely be no resistance if the ministry strictly obligates all lecturers, researchers and professors to publish their academic papers in relevant national and international scientific journals. 

The publication could be a prime condition for their career and an incentive for promotion. By doing so, a strong academic tradition at each university and higher education institution could be fostered.

Third, the ministry has to adopt comprehensive reform in managing all higher education institutions, especially in dealing with curriculum development and teaching and learning methodologies, which support the creation of a culture of writing. 

Research methodology, statistics, philosophy of science and scientific writing could be generic subjects that are greatly demanded by all students at all levels and in all areas of studies. These subjects are merely the instruments of knowledge in which students can use them to learn how to learn.

Learning to learn as one of UNESCO pillars could lead students to a joy of discovery in exploring their world. As John F Kennedy said: “Let us think of education as the means of developing our greatest abilities, because in each of us there is a private hope and dream which, if fulfilled, can be translated into benefit for everyone and the greater strength of the nation.”

Other modality to create a culture of writing is to integrate writing exercises as inherent parts of all subjects at all levels, from undergraduate to doctoral levels and all disciplines. No single subject may be isolated from such exercises. Students have to have enough experience in writing scientific papers through individual and group assignments.

Individual or group reports have to be presented and debated in the spirit of a democracy in the classroom or at any relevant fora. Matva Collins once said, “Once children learn how to learn, nothing is going to narrow their mind. The essence of teaching is to make learning contagious, to have one idea spark another.”

Finally, the ministry has to promote academic freedom, university autonomy and various centers of excellence at all higher education institutions across the country. Mining, for example, is not relevant for the focus of excellence at the University of Indonesia (UI), since Depok, where UI is located, has no single mining resources in the area. But mining could be the prime subject in Cendrawasih University, Papua, since the Indonesian part of the island is home to rich mining resources of the country.

Similarly, the center of maritime excellence is not relevant to be located in IPB, Bogor, but in Sam Ratulangi University, Manado, or in Pattimura University, Ambon, since both areas have the largest sea gardens not only in Indonesia but probably in the world.

The existing trend of centers of excellence is now disorientated. For example, State Islamic Universities that in the past were only mandated on Islamic religious education, are now offering medical, engineering, and other social science studies.

Since no one has universal capability and no education institution is strong in all subjects, this disorientation could deteriorate the entire productivity of higher education institutions in scientific publications.

It is therefore urgent to reorient all higher education institutions by making internal and external matching exercises to find out each institution’s academic excellence, which then may trigger scientific publications based on this excellence.

Overall, this policy is a revolutionary movement in education but its implementation has to be made gradually. As an old Chinese proverb said: “A journey of a thousand miles begins with one step.” I think a few steps have already been made, and this policy is at the point of 

no return.

The writer, a former director general of human rights at the Law and Human Rights Ministry, and a former UNESCO consultant in the Asia-Pacific region, is a professor at Jakarta State University.

Hentikan Kriminalisasi Terhadap PH, Aktifis HAM dan Wartawan di Papua

JUBI ( Senin, 05/03/2012 )  --- Menilai kerap terjadi teror terhadap Penasihat Hukum (PH) saat sidang makar dan aktifis HAM yang ada di Papua serta Wartawan yang akan meliput sidang, maka Komite Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Demokratik Papua (KPP Garda-P) meminta agar pihak keamanan menghentikan semua upaya pembungkaman tersebut.

Dalam rilis persnya kepada wartawan, Senin (5/3), ada lima poin penting yang menjadi perhatian KPP Garda-P, antara lain, segera menghentikan semua upaya kriminalisasi terhadap para kuasa hukum terdakwa Forkorus Cs. Meminta pemerintah memecat dan mengganti Ketua Jaksa Penuntun Umum (JPU), Julius D Teuf, SH dengan JPU lain karena dengan sengaja mengkriminalisasi para pengacara Forkorus Cs.

“Kami juga meminta JPU menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang unsur sindiran dan penghinaan terhadap para terdakwa dan juga Rakyat Papua saat persidangan. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat, serta hentikan kekerasan dan pelarangan terhadap wartawan yang akan meliput proses sidang makar karena terbuka secara umum,” kata Ketua KPP Garda-P, Bovit Bofra.

Ia mengatakan, selama ini setiap persidangan makar di Papua, para PH selalu mendapat ancaman, caci maki, dan teror oleh aparat keamanan karena dianggap membela para terdakwa makar.

“Bukan hanya PH, Hakim juga selalu mendapat ancaman dan intervensi sehingga akhir dari persidangan termasuk keputusan Hakim dinilai selalu berpihak kepada kepentingan negara. Tidak hanya itu pengacara terdakwa juga sering diperiksa tasnya saat akan masuk pangadilan ketika sidang Forkorus Cs,” ujarnya.

Menurutnya, anggota polisi juga sering membawa senjata api di luar ruang sidang dengan tujuan teror mental terhadap para terdakwa maupun PH, serta melarang wartawan meliput proses sidang yang sebenarnya terbuka untuk umum. Garda-P menilai, tindakan seperti ini sengaja dibuat untuk mempengaruhi persidangan agar para saksi dari kepolisian dan JPU lebih berani menuntut terdakwa makar. Akibatnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukum penjara  tanpa melihat fakta-fakta persidangan.

“Saat sidang 24 Februari lalu saat pemeriksaan saksi dari pihak kepolisian, JPU dengan sengaja melakukan interupsi pertanyaan berulang-ulang yang memancing emosi PH Forkorus Cs, Gustaf Kawer, SH sehingga mengeluarkan perkataan yang tidak menyenangkan kepada JPU. Dan dengan sengaja JPU mengeluarkan Gustaf Kawer dari tim Kuasa Hukum Forkorus Cs atas alasan diskriminasi. Padahal ini adalah cara memecah belah agar dengan mudah memberatkan para terdakawa makar,” tandas Bovit Bofra.

Anak Papua Jalan Kaki 6-10 Km ke Sekolah

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Ilustrasi

JAYAPURA, SENIN - Anak-anak yang bertempat tinggal di daerah pedalaman Papua, hampir setiap hari harus menempuh jalan yang sulit untuk sampai di sekolah.

Kepada Antara di Jayapura, Minggu (1/3), Customer Development Coordinator, Area Development Program (ADP) Distrik Kurulu, World Vision Indonesia (WVI), Ardiyanto Parula mengatakan, anak-anak usia sekolah dasar setiap hari harus berangkat sepagi mungkin menuju sekolah yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka.

Kurulu merupakan salah satu distrik dari Kabupaten Jayawijaya yang kondisi alamnya cukup sulit. Beberapa jalur transportasi hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, termasuk dari perkampungan ke sekolah. "Rata-rata jarak ya

ng harus mereka lewati dengan jalan kaki antara enam sampai sepuluh kilometer," ujarnya.

Daerah pedalaman Papua, terutama Pegunungan Tengah, berupa perbukitan dan pegunungan berlereng terjal dengan elevasi hingga seribuan meter di atas permukaan laut. Hal tersebut tentu menambah sulit perjalanan yang ditempuh anak-anak ini.

Namun demikian, kondisi ini harus mereka hadapi karena kampung-kampung masyarakat yang terdapat di lembah, relatif mengisolasi mereka dari beberapa titik pembangunan. Seperti keberadaan beberapa sekolah dasar yang umumnya berlokasi di daerah yang cukup berkembang, tapi jauh dari perkampungan. "Perjalanan anak-anak ini bisa sampai satu atau dua jam jalan kaki," kata Ardiyanto.

Lebih lanjut, dia mengatakan, untuk menyingkat perjalanan, biasanya anak-anak pedalaman memilih rute yang terjal dan berbahaya. Yaitu memanjat tebing-tebing gunung yang kemiringan lerengnya hampir sembilan puluh derajat.

Selain jarak yang jauh, banyak tantangan yang harus dihadapi anak-anak pedalaman yang memiliki semangat belajar tinggi ini.

Jika cuaca buruk, misalnya turun hujan deras, maka akses menuju pelayanan pendidikan yang hanya berupa jalan-jalan setapak menjadi lebih sukar dilewati. Lapisan lempung dan pasir yang mendominasi jalan-jalan antar kampung menjadi lebih lunak dan licin.

Bahkan ada kalanya alur-alur sungai yang banyak dijumpai di lembah, dilanda banjir bandang sehingga benar-benar memutuskan akses transportasi. Sehingga, sekolah pun tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena tidak ada guru dan murid yang bisa sampai di sekolah.

Jarak yang demikian jauh, juga manjadi pertimbangan para orangtua untuk mengizinkan anak-anak mereka pergi ke sekolah. "Ada juga orangtua takut anaknya ke sekolah, karena jalannya yang jauh, sedangkan dalam pikiran mereka daerah yang mereka lalui kadang-kadang tidak aman," kata Ardiyanto.

Sementara itu, ada kalanya para murid harus pulang tanpa membawa ilmu karena sesampainya di sekolah, ternyata tidak ada guru yang mengajar. "Guru jarang datang ke sekolah, terutama di pedalaman, sepertinya sudah jadi hal yang biasa," jelas Ardiyanto.

Dia menyayangkan kondisi ini, karena sebenarnya anak-anak pedalaman memiliki motivasi belajar tinggi. Namun, selama ini belum ada perhatian yang serius dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat, terutama anak-anak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dengan mudah dan cepat.

Sumber kompas/news

UU Otonomi Papua Dinilai Tak Jelas

"Mereka 'jualan' tentang isu kemerdekaan Papua, pemerintah jadi takut." 

Peta Papua (sbr,google)

Jayapura-Tokoh Pemuda Papua menyoroti tiga hal pokok yang menjadi penyebab konflik horisontal dan vertikal di Bumi Cendrawasih. Tiga penyebab yang diyakini itu adalah perbedaan idelogi di internal rakyat Papua, persoalan pembangunan, dan dugaan pelanggaran HAM.

"Masih terjadi perbedaan ideologi. Secara historis, ada sebagian yang merasa sudah merdeka," kata salah satu Tokoh Pemuda Papua, Heronimus Hilapok, dalam diskusi di Kantor Yayasan Bung Karno, Jakarta, Kamis 23 Febuari 2012.


Untuk masalah ideologi, Heronimus menyarankan pemerintah mengintensifkan dialog Papua Jakarta. Dia juga menyoroti implementasi UU Otonomi Khusus Papua yang kurang jelas, meski undang-undang tersebut merupakan solusi untuk mengatasi persoalan Papua.

"Dana kesehatan 15 persen, dan 30 persen untuk pendidikan. Di sudut kampung masih teriak-teriak, berarti implementasi belum maksimal," kata dia.

Implementasi UU yang masih terkendala, kata Heronimus, karena regulasi ini hanyalah alat posisi tawar antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua. Misalnya, soal beberapa bupati yang diduga korupsi yang sampai saat ini belum ada tindakan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Presiden. "Mereka 'jualan' tentang isu kemerdekaan Papua, pemerintah jadi takut," kata dia.

Soal ancaman kemerdekaan ini, ia meminta pemerintah harus tegas karena soal kemerdekaan bukan hanya urusan satu atau dua orang saja.

Hal senada disampaikan Kontributor Yayasan Bung Karno yang juga mantan aktivis GMNI, Leo Hartono. Menurut Leo ada beberapa bupati yang terindikasi korupsi namun mengancam melakukan gerakan Papua merdeka jika diproses secara hukum.

Untuk itu pemerintah, harus tegas dengan pihak ini. "Jangan takut, oleh karena itu harus diusut," kata Leo.

Sumber: VIVAnews