Rakyat Tolak Sekjen PBB Ban Kimon dan tuntut hak Penentuan Nasib sendiri

Demo KNPB Tolak kedantangan Sekjend PBB (Foto: Arnold Belau/SP)

Jayapura Papua voice,-- Ribuan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB), siang tadi, Kamis (15/3) melakukan aksi demo damai menolak kedatangan Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon ke Indonesia, dengan menduduki jalan raya Abepura, Jayapura, tepatnya di depan kantor MRP Papua.

Kepada wartawan, Ketua KNPB, Buctar Tabuni mengatakan, KNPB melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kedatangan Sekjen PBB pada 19 Maret 2012 mendatang yang tentunya akan menguntungkan pemerintah Indonesia.

“Tidak hanya di Jayapura saja, aksi penolakan kedatangan Sekjen PBB juga berlangsung di beberapa kota di Papua, dan diluar tanah Papua,” jelas Tabuni.

Lanjut Buctar, KNPB sebagai media nasional rakyat Papua Barat akan terus berjuang bersama rakyat untuk perjuangkan cita-cita mulia yang telah lama diperjuangkan sejak tahun 1961.

“Dengan perjuangan ini kita sama-sama harus mengakhiri penderitaan rakyat Papua Barat, yaitu kemerdekaan bangsa Papua Barat yang berdaulat dan demokratis,” jelas Tabuni.

Dalam pernyataan sikap yang dibagikan kepada media, KNPB menulis beberapa hal, pertama, menolak kedatangan Sekjen PBB ke Indonesia sebelum hak untuk menentukan nasib sendiri atau referendum ulang bagi Bangsa Papua Barat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip  hukum internasional.

Kedua, PBB segera bertanggung jawab atas pencaplokan Wilayah Papua Barat kedalam pangkuan NKRI melalui PEPERA di tahun 1969 yang cacat hukum dan tidak demokratis.

Ketiga, PBB segera hentikan kerja sama bilateral dengan pemerintah Indonesia terkait dengan pertahanan keamanan dan stop subsidi logistic militer. 

Keempat, Pemerintah Indonesia segera stop stigmasisasi orang Papua Barat sebagai separatis, makar, dan GPK, karena perjuangan bangsa Papua Barat adalah perjuangan untuk membebaskan diri dari  segalah bentuk penindasan dan eksploitasi yang dilakukan negara-negara penjajah.

Kelima, pemerintah Indonesia segera angkat kaki dari wilayah Papua Barat dalam waktu yang singkat tanpa syarat.

Keenam, Papua zona darurat militer,  maka itu PBB segera mengutus tim PBB untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam.

Ketujuh, mendesak masyarakat internasional, ILWP dan IPWP untuk menekan PBB dan Negara-negara anggota PBB untuk membiarkan bangsa Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri melalui mekanisme referendum.

Pantauan suarapapua.com, puluhan massa dari Jayapuara tiba di depan kantor MRP, Kotaraja sekitar pukul 13.15 WP.

Kemudian, ratusan massa dari Sentani, Expo Waena, Perumnas III Waena, Abepura, Kamkei dan sekitarnya melakukan longmarch dari Waena menuju ke tempat sasaran aksi di Kotaraja, Abepura, Jayapura.

Massa yang melakukan long march juga memikul sebuah kotak persegi panjang yang dibuat dari kayu dan di bagian atas diberi cat merah dan dibagian bawah diberi cat putih sebagai symbol penjara Indonesia.

Dan juga, massa membawa beberapa spanduk yang bertuliskan, “We Want To Referendum”, “Papua Zona darurat, segera gelar Referendum”, dan beberapa spanduk lainnya yang intinya menolak kedatangan Sekjen PBB ke Indonesia.

Tidak seperti biasanya, dalam aksi ini beberapa anggota KNPB memperagakan sebuah fragmen yang memperlihatkan orang-orang Papua yang dipenjara, dibunuh, disiksa, diperkosa, dan diculik oleh militer Indonesia.

Kemudian, symbol penjara itu diikat dengan dua buah tali dari nelon yang berukuran besar dan ditarik oleh dua orang yang berseragam loreng, yang satunya berperan sebagai tentara AS dan yang satunya lagi berperan sebagai tentara Indonesia.

Kedua tentara dari Indonesia dan AS itu saling tarik menarik orang Papua yang dipenjara. Ini mengartikan Papua yang menjadi lahan rebutan oleh Indonesia, dan negara-negara asing, terutama Amerika Serikat.

Aksi berakhir sekitar pukul 17.15, dan massa membubarkan diri dengan tenang.

Seperti ditulis koran The Jakarta Post, Sekjend PBB direncanakan tiba di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012. Ia akan menghadiri beberapa acara penting di Indonesia, antara lain akan menjadi pembicara utama pada Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) di Jakarta Convetion Centre (JCC).

KNPB UmumKan Hasil Peluncuran IPWP Region Australi – Pasifik di Cambera

Numbay SBP, Perjuangan bangsa papua untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua terus berjalan, hal ini dibuktikan dengan berbagai dukungan politik luar negeri yang begitu mengembar di berbagai daerah belahan dunia.
Pantauan SBP, Dalam aksi pangung terbuka ini di hadiri oleh belasan ribu rakya papua sebagai bukti dukungan atas hasil Peluncuran Parlemen (IPWP)  di cambera australia.
Aksi yang sama berlangsung di berbagai kabupaten laninnya, Dalam orasi politik sebagai penangunggung jawab dalam negeri Ketua  Komiten Nasional papua Barat (KNPB) oleh Bucthar J. Tabuni menyampaikan bahwa Perjuangan bangsa papua sudah memenuhi jalur legal internasioanla. IPWP sebagai lembaga politik legal sudah terbentuk di pelahan dunia.
Pertama kali tahun 2008 terbentuk di eropa London yang di motori oleh Andrew Smit bersama perlemen di inggris raya. Lembaga politik ini bekerja dengan konsekuen danfokus serta  terbentuk di beberapa benua seperti di eropa, Afrika - senegal, Amerika lain, Australi –pasifik dan kita tunggu dua negara besar yaitu Belanda dan Amerika dan akan di luncurkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dalam orasi poltiknya berjanji bahwa saya dan KBPB berada posisi paling terdepan untuk memediasi rakyat papua untuk mewujudkan misi penentuan basib sendiri (Referendum), sayalah jenderal barisan paling terdepan untuk membawa rakyat papua dari penjajahan imperialis NKRI, apapun resikonya kami bersama KNPB selalu ada dan berdiri barisan terdepan untuk menghakiri perjuangan ini dengan nada tegas.

Di tempat yang sama Sebby sambon  menyampaikan bebrapa latar belakang perjuangan rakyat papua, dia menambahkan bahwa resolusi PBB tentang penentuan nasib sendiri sebagai suatu bangsa belum cabut, rakyat papua punya kesempatan yang sama untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.
Ada Empat polin Resolusi Peluncuran Parlement Internasional For West Papua (IPWP) region Australia pasifik yang di bacakan oleh ketua KNPB Bucthar Tabuni yaitu.
1. Parlement Australi akan mendesak Pemerintah Australia untuk menhentikan bantuan militer bagi Indonesia. 2. Parlement Australia dan pasifik Mendesak pemerintah untuk membebaskan tahanan politik seluruh papua tanpa syarat. 3. Parlemet australia – pasifik mendesak pemerintah untuk membuka akses pekerja kemanusiaan dan media idenpenden untuk mengawasi dan menyelidiki kasus pelanggaran HAM di papua. 4. Parlemen australia – pasifik mengajak seluruh arlement dan pemerintah Australi – Pasifik untuk besama – sama mendorong keinginan rakyat papua untuk menentukan nasib sendiri melalui jalur REFERENDUM.
Empat resolusi ini menjadi kerja fokus dan konsisten bagi parlemen australi - pasifik  untuk mendorong agar hak politik rakyat papua barat harus di tentukan oleh rakyat papua sendiri melalui jalur referendum.

Dalam aksi pangung terbuka ini di backup oleh aparat gabungan TNI/POLRI untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain.

Dalam sela-sela aksi ini Kapolres jayapura menyampaikan bahwa aparat sebagai keamanan harus mempunyai tanggung jawab untuk untuk menjaga hak dan demokrasi rakyat papua untuk menyampaikan hak pendapatnya. Kami hanya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain.
Dari akhir kegiatan enyampaian haisl Peluncuran Parlement Internasional Untuk papua barat dengan intruksi KNPB masa pendukung KNPB pulang dengan tertip dan aman

Ini Foto-foto Kegiatan di makam Theys Hiyo Eloay

Pemerintah RI, sedang mengikuti irama lepas papua dari Indonesia

Opini by Turius wenda

Turius wenda

 Realita menunjukan bahwa lepasnya papua hanya tunggu waktu, walaupun pemerintah indonesia anggap papua sudah final (harga Mati) dalam keutuhan NKRI.

Papua menjadi daerah konflik dan kontroversial dari tahun 1969 sejak jejak pendapat (Pepera), Hasil Penentuan pendapat rakyat (pepera) menjadi kontrovesi internasioanal, ini di lihat dari proses pemilihannya sangat tidak demokratis atau di bawah pengawasan militer indonesia yang memaksakan para yang terlibat untuk bergabung dengan indonesia di bawah mocong senjata.

Perdebatan tentang sejarah PEPERA 1969 dilanjutkan karena peristiwa rekayasa PEPERA ini merupakan akar masalah Papua  yang sebenarnya dan dipermasalahkan oleh seluruh rakyat Papua sampai hari ini.

Banyak Korban Jiwa Rakyat Papua tidak dapat di hitung jumlahnya

Banyaknya jatuh korban jiwa rakyat papua tidak dapat di hitung dan tidak di data oleh para pihak, karena daerah papua sangat tertutup bagi pekerja kemanusiaan dan wartawan asing. Tertutup bagi media asing telah berlansung cukup lama hampir 50 tahun dari tahun 1961.

Realita konflik papua terjadi  berbagai dimensi sosial adalah, kekerasan aparat TNI/Polri dengan stikma separatis, OPM, Makar, gerakan kacau keamana (GPK), Teror, Intimindasi dan banyak lainya, yaitu, dominasi ekonomi, ilegal loging, dominasi hak politik, diskriminasi, intimindasi, teror, penyebaran Hiv/AIDS, transmigrasi tak terkontrol, Penyebaran agama mayoritas terhadapa kaum minoritas dan banyak lainnya yang mengarah pada pemusnahan etnis (genosida), namun tidak di ketahui oleh dunia karena tertutup akses untuk umum termasuk palang merah.

Hal ini berlangsung cukup lama dan ras malanesia yang ada di papua barat hanya tersisa 40 persen dari populasi orang asli papua.

Walaupun orang  papua berada pada kekajaman sistematis NKRI, tetapi perjuangan orang papua atas penentuan nasib sendiri tidak pernah berhenti dari generasi ke negerasi sejak tahun 1969.

Lahirnya UU Otsus No. 21 tahun 2001

Bergulirnya UU Otsus No. 21 tahun 2001, dimulai  dari  era reformasi tahun 1998, pasca tumbangnya Presiden otoriter dan berwatak militeristik, alm. Soeharto dari kekuasaannya, melalui demonstrasi besar-besaran yang digalang oleh seluruh komponen mahasiswa Indonesia merupakan terbukanya saluran demokrasi dan kebebasan bagi rakyat Indonesia.

Ruang demokrasi dan kebebasan ini menjadi peluang dan kesempatan berharga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dengan bebas dan teratur.  Khususnya, rakyat Papua yang sudah lama berada dibawah kontrol Daerah Operasi Militer (DOM) yang kejam dan jahat itu mendapat angin segar dan tidak disia-siakan kesempatan dan kebebasan ini.

 Rakyat Papua dari Sorong-Merauke bangkit dan berdiri untuk menyatakan perlawanan (resistensi)  dengan cara-cara elegan dan bermartabat seperti: demonstrasi besar-besaran di seluruh Tanah Papua yang  diiringi dengan pengibaran bendera kebangsaan rakyat dan bangsa Papua Barat, Bintang Pagi (Morning Star).   Tujuannya ialah untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat di atas Tanah dan Negeri leluhur orang Papua.

Selain demonstrasi dan pengibaran bendera Bintang Pagi, ada pula peristiwa penting dan bersejarah adalah pertemuan Tim 100 duta-duta rakyat Papua dengan  Presiden RI, Prof. Dr. B.J. Habibie pada 26 Februari 1999. Apa yang disampaikan oleh Tim 100 dari Papua adalah: “ Bahwa permasalahan mendasar yang menimbulkan ketidak-stabilan politik dan keamanan di Papua Barat (Irian Jaya) sejak 1963 sampai sekarang ini, bukanlah semata-mata karena kegagalan pembangunan, melainkan status politik Papua Barat yang pada 1 Desember 1961 dinyatakan sebagai sebuah Negara merdeka di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Pernyataan tersebut menjadi alternatif terbaik bagi sebuah harapan dan cita-cita masa depan bangsa Papua Barat,namun telah dianeksasi oleh Negara Republik Indonesia.”

UU No. 21 Tahun 2001  adalah hasil negosiasi, kompromi dan keputusan politik antara Pemerintah Indonesia dan para elit politik papua (tim 100) , ketika rakyat Papua mempersoalkan status politik dan sejarah diintegrasikan atau sejarah aneksasi Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui rekayasa PEPERA 1969 yang saya sebut:  “sejarah palsu dan  cacat hukum” itu.  Dan juga lihat seperti yang telah dikutip pernyataan tanggal 26 Februari 1999.

Tetapi Perjuangan Kemerdekaan Papua terus berlanjut

Hal ini terbukti dengan generasi muda papua hapir setiap saat menuntut referendum atau kemerdekaan penuh dari indonesia. Para diplomasi OPM tidak pernah diam, terus melobi dan berjuang di luar negeri, ini terbukti banyak dukungan negara – negara melalui berbagia even.

Pada hari Selasa 28 Februari Australia-Pasifik Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) diluncurkan di Gedung Parlemen, yang diselenggarakan oleh Partai Hijau dan dihadiri oleh beberapa anggota parlemen Australia, Vanuatu, Newzelan, PNG dengan tujuan untuk mendukung hak penentuan nesib sendiri papuan barat.

Senator Partai Hijau Australia Richard Di Natale mengatakan pihaknya mengajak menteri-menteri dan seluruh anggota parlement di Australia dan seluruh Pasifik untuk ikut bergabung dalam forum yang IPWP  tersebut. "Kami ingin lebih banyak orang ikut bergabung dan berikrar bahwa rakyat Papua Barat berhak untuk menentukan nasib sendiri (merdeka).

Sekalipun jakarta melalui anggota DPR dan pemerintah melakukan protes terhadap anggota parlemen di australia, namun para politisi australia berhasil membentuk forum IPWP regional australia – pasifik.

Forum IPWP adalah kelanjutan dari daerah eropa yang beberapa tahun lalu berhasil terbentuk di london IPWP dan ILWP bagi rakyat papua sebagai lembaga politik dan lembaga hukum internasional.

Irama ini sulit terbendung, indonesia menanggap tidak signifikan namun jejak ini tejadi seperti timor timur dulu yang akhirnya terjadi referendum (merdeka).

Kasus dan konflik pelanggaran ham di papua paling di dominasi oleh aparat TNI dan Polri serta pemerintah dan hal ini menjadi sorotan dunia. Para LSM dunia mendesak harus ada penyelidikan indenpenden di papua, tatapi pemerintah tetap melarang bagi pekerja kemanusiaan dan media asing untuk masuk ke papua.

Sekalipun jakarta menganggap papua sudah final tetapi dengan dinamika dan realita politik tetang papua maka kemungkinan besar papua akan lepas dari indonesia hanya tunggu waktu.

Penulis

Staf Litbag Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja – gereja Baptis Papua (BPP-PGBP)

International Parliamentarians in Papua have new profile

IPWP Australia-Pasific

The Indonesia Human Rights Committee has sent a message of support and congratulations to the Australian, New Zealand, Vanuatu and other Pacific MPs who met yesterday in Canberra to launch a regional branch of the International Parliamentarians for West Papua (IPWP).

There was controversy yesterday because some independent-minded Australian Labor MPs attended the launch against the wishes of the acting Foreign Minister, Dr Emerson.

The suffering of the West Papuan people and the denial of their right to self-determination has become a dirty secret hidden from the rest of the Pacific region. Indonesia has controlled the region against the wishes of the indigenous people for nearly 50 years, but because journalists and humanitarian workers (including the Red Cross) are largely excluded the ongoing conflict is little understood.

New Zealand, Australia and other Pacific countries have shamefully put their desire to be on good terms with Indonesia ahead of the rights of a colonised people. But the tide is turning thanks to the efforts of citizen journalists to expose the truth from inside, and now thanks to the efforts of these principled IPWP parliamentarians.

Sore More>>http://www.voxy.co.nz/politics/

Catherine Delahunty speaks in the House about human rights in West Papua

Contact: Catherine Delahunty MP

Tags: Foreign Affairs, Peace and Conflict, Rainforests

CATHERINE DELAHUNTY (Green): Tēnā koe, Mr Speaker, Tēnā koutou te Whare.

Yesterday at the Australian Senate in Canberra, I was present at the launch of the Australian International Parliamentarians for West Papua, hosted by the Australian Green Senator Richard Di Natale. Also present were Green, Labour, and liberal members of the Australian Senate, and a number of West Papuan leaders-in-exile. We were also pleased to welcome the international lawyers for West Papua, represented by Jennifer Robinson—who, coincidentally, is the lawyer for the Wikileaks founder Julian Assange — and the MP for Vanuatu, MP Ralph Regenvanu.

The Acting Foreign Minister of Labour in the Australian Parliament opposed the participation of the Labour members coming to our launch, but some of them came anyway. This was interesting in itself. Why was there an issue, and why would anyone want to stop the participation of MPs on an issue of this regional importance.

My plea to this House is that all of us, across parties, act responsibly in support of the freedom and justice and human rights of West Papua.

If New Zealand citizens wish to raise a flag within this nation, whether it is the tino rangatiratanga flag or the All Blacks flag, no one gets locked up. If a citizen in West Papua raises the flag, the Morning Star flag it is called, they face 15 years in prison. Since 1969 these people have lived under a level of oppression that no one should have to accept, and the New Zealand and Australian Governments have been largely silent. Right now in a country just north of Australia, the Indonesian military enforces these laws, tortures, and murders citizens. Right now, five West Papuan leaders are in prison for daring to hold a meeting in a soccer field—because they were not allowed a building—to discuss self-determination issues—self-determination being the right of citizens to choose their own governance. The Jayapura Five face trial in an environment that is neither safe nor just.

The New Zealand Green Party in conjunction with the other international parliamentarians are calling for a regional solidarity and support for West Papua. We wish to see things happen immediately, like the Red Cross, who were expelled from West Papua. Which other country in this region has the Red Cross been expelled from, and yet our Governments turn their backs. For the recognition of these people's Melanesian status at the Pacific Island forum, which other Melanesian country is kept out of the forum by Governments such as ours? For journalists access, which other country are no international journalists allowed across the border, and why are we colluding with this?

New Zealand has military ties with Indonesia. These include bilateral training and symbolic recognition of what is happening in West Papua. What the parliamentarians internationally and in this House who are friends of West Papua are calling for is a recognition that there needs to be peace, there needs to be justice, and there needs to be human rights. We have a proud tradition in this House of standing up for our more vulnerable neighbours in these issues. Without the New Zealand Government I have been assured by many Pacific people that Bougainville could not have been negotiated—and that was a National Government. It was very important that we led with our role in supporting East Timor after the holocaust in East Timor for its citizens. Yet, we are still silent, still colluding, over the issue of West Papua.

The people of West Papua who are refugees, and who attended the meeting in Canberra yesterday, are asking for us to take a constructive role in the region and calling for a peaceful dialogue with Indonesia. It is not about attacking an important neighbour like Indonesia. It is not about denying the relationship. It is about saying to Indonesia: "Yes, democracy is developing positively in your country, but something is happening in a dark corner, which you are not prepared to talk about—and we want to help you talk about it."

The "Land of the Morning Star" is not only victim to human rights abuses but to illegal logging. When I came into this House and put forward a bill to stop the loopholes for the products of illegal logging, it was voted down immediately by the Government, and yet this is part of the blood on the barbecue; this is part of what happens when we allow kwila , which is illegally logged by the military in West Papua, to be brought into our country. We are also implicated through the Freeport-McMoRan mine. If you have never heard the word "Freeport-McMoRan", go and google it, and have a look on the map at these vast, huge, open-cast pits that have been dug in what they call the "head of the mother".

The "Land of the Morning Star" is the one place where you cannot raise a flag, and it is the one place where people are being tortured and killed. My plea to this House is that all of us, across parties, act responsibly in support of the freedom and justice and human rights of West Papua.

Location

Parliament

Ganggu Papua, DPR Ancam Bentuk Kaukus Aborigin

PAPUAN AKTIVIS

JAKARTA – DPR terus bereaksi keras menyikapi manuver Anggota Parlemen Australia, Richard. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, jika manuver-manuver itu terus dijalankan dan pemerintah Australia pun membuka ruang, maka Komisi I tidak akan tinggal diam.

“Jadi, salah satu reaksi keras, ada beberapa temen di Komisi I mengatakan bahwa kalau manuver ini terus berjalan dan Pemerintah  Australia sepertinya membuka ruang, mereka punya ide akan membentuk Kaukus Aborigin,” kata Mahfudz kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3). “Ada ide seperti itu, tapi saya belum merespon,” lanjut Mahfudz.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai rencana berkumpulnya beberapa aktivis dan sejumlah anggota parlemen Australia dan sekitar Pasifik (Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan lainnya ) pada pekan depan di Australia. 

Dijelaskan, mereka berkumpul dalam sebuah kaukus Parlementarian For West Papua. Salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau Richard, yang tergabung dalam kaukus tersebut mengatakan, bahwa bangsa Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya sebagai bangsa.

Mahfudz menegaskan, Australia sebenarnya masih punya PR  untuk menyelesaikan permasalahan dalam negerinya. “Karena kita tau persoalan Aborigin belum selesai sampai sekarang. Demonstrasi kelompok-kelompok Aborigin masih berlangsung sampai sekarang, baik di depan parlemen dan di depan gedung perdana menteri kan?,” ungkap Mahfudz.

Jadi, menurut Mahfudz, “Kalau Australia memersoalkan soal permasalahan ini, Australia juga punya PR yang sama,” tegasnya. 

Sumber: JPNN

Anggota Parlemen Australia Luncurkan IPWP Region Australia - Pasifik

Senator Partai Hijau Beserta anggota parlemen lainnya

Canbera, KNPBnews. Pertemuan peluncuran Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP)  chapter  Australia dan Pasific yang berlangsung di gedung Parlemen Australia di Canbera, pada 28 Februari 2012 dibagi dalam 3 sesion. Pertemuan awal dilakukan secara tertutup bersama beberapa parlemen dari partai hijau Australia, dimana pemimpin Green Party, Bob Brown melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa pemimpin Papua Barat, serta anggota parlemen dari Vanuatu dan New Zealand.

Dalam pertemuan ini pemimpin partai hijau, Bob Brown mengatakan bahwa Parta Hijau di Australia belum berubah sikap terhadap Papua dari dahulu dalam mendukung hak penentuan nasip sendiri bagi bangsa Papua. Partai hijau Australia telah melakuakn percakapan tentang kondisi Papua Barat, diikuti oleh penjelasan tentang komitmen Vanuatu dan New Zealand.

Ralh Regenvanu MP, salah satu anggota Parlemen di Vanuatu mengatakan bahwa rakyat Vanuatu dan anggota-anggota parlemen yang ada di Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat, namun saat ini Pemerintah Vanuatu telah bekerja sama mendukung Papua Barat dalam Indonesia, maka menjadi tugas bagi anggota-anggota parlemen dan rakyat Vanuatu untuk melakukan protes dan memperkuat dukungan bagi kemerdekaan Papua Barat kembali.

Selain itu, Chaterine Delahunty anggota parlemen New Zealand dari partai hijau ikut menyatakan komitmen mendukung isu-isu terkini di Papua Barat, namun juga secara tegas mengatakan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Papua.

Dalam agenda ini, pengacara Internasional untuk Papua Barat, Jenifer Robinson yang hadir ikut memberikan penjelasan mengenai pentingnya kerja solidaritas IPWP dan ILWP dalam membawa masalah Papua Barat secara legal di tingkat internasional hingga ke Mahkama Internasional.

Pada pukul 10.12 AM, pertemuan terbuka bersama beberapa politisi Australia, anggota-anggota parlemen dari beberapa partai melakukan pertemuan “morning coffee” yang dipimpin oleh Richard Denatallie MP, dimana peluncuran IPWP untuk Australia dan Pasific diluncurkan. Richard mengatakan parlemen akan berupaya mendesak pemerintah Australia menghentikan bantuan militer untuk Indonesia, juga konsen pada pembebasan tahanan politik serta mendesak Jakarta agar membuka akses internasional untuk investigasi di Papua. Selain itu Richard berupaya membangun komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh rakyat Papua, termasuk hak penentuan nasip sendiri.

Selang pukul 12.00, dimpimpin oleh Richard Denatalie bersama anggota parlemen dari Vanuatu Ralp Regenvanu MP dan anggota partai hijau dari New Zealand, Chatrine Delahunty serta Rex Rumakiek dari West Papua melakukan konferensi pers terbuka di depan wartawan-wartawan yang memadati ruang conference. Dalam konferensi bersama komunitas Papua yang diundang, masing-masing kembali mempertegas isu-isu yang akan diperjuangkan di tingkap parlemen di masing-masing negara.

Sehari sebelumnya, partai penguasa Australia, Labor Party (Partai Buruh) melalui ketua Craig Emerson mengatakan kepada anggota parlemen mereka tidak harus menghadiri pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang diselenggarakan oleh Partai Hijau. Mr. Emerson mengatakan kebijakan pemerintah bahwa provinsi harus tetap bagian dari Indonesia.

Tapi anggota parlemen dari partai itu termasuk Laurie Ferguson dari NSW, Melissa Parke Fremantle dan Claire Moore, Senator Buruh dari Queensland, mengatakan bahwa mereka menghadiri pertemuan.

Seperti yang diberatakan sebelumnya bahwa Gubernur N.C.D (Ketua IPWP di PNG), Powes Parkop MP tidak dapat hadir dan mengagendakan pertemuan IPWP berikutnya di PNG.

Anggota Parlemen Buruh Menentang Mentery Atas Papua

IPWP or ILWP (foto Ilstr)

Backbenchers pekerja telah marah menantang panggilan dengan bertindak Menteri Luar Negeri Craig Emerson untuk memboikot pertemuan pada provinsi yang disengketakan Papua Barat sehingga Indonesia tidak tersinggung.

Bahasa Indonesia kedutaan pejabat telah menyuarakan keprihatinan dengan pemerintah atas peluncuran bab lokal Parlemen Internasional untuk Papua Barat.

Kelompok itu, yang mengadvokasi hak asasi'' penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri'', diluncurkan di Canberra kemarin oleh Victoria Hijau Senator Richard Di Natale.

Iklan: Cerita terus di bawah

Dr Emerson diyakini memiliki'''' sangat mendesak rekan-rekannya untuk tidak pergi ke pertemuan itu, mengatakan kaukus platform Buruh adalah untuk mendukung integritas teritorial Indonesia sedangkan Hijau menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.

'' Kami tidak boleh menari untuk lagu Hijau ','' kata Dr Emerson.

Tapi anggota parlemen beberapa tampak mengabaikan komentar Dr Emerson, yang mereka pandang sebagai upaya untuk melarang kehadiran pada pertemuan tersebut.

'' Saya katakan padanya aku akan pergi pula,'' New South Wales backbencher Laurie Ferguson kemudian mengatakan kepada The Age .

'' Yang tidak menghargai adalah tidak ada kontradiksi antara platform Partai Buruh yang mengatakan bahwa kita menghormati integritas batas di Indonesia ... dan kampanye hak asasi manusia di Papua Barat dan dukungan untuk diskusi tentang otonomi,'' katanya , menambahkan bahwa kelompok parlemen bertemu pada masalah yang sama seperti Palestina, Sahara Barat dan Tibet.

Dr Emerson juga ditarik oleh Tenaga Kerja kaukus ketua Daryl Melham dan mantan Speaker Harry Jenkins, yang mengatakan anggota parlemen bebas untuk menghadiri acara yang mereka pilih.

Buruh Melissa Parke backbenchers dan Claire Moore juga menghadiri pertemuan tersebut.

Papua Barat dimasukkan ke Indonesia pada akhir tahun 1960 tetapi telah dilanda kampanye berjalan panjang untuk kemerdekaan.

Kedutaan Indonesia kemarin menolak berkomentar.

Tapi Wilayah Kerja Utara senator Trish Crossin, yang memimpin Kelompok Bahasa Indonesia Persahabatan Parlemen Australia, menegaskan sebuah delegasi pejabat kedutaan telah bertemu kemarin untuk mengekspresikan keprihatinan karena Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia.

Senator Crossin berbicara dalam mendukung Dr Emerson dalam kaukus dan mengatakan tidak jelas apa pertemuan itu dimaksudkan untuk mencapai sebagai kelompok persahabatan biasanya negara ke negara.

'' Jika ini merupakan kelompok kecil informal untuk mengadvokasi hak asasi manusia di sana - baik, itu benar-benar terpisah''.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menegaskan kedutaan Indonesia telah mengangkat isu Papua Barat pertemuan dan mengatakan pemerintah Australia berturut-turut telah berkomitmen untuk integritas wilayah Indonesia.

Read more: http://www.theage.com.au/opinion/political-news/labor-mps-defy-minister-over-papua-20120228-1u13y.html#ixzz1npRD7qOg

West Papua Committee to Stage Major Rally Tuesday

M

Group KNPB

SBP-JAYAPURA,  - The National Committee of West Papua (KNPB) plans to stage a big rally on Tuesday (Feb 28) related to the launch of the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) for Pacific region in Australia’s Parliament House.

“Through this national rally we ask for support from international community. We also give support to the International Lawyers for West Papua (ILWP) and the International Parliamentarians for West Papua (IPWP), which always support West Papua,” Spokesperson of KNPB, Jeffry Tabuni, said as quoted by Bintang Papua.

Jeffry said that tomorrow KNPB will mobilize Papuan people in West Papua to join the national rally. The name ‘West Papua’ in KNPB’s term refers to the whole of the western half of New Guinea Island, which is now divided into two provinces (Papua province and West Papua province) by Indonesian Government.

Jeffry, however, reminded to all Papuan people that the targets of the national rally are not Non Papuan people live in West Papua, and also not to destroying public infrastructures such as retail networks and buildings, because anarchy will not resolve the problems.

According to Jeffry, the launch of IPWP for Pacific region in Australia tomorrow will be attended by Powes Parkop (Governor of Port Moresby and the National Capital District of Papua New Guinea), Ralph Regenvanu (Justice Minister of Vanuatu Republic), Chaterine Delahunty (member of New Zealand Parliament), and Senator Richard Di Natale (member of Green Party, Australia) as spokesperson of West Papua.

KNPB has previously on February 20, 2012 also staged a rally in front of Papuan People Council (MRP). KNPB rejects the existence of a special unit for the acceleration of development in Papua provinces (UP4B) established by President SBY to resolve the problems in the provinces. KNPB insisted that the right solution for West Papua is a referendum.

IPWP, meanwhile, in its official website, www.ipwp.org, confirmed the event. IPWP claims that Parliamentarians from Vanuatu, New Zealand, Papua New Guinea and Australia have been invited to join this new group of IPWP for Members of Parliament’s supporting West Papua. IPWP said that it will build relationships between parliamentarians in the Australia-Pacific region interested in regional approaches to the challenges faced by those in West Papua.

IPWP is international organization which recognizes the inalienable right of the indigenous people of West Papua to self-determination, which its believed was violated in the 1969 “Act of Free Choice”. IPWP members have actively call upon their governments through the United Nations to put in place arrangements for the free exercise of that West Papuan people’s right to decide democratically their own future in accordance with international standards of human rights, the principles of international law and the Charter of the United Nations.

Tens of Parliament members have joined IPWP. They came from United Kingdom (UK), New Zealand, Australia, Papua New Guinea, Sweden, Netherland, Czech Republic, Switzerland, Finland, and Scotland. (haryanto@theindonesiatoday.com)

Orinalnews Indonesia Today