NZ mendesak untuk bertindak atas kekerasan Papua Barat

Partai Hijau mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk memutuskan hubungan militer dan polisi dengan Indonesia setelah mengamuk kekerasan oleh tentara Indonesia di daerah Wamena Papua pekan lalu.
 Insiden itu berawal dua anggota batalyon wamena mengendarai Sepeda motor yang menabrak seorang remaja di hanai lama wamena, akhirnya para keluarga datang dan menganiaya ke dua anggota TNI sampai diantaranya satu tewas. 
Sebagi balas dendam anggota batalyon menembak dan membakar rumah warga di honai lama wamena,
Laporan mengatakan satu orang meninggal dan 17 terluka dengan puluhan rumah hancur bersama semua harta bendanya.

  MP Hijau Catherine Delahunty mengatakan Selandia Baru harus berbuat lebih banyak untuk mendukung proses perdamaian di Papua.

Ms Delahunty mengatakan para pemimpin gereja di sana telah menyerukan pembicaraan damai untuk waktu yang lama dan Selandia Baru dapat memainkan peran yang sama itu diputar saat itu membantu perdamian di Bougainville.

Dia mengatakan militer Indonesia sangat dikompromikan dan pemerintah Indonesia akan menjadi yang pertama mengakui ada masalah.

Sumber, Radio Selandia Baru

Amnesty Internasional: Desak RI Selidiki serangan militer terhadap penduduk desa di Wamena, Papua

AI desak, Pemerintah Indonesia harus menjamin suatu penyelidikan dengan cepat, independen dan imparsial atas laporan-laporan dari penggunaan yang tidak perlu dan berlebihan kekerasan termasuk senjata api oleh aparat keamanan di Wamena, Provinsi Papua.Pada sore hari tanggal 6 Juni 2012, dua tentara bersepeda motor dilaporkan berlari dan melukai 3 tahun anak bermain di pinggir jalan di desa Honelama di Wamena. Penduduk desa yang menyaksikan insiden itu mengejar tentara dan menikam sampai mati seorang dan melukai yang lain.Sebagai pembalasan, dua truk tentara dari batalyon tentara Yonif 756/Wamena tiba di desa Honelama tidak lama setelah dan dilaporkan melepaskan tembakan sewenang-wenang di desa itu menewaskan satu orang, Elinus Yoman. Menurut sumber lokal yang handal, tentara juga ditikam sekitar selusin orang dengan bayonet mereka. Selain itu, tentara dilaporkan membakar puluhan rumah, bangunan dan kendaraan selama serangan itu. Banyak penduduk desa telah melarikan diri daerah tersebut dan takut untuk kembali ke rumah mereka.Amnesty International mengakui kesulitan yang dihadapi oleh pasukan keamanan di Indonesia, terutama ketika dihadapkan dengan kekerasan. Orang yang diduga melakukan kejahatan kekerasan, termasuk terhadap anggota pasukan keamanan, harus dibawa ke pengadilan. Namun, tersangka harus diidentifikasi secara individual untuk penangkapan dan penuntutan sesuai dengan hukum - tidak ada tempat untuk hukuman kolektif dan acak, kekerasan pendendam.Kekuatan aparat penegak hukum untuk menggunakan kekuatan dibatasi oleh hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dan standar, dasar yang merupakan kebutuhan untuk menghormati dan melindungi hak untuk hidup. Hak ini diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia adalah negara, yang juga mengatur bahwa hak ini tidak boleh derogated dari, termasuk di saat darurat. Hak untuk hidup juga diatur dalam Konstitusi Indonesia.Jika penyelidikan menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum berlaku atau digunakan tidak perlu atau berlebihan, maka mereka yang bertanggung jawab, termasuk orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional. Korban harus diberi ganti rugi.Laporan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan terus muncul di propinsi Papua dan Papua Barat, termasuk penyiksaan dan penggunaan perlakuan buruk, yang tidak perlu dan berlebihan lainnya kekuatan, termasuk senjata api, dan pembunuhan di luar hukum.Meskipun komitmen publik yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Februari 2012 yang kasus pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi "diproses secara hukum dan pelakunya dihukum", penyelidikan laporan pelanggaran oleh pasukan keamanan jarang dan hanya beberapa pelaku telah dibawa ke pengadilan.Kurangnya akuntabilitas diperburuk oleh kegagalan untuk merevisi Undang-Undang tentang Pengadilan Militer (UU No 31/1997). Personil militer yang dituduh HAM yang diadili di pengadilan militer. Amnesty International telah menyatakan prihatin dengan kurangnya independensi dan imparsialitas uji coba ini.Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk mengatasi budaya impunitas di Papua dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasukan keamanan semua bertanggung jawab atas pelanggaran HAM harus bertanggung jawab. Pemerintah juga harus segera merevisi Undang-Undang tentang Pengadilan Militer sehingga personil militer yang diduga melakukan serangan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dapat diselidiki dan diadili dalam sistem peradilan yang independen sipil dan para korban dan saksi diberi perlindungan yang memadai.

This Source Published AI:

http://www.amnesty.org/publish 

Indonesia: Investigate military attacks on villagers in Wamena, Papua

Download:

• HTML
• PDF

Index Number: ASA 21/020/2012
Date Published: 8 June 2012

Church leader calls for international help to solve Papua tensions

A church leader in the Indonesian region of Papua is calling on the international community to intervene and help generate peaceful negotiations between Indonesian authorities and Papuans.

Burn at Wamena in the Baliem Valley in Indonesia's Papua

On Wednesday, there was an escalation of violence in the region, when one person was killed and another 18 wounded, after two soldiers on a motorcycle ran over a young boy.

An Indonesian parliamentary delegation is in the Papua region, investigating the violence.
The head of the Papuan Baptist Church, Socrates Sofyan Yoman who is meeting with the Indonesian delegation has told Radio Australia's Asia Pacific program the only way to achieve peace is through dialogue with local Papuans.

"We will discuss with them, how to solve West Papua cases, West Papua's problems," he said.
"How we end the human rights violations and human rights crisis here."

He says the Indonesian President, Susilo Bambang Yudhoyono is not doing enough to address the crisis.
"I think he is only promise and promise and promise. And never actualise, never realise. Never! never a genuine or peaceful dialogue, never fulfils his promise," he said.
Reverend Yoman says there needs to be international intervention to stop the suffering experienced by local Papuans.
"We need the international community to intervene, humanitarian intervention, or United Nations peacekeeping force in West Papua. This is possible!" he said.

"The special autonomy laws have failed. Now we're looking for another solution - dialogue. Dialogue is the way. Peaceful, genuine negotiations between Indonesian government and the West Papuan representatives, mediated by the international community or third party.
He says there is little the Indonesian government can do to gain greater control over the military.
"You know, the civilian government is powerless. Powerless. Controlled by the TNI (Tentera Negara Indonesia). "
"Like now, they kill people, but are never investigated. No public investigations. They always say "unidentified people" (perpetrators of violence). This is the real situation here. "
Soure: http://www.radioaustralia.net.au/international/news

Kasus Wamena, Kontroversi Antara Dua Intitusi Polda Papua Vs Pagdam Cenderawasih

Siapa yang berbohong, Polda atau Pagdam Karena ke dua intitusi itu berbeda statement atas kasus Penembakan dan Pembakaran di wamena (6/6/12)

Pembakaran Rumah Warga oleh TNI

Kekerasan pecah di wamena setelah dua personil TNI batalyon wamena yang mengendarai sepeda motor menabrak hingga tewas seorang anak laki-laki.

Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS wamena.

Namun TNI Membantah (kompas) Hal itu, Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Papua Letnan Kolonel Ali Hamdan Bogra membantah adanya berita yang menyebutkan bahwa prajurit TNI melakukan penembakan kepada belasan warga sipil dan pembakaran puluhan rumah di Wanema, Papua, Rabu malam lalu.

"Kami tidak membakar rumah warga, itu mustahil. Kami adalah prajurit, tidak mungkin kami melakukan hal itu," tegas Ali Hamdan seperti dilansir situs berita Australia

Tetapi Polda Papua membenarkan (kompas), TNI yang melakukan Penembakan sampai membakar rumah warga yang merabat di dalam kota.

"Menyusul kecelakaan lalu lintas itu, tentara dari sebuah pos militer setempat datang dengan dua truk dan membalas dengan menembaki warga sekitar, serta membakar sejumlah rumah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution. "Kejadian itu menyebar hingga ke pusat kota, di mana sejumlah toko dan rumah juga terkena tembakan," kata Saud Usman lagi.

Pemberitaan Polda di perkuat oleh Bupati jayawijaya ( Jhon Wetipo),  Bupati Jayawijaya Jhon Wetipo membenarkan adanya penembakan oleh militer terhadap warga sipil di wilayahnya pada Rabu (6/6/2102) malam.

Tentara, kata Wetipo, menembak mati satu orang dan melukai 17 orang lainnya. Satu orang dari 17 yang terluka kini dalam kondisi kritis. Wetipo menambahkan, setidaknya 37 rumah terbakar dalam peristiwa itu. Namun, kondisi itu berlangsung normal pada Kamis 

Demi nama baik intitusi TNI dan Polri, para politisipun angkat bicara, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR - RI), dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dengan pesan singkat mengatakan, TNI dan Polri di Papua Diminta Kompak.

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian diminta kompak dalam mengatasi situasi memanas di Papua. Jika kedua institusi itu tidak serius mengusut berbagai kasus di Papua, khususnya penembakan, maka akan merugikan kedua institusi itu sendiri.

Sekjen PDI-P itu berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada jajaran Polri, TNI, dan intelijen agar membentuk tim khusus untuk menuntaskan masalah keamanan di Papua.

13 Papuans, Killed In Shooting Death By Police Joint army / police in Wamena - Papua

Increased anxiety and Emergency Situations in West Papua after a violent military / police led to 13 people were killed in (24h) twenty-four hours.

Voice Baptist Jayapura, - Violence broke out again after two battalions Wamena military personnel who ride a motorcycle crashed into and killed a boy.

The family did not accept their son in a hit, the population of military personnel are attacking both of them have been killed and only in-patient hospital Wamena.

As the combined forces revenge TNI / police brutality and uncontrolled, while the police reportedly beat and shot several people, while the data on the victims who gathered some 13 people were shot and killed instantly in the incident 06/06 at 07 at night.

Up to 500 homes have been burned by the soldiers allegedly with all the goods and treasure on earth scorching in quotation Newzeland radiator.
Local human rights sources said the bullets that were fired indiscriminately and that dozens of people have been beaten and shot by soldiers.

Until this news was sent down, can not be in the confirmation and verification because the real situation is very urgent and tertutut for the people and journalists and humanitarian workers.

Papua expert, Greg Poulgrain told Radio Australia Connect Asia said that the current situation in Papua needs serious attention.

Papua current situation is an emergency, officials can not be controlled by humanitarian workers because the apparatus is very brutal and banya catching and shooting without hair, it needs no special advocacy and international intervention on the current situation.

 Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages 

Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. No veteran. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to 62 21 3442223

PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Susilo Bambang Yudhoyono

The President of Indonesia

Jl. Veteran No. 16

Jakarta Pusat

INDONESIA

Tel: +62 21 3863777, 3503088.

Fax: +62 21 3442223

2. Mr. Kemal Azis Stamboel

The Chairman of the First Commission of House of Representative of Indonesia Gedung DPR RI Nusantara II, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA

Phone: +62 21 5715518

Fax: +62 21 5715523

3. Chairman of Third Commission of The House of Representative of Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta INDONESIA

Tel:+62 21 5715569

Fax: +62 21 5715566

4. Mr. Erfi Triassunu

Commander of Regional Military Command XVII Cendrawasih (Kemiliteran Daerah Papua / Kodam Papua) Jl. Polimak atas Jayapura Provinsi Papua INDONESIA

Fax: +62 967 533763

5. General of Police Timur Pradopo

Chief of Indonesian National Police

Markas Besar Kepolisian Indonesia

Jl. Trunojoyo No. 3

Kebayoran Baru

South Jakarta 12110

INDONESIA

Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010

Fax: +62 21 7220669

Email: info@polri.go.id

6. Head of Division of Profession and Security of Indonesian Police Markas Besar Kepolisian Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru South Jakarta 12110 INDONESIA

Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010

Fax: +62 21 7220669

Email: info@polri.go.id

7. Chairman of the National Police Commission (Kompolnas) Jl. Tirtayasa VII No. 20 Komplek PTIK Jakarta Selatan INDONESIA

Tel: +62 21 739 2352

Fax: +62 21 739 2317

8. Head of National Commission on Human Rights of Indonesia Jalan Latuharhary No.4-B, Jakarta 10310 INDONESIA

Tel: +62 21 392 5227-30

Fax: +62 21 392 5227

Email: info@komnas.go.id

9. Ms. Harkristuti Harkrisnowo

General Director of Human Rights

Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta 12940 INDONESIA

Tel: +62 21 525 3006, 525 3889, 526 4280

Fax: +62 21 525 3095

10. Chief of Regional Police of Papua province Jl. Samratulangi No. 8 Jayapura INDONESIA

Tel: + 62 0967 531014

Fax: +62 0967 533763

 11. Chief of Jayapura city district police (POLRESTA) Jl. A. Yani No.11 Jayapura INDONESIA

13 Orang Tewas Di Tembak Mati Oleh Aparat Gabungan TNI/POLRI di Wamena Papua

Kekhawatiran dan Situasi Darurat meningkat di Papua Barat setelah terjadi kekerasan TNI/Polri menyebabkan 13 orang tewas dalam (24jam)  dua puluh empat jam terakhir.

Jayapura VB,--Kekerasan kembali pecah setelah dua personil TNI batalyon wamena yang mengendarai sepeda motor menabrak hingga tewas seorang anak laki-laki.

Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS wamena.

Sebagai balas dendam Aparat gabungan TNI/Polri brutal dan tak terkendalikan , sementara polisi dilaporkan memukul dan menembaki sejumlah orang, sementara data korban yang di himpun sejumlah 13 orang tewas tertembak seketika dalam insiden itu 06/06 pukul 07 malam.

Sampai dengan 500 rumah diduga telah dibakar oleh tentara dengan semua barang dan hartanya di bumi hanguskan di kutip radia newzeland.
Hak asasi manusia lokal sumber mengatakan peluru tajam yang ditembakkan tanpa pandang bulu dan bahwa puluhan orang telah dipukuli dan ditembak oleh tentara.

Sampai berita ini di turunkan, belum bisa di konfirmasi dan verifikasi karena situasi riil sangat urgen dan tertutut bagi rakyat dan jurnalis serta pekerja kemanusiaan.

Ahli masalah Papua, Greg Poulgrain kepada Connect Asia Radio Australia mengatakan bahwa situasi terkini di Papua perlu mendapat perhatian serius.

Situasi papua saat ini sangat darurat, para aparat tidak di kontrol oleh pekerja kemanusiaan karena aparat sangat brutal dan banya penangkapan dan penembakan tanpa bulu, perlu ada advokasi khusus dan intevensi internasional atas situasi saat ini.

Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to +62 21 3442223

Berita Terkait:

• Aparat polisi menembak mati teju tabuni 
• Dua Anggota TNI di Wamena Dikeroyok, Satu Orang Tewas 

Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages