Anggota Congress US, Membuat Petisi langsung kepada Presiden Obama dan Hillary Clinton Untuk Kondisi HAM di Papua Barat

Kongres Samoa Amerika itu, Faleomavaega Eni Hunkin, telah mengkonfirmasi kekhawatiran AS tentang tindakan aparat keamanan. Dia mengatakan sekelompok anggota kongres telah mengajukan petisi kepada Presiden dan Sekretaris Negara.

Faleomavaega Eni Hunkin dan Barac Obama

Wasingthon,- Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Washington untuk mendorong Indonesia untuk melepaskan tahanan politik di Papua seperti yang disebut 'Lima Jayapura. yang di kutip RadioNewseland tadi siang. atau Orginal News Here

Lima orang Papua dipenjara selama tiga tahun atas tuduhan pengkhianatan setelah menyatakan sebuah negara merdeka di Kongres bulan Oktober yang lalu Rakyat Papua.

Ini pertemuan damai diserbu oleh pasukan keamanan Indonesia, yang mengakibatkan setidaknya tiga kematian.

Kongres Samoa Amerika itu, Faleomavaega Eni Hunkin, telah mengkonfirmasi kekhawatiran AS tentang tindakan aparat keamanan. Dia mengatakan sekelompok anggota kongres telah mengajukan petisi kepada Presiden dan Sekretaris Negara.

 
"Dan permintaan kami, mereka yang sangat mendukung hak-hak politik dan hak asasi manusia kondisi yang berkaitan dengan Papua Barat di Indonesia, dan jaminan setidaknya bahwa Departemen Luar Negeri telah memberi kita adalah bahwa mereka bekerja ke arah itu. Meskipun bagian dari masalah adalah bahwa Anda tidak bisa hanya menuntut dan mengharapkan bahwa negara tuan rumah akan melakukannya. "

"Aku dan rekan-rekan saya, kami telah membuat petisi langsung kepada Presiden Obama dan Hillary Clinton, dan kami permintaan, mereka yang sangat mendukung hak-hak politik dan hak asasi manusia kondisi yang berkaitan dengan Papua Barat di Indonesia, dan jaminan setidaknya bahwa Departemen Luar Negeri telah memberi kita adalah bahwa mereka bekerja ke arah itu. Meskipun bagian dari masalah adalah bahwa Anda tidak bisa hanya menuntut dan mengharapkan bahwa negara tuan rumah akan melakukannya. "Faleomavaega mengatakan masalah yang sama berlaku dengan pengibaran bendera Papua.

"Indonesia memiliki hukum mereka tentang menaikkan bendera. Menurut undang-undang mereka, itu dianggap pengkhianatan dan untuk alasan mengapa mereka melakukan hal ini. Sekarang tentu saja, saya tidak kebetulan setuju bahwa meningkatkan bendera akan menyebabkan tidak lebih ... daripada kita memiliki anggota partai Nazi di negara kita sendiri. Tapi di sini lagi, demokrasi Amerika sangat berbeda dari demokrasi Indonesia dan saya tidak berpikir itu bagi kita untuk disampaikan kepada bangsa dan pemerintah Indonesia bagaimana mereka akan menjalankan mereka membentuk pemerintah sebagai lawan kita. "

Untuk antropolog budaya Amerika dan Papua Eben Kirksey spesialis, yang dimonitor bulan Oktober yang lalu Papua Kongres Rakyat dan respon mematikan oleh pasukan keamanan untuk itu, pengibaran bendera acara akan menahan minat banyak

 
Eben Kirksey menjadi saksi pembantaian Biak 1998 ketika Bintang Kejora dikibarkan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.
Tekad mereka yang hadir di sekitar ini kekejaman, termasuk Filep Karma yang dipenjarakan selama lima belas tahun karena mengibarkan bendera, adalah sesuatu yang tetap dengan Eben Kirksey.

 

Anggota Kongres AS Desak Bebaskan bagi para pemimpin Papua dipenjara di Indonesia

Jayapura (SBP),-Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Washington untuk mendorong Indonesia untuk melepaskan tahanan politik di Papua seperti yang disebut 'Lima Jayapura.

Lima orang Papua dipenjara selama tiga tahun atas tuduhan pengkhianatan setelah menyatakan sebuah negara merdeka di Kongres bulan Oktober yang lalu Rakyat Papua.

Ini pertemuan damai diserbu oleh pasukan keamanan Indonesia, yang mengakibatkan setidaknya tiga kematian.

Kongres Samoa Amerika itu, Faleomavaega Eni Hunkin, telah mengkonfirmasi kekhawatiran AS tentang tindakan aparat keamanan.

Dia mengatakan sekelompok anggota kongres telah mengajukan petisi kepada Presiden dan Sekretaris Negara.

"Dan permintaan kami, mereka yang sangat mendukung hak-hak politik dan hak asasi manusia kondisi yang berkaitan dengan Papua Barat di Indonesia, dan jaminan setidaknya bahwa Departemen Luar Negeri telah memberi kita adalah bahwa mereka bekerja ke arah itu. Meskipun bagian dari masalah adalah bahwa Anda tidak bisa hanya menuntut dan mengharapkan bahwa negara tuan rumah akan melakukannya. "

Berita Konten © Radio Selandia Baru Internasional
PO Box 123, Wellington, Selandia Baru

Siapa Pelaku Penembakan Tiga Warga Sipil di KPR III

Oleh : Socratez Sofyan Yoman (*) 

Socratez Sofyan Yoman (foto dok)

STOP DISKRIMINASI HUKUM DAN POLITIK  DI TANAH PAPUA

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) sangat prihatin dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam proses sidang tuduhan makar di Pengadilan Negeri Jayapura atas Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yamboisembut dan kawan-kawannya dan juga pernyataan dari  Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Julius D. Teuf, S.H., 

Pertama, Ketua Dewan Adat, Forkorus Yamboisembut dan kawan-kawan: “Mengklaim Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Sudah Didaftar ke PBB” (Bintang Papua, Sabtu, 03 Maret 2012). Untuk Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yamboisembut dan kawan-kawan diharapkan berbicara yang realitis, rasional, ideologis dan nasionalis. Tidak usah berbicara di awan-awan, mimpi dan menyebut-menyembut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB bukan Juruselamat. PBB bukan yang akan memberikan kemerdekaan dan kebebasan rakyat dan bangsa Papua Barat.  Saya tidak bermaksud rakyat dan bangsa Papua tidak membutuhkan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  PBB memang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa yang mau merdeka, termasuk rakyat dan bangsa Papua Barat.  Tetapi, maksud saya adalah kemerdekaan dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan bangsa Papua Barat  di sini.

Panitia Pelaksanana Kongres Tiga Papua juga pernah membuat TOR (Term of Reference) Panduan Kongres dengan para Nara Sumber yang dimasukkan  tidak rasional dan tidak realistis. Contoh: Nama-nama seperti:  Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, Paus di Roma, Anggota Kongres Amerika Eni Faleomavaega dan beberapa nama dimasukkan sebagai Nara Sumber dalam Kongres Rakyat Papua.  Saya datang sebagai seorang gembala umat dan dapat menyampaikan suara gembala kepada domba-domba yang hadir dan dalam materi tertulis saya sudah memberikan rekomendasi yang  jelas. Yaitu: (1) Kongres ini perlu mendukung pernyataan Sekjen PBB, Ban Ki Moon di Auckland, Selandia Baru, yang telah  berbicara tentang West Papua; (2) Kongres ini mendukung dialog damai antara bangsa Indonesia dan bangsa Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.  Sayangnya, rekomendasi itu tidak diindahkan.

Saran saya yang realistis  kepada Ketua Dewan Adat dan kawan-kawan yang perlu dilakukan sekarang dalam sidang ini adalah tanyakan kepada  Jaksa dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa namamu? Asal dari mana? Kapan saudara datang di Tanah kami Tanah Papua?  Siapa yang menyuruh saudara datang ke Tanah kami Tanah Papua? Siapa yang mengundang Saudara datang di Tanah kami Tanah Papua? Tujuan apa saudara datang ke Tanah kami Tanah Papua?  Tunjukkan kepada kami undangan dari nenek moyang dan leluhur orang asli Papua untuk saudara datang keTanah kami Tanah Papua?  Apakah saudara telah mendapat madat dari leluhur dan nenek moyang kami untuk mengadili dan menghukum kami?  Apakah Allah leluhur dan nenek moyang kami memberikan rekomendasi kepada Anda untuk mengadili dan menghukum kami?  Apakah Anda tidak keliru dalam menghakimi kami sebagai orang asli Papua sebagai pemilik Negeri dan tanah ini?  Berapa lama saudara akan tinggal di Tanah kami Tanah Papua?  Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipertanyakan kepada Hakim. Sepanjang Para Hakim belum menjawab ini dengan jelas dan tegas, Ketua Dewan Adat dan teman-teman tidak usah melayani dan menjawab pertanyaan-pernyataan orang-orang tamu yang tidak tahu diri itu.

Kedua,  Saudara  Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Julius D. Teuf, SH, tidak  perlu tersinggung dan dibesar-dibesarkan dengan pernyataan Gustaf Kawer, SH.  menyatakan: “Jaksa, Kamu Pakai Otak, Saya Masih Ngomong”.  Ketua Tim JPU menanggapi dan menyatakan: “Mengapa diakatakan seperti itu kepada saya, kalau memang saya tidak punya otak, kemungkinan besar saya tidak bisa duduk di sini sebagai seorang JPU, apalagi saya seorang aparat Negara atau penegak hukum, sehingga kami laporkan ini supaya dia bisa buktikan apakah saya tidak punya otak atau tidak” (Bintang Papua, Jumat, 02 Maret 2012, hal.2).

Saudara Ketua Tim JPU hanya ditegur dengan kalimat: “Kamu Pakai Otak, Saya Masih Ngomong” dan  Saudara Julius D. Teuf, SH, tidak menerima baik dan mengatakan bahwa perbuatan yang tidak menyenangkan.  Saya sebagai gembala  dan penyambung lidah umat mau bertanya kepada Anda. Apakah  rakyat Papua yang dibantai seperti hewan oleh aparat keamanan TNI dan POLRI di Kongres Rakyat Papua, tanggal 19 Oktober 2011 itu menurut hakim perbuatan yang tidak menyenangkan atau perbuatan yang sangat menyakitkan?  Saudara Hakim, mana yang lebih berat dan tidak manusiawi?  Saudara Julus D. Teuf, SH, gunakanlah hati nuranimu sebagai manusia. Jangan menari-nari dan berdansa-dansa di atas penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata umat Tuhan di Tanah Papua. Umat Tuhan di Tanah Papua telah dibantai seperti hewan hanya atas nama kepentingan nasional. Pemerintah, aparat keamanan dan para hakim selalu berlindung dan bersembunyi dibalik Undang-Undang yang diskriminatif dan penuh dengan kebohongan dan kejahatan. 

Di mana ada rasa keadilan yang merupakan perwujudan sila ketiga dari Pancasila: “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.”  Yang ada di Tanah Papua adalah kejahatan kemanusiaan, ketidakadilan dan kebiadaban Negara.  Mengapa para penegak hukum, tidak  mencari siapa yang membunuh tiga rakyat sipil pada tanggal 19 Oktober 2011?  Mengapa pelakunya tidak ditangkap, adili dan penjarakan?    Mengapa hanya 7 Perwira yang memimpin operasi yang diperiksa  dalam sidang internal polisi dengan hukuman teguran saja?  Apakah tiga umat Tuhan yang dibunuh  itu seperti hewan menurut ukuran para Hakim,Polisi dan Tentara Indonesia?   Dominggus Sorabut juga  mengatakan: ” Saya menolak pemeriksaan polisi atas dakwaan kami berlima, dikarenakan pemeriksaan saya dengan keempat terdakwa lainnya ditodong senjata serta kami diludahi seperti binatang.” Sementara, Agustinus M.Kraar Sananay menyatakan imannya: ” ...saya sudah muak mengikuti persidangan serta tak mau lagi memberikan keterangan.”  (Bintang Papua: Sabtu, 03 Maret 2012).

Ketiga, persoalan Papua adalah masalah yang berdimensi global dan kompleks, bukan pada tataran ”Separatis dan Makar.”  Penyelesaian pun harus menyeluruh dan bukan parsial (sepotong-potong). Masalah Papua adalah persoalan Internasional yang terlibat langsung adalah PBB, Amerika Serikat, Belanda. Lembaga dan Negara yang pernah terlibat langsung  ini tidak bisa berada diluar konstruksi penyelesaian masalah Papua.  Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukum yang berputar-putar dan bersandiwara dengan stigma ”Separatis dan Makar”, tetapi masalah Papua ini harus dicari akar masalahnya.  Tangkap, mengadili dan memenjarakan umat Tuhan di Papua ini tidak akan menyelesaikan masalah Papua yang sebenarnya.

Keempat,  Tanahan TAPOL jangan disamakan dengan tahanan maling, parampok atau pelaku kriminal.  Di Negara-negara baju dan demokratis tahanan TAPOL dan kriminal selalu dibedakan. TAPOL harus diberikan tempat dan fasilitas lebih baik. Belajar dan bandingkan Soekarno pada waktu dibuang di Boeven Digoel disiapkan satu rumah khusus, lengkap dengan perpustakaan dan pelayan. Sekarang pejuang Papua diperlakukan seperti maling di Tanah Papua, di Tanah mereka sendiri. Situasi ini membuktikan watak Pemerintah Indonesia sebagai Neo Kolonial di Papua lebih buruk dan biadab daripada Belanda. Indonesia harus menghentikan diskriminasi hukum dan politik di Tanah Papua.   

*) Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Artikel ini sudah di terbitkan di tabloid Jubi

NZ Media ‘blindfolded’ over West Papua crisis, say critics

from our partners at the Pacific Media Centre

Forkorus Yoboisembut … elected West Papuan “president” at the last week’s Papuan People’s Congress and arrested by Indonesian forces. Photo: EngageMedia Friday, October 28, 2011
Item: 7692
AUCKLAND(Pacific Media Watch): As tensions escalate in the Indonesian-occupied Melanesian region of West Papua, there is growing criticism over the lack of information in the mainstream New Zealand media about the troubled area.
Last week, the third Papuan People’s Congress was held in Abepura, on the outskirts of Jayapura. It was a peaceful rally of thousands of West Papuans who had gathered to celebrate their culture, hold talks and elect their representatives.
When the Morning Star flag was raised and cries of “merdeka” (independence) were heard by the strong Indonesian military presence, gunshots rang out and violencefollowed.

Deaths and mass arrests
The newly-elected “president” Forkorus Yoboisembut, chairman of the Papuan Customary Council (DAP), was arrested along with hundreds of others and reports emerged of up to six deaths.
On Monday, Indonesian police chief Adj. Comr. Dominggus Awes was gunned downon the tarmac of Mulia Airport. The People’s Liberation Army of West Papua or OPM, were accused of being involved but have since denied it.
And on a completely separate event, at least seven people have died over the past few weeks during the controversial strike over low wages at the US-owned Freeport McMoRan mine.
So far, only the public broadcaster, Radio New Zealand International, and independent media outlets such as Pacific Scoop have paid any attention. In the international pages of the main newspapers, Europe and other parts of the world have featured, but nothing about our own region.
NZ ‘not part of Pacific’
Dr Steven Ratuva, senior lecturer in Pacific studies at the University of Auckland, says New Zealand likes to consider itself a Pacific country, but can’t, as its interests lie elsewhere.
“There is nothing in terms of media coverage that gives the impression that New Zealand is part of the Pacific,” he says.
“It’s a dilemma that New Zealand is facing – on one level it claims to be a Pacific country but the New Zealand Herald has only one Pacific reporter, and TVNZ the same.”
Dr Ratuva sources his information from places such as West Papua from blogs as well as “internet sources outside the mainstream media”.
He says the main reason is politics.
“The [Pacific Islands] Forum, at the last meeting didn’t want to touch it. Indonesia is a significant player in the region and has links with Australia and New Zealand,” he says.
“Papua New Guinea doesn’t want to acknowledge it, even though it shares a border with West Papua, due to its fears of Indonesia.”
Dr Teresia Teaiwa, senior lecturer in Pacific studies, at Va’aomanu Pasifika Victoria University of Wellington, says mainstream print and television media leave a lot to be desired.
‘Inanely insular’
“If it’s not a major crisis or related to a major crisis, don’t expect it to be covered,” she says.
“I’ve stopped reading mainstream newspapers because of how inanely insular they are.
“I was surprised at how little coverage the Occupy Wall Street movement got in theDominion Post a couple of weeks ago. If a significant first world movement isn’t getting any serious attention in our newspapers, how can we expect informed and engaged journalism on issues in the Pacific Islands from New Zealand media?”
Dr Heather Devere from the National Centre for Peace and Conflict Studies says New Zealand is inward-looking.
“I do think we are more insular here,” she says.
“I’m not sure that it is so much a concerted effort to ignore rather than a genuine ignorance.”
Journalism education
While others say it is mostly economic pressures on newsrooms, Dr Devere says the issue with media goes back to the education of journalists.
“So many students seem to be attracted to the communication discipline as a chance to be a celebrity rather than an investigative journalist,” she says.
“There is very little content in the training so journalists do not have knowledge about the situations on which they have to report.”
Director of the Pacific Media Centre and journalism educator Dr David Robie is even more critical of the current New Zealand media role in informing the public about events in the region.
He says local media rely too much on international and digital syndications and few journalists dedicated to tailoring international news for a New Zealand perspective.
News judgment ‘parochial’
“There are very few genuine international affairs editors in New Zealand media organisations, specialists in global news who have either done the hard yards themselves as foreign correspondents or have expert background knowledge,” he says.
“So news judgment is often weak and parochial.”
He said it is a shame that New Zealand is shown up by other media organisations abroad.
“It’s extremely embarrassing and it makes a mockery of our claim to be part of the Pacific,” he says. “We really need to up our game.
“When a Middle East-based global news service like Al Jazeera find it important enough to send teams to cover New Caledonia and West Papua, for example, it is an indictment of our own coverage and news values that we fail to match this. I cannot recall the last time that I saw an in-depth TV report in New Zealand on the French Pacific.”
Melanesia loses out
Dr Robie says that most Pacific news published in mainstream New Zealand media is from the Polynesia, while Melanesia and Micronesia are largely ignored.
“It is very rare to see good, in-depth coverage of Melanesian and Micronesian affairs in New Zealand media, with the brave and committed exceptions of Pacific specialists such as Barbara Dreaver on TVNZ,” he says. He also praised Radio NZ International coverage.
“Yet two Melanesian nations are the economic ‘superpowers’ in the region – Papua New Guinea and Fiji. Since the fourth coup in December 2006, there has hardly been any serious journalism about Fiji any more other than extraordinarily biased polemics masquerading as journalism about the regime.
“The country’s censorship law and an inflexible regime don’t make it easy, but far better reporting could still be done in spite of the problems.
“In this context, West Papua barely exists. If even neighbouring Papua New Guinea falls below the radar then there is little hope for West Papua getting fair and informed coverage.”
Australia fares better
In the Australian media, Fairfax’s Sydney Morning Herald has been following the West Papua issue over the last few weeks.
Its coverage has compared with Radio Australia’s Pacific Beat programme. Yet here in New Zealand, no mainstream media has taken it up apart from Radio NZ International.
“I think we are extremely fortunate that there are still a few state-owned broadcasting outfits like RNZI in this country and ABC in Australia that have dedicated Pacific programmes,” says Dr Teaiwa.
“And I’m not sure whether to celebrate or lament this. But often some of the most illuminating stories come from student journalists who have not yet learned to surrender to the wider industry’s demands and values.”
Maire Leadbeater, from the Auckland-based Indonesia Human Rights Committee, and a campaigner for human rights in West Papua, wrote an article in a 2008 edition ofPacific Journalism Review about what she argued was New Zealand’s biggest media blind spot.
If we are unsure that very little has changed in the past three years, perhaps the New ZealandHerald’s approach to West Papua during the Rugby World Cup could clarify the situation:

‘West Papua‘s moment’
CupShorts took CupShorts jnr to Pt Chevalier playground where we bumped into an off-duty Green Party MP. “Why is the media so obsessed with the World Cup?” she asked. “Big issues are being missed. We just had a delegation here from West Papua and there was no press coverage on them at all.”
A fair point. And one that we’re only too happy to remedy. So, for the record, West Papua is currently part of Indonesia (no IRB ranking). However, if they got independence they might someday hope to rival neighbouring Papua New Guinea (rated 46th in the IRB rankings). Good luck to them.”
PMC

Pastor Neles Tebay (kiri) dalam jumpas pers kemarin

Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berakhir dengan deklarasi negara Federasi Papua Barat pada Rabu (19/10) berujung penangkapan terhadap para peserta, bahkan dilakukan hingga ke kamar-kamar frater, pastor, dan bruder di Abepura, Jayapura.

Tiga orang aparat berpakaian seragam dan preman hendak memasuki biara itu, namun dihadang oleh Pater Gonsa Saur OFM di tangga. Dia melihat aparat keamanan berpakain preman menerobos masuk ke kamar makan dan ruang tamu biara itu, kisah Pater Gonsa seperti dikutip pimpinan OFM Papua Pastor Gabriel Ngga OFM dalam jumpa pers bersama Rektor Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Fajar Timur, Abepura, Pastor Neles Tebay, Rabu (26/10) sore.

Diantara para aparat itu, kisah Pastor Gabriel, ada yang membawa senjata laras panjang dan pendek. Karena mendapat tekanan berkali-kali. Pater Gonsa akhirnya meminta mereka kalau bukan penghuni rumah boleh keluar kamar, akhirnya beberapa orang keluar. Namun banyak peserta kongres tetap bersembunyi di biara itu untuk menyelamatkan diri.

“Kamu boleh membawa mereka, tetapi jangan memukuli mereka,” kata Pater Gonsa kepada pihak aparat seperti dikutip Pastor Gabriel.

Seorang perempuan juga ditarik keluar dari biara. Seorang anggota aparat keamanan tiba-tiba menerobos ke lantai II. Tapi,  Pater Gonsa memintanya turun.

Sementara Pastor Neles Tebay, mengutip kesaksian salah seorang pastor projo menceritakan bahwa di Seminari Tinggi Yohanes Maria Vianey, yang dikelola Keuskupan Jayapura, banyak peserta kongres bersembunyi menyelamatkan diri. Aparat yang berusaha mencari peserta kongres  dan mereka menodongkan senjata api di kepala Pastor Yan You selaku pimpinan rumah. Tiga kali dia diancam ditembak.

“Kamu menyembunyikan mereka,” kata aparat-aparat itu. Tetapi Pastor Yan You tidak gentar. Dia malahan minta aparat untuk menembak saja dirinya. “Bunuh saja saya, tembak saya, ayo,” ujarnya.

Aparat kemudian mendobrak pintu, memasuki ruang dan mengeluarkan orang-orang yang  bersembunyi. Sementara para frater mengumpulkan peserta kongres yang lari menyelamatkan diri di aula. Frater-frater juga mengikhlaskan kamarnya sebagai tempat perlindungan, kata imam itu.

Pastor Neles mengatakan para frater mengenakan jubah mereka dan menjaga peserta kongres. Tetapi ketika aparat datang, beberapa orang menyerahkan diri dan digelendang keluar oleh aparat. Melihat itu para frater pun berpesan agar para aparat tidak berlaku kasar kepada peserta kongres.

Ia melaporkan para peserta kongres bersembunyi di Seminari Tinggi Yohanes Vianey milik Keuskupan Jayapura, Asrama Katolik “Tauboria” untuk mahasiswa, Seminari Tinggi Interdiosesan “Yerusalem Baru” milik lima Keuskupan Se-Tanah Papua, kampus STFT Fajar Timur.

Artikel terkait: Kronologi peristiwa

Read more>>http://www.cathnewsindonesia.com/biara/

Gereja, aktivis desak SBY tangani serius Papua

Beberapa pastor Protestan yang terus menyuarakan perdamaian di Papua (Dok)

Komisi HAK KWI dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama para aktivis HAM dari 35 LSM desak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menangani kekerasan di Papua.

“Kami, warga negara Republik Indonesia meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan membangun dialog sejati yang damai yang menghormati martabat dan hak budaya rakyat Papua,” demikian pernyataan bersama mereka yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor KontraS (25/10).

Mereka menyatakan amat mengkhawatirkan perkembangan situasi penegakan hak asasi manusia di Papua.

“Kami meminta presiden memerintahkan Panglima TNI segera menarik seluruh personel TNI non organic  dari Tanah Papua,” lanjut pernyataan itu.

Forum itu juga meminta presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar segera melindungi dan menciptakan rasa aman di tengah rakyat Papua.

“Kami menuntut adanya penyelidikan perkara secara akuntabel, mengedepankan rule of law dan prinsip-prinsip hak asasi manusia atas setiap praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,” lanjut pernyataan itu.

Mereka juga menyatakan dukungan dialog damai bagi Papua serta selalu memberikan dukungan moriil kepada saudara-saudara di Papua untuk tetap berjuang meraih kesetaraan di negeri ini.

Papua menjadi ladang subur kekerasan, kata mereka, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya.

Mereka mencontohkan, dua orang buruh PT. Freeport  tewas dalam aksi demonstrasi serta seorang intel polisi kritis telah menunjukkan fakta aktual yang tidak bisa kita abaikan.

Ratusan orang ditangkap, 3 tewas dan 6 orang lainnya dituduh telah melakukan kegiatan subversif, juga penembakan di Timika yang menyebabkan 3 tewas dan 1 kritis, serta kasus terakhir Kapolsek Mulia, Puncak Jaya juga meninggal akibat ditembak oleh pelaku yang belum diketahui.

Source:http://www.cathnewsindonesia.com/serius-papua/

Korban Ricuh Kongres Papua Jadi Enam Orang

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua menyatakan bahwa enam orang menjadi korban tewas dalam ricuh Kongres III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, 19 Oktober 2011 lalu.

Para korban meninggal versi Komnas HAM adalah James Gobay, 25 tahun, Yosaphat Yogi, 28 tahun, Daniel Kadepa (25), Maxsasa Yewi (35), Yakob Samonsabra (53), dan Pilatus Wetipo (40). Untuk korban luka, Ana Adi (40), Miler Hubi (22), dan Matias Maidepa (25). “Ada enam orang dari data terbaru. Kami mendapat ini dari sumber terpercaya,” kata Matius Murib, Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Jumat, 21 Oktober 2011.

Dua korban pertama, Daniel Kadepa dan Maxsasa Yewi, ditemukan Kamis, 20 Oktober 2011, di perbukitan belakang Korem 172 PWY, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura. Di tubuh korban terdapat luka bacok dan tusukan senjata tajam. Pada hari itu juga, korban lain diidentifikasi bernama Yacob Samonsabra.

Tempo mendapat data bahwa seorang warga tewas, yakni Aza Yeuw, yang disemayamkan di rumah duka di Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Jayapura. “Nama lain korban tewas yaitu Pilatus, Yosphat, Gobay, dan Wetipo. Korban luka untuk sementara tiga orang,” kata Matius.

Komnas HAM masih mendalami data tersebut, salah satunya dengan mencari penyebab kematian korban. “Ya, kami dapat dari sumber terpercaya. Inti dari semua ini bahwa kongres kemarin telah melahirkan masalah baru bagi penegakan HAM di Papua,” tuturnya.

Polisi secara sengaja telah mengedepankan pendekatan represif terhadap peserta kongres dan menimbulkan korban. “Apakah itu luka atau tewas, atau luka baru kemudian tewas, ya sama saja, karena pendekatan yang dipakai polisi jauh dari prosedur, cara-cara ini yang kita ingin hindari,” katanya.

Komnas HAM menilai jika saja polisi bersabar beberapa saat untuk tidak menembak, tentu akhirnya akan berbeda. “Di luar dari apakah ini makar atau tidak, kami hanya ingin pendekatan represif pada warga harus dihindari. Polisi bisa saja menemui pimpinan kongres secara baik dan menangkap mereka dengan cara yang elegan, bukan main tembak begitu,” katanya.

Para petinggi kongres berjiwa besar untuk menyerahkan diri. Buktinya, tak menunggu lama, Selpius Bobi, ketua panitia kongres berserah pada aparat keamanan dan dipersilakan diperiksa. “Mereka itu tidak akan lari. Kalau polisi lebih menahan diri sedikit saja, korban tewas dari kejadian ini tidak akan ada,” paparnya.

Kongres Papua III mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Mata uangnya Golden, lagu kebangsaannya Hai Tanahku Papua, benderanya Bintang Kejora, lambang negara Burung Mambruk, bahasa Vigin, dan pemerintahan daerah dipimpin seorang gubernur. Kongres mengangkat Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, sebagai presiden, dan Edison Waromi sebagai perdana menteri.

Baik Forkorus maupun Waromi kini tengah menjalani pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka melakukan makar. Keduanya melanggar Pasal 110, 106, dan 160 KUHP tentang Makar.

Tersangka lain yang dijerat tuduhan makar yakni August Makbrawen Sananay Kraar dan Dominikus Sirabut, aktivis HAM Papua. Sementara seorang lainnya, Gat Wenda, dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena terbukti membawa senjata tajam.

Represif dan brutal Aparat TNI / POLRI membubarkan kongres rakyat papua III

Pimpinan dan 300 orang Peserta Kongres Rakyat Papua Ditangkap

Forkorus Yaboisembut,S.Pd (Presiden

JAYAPURA - Aparat gabungan dari TNI/Polri terpaksa membubarkan Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berlangsung di lapangan sepak bola Zakheus Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (19/10) sekitar pukul 15.30 WIT.
Pembubaran paksa oleh aparat gabungan tersebut setelah KRP III itu menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk deklarasi negara baru yaitu Federasi Papua Barat, bahkan telah menyusun pemerintahan dengan menunjuk Forkorus Yaboisembut,S.Pd sebagai Presiden dan Edison Waromy, SH sebagai Perdana Menteri.

 Sebelum dibubarkan, pelaksanaan KRP III berlangsung aman dan tertib. Dalam pelaksanaan tersebut terjadi proses negosiasi pemilihan presiden dan perdana menteri. Setelah kesepakatan disetujui, maka sejumlah pernyataan sikap lewat deklarasi akhirnya diumumkan dan menyatakan Forkorus Yaboisembut, S.Pd sebagai Presiden dan Edison Waromy, SH sebagai Perdana Menteri.

Selfius Bobii selaku Ketua Panitia KRP III dalam keterangan persnya mengatakan bahwa rakyat Papua melalui KRP III telah mendeklarasikan kembali deklarasi yang pernah dinyatakan oleh Komite Nasional Papua tanggal 19 Oktober 1961.

Anggota PETAPA di interogasi

 "Jadi tepat saat ini genap 50 tahun bangsa Papua mengembara dan hari ini bangsa Papua menyatakan kami mau mengembalikan surga dunia yang hilang, bahkan kami ingin mengembalikan kedamaian yang pernah hilang," jelasnya.
Ditegaskannya, komitmen bangsa Papua sudah bulat saat ini dan rakyat sendiri yang membiayai sendiri dari kampung-kampung. "KRP III ini adalah murni dibiayai oleh rakyat sendiri, dengan demikian keputusan yang keluar hari ini adalah murni rakyat bangsa Papua oleh karena itu melalui KRP III menyatakan bahwa hari ini (kemarin,red) kami telah berdaulat," koarnya.
Dalam upaya itu, pihaknya akan menempuh jalur politik dan jalur hukum. Untuk itu, melalui KRP III pihaknya akan merekomendasikan International Perlementarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk mengawal proses ini di dunia internasional.
Selain itu, pihaknya juga akan mendaftarkan komisi dekolonikasi supaya proses ini berjalan dan dalam dua tahun ke depan PBB mengakui kedaulatan bangsa Papua. Bahkan pihaknya juga meminta kepada pihak-pihak internasional dan negara netral bahwa bangsa Papua telah siap berunding.
Oleh karena itu, semua pihak termasuk TNI/Polri, TPN-OPM menahan diri karena negara baru dikembalikan yaitu negara bangsa Papua siap untuk bernegosiasi, sehingga pihaknya meminta kepada Amerika Serikat dan negara netral untuk memediasi karena pihaknya telah siap berunding.

Peserta KRP III di tangkap dan di interogasi

 Ditanya soal tindak lanjut dari deklarasi keputusan hasil KRP III, Selfius Bobii menambahkan, tentunya secara resmi pihaknya akan menyerahkan kepada Pemerintah Indonesia kemudian ke dunia internasional supaya proses hukum bisa berjalan melalui gugatan aneksasi dan proses hukum.
Sementara Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut,S.Pd mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah kelanjutan proses KRP I dan II, bahkan ini genap 50 tahun emas pelaksanaan KRP III.
Diakuinya, perbedaan pada KRP I hanya mengeluarkan manifes kebangsaan, sementara untuk KRP II hanya beberapa rekomendasi dan agenda, sedangkan yang terjadi di KRP III memutuskan kelengkapan negara Papua yang belum pernah diputuskan pada KRP I dan II.

Peserta kogres

 "Hari ini kami nyatakan mengambil kembali kedaulatan yang dianeksasi secara sah dan defacto. Yang terjadi tahun ini ada konstitusi yang sudah disahkan dan perangkat negara federal bangsa Papua Barat, kemudian ada pemerintahan, mata uangnya dan deklarasi yang disahkan," katanya yang diangkat sebagai presiden lewat KRP III ini.
Selanjutnya untuk proses ke depan, pihaknya tidak akan menabrak tembok dan akan menempuh proses hukum, oleh karena itu akan diadakan rekomendasi kepada ILWP dan IPWP sebagai advokat independen untuk mengadvokasi ke negera-negara pendukung.
Selain itu, pihaknya akan mengedepankan dialog atau perundingan dengan Indonesia sehingga pihaknya menginginkan kerjasama yang baik sebagai negara merdeka dan berdaulat. "Kita akan membangun kerjasama yang baik sebagai dua negara merdeka dan berdaulat," tukasnya.
Senada dengan itu, Edison Waromy, SH menjelaskan, berkenaan dengan lahirnya negara baru, maka Indonesia telah memberikan ruang gerak di Papua. Selain itu, dengan adanya hasil KRP III ini merupakan kemenangan dari demokrasi di Papua dan Indonesa, karena ruang demokrasi dibuka. "Jakarta jangan menganggap kami sebagai separatis tapi adalah sebuah bangsa dan negara yang sejajar karena syarat berdiri negara adalah adanya pemerintahan," ucapnya.

Aparat TNI siaga mengempung lokasi kogres

 Sementara itu, Kapolres Jayapura Kota, AKBP. H. Imam Setiawan,SIK menjelaskan bahwa pembubaran paksa KRP III dan penangkapan tokoh maupun peserta KRP itu itu karena KRP tersebut sebagai proses pelanggaran hukum yang mengakui adanya negara di atas negara sah.

"Yang ditangkap antara lain Forkorus Yaboisembut (presiden), Edison Waromy (perdana menteri), Selfius Bobii (ketua panitia), Dominikus Surabut dan 300 orang peserta," paparnya.
Aparat militer (TNI/POLRI) malakukan pembubaran ditambah penangkapan sejumlah orang hingga 300 orang lebih," tegasnya.

2 Mayat warga di angkut

 Pada aksi brutal ini dua orang warga papua ditemukan telah tewas diduga terkena sebanyak  butir peluru tajam polisi saat pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Sepak Bola Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Rabu, 19 Oktober 2011.
Korban atas nama Melkias Kadepa ditemukan sekitar pukul 16.00 WIT sore di perkebunan belakang Markas Komando Resor Militer Jayapura sekitar 300 meter dari lakasi kogres. “Korban laki-laki dewasa. Dia meninggal diduga ditembak
Mayat tersebut telah ditaruh dalam mobil mayat dengan nomer polisi DS 5665 ACP ada pukul 10.45 WIT kembali  mayat seorang warga ditemukan, hanya memakai celana dalam, sedangkan baju biru ditemukan tak jauh dari posisi  mayatnya. Mayat tersebut juga dimasukkan ke dalam mobil yang sama.

Sementara puluhan orang masih mengungsi di hutan belakang Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Padang Bulan,” kata Matius Murib, Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Kamis, 20 Oktober 2011.
Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) papua menyesalkan pendekatan represif kepolisian yang membubarkan kongres dan menimbulkan korban. “Polisi tidak menggunakan pendekatan persuasif dan dialogis, sengaja memilih jalan kekerasan. Presiden SBY harus segera membuka ruang dialog pada masyarakat Papua,” ujarnya.

Militer siap membubarkan krp III

Kongres tersebut mendeklarasikan Negara Demokratik Papua Barat. Presiden masa transisi adalah Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yeboisembut, dan Perdana Menteri Edison Waromi. Keduanya orang pertama yang ditangkap polisi usai penutupan Kongres Rakyat Papua III dari 17 hingga 19 Oktober 2011 di Padang Bulan, Abepura.
“Forkorus sempat bersembunyi di Biara Fransiskan. Saat polisi menutup arena kongres, ia lari bersama Dominukus Sirabut dan beberapa orang pasukan Penjaga Tanah Papua. Polisi menyisir area dan mendapatnya. Dia langsung dipukul dan diseret ke tengah lapangan kongres,” kata saksi, AR, seorang biarawan di Biara Fransiskan.

Di lapangan, Forkorus dimaki-maki polisi. Beberapa saat setelah itu, ia dinaikkan ke truk polisi. “Jadi, bukan mau naik mobil baru dia ditangkap, tapi Forkorus ditangkap saat bersembunyi di Biara Fransiskan dengan beberapa Petapa yang melindunginya. Polisi bilang, ini ya Presiden Papua, bodoh kamu,” kata saksi lain, AH.

Pemukulan terhadap peserta kongres selang beberapa menit setelah upacara penutupan di Lapangan Sepak Bola Zakeus. Saat menari dan bersalam-salaman, polisi menyeruduk masuk dan memukul dengan rotan. “Ada juga yang diinjak. Saya kurang tahu alasan mengapa polisi masuk dan memukul,” kata Tonggap, aktivis Papua.

Komnas HAM sudah jauh hari memperingatkan polisi untuk tidak menempuh jalan kekerasan dalam membubarkan kongres. “Tapi tetap saja ada alasannya. Ini bentuk kesengajaan. Mengapa tidak dari hari pertama saja saat pengibaran Bintang Kejora mereka ditangkap? Kenapa menunggu sampai hari terakhir hingga ada korban?” ujar Murib.

By, Turius wenda