13 Orang Tewas Di Tembak Mati Oleh Aparat Gabungan TNI/POLRI di Wamena Papua

Kekhawatiran dan Situasi Darurat meningkat di Papua Barat setelah terjadi kekerasan TNI/Polri menyebabkan 13 orang tewas dalam (24jam)  dua puluh empat jam terakhir.

Jayapura VB,--Kekerasan kembali pecah setelah dua personil TNI batalyon wamena yang mengendarai sepeda motor menabrak hingga tewas seorang anak laki-laki.

Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS wamena.

Sebagai balas dendam Aparat gabungan TNI/Polri brutal dan tak terkendalikan , sementara polisi dilaporkan memukul dan menembaki sejumlah orang, sementara data korban yang di himpun sejumlah 13 orang tewas tertembak seketika dalam insiden itu 06/06 pukul 07 malam.

Sampai dengan 500 rumah diduga telah dibakar oleh tentara dengan semua barang dan hartanya di bumi hanguskan di kutip radia newzeland.
Hak asasi manusia lokal sumber mengatakan peluru tajam yang ditembakkan tanpa pandang bulu dan bahwa puluhan orang telah dipukuli dan ditembak oleh tentara.

Sampai berita ini di turunkan, belum bisa di konfirmasi dan verifikasi karena situasi riil sangat urgen dan tertutut bagi rakyat dan jurnalis serta pekerja kemanusiaan.

Ahli masalah Papua, Greg Poulgrain kepada Connect Asia Radio Australia mengatakan bahwa situasi terkini di Papua perlu mendapat perhatian serius.

Situasi papua saat ini sangat darurat, para aparat tidak di kontrol oleh pekerja kemanusiaan karena aparat sangat brutal dan banya penangkapan dan penembakan tanpa bulu, perlu ada advokasi khusus dan intevensi internasional atas situasi saat ini.

Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to +62 21 3442223

Berita Terkait:

• Aparat polisi menembak mati teju tabuni 
• Dua Anggota TNI di Wamena Dikeroyok, Satu Orang Tewas 

Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages 

TPN-OPM letter in Paniai: We Will Not Give Up

Gen Jhon Yogi  bersama pasukan (foto jubi)

Jubi --- Leader of TPN OPM IV Division II Makodam Pemka Paniai, General John Magai Yogi declared, would not retreat one step in the operation serve military-police joint forces that began last August 2011. It is committed, its predecessors pioneered the struggle continues to achieve the expectations of the West Papuans. The statement as stated in the letter issued from the middle of the jungle.

"We TPN throughout Papua OPM will never give up and will continue to fight the Indonesian authorities to the death," he wrote in a letter dated January 5, 2012. "We only hold Ukaa Mapega (bow and arrow, Ed.), But we rely on God, we are ready to face Brimob Police Headquarters and Detachment 88 as Indonesia's elite troops, equipped with modern weapons and today they still control Paniai area, "he added.

Two other statements that asserted in his letter, first: the United Nations (UN), United States and the Netherlands immediately responsible for the mistakes of the past at the expense of the people of Papua. Second, the United Nations and the United States to take immediate steps to resolve the Papua issue, because the problem will never be finished with all bids and forms of development by Indonesia.

"We will never give up. The people who lived in villages near the forest and always considered TPN OPM, though they were ordinary people. Even now they're chasing us TPN OPM IV Division II Makodam Paniai regency. We are not free from military pressure in the wilderness Paniai, because the police chief has ordered a lot of Palm II Brimob Depok, East Kalimantan and Detachment 88 comes surrounded our camp. They threaten our lives. Troops sent it disturb our peace, and we want the war to finish off TPN OPM, "he wrote.

Since the siege and attack on the headquarters Eduda, December 13, 2011, said John, a member of TPN OPM IV Division II Makodam Pemka Paniai still survive in the forest. That does not mean surrender.

He wrote at the end of the letter, "Every man and tribe has rights that must be respected by anyone, including the right to self-determination. Right this is what we people of Papua to the UN demanded that silent when our rights taken away by the Indonesian authorities and the United

source:http://www.tabloidjubi.com/

Satu orang ditembak Mati oleh TNI/POLRI

TNI dan OPM (foto ilst SBP)

Dalam Kontak Senjata TNI-OPM di Puncak Jaya Papua

Puncak Jaya SBP—Aksi penembakan dan baku tembak antar gabungan TNI/POLRI dan OPM terus berlanjut di kabupaten puncak jaya – papua, tepatnya di lokasi Kumipaga sekitar 3 km dari kota mulia puncak jaya , Yang diterima laporan oleh baptis huma rights yang di knformasi melalui suara baptis papua jumat 06/12 waktu setempat.

 Dalam aksi baku tembak itu   seorang anggota OPM tewas tertembak. Satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 call 5,56 dengan nomor seri AG A.095370 serta amunisi sebanyak 75 butir berhasil disita.

Menurut sumber yang berhasil dihubungi, kronologis penembakan bermula ketika anggota TNI dari Yonif 753 Nabire melakukan patroli rutin di sekitar Pos Merah Putih Mulia Ibukota Puncak Jaya. Lalu segerombolan anggota OPM melakukan penghadangan. Akibatnya, sempat trjadi baku tembak. Dan salah satu anggota OPM bernama Lindiron Tabuni, berhasil ditembak.

Walaupun belum di perivikasi berita tapi aparat di prediksi bahwa Korban adalah anak kandung dari Goliat Tabuni pimpinan OPM wilayah Puncak Jaya yang bermarkas di Tingginambut. Dan untuk pemakaman korban, Pemda Puncak Jaya langsung menanganinya.

 Sebelumnya di puncak jaya menjadi daerah konflik selama 6 tahun terakhir, para aparat gabungan TNI/POLRI menjadikan daerah ini sebagai daerah merah dan di tangani secara khusus, penambahan pasukan TNI/POLRI terus terjadi dan insiden baku tembak tidak pernah berakhir.

 Para jurnalis dan LSM idenpenden sulit memperivikasi fakta berita di lapangan karena daerah telah di batasi dan dilarang bagi pekerja kemanusiaan dan media local dan internasional.

Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk mengecek langsung ke Kodam Cenderawasih. "Coba tanya Kapendam karena infonya OPM itu kontak senjata dengan rekan-rekan TNI yang ada di puncak Jaya," ucapnya.

Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Ali Bogra ketika dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan. Begitupun dengan Pangdam Mayjen Erfi Triassunu, sama sekali tidak membalas pesan mengenai konfirmasi terkait peristiwa tersebut.(@tw

Venetina Kogoya: Hentikan Penambahan Pasukan ke Paniai

Anggota MRP Penetina Kogoya (foto Jubi)

JUBI --- Adanya laporan dari masyarakat jika hingga saat ini penambahan pasukan keamanan masih terus dilakukan ke Paniai mendapat rsepon dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Wakil Ketua I MRP Pokja Agama, Venetina Kogoya mengatakan, Informasih terakhir yang  diterima pihaknya menyebutkan bahwa ada penambahan pasukan lagi ke Panian dan masyarakat terus mengungsi.

“Dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami, katanya ada dua kampung yang sudah mengungsi. Tapi kami masih tetap
menyelidiki kebenaran informasih itu. Namun jika itu benar, maka saya tekankan jangan lagi ada penambahan pasukan kedaerah tersebut. Itu harus dihentikan, sehingga masyarakat bisa betah dan nyaman bukan seperti sekarang ini. Sebaiknya mari duduk bersama Gubernur, MRP, dan DPRP untuk mencari solusi terbaik,” kata Venetina Kogoya, Selasa (3/1).

Menurutnya, jika memang ada penambahan pasukan, harusnya ada koordinasi terlebih dahulu dengan wakil rakyat yang ada di Provinsi Papua seperti, Gubernur, DPRP dan MPR. “Disini kan ada Gubernur, ada DPRP dan juga kami MRP dan bisa dikoordinasikan terlebih dahulu. Namun tanpa adanya kesepakatan ada satu kesatuan yang dikirim kesana sehingga masyarakat merasa dalam posisi terancam,” ujarnya.

Dikatakannya, harusnya semua pihak duduk bersama membicarakan dan mencari solusi apa yang akan diambil. Dan sebagai Wakil Ketua I MRP Pokja Agama Venetina Kogoya menyesalkan hal itu.”Saya sangat menyesal jika ada tindakan kekerasan yang dilakukan kepada masyarakat yang ada di, Nabire, Puncak Jaya, Timika dan daerah Papua lainnya. Kita bisa duduk bersama dan mencari solusi terbaik untuk masalah yang sedang terjadi. Jadi hentikan penambahan pasukan dan tarik pasukan yang ada di lapangan,” tandas Venetina Kogoya. (Jubi/Arjuna)

Answers of Dutch Min. of FA to questions about Paniai-Papua

Merlu Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

Answers of Dr. U. Rosenthal, Minister of Foreign Affairs to the questions of
Member of Parliament Kortenoeven (PVV-Party) concerning the escalating
violence
and brutal force of the Indonesian army against the local people of
West-Papua.

Question 1 
How do you judge the news items ‘Shootings, village burnings and helicopter
attacks continue across Paniai’ 1) and ‘Massive Indonesian offensive
displaces thousands in Paniai as helicopters attack and raze villages’ 2)?

Answer
We have learned through our contacts with the Indonesian authorities, human
rights organisations and Papuan activists, that on December 13th last an
Indonesian police unit was active in the Paniai-district (Province of Papua)
against armed forces of the TPN/OPM. According to these sources, the scale of
these operations and the number of civilians involved are considerably smaller
than the quoted news items suggest. Sources in the world of human rights speak
of 14 people dead and 6 people wounded among OPM-members. Prior to the actions
the police called upon the civilians to leave the area. Hundreds of people
took
the advice to heart and were sheltered by the local government in the town of
Enarotali.

Question 2
What actions did you take towards the Indonesian authorities and/or
multilaterally, when the author of these questions indicated the fact that the
Indonesian army launched offensive actions against separatists in Western
Papua
and that supposedly 26 Papuan villages were being attacked en destroyed during
these actions? What are the results of your interventions?

Answer
I have asked the embassy in Jakarta to get into touch with the Indonesian
government, human rights organisations, Papuan activists and western embassies
in order to get the information needed about the events in Paniai. We have to
be very careful at this. It is evident that a lot of rumours have been spread.
The embassy has learned that other countries did not express their special
concern about the news items. A number of them indicate that this concerns an
operation under "law enforcement".

Question 3
In what way did you give substance or will you be giving substance to the
resolution Kortenoeven which was generally approved in Parliament on November
29th?

Answer
As I have indicated during the budget debates I am willing to give substance
to
the articles 1, 2 and 4 of the resolution and therefore I am in contact with
the Indonesian authorities about the renunciation of violence against peaceful
protesters, the release of political prisoners in Papua, resumption of a
dialogue with the Papuans and the execution of the Special Autonomy Law.
I consider these articles of the resolution as a support for our present
policy. Both in The Hague and in Jakarta there are contacts on a regular basis
with the Indonesian authorities on the human rights situation in Papua. This
also takes place in the EU-Indonesia human rights dialogue. During the
approval
debate for the Partnership Collaboration Agreement EU-Indonesia I promised to
aim at a visit from the human rights ambassador to Papua and the Moluccas
during his intended stay in Indonesia in the coming year.
At the instigation of the Indonesian president a number of initiatives are
currently being developed in order to improve the situation in Papua. A
special
development unit for Papua, UP4B, is recently activated and it will focus on
an
improved execution of the special autonomy law from 2001. Together with the
social economic development of the province, attention will be given to
cultural and political aspects. I consider this an encouraging development.
The Dutch ambassador has confirmed the Dutch willingness for support in the
province in talks with the leader of the special development unit OP4B, mister
Darmono.
The situation in Papua is complex and the new Indonesian initiative will take
time and patience. This means the The Netherlands will have to operate with
care and will seek possibilities in order to contribute to a better situation
in Papua. A critical, but constructive dialogue about the situation in Papua
is
appropriate, but I do not think that the execution of article 3 of the
resolution of Member of Parliament Kortenoeven - the institution of defence
mechanisms for the Papuans - will be effective.

Question 4
Are you willing, because of the desired clarity and its urgency, to answer
these questions separately and submit the answers before Tuesday December 20th
2011?

Answer
The questions were received on December 21st. I herewith immediately send you
my answers.

(*) ‘Shootings, village burnings and helicopter attacks continue across
Paniai’

Papua Barat: Respon Balik Untuk Pemerintah Selandia Baru untuk Papua Barat

 Laporan dari Indonesia menguasai Papua Barat menunjukkan bahwa ribuan penduduk desa di Paniai sedang mengalami pengepungan militer yang melibatkan penghancuran menghebohkan dan kekerasan. Rumah telah dibakar dan dihancurkan desa-desa, sementara helikopter dikatakan menembaki desa-desa. Ada laporan kematian, evakuasi paksa dan pemindahan ribuan orang.

 This publihed:http://indigenouspeoplesissues.com/west-papua

 "Kami tidak dapat mengkonfirmasi semua laporan karena daerah tersebut tertutup bagi wartawan dan pekerja kemanusiaan. Tapi ada indikasi kuat bahwa kekerasan terhadap rakyat Papua Barat meningkat drastis.

 Selandia Baru tidak bisa berdiri tetapi harus segera memanggil Indonesia untuk mengakhiri kekerasan dan membuka daerah itu untuk wartawan dan Palang Merah. '

 Surat fax ke Mr McCully di bawah.

 Hormat Murray McCully,

Menteri Luar Negeri,

Bangunan Parlemen, Wellington

16 Desember 2011

 Dear Mr McCully,

 Kami menerima surat yang sangat menyedihkan dari sembarangan dan serangan militer yang brutal, di Kabupaten Paniai di Dataran Tinggi Papua Barat.

Kami percaya bahwa informasi yang telah diterima membuat kasus yang menarik untuk intervensi internasional untuk menghentikan kekerasan. Setidaknya Selandia Baru sekarang harus bersikeras bahwa daerah tersebut harus dibuka dan wartawan, Palang Merah dan pekerja kemanusiaan lain yang diberikan akses bebas, sehingga informasi yang dapat diverifikasi dan bantuan yang tepat diberikan kepada para korban.

 Laporan rinci dari berbagai sumber menunjukkan bahwa batalyon tentara Indonesia, bahasa Indonesia Brimob paramiliter polisi dan elit kontra-terorisme pasukan dari Detasemen 88 bertanggung jawab atas penghancuran desa dan evakuasi paksa.

 Hal ini tampaknya bagian dari kampanye militer terhadap anggota lokal dari National Papua Merdeka Tentara Pembebasan. Kami disarankan bahwa sekitar 27 desa telah hancur, bahwa rumah sekolah dan bangunan lainnya telah dibakar dan bahwa jumlah yang tidak diketahui orang telah tewas akibat tembakan militer hidup. Satu laporan daftar nama-nama 18 korban.

Helikopter sipil telah dibawa untuk menjatuhkan granat hidup dan senjata kimia penyebaran ke beberapa desa. Helikopter-helikopter juga dikatakan telah memberondong desa-desa dengan api penembak jitu dan senapan mesin. Ribuan pengungsi sipil telah melarikan diri dari daerah ke desa-desa lain di sekitar Enaratoli, di seberang Danau Paniai. Ada dikatakan polisi diawasi 'Pusat Perawatan' aman di Enaratoli, yang penuh sesak dan kurang dalam persyaratan dasar. Pengungsi lain telah melarikan diri ke hutan atau hidup dengan anggota keluarga lainnya.

 Hal ini diyakini bahwa pasukan militer Indonesia sekarang menangkap dan menginterogasi warga sipil termasuk anak-anak.

 Kami mengajak Anda untuk segera mengambil tuduhan serius dan kredibel pelanggaran berat hak asasi manusia dengan para pejabat Indonesia.

 Hormat saya,

 Maire Leadbeater

  Komite Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia