Tampilkan postingan dengan label Benny wenda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Benny wenda. Tampilkan semua postingan

Senin, 21 Mei 2012

Benny Wenda Forum Olso Freedom, Membawa isu-isu kemanusiaan West Papua ke puncak agenda global

Forum Kebebasan Berusaha Untuk:
  •      Membawa isu-isu kemanusiaan ke puncak agenda global
  •      Memberikan pengaturan untuk membuka mata presentasi
  •      Sorot cerita pembela hak asasi manusia
  •      Mendorong inspirasi dan pertukaran ide
  •      Fokus pada masyarakat tertutup yang membutuhkan paparan
  •      Tumbuh dan memberdayakan komunitas internasional 
Benny Wenda adalah Pemimpin Suku Besar Papua Barat dan pembela hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan orang Papua Barat. Seorang tokoh terkemuka dalam gerakan kemerdekaan di wilayah ini, ia menjabat sebagai wakil khusus untuk kedua Parlemen Inggris dan PBB. Dia ditahan pada tahun 2002 oleh pemerintah Indonesia atas tuduhan menghasut kekerasan dan pembakaran, tapi melarikan diri selama persidangan dan diberikan suaka politik di Inggris. Setelah tiba di Inggris, Wenda mendirikan Kampanye Papua Merdeka Barat untuk menyebarkan kesadaran tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat.

Wenda adalah pendiri Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP) dan anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP). Tumbuh di dataran tinggi terpencil di Papua Barat, Nugini, Wenda dan keluarganya menghabiskan lima tahun bersembunyi di hutan setelah militer Indonesia pembantaian kekerasan menguasai tanah airnya pada tahun 1977. Pada tahun 1983, setelah sebagian besar masyarakat mereka kembali untuk tinggal di bawah pemerintahan Indonesia, orang tuanya memutuskan untuk kembali sehingga anak-anak mereka bisa bersekolah.


Setelah lulus dari universitas, Wenda menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Adat Koteka. Wenda memprotes penindasan hak-hak orang Papua Barat atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berbicara menentang penahanan individu untuk mengambil bagian dalam demonstrasi tanpa kekerasan dan mengungkapkan pendapat mereka.

Sebagai hasil dari keunggulan mulai berkembang, Wenda menjadi sasaran pengawasan yang lebih tinggi oleh pemerintah Indonesia pendudukan. Pada tahun 2002, ia ditangkap dan dituduh menghasut kekerasan dan pembakaran, rumahnya digeledah tanpa surat perintah, dan pihak berwenang menolak untuk memberitahukan kepadanya tentang tuntutan terhadapnya. Ia disiksa oleh polisi dan ditahan di sel isolasi selama beberapa bulan. Selama persidangan, Wenda secara fisik diserang beberapa kali oleh penjaga penjara. Khawatir bahwa ia tidak akan diberi pengadilan yang adil dan bahwa ia bisa terbunuh sebelum keputusan itu diberikan, Wenda lolos dan melarikan diri ke wilayah tetangga Papua New Guinea.

Dia diberikan suaka politik dengan keluarganya di Inggris, di mana ia meluncurkan kampanye Barat Papua Merdeka, yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat dan mempromosikan hak-hak dasar dan penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat melalui pengembangan masyarakat sipil . Kampanye ini bekerja untuk mengekspos pelanggaran HAM yang terjadi di bawah pemerintahan Indonesia, karena semua media asing dan organisasi internasional yang paling dilarang di Papua Barat.

Rabu, 09 Mei 2012

Benny Wenda : Semua Dapat Orang Keuntungan Dari Papua Barat Kecuali Bagi Papua

Everyone Profits From West Papua Except for Papuans
BennyWenda (West Papua's independence leader, living in exile in the UK)
Sebagai anak tumbuh di dataran tinggi terpencil di Papua Barat, kita sering mendengar cerita dari para sesepuh tentang bagaimana roh nenek moyang kita hidup di pegunungan dan hutan. Bagaimana mereka akan menangis jika mereka melihat apa yang terjadi hari ini. Penebangan liar marak, dan emas terbesar di dunia dan tambang tembaga, Freeport, telah menyebabkan kerusakan lingkungan permanen pada tanah suci kami yang terlihat dari ruang angkasa.


Anda akan berpikir bahwa menjadi rumah bagi tambang emas terbesar di dunia dan besar deposit gas alam, Papua Barat akan menjadi lahan kekayaan. Namun kami tetap bagian termiskin dan paling tidak berkembang dari seluruh Indonesia. Ada kurangnya perawatan kesehatan dasar, dan tingkat melek huruf lebih rendah dari rata-rata nasional.

Jadi siapa yang mengambil keuntungan dari tanah suci kami? Jawabannya terletak dengan perusahaan termasuk Freeport, Rio Tinto dan BP - dan, tentu saja, pemerintah Indonesia. Ketika Papua Barat dijajah oleh Indonesia pada awal tahun 1960, Indonesia dengan cepat diberikan hak untuk menambang tanah kami kepada perusahaan AS Freeport-McMoRan (di bawah bimbingan Henry Kissinger, yang kemudian bergabung dengan dewan Freeport).
Para jutaan dolar Freeport kontrak ditandatangani pada 1967, dua tahun sebelum orang Papua Barat diberi pemungutan suara apakah akan tetap menjadi bagian dari Indonesia dalam referendum PBB diwajibkan oleh hukum internasional dan komitmen PBB untuk dekolonisasi. Kesepakatan untuk mengeksploitasi sumber daya kita sudah ditandatangani sebelum pemungutan suara berlangsung: Indonesia meninggalkan apapun untuk kesempatan dalam mengamankan aliran pendapatan masa depan. Act of Free Choice (kami menyebutnya Tindakan Pemilihan Tidak) melihat hanya 1.025 orang diizinkan untuk memilih, dari total penduduk hampir 1 juta, di bawah ancaman kekerasan.

Freeport dan Rio Tinto yang dikatakan memiliki hubungan erat dengan militer untuk melindungi kepentingan pertambangan mereka di tanah-tanah rakyat saya - militer yang sama yang diperkirakan telah menewaskan lebih dari 400.000 umat-Ku dan terus melakukan pelanggaran hari ini. Pada tahun 2008, pemerintah Norwegia dihapus $ 1 miliar dalam investasi di Rio Tinto karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan.
Sayangnya, negara-negara lain tidak mengikuti.

Di mata orang Papua, perusahaan-perusahaan telah memberikan legitimasi internasional untuk pemerintahan kolonial Indonesia. Sementara mereka telah mendapat keuntungan dari sumber daya alam kita, umat-Ku telah mengalami hampir 50 tahun penindasan, penderitaan dan kemiskinan. Sebagai seorang anak, desa saya dibom oleh militer Indonesia dan kami melarikan diri untuk hidup di hutan selama bertahun-tahun, dalam ketakutan akan hidup kita. Saya telah menyaksikan pemerkosaan dan pembunuhan keluarga saya oleh tentara Indonesia. Ketidakadilan hanya memperkuat tekad saya untuk berkampanye bagi umat-Ku.

Minggu ini saya akan berbicara di Forum Kebebasan Oslo, membawa suara perjuangan Papua Barat untuk audiens baru. Umat-Ku telah menunggu hampir 50 tahun untuk memiliki suara mereka didengar dan untuk menghormati mereka yang paling mendasar dari hak - kebebasan berbicara dan kebebasan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Ketika saya meninggalkan Papua Barat pada tahun 2002 Saya meneteskan air mata. Saya berdoa bahwa suatu hari, keluarga saya dan saya akan dapat kembali ke tanah air kami sambil tersenyum. Ini adalah tekad bangsaku untuk melanjutkan perjuangan kita dan upaya teman-teman kita yang memberi saya iman itu akan terjadi.

Selasa, 08 Mei 2012

Benny Wenda "Koloni Indonesia yang Tersembunyi" di Oslo Freedom Forum

Benny Wenda ( Berbicara di Forum UK)
Jayapura,-- Oslo Freedom Forum, sebuah forum internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan telah berlangsung sejak kemarin, Senin (7/5) hingga besok (9/5). Konferensi yang telah memasuki tahun keempat ini menjadwalkan Benny Wenda, pendiri International Lawyer for West Papua (ILWP) sebagai pembicara bersama beberapa tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.

Konferensi tahunan ini diikuti oleh tokoh-tokoh dari Wikipedia dan Google; penulis buku-buku terlaris, seperti The Shadow War, Consent of the Networked, and You Can’t Read This Book, aktivis anti-perbudakan dari Kamboja, Haiti, dan Nepal; pemimpin oposisi dari Ethiopia , Rusia, dan Singapura, serta individu yang menggunakan media seni untuk menyoroti krisis hak asasi manusia, dan aktivis bawah tanah dari rezim di Equatorial Guinea, Pakistan, Arab Saudi, dan Zimbabwe.

Sebagaimana dirilis melalui website oslofreedomforum.com, Benny Wenda akan tampil dalam sesi keempat, hari ini (8/5) dengan tema Spotlight on Repression. Selain Benny Wenda, pembicara dalam sesi keempat ini adalah Tutu Alicante (Equatorial Guinea), Manal al-Sharif (Saudi Arabia), Jestina Mukoko (Zimbabwe) dan Alexey Tikhonov (Kazakhstan). Sesi sebelumnya dalam forum ini telah menampilkan Julia Ormond (Artis Hollywood dan Pemenang Emmy Award), Garry Kasparov (Mantan Juara Dunia Catur), Natalia Pelevine (Penulis Skenario dan Sutradara Teater) dan Jeta Xharra (Jurnalis dan Editor Balkan Investigative Reporting Network's). Benny Wenda sendiri akan berbicara tentang Koloni Indonesia yang Tersembunyi. 

Konferensi  ini menampilkan visioner dari akademisi, advokasi, bisnis, media, politik, kewirausahaan sosial, dan teknologi yang akan menjelaskan beberapa rezim di dunia setidaknya dikenal dan paling represif dan bertukar pikiran tentang cara terbaik untuk mengatasi krisis kemanusiaan.

Oslo Freedom Forum bertujuan untuk membawa isu-isu kemanusiaan ke puncak agenda global selain memberikan ruang untuk berbagai presentasi yang bisa membuka mata dunia terhadap cerita advokasi hak asasi manusia. Forum tahunan yang berbasis di Oslo, Norwegia ini diharapkan bisa mendorong inspirasi dan pertukaran fokus ide tentang masyarakat tertutup yang membutuhkan ruang berbicara serta menumbuhkan dan memberdayakan komunitas internasional.

Tahun ini, konferensi bisa diikuti melalui streaming di http://www.oslofreedomforum.com/live dan update konferensi bisa diikuti di halaman facebook http://www.facebook.com/oslofreedomforum atau twitter @OsloFreedomFrm dengan menggunakan hashtag #OFF12. (Jubi/Victor Mambor)

Selasa, 17 April 2012

Benny Wenda Prihatin atas kunjungan PM Inggris Di Indonesia

Benny Wenda dengan Keluarga
Benny wenda dengan kesedihan yang saya pelajari dari kunjungan David Cameron untuk
Indonesia minggu ini untuk memperbaharui penjualan senjata. Saya masih menanggung bekas luka dan permanen berjalan penurunan nilai sebagai akibat dari serangan bom Bangsa Indonesia di desa saya menggunakan dipasok Inggris jet Hawk.

Dua tahun lalu, Cameron terbuka mengakui "situasi buruk" di tanah air saya dari Papua Barat. Ketika ia menjadi Perdana Menteri, ribuan di seluruh Papua Barat turun ke jalan untuk merayakan penunjukannya, dengan harapan besar. Saat ini, orang saya akan memiliki air mata di mata mereka.

Kelompok-kelompok HAM memperkirakan bahwa lebih dari 400.000 umat-Ku telah dibunuh oleh militer Indonesia. Ratusan lebih merana di penjara sebagai tahanan politik. Tidak ada demokrasi di Papua Barat.

Benny Wenda
Oxford
http://www.freewestpapua.org/index.php/news/1863-camerons-asian-tour

Senin, 16 April 2012

Isu Papua Merdeka Jadi Isu Pemilu Papua Nugini

PORT MORESBY, - Papua Nugini dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 23 Juni mendatang. Pemilu ini diharapkan bisa mengakhiri krisis politik yang berlangsung akhir 2011. Menariknya, salah satu kandidat perdana menteri mengangkat gerakan separatis di Papua di Indonesia sebagai isu kampanyenya. (sumber: kompas)

Kandidat yang dimaksud adalah Powes Parkop, yang merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Port Moresby. Parkop sering mengusung isu dalam kampanyenya. Dia bahkan aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional soal kemerdekaan Papua Barat.


Dalam tulisannya di Kompasiana, Hamid Ramli, seorang aktivis lingkungan di Papua, melaporkan, dalam deklarasi tim sukses untuk mendukung langkahnya ke kursi PM (Prime Minister) PNG 2012, di Five Mile Park, Port Moresby, pada 15 Juli 2010, Parkop disambut ribuan pengungsi asal Papua yang mendandani anak-anak mereka untuk menyanyi dan menari sebagai bentuk dukungan kepada Powes.

Kompasianer Hamid Ramli menulis, Parkop berjanji mendukung perjuangan Free West Papua. Dalam kampanye untuk pemilihan Perdana Menteri di PNG tahun 2012 nanti, ia akan lebih berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi bangsa Melanesia (termasuk di Papua Barat). Ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung semua perjuangan OPM yang ada di kepulauan Pasifik.

Gerakan Parkop untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat tidak berhenti sampai di situ. Dia selalu menghadiri berbagai forum terkait isu tersebut. Salah satunya pada Agustus 2011, Powes menghadiri konferensi Road to Freedom soal Papua Merdeka yang digelar Benny Wenda dkk di Oxford, Inggris.

Pada kesempatan itu, Parkop juga memberi sambutan, seperti dikutip situs web Radio New Zealand International. Dalam sambutannya, isu keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua menjadi faktor penyebab ketidakstabilan wilayah di sekitarnya, termasuk PNG. Padahal, katanya, kawasan itu bisa menjadi damai dan makmur.

"Papua Parat merupakan hambatan bagi potensi (perdamaian dan kemakmuran). Dan bagi saya, sebagai pemimpin nasional di PNG, itulah yang ingin saya tegaskan pada Indonesia, bahwa Anda, dengan mencengkeram Papua Barat, berarti menghalangi dan menghentikan potensi bahwa kami juga bisa menjadi pusat sosial ekonomi dunia," kata Parkop seperti dikutip Radio New Zealand International pada 1 Agustus 2011.

Powes juga hadir di Canberra, Australia, pada 28 Pebruari 2012 dalam acara peluncuran International Parliamentarians for West Papua (IPWP) untuk mendukung gerekan separatis Papua.

Terbentuknya Parlemen Nasional West Papua Sebagai Lanjutan dari New Guinea Raad

 By. Bucthar Tabuni
Parlemen Nasional West Papua yang disingkat PNWP akhirnya menetapkan Mr. Benny Wenda sebagai Ketua Diplomat international West Papua dan Jennifer Robinson dari ILWP sebagai Pelapor Khusus West Papua di PBB
Bucthar Tabuni ( Aktivis Papua)
Pada tanggal 4-5 April 2012, 23 Parlemen Rakyat Daerah mengadakan Konferensi Nasional West Papua di Jayapura guna membentuk Parlemen Nasional West Papua. Momen tanggal 4-5 April adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat West Papua, dimana pada tanggal tersebut pertama kalinya rakyat West Papua dibawah administrasi pemerintah koloni Kerajaan Belanda terbentuk Nieuw Guinea Raad atau Dewan New Guinea. Dewan New Guinea terbentuk dan akhirnya menetapkan Bendera nasional West Papua ( Bintang Fajar), Lagu nasional West Papua ( Hai Tanahku Papua). Simbol Nasional yang ditetapkan ini telah mendapat surat persetujuan dan ketetapan dari pemerintah koloni Kerajaan Belanda sebagai symbol nasional West Papua. Dan Pemerintah Koloni Kerajaan Belandapun menyetujui dalam bentuk surat ketetapan dan keputusan untuk menaikan Bendera West Papua sejajar dengan Bendera Pemerintah kerajaan Belanda pada tanggal 1 Desember 1961.
Pada tanggal 4-5 April 2012 New Guinea Raad tahap kedua telah berhasil dibentuk di Jayapura yang, ribuan massa rakyat West Papua dimobilisasi oleh KNPB ke Jayapura untuk mebentuk Parlemen Nasional West Papua. Parlemen Nasional West Papua dibentuk untuk memperjuangkan terwujudnya hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.
Didalam Parlemen Nasional West Papua ada terdapat 7 kelompok atau semirip Fraksi. Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi Tabi, Fraksi Saireri, Fraksi Doberai, Fraksi Domberai, Fraksi Mepago, Fraksi Lapago, Fraksi Ha-Anim. Masing-masing Fraksiatau kelompok tersebut terdapat 40 anggota. Jadi jumlah keseluruhan anggota Parlemen Nasional West Papua adalah 280 orang anggota Parlemen Nasional West Papua.
40 orang anggota Parlemen dari 7 Fraksi tersebut dipilih atau ditunjuk langsung oleh rakyat di daerah dalam sidang Paripurna Parlemen Rakyat Daerah pada 23 Parlemen Rakyat Daerah tersebut. Quota 40 orang anggota Parlemen Nasional tersebut dibagi habis dalam daerah-daerah yang ada pada 7 Fraksi atau kelompok tersebut.
40 orang dari setiap 7 Fraksi tersebut dibagi habis dalam 4 Komisi yang ada pada Parlemen Nasional West Papua yang mana sebagai alat kelengkapan Parlemen. 7 Fraksi tersebut berhak untuk mendistribusikan anggota pada 4 komisi tersebut. 4 Komisi tersebut adalah Komisi Urusan Luar Negeri, Komisi Pertahanan dan Keamanan, Komisi Hukum dan HAM serta Komisi Anggaran.
Parlemen Nasional West Papua memiliki Ketua dan 7 Wakil Ketua. Ketua Parlemen Nasional West Papua di usulkan dari 7 Fraksi tersebut dan 280 anggota Parlemen Nasional West Papua dari 7 Fraksi tersebut melakukan pemilihan. Dan 7 Wakil Ketua dari Ketua Parlemen Nasional West Papua dipilih dan ditunjuk langsung oleh 7 Fraksi tersebut., sehingga Nampak mewakili unsure perwakilan 7 Fraksi atau kelompok system politik masyarakat West Papua.
Buktar Tabuni yang duluhnya adalah Ketua KNPB terpilih sebagai Ketua Parlemen Nasional West Papua dan didampingi oleh 7 wakil Ketua dari 7 Fraksi atau kelompok tersebut.
Pada saat bersamaan sebuah Konferensi untuk terbentuknya Parlemen Nasional West Papua di selenggarakan di jayapura pada tanggal 4-5 April 2012, di Belandapun telah dilaksanakan Konferensi dengan thema Niuw Guinea Raad ( Dewan Papua ) sebagai langkah Pertama yang di hadiri oleh sejumlah anggota Parlemen Belanda, ILWP dan Pemimpin Kemerdekaan West Papua Mr. Benny Wenda. Pada saat itulah Benny Wenda melaporkan kepada sejumlah anggota Parlemen Belanda tentang terbentuknya Parlemen Nasional West Papua dan keinginan kuat rakyat West Papua untuk bebas dari Pemerintah koloni Indonesia. Sejumlah anggota Parlemen Belanda tersebut meresponnya mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dan masalah ini mereka akan bawah dan dibahas pada Parlemen Kerajaan Belanda.
Parlemen Nasional West Papua yang disingkat PNWP akhirnya menetapkan Mr. Benny Wenda sebagai Ketua Diplomat international West Papua dan Jennifer Robinson dari ILWP sebagai Pelapor Khusus West Papua di PBB.
Menurut Rencana Parlemen Nasional dalam waktu dekat akan mengumumkan deklarasi Parlemen Naisonal West Papua tentang Manifesto Politik rakyat dan bangsa West Papua.

Senin, 09 April 2012

Berita Foto Konferensi Dewan New Guinea Raad di Belanda

Konferensi Dewan New Guinea, Konferensi step.The pertama berlangsung di Internasional Presscentre Nieuwspoort di Den Haag / Belanda tahun 2012
oleh WPNews-[Infopapua.org]
 
Pada tanggal 5 April, di pusat pers di Den Haag, konferensi ILWP pertama Belanda.
Tema konferensi adalah "The New Guinea Dewan sebagai langkah pertama menuju kemerdekaan Papua Barat"

Ketua dan moderator adalah Frank Hubatka.

Program ini terdiri dari sebuah drama pendek dipentaskan oleh Ap keluarga dalam waktu singkat memberikan gambaran tentang sejarah dengan janji penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat dan pemindahan paksa ke Indonesia.

Setelah drama pendek adalah speaker berikut:
- Benny Wenda
Papua Barat Kemerdekaan Pemimpin

- Jennifer Robinson
Pengacara Internasional untuk Papua Barat

- Cees van der Staaij
MP Reformasi Politik Partai (SGP)

- CU
MP Uni Kristen (CU)

- Harry van Bommel
MP Partai Sosialis (SP)

- Wim Kortenoeven
MP Partai untuk Kebebasan (PW)




























Sabtu, 03 Desember 2011

Freedom campaigner flies the flag

Benny Wenda of the Free West Papua Campaign flies his country’s flag (banned in his homeland by the Indonesian Government) with Lord Mayor Elise Benjamin. The flag was due to be flown over the Town Hall

 Published news: http://www.oxfordtimes.co.uk/news/
Freedom campaigner Benny Wenda raised the West Papua flag with Lord Mayor of Oxford Elise Benjamin to call for independence.
The Oxford resident called for West Papua to break away from Indonesia, on the 50th annual West Papua Independence Day.

Mr Wenda joined supporters in London on Thursday to call for the arrest of the Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono and the Indonesian ambassador in London, Yuri Thamrin.
He brandished a “red notice” warrant for their arrest – reflecting a real Interpol red notice out for his own arrest.
The Marston Road resident denies attacking a police station in Indonesian Papua, also known as West Papua, on December 7, 2000.
He told the Oxford Mail: “We handed over the letter to the embassy regarding the arrest of the Indonesian president and the ambassador.
“The day went really well, it was really, really good with lots of supporters – 35 people.
After handing over the letter the group joined a demo by the London Mining Network, an alliance of human rights, development and environmental groups.
Mr Wenda added: “There is a really big focus on West Papua at the moment.
“From West Papua we heard that people were celebrating.
“But in one place where they raised the Morning Star flag we were told four people were arrested and are now being questioned.”
The dad-of-six claims the red notice shows he is being targeted by the Indonesian authorities because of his political campaigning for the freedom of West Papua, including rallies in Oxford.
A Home Office spokesman said it was not the department’s policy to confirm or deny receipt of extradition requests.
Mr Wenda has successfully claimed political asylum in the UK, making it difficult for the British Government to force him to return to Indonesia.

Sabtu, 26 November 2011

Interpol criticised over attempt to arrest Asian separatist leader

Oxford-based Benny Wenda fears return to Indonesia, where he is wanted for promoting West Papua independence, Source Published. http://www.guardian.co.uk/world/


benny-wenda-interpol
Benny Wenda performing as a singer in West Papuan ethnic dress. Photograph: Dancing Turtle Records

An Interpol red notice has been issued for the arrest of the Oxford-based leader of an Asian separatist movement, triggering allegations of political abuse of the international police alert system.
Benny Wenda, 37, who has been granted asylum and has lived in the UK since 2003, fears that if he travels abroad he could be detained and returned to Indonesia, where he is a wanted man.
Wenda, head of the Free West Papua movement, claims the charges against him have been trumped up in order to silence him. Fair Trials International is supporting him and calling for greater accountability of the police notice system which, it claims, has become "a legal black hole".

It is not the first time, according to the civil liberties group, that an Interpol red notice has been issued for the arrest of a political opponent or deployed to prevent someone from travelling.
An Interpol red notice requires police forces to "seek the arrest or provisional arrest of wanted persons with a view to extradition".
Wenda, whose wife, Maria, and six children live with him in Oxford, was a tribal leader in West Papua, a province of Indonesia, which separatists say was forcibly occupied in the 1960s when the Dutch left the region.
His home village was bombed, he was injured and his relatives killed. After leaving university, he led a group which promoted West Papuan customs but had to flee on several occasions to neighbouring Papua New Guinea.
In 2002 he was arrested in West Papua and charged with inciting an attack on a police station. None of the witnesses called at his trial turned up, according to legal observers who were present. He denied participating in any attack.
Wenda was jailed but, after what he believes were several failed attempts on his life, he decided to escape. "I broke into a ventilation shaft and crawled out," Wenda, who is now a UK citizen, told the Guardian. "I crossed into Papua New Guinea and reached the UK in 2003. "[Indonesians] knew that if I was free I would promote the struggle for [independence] and tell about the suffering of my peoples. Indonesia has committed crimes. In East Timor, there were 100,000 deaths; in West Papua there have been 400,000."
Wenda, who insists he supports a peaceful transition to self-rule for his native land, had been travelling widely to gather support for his movement. "I had been at a conference in Senegal," he explained, "and when I came back I looked online and found my name and saw I had a red notice. This is Indonesia intimidating me. They are trying to limit my movement.
"No one has tried to arrest me and I've had no approach from the [UK] police. I have not travelled about since then. [Indonesia] says I'm a criminal but I'm campaigning for my people. I would like to see the red notice removed so that I can continue my campaign."
Indonesia does not have an extradition treaty with the UK. Any extradition request is unlikely to succeed, given that Wenda was granted political asylum.
Jago Russell, chief executive of Fair Trials International, said: "Of course police have to work across borders to fight crime but they should not be allowed to operate in a legal black hole. Despite the major human impact of Interpol red notices, there is no effective way to challenge cases of abuse. As a result refugees like Benny Wenda, who have travelled half way around the world to escape persecution, continue to be threatened from afar by oppressive governments."
Interpol denied that its notice system was subject to political interference. "There are safeguards in place," a spokeswoman at the organisation's headquarters in Lyon said. "The subject of a red notice can challenge it through an independent body, the Commission for the Control of Interpol's Files (CCF). It is up to Mr Wenda or his representatives to contact the CCF." If persuaded that it was not valid, the commission would remove a notice, she added.
A spokesman for the Indonesian embassy in London said: "Mr Wenda should answer to the crimes that he has committed in a free and independent court in Indonesia. Then he can prove whether or not he is guilty."
The Indonesian government accuses Wenda of being part of the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka – OPM), which it claims is "a clandestine organisation dedicated to secede from Indonesia using any means available to them including killings of innocent civilians and destruction of private properties".

Kamis, 13 Oktober 2011

UN Minta Indonesia Pertimbangkan Kedatangan Pelapor Khusus PBB

JAYAPURA—Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) telah mendapatkan tanggapan dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB melalui surat yang dikirim Chairperson of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Anwar Kemal kepada Duta Besar Untusan Tetap dan Misi Tetap Indonesia di Genewa H.E.M Dian Triansyah Djani dimana salah satu komisi PBB ini meminta kepada pemerintah Indonesia tentang beberapa hal. Pertama, mempertimbangkan mengundang Pelapor Khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat. Kedua, bertemu dengan Komite CERD guna membicarakan masalah masalah ini, dalam sidang Komite mendatang di Genewa dari tanggal 13 Pebruari sampai 13 Maret 2012. Ketiga, menyampaikan informasi tentang semua isu dan masalah yang dijabarkan dalam surat tersebut, sebelum tanggal 31 Januari.
Hal ini disampaikan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain FOKER LSM Papua, Sawit Watch, Greenpeace, SKP Jayapura dan Walhi serta Sorpatom ketika menggelar jumpa pers di Swissbelt Hotel, Jayapura, Rabu (12/10)
Koalisi LSM mengatakan, menanggapi respons PBB terhadap proyek MIFEE, Koalisi LSM mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan secara total setiap aktivitas yang berkaitan dengan proyek MIFEE dan mengundang pelapor khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat untuk meninjau proyek tersebut sebelum 31 Januari 2012.
MIFEE untuk Estat Pangan dan Energi Terpadu Merauke disebut sebut bermakna sangat strategis bagi keamanan persediaan pangan dan cadangan energi Indonesia.
Read more>> UN Minta Indonesia Pertimbangkan Kedatangan Pelapor Khusus PBB

Minggu, 09 Oktober 2011

West Papua: Stop the Slow-Motion Genocide

West Papua: Stop the Slow-Motion Genocide*

We first met Benny Wenda in April 2011 when he attended the Lush communications meeting in Bournemouth. Benny is to West Papua what Nelson Mandela is to South Africa - a freedom fighter, a tireless advocate for justice and an inspirational ambassador for his people.
We sat and chatted with Benny for hours, and what came across was that he is fiercely passionate in his views, but also that he is unbelievably humble and has a great sense of humour and incredibly infectious giggle. Benny also walks with a limp, the result of violence by the Indonesian military that he was subjected to as a child. Benny’s story is indicative of what is happening in West Papua, far from the gaze of the international community, cut off from the rest of the world with, amongst other things, a total ban on all foreign journalists and most international aid and human rights organisations.
West Papuans have been struggling for independence and self-determination (the principle enshrined in international law which says nations have the right to freely choose how their country will be run without interference) ever since Indonesia seized control of the region in 1962,
just as the West Papuans were preparing for indepedence from the Netherlands. By 1969 there was widespread resistance to Indonesian rule. It was agreed with the UN that a referendum would take place to give all West Papuans the choice of either remaining part of Indonesia or becoming an independent nation. However, just 1,026 West Papuans, of a population of over a million, were hand picked by Indonesia to vote in the referendum, known ironically as the Act of Free Choice. Reports show that people were coerced into voting to be ruled by Indonesia through violence and intimidation. This is now dubbed by Papuan's "the Act of NO Choice".
For the last 40 years many of the people of West Papua have been beaten, tortured, raped and imprisoned at the hands of the Indonesian forces and the industrial interests they represent. Through the veil of secrecy enforced by the military exact figures are hard to gauge, but it is estimated that hundreds of thousands of West Papuans have been killed in what many believe is genocide. We are standing up in solidarity with those struggling for an end to the oppression and violence and supporting calls for freedom for West Papua.
Lush store windows will all be proudly displaying the Morning Star flag that was to be the national flag of a free and independent West Papua. It is now illegal for West Papuans to display the flag; doing so can result in lengthy prison sentences. We are calling for the immediate release of Filep Karma (who was jailed for 15 years for raising the Morning Star flag at a rally in 2004) and all other prisoners of conscience. We are supporting calls for a review of the flawed 1969 Act of Free Choice, and to have a true referendum with a free and inclusive vote for all West Papuans so they can determine their own future.
Please support this campaign by sending the following email to the Indonesian Ambassador in London (email address: kbri@btconnect.com):
Ambassador,
I was shocked to discover that Indonesia JAILED West Papuan, FILEP KARMA for 15 YEARS for peacefully raising the West Papuan flag in December 2004, and for years was denied access to urgently needed medical treatment during his time in prison. Amnesty International has recognised Filep as a PRISONER of CONSCIENCE.
I am calling on the Government of Indonesia to RELEASE him IMMEDIATELY, and also for the immediate release of all other political prisoners who are being held for peaceful flag-raisings, and for calling for the respect of their human rights, justice and freedom in West Papua. I stand united behind these brave individuals.
I am also calling for all West Papuans to be given a free and fair vote in an act of self-determination, so that they can decide the future of their country. It is a right that they have always been denied.
Papua Merdeka!
Please also support the Free West Papua campaign and sign up for their email alerts, follow them on Twitterand friend them on Facebook.
We believe in what Martin Luther King said: “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere”. Let’s stand together against injustice and demand Freedom for West Papua!
A brief history
West Papua is the western half of the second largest island in the world (the eastern part is Papua New Guinea) and lies just 100 miles to the North of Australia. For centuries the whole region was subject to Dutch colonial rule. But as the old empires gave their conquered territories back and control reverted to the indigenous people who lived there, Indonesia laid claim to neighbouring West Papua. It’s worth pointing out at this stage that West Papuans are not culturally or racially related to the people of Indonesia, they are Melanesians, a group of peoples from Pacific islands ranging from Papua to Fiji. As such the people of West Papua already had strong claim to their own independent nation, and had formed an interim government, judiciary, constitution, national anthem and flag, the iconic Morning Star. This was something that was supported by the Dutch, but which was ultimately to fail, with Indonesia backed by the US running the sham “Act of free choice” referendum in 1969, which was the decisive act that would be a watershed moment to mark the beginning of decades of oppression.
Benny’s Story
Benny told us about growing up in West Papua and how he came to speak out against what is happening there, how he ended up in prison and how he escaped and came to Britain. His accounts are enormously harrowing, but they are important in understanding why we must all support his calls for a free West Papua.
Growing up in a remote highland village, Benny lived with his family and Lani people, tending to their gardens and living in peace with each other and their natural surroundings. In 1977 their tranquil life came to an end, when the Indonesian military came to the region and forcefully asserted their authority over the people living there. Soldiers regularly stopped Benny and his family on their way to tend their gardens. The women were raped, often in front of the children. Many young women, including three of Benny’s aunts died as a result of these brutal attacks. In response to this violence 15,000 Lani people rebelled, and the Indonesian air force launched counter-strikes, bombing Lani villages, including Benny’s. It was a bombing raid that left Benny, still a child, with a serious leg injury and suffering with pain that still afflicts him today.
The people fled into the forests to escape and lived in hiding. Life was extremely difficult, and many people died as a result of the lack of food and adequate shelter and at the hands of the Indonesian military, who continued to pursue, rape and kill those people hiding in the forests. The only way out of this dire situation was for people to give themselves over to the Indonesians, to make themselves subject to their rule and renounce their traditional ways of life and customs. After 5 years in the jungle, Benny’s family could take no more, and gave themselves up to the Indonesian authorities.
Benny then went to a high school where he was only one of two Papuans. He was taught only about Indonesian history and culture, and the other students and teachers called him stupid and dirty. Benny was subject to daily racist abuse because he was Papuan, yet he didn’t understand why he and his family were being treated this way. Determined to find out, Benny sought out information through school and university libraries, but found nothing written about Papuan history and culture, even the name Papua had been expunged from the history books and replaced with Irian Jaya. So instead he sought out other West Papuans, and pieced together their history through sharing with them.
Benny then became active in the independence movement in West Papua, and in 1999 became the representative of the group of elders of a prominent pro-independence group. He was an outspoken critic of Indonesia, something which carried with it enormous risk. Other leaders of the independence movement had been imprisoned and even killed by the Indonesian military. In 2002 Benny was arrested and thrown into jail. His first 2 months were in solitary confinement and prison guards tortured and beat him during this time. He was then falsely accused of organising violent protests and put on trial. This trial was a sham from the beginning, with the judge and prosecution asking for bribes, clearly fraudulent evidence being accepted and indications that there were plans to make sure that Benny was locked up for good or executed. Thankfully, through inside help, Benny was able to escape from prison and was smuggled across the boarder to Papua New Guinea and from there made his way to Britain, where he was granted asylum.
Ever since Benny has been travelling around the world trying to get the plight of his people heard, in parliament, law courts, seminars, lectures and protests. He has managed to get members of Parliament and prominent lawyersto support him. Internationally there is growing recognition that what is happening in West Papua is both illegal and immoral and that we cannot continue to allow this to continue. Benny Wenda deserves all of our attention, help and support in his struggle for justice and freedom.
*The term “slow-motion genocide” was coined by academics at the Centre for Peace and Conflict Studies at the University of Sydney. It is estimated that up to 400,000 West Papuans may have been killed since Indonesian occupation. Read more>>http://www.scoop.co.nz/stories/news