Kontras Nilai Ada Spekulasi Seputar Penembakan Mako Tabuni

Mako Tabuni Foto VB

JAYAPURA - Kontras Papua bersama Sekertariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan( SKPKC) dan Bersatu Untuk Kebenaran Papua( BUK)  menilai ada spekulasi seputar tewasnya Mako Tabuni,  14 Juni lalu.   Mako Tabuni ditembak aparat kepolisian dari Polda Papua di kawasan Perumnas III Waena.

Kontras Papua menyatakan, penembakan terhadap Mako Tabuni tidak  dilakukan oleh Pihak Polda saja, melainkan ada juga keterlibatan pasukan   Densus 88  yang diduga menjalankan tugas terselubung di Papua. Kontras bersama SKPKC telah mengumpulkan sejumlah fakta lapangan termasuk menemui para saksi yang melihat langsung tertembaknya Mako Tabuni. Sejumlah saksi yang berhasil ditemui menyebutkan, Alm. Mako Tabuni ditembak saat dia berdiri makan pinang di depan  kios perumnas III Waena, ketika itu  ada mobil pertama Avanza berwarna hitam,  diikuti Avanza silver serta satu Daihatsu biru, lantas orang yang turun dari Daihatsu biru langsung menembaki Mako Tabuni hingga dia tewas ditempat.

Setelah dia ditembak mati,   dilarikan ke RS Bhayangkara di Kotaraja, yang jadi pertayaan adalah, mengapa polisi setelah menembak Mako dibawa lari ke RS Bhayangkara sementara di sekitar Waena ada RS Dian Harapan yang lebih dekat dengan TKP,  apalagi Mako ditembak dan dibawa ke RS Bhayangkara tanpa sepengetahuan keluarganya, dalam perjalanan dia kehabisan darah. Yang menimbulkan kecurigaan  adalah, Polisi  cepat cepat melakukan formalin, sehingga belakangan pihak keluarga Mako meminta harus otopsi,  tetapi pihak medis RS Bhayangkara katakan tidak bisa otopsi karena sudah diformalin. 

Kontras Papua yang diwakili Peneas Lokbere menyatakan, tindakan polisi yang menembak Mako Tabuni menunjukkan  Polisi tidak mampu dan Profesional dalam mengungkap siapa aktor kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi akhir akhir ini. “ Dan, kami mengutuk pelaku langsung, pelaku komando dan pihak pihak yang terlibat dalam penembakan Mako Tabuni,”katanya.

Menurut Peneas, Mako Tabuni tidak menampakkan  sikap sebagai orang yang melakukan kekerasan penembakan, bahkan saat rentetan penembakan yang terjadi, dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, keluar rumah seperti biasa, pergi ke Kampus juga. “Dia orang murni, tidak melakukan sesuatu,” ujar Peneas.  Dikatakan bahwa ada banyak pembohongan publik yang dilakukan Polda Papua pasca tertembaknya Mako Tabuni.

Kontras dan SKPKC  menyatakan tertembaknya Mako Tabuni harus mendapatkan perhatian presdiden RI, demikian presiden menghentikan dan menarik pasukan organik maupun non organik serta merasionalisasi jumlah TNI Polri di tanah Papua.

Karena  tertembaknya Mako  dilakukan Polda Papua, maka Kapolda Papua segera menghentikan penyisiran, penangkapan, penganiayaan, kriminalisasi terhadap mahasiswa serta mengembalikan barang barang para mahasiswa seperti laptop yang berisi bahan skripsi milik mahasiswa, handphone, serta barang lainnya yang disita di asrama.

Kapolda juga perlu menghentikan penyisiran terhadap rumah rumah warga sipil serta segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus kasus penembakan di tanah Papua, termasuk pembunuhan Mako Tabuni. Peneas bersama  dua staf SKPKC  Bernard dan Frans Making mendesak Kapolda hentikan upaya upaya menghancurkan dan mengkambinghitamkan perjuangan murni rakyat sipil Papua untuk menuntut Keadilan dan Kebenaran sesuai kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak hak sipil dan Politik.
Sumber: http://bintangpapua.com/headline/

Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

Pidato Senator AU: Australia harus menunjukkan kepemimpinan di Papua Barat

 Report by: Hansard (http://greensmps.org.au/)

MASALAH KEPENTINGAN PUBLIK - PAPUA BARAT

Senator Richart Di Natale (foto Grenn MP)

Senator Di Natale (Victoria) (13:17): Saya naik hari ini untuk mengekspresikan keprihatinan serius saya tentang situasi tragis yang sedang berlangsung di depan pintu Australia pada saat ini. Saya berbicara tentang masalah Papua Barat, di mana pelanggaran yang mengkhawatirkan hak asasi manusia dan demokrasi yang terjadi. Tampaknya telah terjadi eskalasi yang signifikan dalam kekerasan bermotif politik selama bulan lalu. Jadi inilah saatnya untuk merenungkan apa yang terjadi di tempat yang salah satu tetangga terdekat kita dan peran kita bisa bermain dalam mengakhiri konflik dan melindungi hak orang-orang yang tinggal di sana.

Papua Barat ini menjadi tantangan dalam diplomasi Australia dan bagi komunitas global. Ini adalah sebuah tantangan bahwa bangsa ini dan memang dunia belum bertemu. Meskipun pulau terbesar kedua di dunia, New Guinea merupakan bagian dari dunia yang jarang membuat berita malam. Bagian barat pulau ini Papua Barat. Situasi yang dihadapi oleh rakyatnya adalah sesuatu yang layak untuk mendapatkan perhatian mendesak kita.

Saat Richart Menerima aspirasi Papua (foto Grenn)

Papua Barat adalah salah satu bagian terakhir dari Asia yang akan decolonised. Kontrol ditahan Belanda di wilayah ini ketika Indonesia merdeka tahun 1949. Belanda mengambil langkah untuk mempersiapkan wilayah itu untuk merdeka, yang meliputi pengembangan sebuah lagu kebangsaan dan bendera nasional, yang disebut Bintang Kejora. Sayangnya, kemerdekaan ini adalah tidak terjadi. Indonesia selalu mengklaim provinsi, dan konflik antara Belanda dan Indonesia atas Papua Barat mengakibatkan konflik bersenjata pada tahun 1961. Pada tahun 1963 perjanjian New York lulus administrasi Papua Barat ke Indonesia. Papua Barat secara resmi dianeksasi ke Indonesia pada 1969, menyusul apa yang kemudian disebut Act of Free Choice. Papua sebut 'Undang-Undang No Choice' ini. Sebuah tindakan yang benar menentukan nasib sendiri seharusnya terjadi, tetapi ternyata tidak. Orang Papua tidak diberi kesempatan mereka untuk memilih pada masa depan mereka. Sebaliknya, ada suasana kekerasan dan intimidasi, dengan 1.022 terpilih Papua berkumpul, membujuk, menyogok dan mengancam ke suara untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa rakyat Papua Barat telah menunggu sejak untuk kesempatan untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk memetakan masa depan mereka sendiri. Penentuan nasib sendiri, hak milik semua orang, ditolak mereka. Indonesia berjuang lama dan keras untuk kemerdekaan sendiri, sehingga orang Indonesia mengerti keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Memang, mereka akan mempertimbangkan diri mereka sebagai pembebas Papua Barat dari penjajahan, yang dalam pandangan saya adalah ironi yang menyedihkan, ketika kita mempertimbangkan apa yang telah terjadi di sana sejak 1969.

Rakyat Papua Barat Melanesia. Mereka adalah etnis, bahasa dan budaya berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia. Mereka memerintah dari Jakarta oleh pemerintah yang sering tampak lebih tertarik pada sumber daya mereka dan dalam apa yang dapat diperoleh dari daerah daripada kesejahteraan mereka. Mereka harus bertahan bentuk baru dari penjajahan, dan Melanesia Papua sudah menjadi minoritas di beberapa bagian Papua Barat. Bahkan, mereka akan segera menjadi minoritas di provinsi secara keseluruhan jika kecenderungan ini terus berlanjut. Papua kini menghadapi kemarahan dari didiskriminasi di tanahnya sendiri, dengan, elit masyarakat bisnis jasa dan pasukan keamanan sekarang didominasi oleh non-asli Papua.

Orang Papua harus menonton tanpa daya sebagai tanah mereka dieksploitasi. Emas dan tembaga Grasberg, terbesar di dunia, adalah bencana lingkungan tetapi memberikan manfaat sangat sedikit bagi rakyat Papua Barat. Orang Papua harus menyaksikan tanah mereka dijaga oleh tentara Indonesia. Mereka nominal warga negara Indonesia, namun tentara tidak ada untuk membela hak-in mereka Bahkan, dalam banyak kasus justru sebaliknya terjadi. Hasilnya adalah sebagai diprediksi karena mereka tragis. Ketegangan tumbuh setiap hari, pembagian etnis tersebar luas, penindasan mengarah pada kekerasan dan keinginan Papua untuk hak untuk memilih masa depan mereka sendiri tidak pernah kuat.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Papua Ketiga Kongres Rakyat diselenggarakan di Jayapura. Lima ribu orang Papua hadir untuk memiliki suara pada masa depan mereka, dan itu adalah pertemuan damai. Hak untuk berkumpul dan mendiskusikan masa depan mereka dijamin oleh konstitusi Indonesia, namun pertemuan itu terganggu oleh tindakan keras militer. Setidaknya tiga orang tewas. Lima pemimpin ditangkap dan sejak dipenjara selama tiga tahun. Tidak ada kata protes dari pemerintah Australia.

Sejak itu, situasi telah memburuk. Dalam dua sampai tiga minggu terakhir, telah terjadi penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer di Jayapura. Ada sejumlah serangan terpisah, dengan beberapa orang yang telah ditembak atau ditikam. Akun-akun penyaringan melalui menunjukkan bahwa tidak ada penangkapan telah dibuat. Polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, tetapi para pembela HAM di Papua titik jari tepat pada pasukan keamanan Indonesia. Para pelaku kekerasan ini harus diidentifikasi melalui proses yang transparan.

Kami juga telah mendengar laporan dari pasukan keamanan Indonesia menyapu Papua dataran tinggi kota Wamena. Mereka telah menyebabkan setidaknya dua kematian, melukai sedikitnya 11 orang dan membakar sedikitnya 70 rumah. Ini rupanya pembalasan aksi polisi membalas atas pembunuhan salah satu petugas mereka dengan orang Papua. Pembunuhan polisi, bagaimanapun, itu dipicu oleh pembunuhan itu, pada sepeda motornya, seorang anak Papua. Kecuali mereka yang menimbulkan kekerasan harus bertanggung jawab, ini siklus kekerasan akan terus berlanjut dan memburuk.

Kita sekarang telah mendengar berita tentang pemimpin Papua Mako Tabuni ditembak dan dibunuh oleh polisi pada Kamis pekan lalu. Dia berjalan di jalan dekat sebuah kompleks perumahan di pinggiran kota Jayapura. Mako Tabuni adalah wakil KNPB, sebuah kelompok yang menyerukan referendum Papua menentukan nasib sendiri dan suatu gerakan yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai salah satu damai. Partai Hijau Australia sangat sedih mendengar tentang pembunuhan Mako Tabuni. Kami memperluas belasungkawa kami kepada keluarga Mako Tabuni dan kami mengkonfirmasi solidaritas kami dengan rakyat Papua Barat yang manusia dan hak-hak demokrasi terus dilanggar.

Polisi mengatakan Mako Tabuni menolak penangkapan dan dipersenjatai dengan senjata yang telah diambil dari arrester, namun saksi mata mengatakan bahwa Tabuni, saat ia berjalan dengan sendiri, tiba-tiba dan tak terduga ditembak oleh seorang pria bersenjata di salah satu beberapa mobil di jalan. Pembunuhan Tabuni diminta adegan marah di Jayapura Papua sebagai protes kematiannya. Semua ini telah terjadi sementara banyak orang Papua merana sebagai tahanan politik di penjara-penjara Indonesia, dengan tuduhan makar karena mengibarkan bendera mereka, menyanyikan lagu-lagu tradisional mereka atau mengekspresikan pandangan politik mereka. Salah satu contoh adalah Filep Karma, yang telah di penjara selama lebih dari satu dekade untuk melakukan tidak lebih dari damai memprotes. Saya kembali meminta pemerintah untuk mendesak tetangga indonesian kami untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan di daerah ini.

Sudah beberapa minggu berdarah di Papua Barat, menambah kengerian yang dialami oleh rakyat Papua Barat selama beberapa dekade pemerintahan Indonesia atas tanah mereka. Australia sekarang menjadi lebih sadar akan kekejaman yang dilakukan di depan pintu mereka. Mereka tahu apa yang terjadi di Timor Timur di bawah pemerintahan Indonesia dan mereka tahu bahwa kita, sebagai bangsa, tidak dapat duduk diam sementara itu terjadi lagi di Papua Barat.

Ada petisi dijadwalkan akan diajukan minggu depan di DPR, dibawa ke parlemen oleh sekelompok aktivis komunitas yang berbasis di negara bagian asal saya dari Victoria dan ditandatangani oleh lebih dari 3.000 warga Australia. Amnesty International meminta kepada pemerintah Australia untuk meminta PBB meninjau perjanjian New York 1962 dan Undang-Undang 1969 Pemilihan Bebas dan melakukan asli, PBB dimonitor referendum untuk menentukan nasib sendiri di mana semua orang Papua Barat dewasa yang diizinkan untuk memilih tanpa paksaan . Petisi itu juga meminta DPR untuk menghentikan semua dukungan keuangan Australia untuk dan pelatihan militer Indonesia dan aparat keamanan sampai pelanggaran hak asasi manusia oleh personel militer dan keamanan di Papua Barat berhenti. Ini meminta wakil-wakil terpilih untuk meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus blokade media dan wartawan internasional memungkinkan akses gratis ke Papua Barat.

Saya telah berbicara sebelumnya di parlemen tentang keinginan Partai Hijau untuk melihat orang Papua Barat bebas untuk mengekspresikan pandangan politik mereka tanpa takut dibunuh. Tapi kebebasan ini tidak akan terwujud sampai ada pengawasan internasional lebih. Hal ini mutlak penting bahwa wilayah ini dibuka untuk wartawan, yang harus bebas untuk mengunjungi dan melaporkan situasi di lapangan. Cerita tentang orang Papua Barat harus diberitahu. Yang benar harus dikatakan.  

Organisasi hak asasi manusia juga harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Sampai pemeriksaan ini diterapkan, semua kita harus meyakinkan kita bahwa tindakan ilegal tidak terjadi adalah pernyataan dari pemerintah setempat. Itu tidak bijaksana, mengingat sejarah, mengambil pernyataan ini pada nilai nominal.

Saya akan terus melakukan advokasi untuk hak asasi manusia dari salah satu tetangga terdekat kita sampai kita melihat perubahan penting. Orang tidak harus merasa ancaman kekerasan atau kematian hanya untuk mengekspresikan pandangan politik mereka. Kita harus mengadvokasi dialog baru antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil masyarakat Papua. Sementara dalam teori Papua Barat memiliki otonomi khusus, ini telah gagal Papua orang Barat. Saatnya untuk mulai dari awal diskusi.

Perlu dicatat bahwa Indonesia baru-baru ini menjalani Tinjauan PBB berkalanya, tinjauan hak asasi manusia yang terjadi untuk negara anggota PBB setiap empat tahun. Ini adalah kesempatan bagi sesama negara anggota PBB untuk melakukan pengamatan dan rekomendasi tentang catatan hak asasi manusia Indonesia. Kajian ini diadakan pada tanggal 23 Mei dan pemerintah Indonesia menerima 180 rekomendasi dari 74 negara. Indonesia mengadopsi 144 ini, dengan sisanya untuk dibawa kembali ke Indonesia untuk dipertimbangkan dan diputuskan pada bulan September 2012 selama sesi ke-21 Dewan HAM PBB. 

Dari rekomendasi belum diadopsi, itu masih harus dilihat apakah Indonesia akan membahas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Telah dipanggil untuk membebaskan orang-orang ditahan selama protes politik secara damai. Tidak dapat diterima bahwa seseorang seperti Filep Karma ditahan selama puluhan tahun hanya untuk menyatakan hak yang kita semua harus diberikan.

Di antara item yang tersisa bahwa Indonesia telah dibawa pulang untuk membahas, itu juga telah merekomendasikan bahwa mereka menangani masalah-masalah impunitas dan segera mengambil tindakan atas laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer dan polisi, khususnya di Papua. Saya akan menonton mereka respon dengan bunga.

Selain hasil penelaahan berkala PBB, dunia akan menonton Papua Barat. Ada pengawasan baru di daerah ini, dengan teknologi baru sekarang memungkinkan orang Papua untuk menyampaikan pesan, foto dan video ke dunia luar. Mereka berbagi pengalaman mereka kebrutalan dan konflik meskipun pembatasan yang mencegah wartawan luar dari pelaporan di wilayah tersebut.

Di Australia sekelompok muda Papua Barat aktivis menggunakan media online dan musik untuk menciptakan kesadaran akan penindasan keluarga mereka mengalami kembali ke rumah. Saya telah bertemu dengan banyak anggota kelompok ini. Bahkan, saya menikmati musik mereka. Sebuah kelompok yang disebut Rize sang Bintang Fajar pantas dipuji untuk advokasi dan aktivisme pada masalah yang sangat penting. Ini adalah proyek yang menangkap hati dan pikiran banyak orang Australia melalui musik, menceritakan cerita tradisional dari Papua Barat dan meminta kami semua untuk duduk dan mendengarkan apa yang terjadi di wilayah tersebut.

Petisi yang akan diajukan minggu depan adalah pemberitahuan kepada parlemen ini bahwa ribuan warga Australia marah atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Saya mendesak menteri luar negeri, Menteri Carr, untuk mengambil perhatian dari Australia untuk mitranya dari Indonesia. Saya juga senang bahwa dengan beberapa rekan saya, saya akan mengundang semua anggota Parlemen ke-43 ini untuk bergabung dengan kami dalam membangun teman parlemen Papua Barat kelompok. Ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bekerja sama lintas partai pada isu-isu kompleks yang dihadapi tetangga kita.

Papua Barat adalah kesempatan bagi Australia untuk menunjukkan kepemimpinan nyata. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kami akan membela nilai-nilai perdamaian dan demokrasi kita begitu mudah dukung. Kita bisa berdebat untuk masa depan yang damai dan optimis untuk Papua dan tetap menjadi teman baik Indonesia. Tapi dimulai dengan menghadapi kebenaran. Kita harus menghadapi kenyataan ini sebelum lebih banyak darah yang tumpah.

Pendeta Socrates SY: Kami Siap Dirikan Negara Papua

Rev.Socratez Sofyan Yoman

 Jakarta--Tidak pernah sekalipun orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Tidak ada jaminan  warga Papua masih menginginkan menjadi bagian dari Indonesia.

"Tidak pernah orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Warga Papua dianggap sebagai binatang. Saya tidak jamin, warga Papua masih menginginkan jadi bagian Indonesia. Lihat saja, bagaimana orang Papua ditembak atau dibunuh,"  Pendeta Socrates Sofyan Yoman 

Menurut Socrates aparat keamanan telah gagal melindungi rakyat Papua. Bahkan aparat keamanan telah menjadi bagian dari kekerasan terhadap rakyat Papua. "Bagaimana tidak, orang Papua ditembak, dibunuh. Itu akan menyebabkan kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Siapapun yang diganggu akan melawan. Ini manusia," tegas Socrates.

Socrates mengingatkan, jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan kekerasan, rakyat Papua siap untuk merdeka. "Kami selalu siap mendirikan negara Papua. Kami akan urus kemanusiaan dan keadilan. Soal keinginan untuk merdeka itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada manusia," tegas Socrates.

Dialog yang jujur bermartabat menjadi solusi penyelesaian konflik Papua, kata Socrates. Pasalnya, kekerasan tidak menyelesaikan masalah, kekeresan menghasilkan kekerasan baru yang lebih keras lagi. "Yang terjadi di Papua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Pendekatan keamanan telah gagal. Alternatif penyelesaian adalah dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif," kata Socrates.

Socrates menampik keras jika dikatakan saat ini sudah dilakukan dialog pihak pemerintah dengan wakil Papua. "Dialog tidak pernah ada dan belum pernah terjadi. Kalau ada, kapan dan di mana, tolong tunjukkan. Wakil Papua belum pernah dilibatkan dalam dialog dengan semangat yang setara," tegas Socrates.

Secara khusus, Socrates mengapresiasi pernyataan politisi Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla yang mengusulkan pelepasan Papua, dengan pertimbangan tingginya biaya mempertahankan Papua. "Itu menunjukkan Ulil punya mata hati, dan mata iman. Itu orang cerdas, hati nuraninya berfungsi, pikiran sudah normal terhadap penderitaan warga papua," pungkas Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Reporter: Achsin (Itoday)

Jacob Rumbiak: 111 Negara Dukung Papua Merdeka

JAKARTA (BK): Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.

Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan kongres ketiga di Jayapura, pertengahan Oktober tahun lalu. Republik Federal ini menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat dideklarasikan delapan tahun lalu.

Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. "Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja," kata Rumbiak.

Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu.

Selanjutnya, Berita Kawanua - 111 Negara Dukung Papua Merdeka

Stop Lakukan Penembakan !

Ketua MRP: Kapolda  Perlu Berikan Kronologi  Tertembaknya Mako Tabuni kepada MRP

Timotius Morib Ketua MRP

JAYAPURA - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan,   MRP minta kepada aparat keamanan  agar tidak ada lagi penembakan terjadi serta pertumpahan darah, setelah tertembaknya Mako Tabuni, Kamis  lalu.

Atas tertembak matinya Mako Tabuni, MRP  juga menyatakan turut berbela sungkawa.    Ketua MRP  juga menyatakan menyesalkan semua aksi teror yang dilakukan OTK maupun Penembak Misterius ‘Petrus’  di Kota Jayapura dalam dua bulan  belakangan ini, Mei- Juni, khusus menyesalkan kejadian di Perumnas III Waena,  Kamis lalu.

Rasa belangsungkawa dan penyesalan terhadap hal itu, diungkapkan Ketua MRP  kepada wartawan di Kantor MRP, Selasa( 19/6/2012). Murib menegaskan, di Papua tidak ada namanya OTK atau ‘petrus’ yang melakukan penembakan kepada warga sipil. Bila  tertembaknya Mako Tabuni pada Kamis lalu, lantas Polisi menemukan ada senjata atau pistol dan lainnya, maka menjadi tugas aparat untuk mengungkap, siapa otak di baliknya.

Namun, lain pihak tertembaknya Mako Tabuni, justru banyak saksi  masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu.  Dan laporan yang masuk kepada MRP bahwa saat itu Mako tidak melakukan perlawanan, tetapi bila memang ada pernyataan    terdapat pistol atau senjata, maka aparatlah yang harus mengungkapkan dengan transparan.

“ Sebagai  lembaga kultural MRP  menyatakan,  tertembaknya Mako hingga meninggalnya dia  membuat  masyarakat tidak senang, MRP sendiri menyesalkan hal itu. Seharusnya polisi  tidak langsung  melakukan penembakan, bila memang dia tidak melakukan perlawanan, sebab  penembakan  yang dilakukan aparat berdampak sosial bagi masyarakat dan merupakan tindakan yang berlebihan. Ditegaskan, dengan tertembaknya Mako, maka MRP minta tidak ada lagi pertumpahan darah terjadi. Menurut Murib, sekalipun dalam semua rentetan kasus penembakan Polisi telah mengantongi identitas dan kriteria pelaku. “Untuk hal itu kami MRP  menyatakan terima  kasih karena aparat sudah bekerja, minimal mengenal identitas pelaku, berikut barang bukti serta mengambil langkah langkah,”katanya. Mengutip pernyataan Kapolda Papua yang menyatakan, pelaku penembakan di Kota Jayapura adalah orang yang sudah terlatih,  lanjut Murib, lantas Polisi juga pada akhirnya  menyimpulkan Mako Tabuni pelaku penembakan.

“Menurut kami, apakah benar Mako Tabuni ini masuk dalam kriteria orang terlatih, ini pertanyaan kami sebagai masyarakat awam, sebab setahu kami, Mako Tabuni adalah masyarakat biasa  apakah dia terlatih atau tidak kami masih mempertanyakan hal itu,” sambungnya.

“ Kami berharap aparat kepolisian kedepannya dapat mengungkap dengan transparan identitas pelaku penembakan dan terbuka saja kepada publik untuk membuktikan bahwa memang aparat sudah bekerja dan buktinya aparat sudah mengantongi identitas pelaku, selanjutnya MRP sebagai lembaga kultural yang melindungi masyarakat asli Papua menyatakan aparat kepolisian perlu memberikan keterangan resmi kepada MRP tentang kronologis sesungguhnya, sehingga Mako Tabuni  ditembak, karena  hal ini menjadi pertanyaan  semua masyarakat,”  terang  Murib.

Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga diri, jangan melakukan hal hal yang dapat mencelakakan diri sendiri hingga  menjadi korban. Diingatkan, bila masyarakat asli Papua mau menyampaikan aspirasi  maka sampaikanlah dengan  cara- cara yang baik kepada  lembaga resmi, seperti DPRP.

Sumber: Bintang-Papua

 

'West Papua Is Your Inconvenient Truth' Green Party Protest

Article: Mark P. Williams

'West Papua Is Your Inconvenient Truth'
Green Party Protest at Indonesian Embassy

Scoop Full Audio + Video Highlights
By Mark P. Williams

Click for big version.Today the Green Party hosted a protest outside the Embassy of the Republic of Indonesia in Wellington. MP Catherine Delahunty led representatives from the Green Party and Mana Party in delivering a letter to the Embassy calling for an urgent peace process between the Indonesian Government and a movement towards self-determination for the people of West Papua.
The protesters gave an impassioned call for an end to colonial domination, comparing the current political situation to Apartheid South Africa and and the occupied Palestinian territories.

Catherine Delahunty said that she would be raising the West Papua issue in Parliament and urged other groups across New Zealand to lend their support. She called West Papua an 'inconvenient truth' for Indonesia and for the New Zealand government.
More Orginal News: http://www.scoop.co.nz/stories/

Jurnalis Asing Masuk Papua Harus Ada Ijin CH dan Diawasi Intelije

"Sangat mewanti-wanti supaya jurnalis media asing tidak memberikan napas bagi kelompok separatis di Papua. Di antaranya dengan mewawancarai mereka sehingga suaranya didengar dunia internasional Kata Direktur Informasi dan Media Kemenlu P.L.E. Priatna"

Foto Ilustrasi

JAKARTA - Sepanjang 2012 ini yang tercatat hingga 7 Juni lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku sudah mengeluarkan satu izin liputan ke Papua bagi jurnalis asing. Menurut kementerian yang dipimpin Marty Natalegawa tersebut, itu bukti kalau pemerintah tidak menutup akses liputan ke wilayah yang situasinya tengah memanas tersebut.

Namun, Kemenlu juga mengakui mereka telah menolak dua izin liputan dan satu izin liputan lainnya di-pending hingga sekarang. Sejak kondisi memanas di Papua, izin liputan ke sana untuk media asing memang diperketat. Jurnalis asing yang akan meliput diwajibkan meminta izin di Direktorat Informasi dan Media (Dit Infomed) Kemenlu.

Permintaan izin ini bisa diloloskan setelah disetujui dalam forum Clearing House. Forum tersebut berisi perwakilan dari dari Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenparekraf (dulu Kemenbudpar), dan Sekretariat Negara. Selain itu juga dari BAIS TNI, BIN, Kejaksaan Agung, Ditjen Imigrasi, dan Mabes Polri.

Dari rekapitulasi Direktorat Informasi dan Media Kemenlu selama 2012 ini, izin peliputan yang disetujui tadi dikeluarkan untuk dua orang jurnalis dari The Calt Production/Hope asal Prancis. Mereka meminta izin liputan industri dan potensi pariwisata di Raja Ampat, Papua.

Sedangkan dua usulan liputan yang ditolak Clearing House masing-masing yang diajukan oleh seorang jurnalis Australian Associated Press (AAP) dan Nederland Omroep Stichting (NOS). Jurnalis dari AAP meminta izin untuk meliput situasi ekonomi, sosial, dan budaya Papua. Pemerintah menolak usulan liputan tadi karena faktor keamanan jurnalis yang bersangkutan.

Sedangkan dua wartawan dari NOS mengajukan izin liputan tentang HIV-AIDS di Papua. Alasan penolakan izin liputan mereka juga dikarenakan karena alasan kemanan. Pada saat izin mereka diajukan, Papua sedang dirundung demonstrasi besar di kawasan PT Freeport Indonesia.

Sementara itu, satu usulan liputan sampai sekarang masih tertahan alias di-pending. Izin liputan yang tertahan ini diajukan oleh seorang warga negara AS bernama Anthony Kuhn. Dia meminta izin meliput festival Lembah Balliem dan Marauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Usulan tadi tertahan karena masih menunggu persetujuan dari Pemda Papua dan kelengkapan persyaratan lainnya.

Direktur Informasi dan Media Kemenlu P.L.E. Priatna saat ditemui di kantornya, Senin (18/6) menjelaskan, tidak benar jika Papua ini tertutup untuk media asing. Dia juga mengatakan, pihaknya mengimbau supaya peliput benar-benar mencari berita sesuai dengan yang dimasukkan dalam proses perizinan.

"Jangan sampai izinya meliput A, tetapi liputannya B. Dan yang ditayangkan nanti adalah hasil liputan B," tandasnya.

Dia menuturkan, selama menjalankan tugas jurnalistiknya di Papua, jurnalias asing akan diawasi oleh tim intelejen. Jadi, sulit bagi mereka untuk mencari-cari kesempatan liputan materi lainnya.

Menurut Priatna, peliputan yang berbau promosi pariwisata dan aspek sosial budaya lainnya lebih cenderung diterima. Sebaliknya jika izin liputan sudah menjurus ke persoalan keamanan di Papua, rata-rata ditolak.

Priatna sangat mewanti-wanti supaya jurnalis media asing tidak memberikan napas bagi kelompok separatis di Papua. Di antaranya dengan mewawancarai mereka sehingga suaranya didengar dunia internasional.

Analisa dari Kemenlu menunjukkan jika saat ini isu yang dipelopori kelompok separatis Papua sudah tidak laku terjuan di mata internasional. Sehingga mereka terus berbuat onar siapa tahu mendapat sorotan media asing.

Secara umum, izin liputan media asing ke Papua tahun ini masih lebih kecil dibandingkan periode 2011. Tahun lalu tercatat ada usulan liputan dari 15 media yang berasal dari 10 negara. Dari seluruh usulan tersebut, 11 diantaranya diterima. Sedangkan empat usulan liputan lainnya ditolak karena faktor keamanan wartawan yang bersangkutan.

Di antara izin liputan yang ditolak tahun lalu adalah dari Sydney Morning Herald asal Australia. Satu orang delegasi mereka meminta izin untuk meliput Kongres Rakyat Papua III di Jayapura. Selain itu juga permohonan izin dari Al-Jazeera International untuk meliput demonstrasi dan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia di Timika yang juga ditolak pemerintah.

Sumber: JPNN

Church leader wants world intervention on Papua tensions

Aktivis Papua Musa Mako Tabuni

The police killing last week of an independence activist in the Indonesian province of Papua has raised questions about whether the Indonesian government intends to address the violence there.
Source Here: Radioaustralianews.net.au.

Mako Tabuni was shot and killed last Thursday in what rights groups have described as a targeted killing.

The local police chief denies the claim, saying Mr Tabuni was shot while resisting arrest. Hundreds of mourners attended a funeral for the activist under the watchful eye of security forces.

Ferry Marisan from the Papua-based Human Rights NGO ELSAM has told Radio Australia's Asia Pacific program, the situation around the province's capital Jayapura remains tense with a strong military and police presence in the area.

The chairman of the Baptist Churches of Papua, Sofyan Yoman, is visiting the Indonesian capital, Jakarta, lobbying foreign embassies to help generate international intervention in Papua.

"The Indonesian government and the West Papua representative should come to the negotiation table to talk peacefully," he said.

A Papua specialist, Dr Richard Chauvel, a senior lecturer in the School of Social Sciences and Psychology at Victoria University, Melbourne, says the prospects for international intervention in Papua are not good.

"The president's recent statements saying that the killings weren't on all that large a scale, we shouldn't worry about them too much, is certainly not the sort of statement that a political leader would make who would welcome international intervention," he said.

Anggota Parlement West Papua Pertanyakan Kronologi Kematian Mako Tabuni

Hakim Pahabol

JAYAPURA - Koordinator anggota Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Hakim Pahabol dengan mengatasnamakan keluarga duka, rakyat dan Bangsa Papua Barat, mempertanyakan kronologis kematian Ketua I KNPB Mako Tabuni di Perumnas III, Kamis 14 Juni lalu.

Hal itu diungkapkan saat menggelar jumpa pers di Café Prima Garden Abepura, Senin (18/6).
“Kami rakyat Bangsa Papua Barat  mempertanyakan, Polisi RI di Papua itu untuk menyelesaikan masalah, menambah masalah atau bagian dari masalah itu sendiri,” ungkapnya.

Hal itu, berkaitan dengan statemen Polda Papua menyangkut kronologis tertembaknya Mako Tabuni versi Polda Papua, yang dinilainya sangat kontra dengan fakta dan keterangan saksi di lapangan.

Sedikitnya ada 14 pertanyaan yang dilontarkan terkait hal tersebut, seperti : Kenapa Polda Papua tidak melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali sesuai dg perundang-undangan RI sebelum penangkapan itu terjadi?;  kenapa penangkapan tidak dilakukan hari-hari lain, misal saat demo atau usai JP?. Juga kenapa mako langsung dibunuh? dan tidak ditangkap dan dilumpuhkan saja?; kenapa kalau Mako Tabuni menyimpan senjata masih harus merampas senjata yang dipegang anggota polisi?; berapa mobil yang ditumpangi aparat kepolisian untuk mengeksekusi Mako Tabui?; kenapa eksekutor tidak mengenakan pakaian dinas?; apa artinya aparat harus mengenakan topeng (penutup muka); fakta ada 5 lubang yang diperiksa pihak keluarga, sedangkan yang dipublikasikan hanya di perut dan paha?; juga ditanyakan terkait kondisi Mako Tabuni yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian, kenapa masih harus dipasang infus dan alat bantu pernapasan saat sampai di rumah sakit? 

Dalam kesempatan tersebut  juga diuraikan kronologis versi saksi yang dimilikinya, bahwa ketika Mako Tabuni sedang makan pinang bersama dua rekannya.saat itu juga tiga unit mobil kijang, masing-masing warna biru, hitam dan silver melaju perlahan-lahan dari arah Abepura menuju putaran Perumnas III.

Dua mobil berhenti di sekitar Pos Polisi (Yanmor) dan satu mobil berwarna biru terus melaju perlahan ke putaran taksi Perumnas III. Pas dekat dengan Mako Tabuni orang dari mobil biru tersebut langsung melepas tembakan 5 kali dengan menggunakan senjata laras panjang.

Penembak menggunakan topeng dan berpakaian preman, dan belum diketahui apakah ada korban atau tidak dalam aksi tembakan 5 kali tersebut.
Setelah melepaskan tembakan, mobil biru tancap gas melaju ke arah Abepura kemudian diikuti dua mobil yg berhenti di Pos Yanmor.

Beberapa menit kemudian massa dari arah kampus Uncen Atas datang dan membakar Ruko maupun rumah di dekat Pos Yanmor, serta membakar sebuah mobil dan beberapa unit motor. 30 menit kemudian Polisi tiba di lokasi.

Hakim Bahabol menyatakan juga bahwa apabila pihak Polda Papua tidak memberikan tanggapan  dan menjelaskan kronologis sebenar-benarnya kepada rakyat Bangsa Papua atas peristiwa penangkapan dan penembakan Mako Tabuni, maka pihak KNPB akan menempuh jalur hukum Internasional dan bukan dengan menempuh jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

“Karena pengalaman berbagai kasus, seperti kasus pembunuhan Theys Eluay, tidak ada penyelesaian yang baik. Bahkan pelakunya bebas dan sekarang mungkin sudah naik pangkat,” ungkapnya

 Sumber: Harian Bintang-Papua 

Asing Intevensi, SBY. Intruksikan Pejabat Negara Kunjunggi Papua

Jayapura VB--Sejumlah pejabat tinggi negara, hari ini, Senin (18/6/2012) melakukan kunjungan ke Ibu Kota Provinsi Papua.

Kunjungan ini terkait, untuk melihat secara langsung kondisi Papua yang sempat memanas pasca tertangkapnya Mako Tabuni.

Walaupun para Otoritas mengatakan bahwa, Mako dibunuh karena malukukan Kriminal dan teror di jayapura, tapi dengan tekanan dunia internasional atas tewasnya seorang aktivis Ham di bawah organisasi KNPB, sehinggan dengan mendadak Presiden Intruksikan para pihak kementerian terkait untuk malihat kondisi yang terjadi pasca penembakan aktivis Musa Tabuni.

Pejabat yang akan melakukan kunjungan kerja ke Papua hari ini diantaranya, Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.

Rombongan akan tiba di bandara sentani Jayapura, menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-400 pada pukul 15:00 Wit.

Samapi hari hari ini para wartawan loksl belum konfirmasi atas kedatangan merekan, Tapi ada beberapa sumber terpercaya beredar bahwa kedatangan Mereka atas Tewasnya Mako Tabuni dalam insiden Penembakan di perumnas 3 Waena Jayapura.

 

Kunjungan kerja ini akan digelar pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Muspida Provinsi Papua (ForkomPinda) di Swissbelt Hotel Jayapura. Pertemuan akan dihadiri oleh Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Penjabat Gubernur Papua, Ketua DPRD Papua dan beberapa pejabat daerah lainnya.

Esok harinya, rombongan Menkopolhukam akan menggelar pertemuan khusus dengan Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemda setempat. Usai pertemuan besok, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Timika. Selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak Muspida di Kabupaten Timika

 

Video: MAKO TABUNI DIMAKAMKAN DI SENTANI PAPUA.flv

Aktivis Mako Tabuni dikuburkan setelah polisi menembak dan membunuhnya. Pemakaman dihadiri oleh ribuan orang, di antara mereka perempuan dan anak. Mereka berkumpul di sekitar tubuhnya, menyanyikan Lagu Kebangsaan Papua Barat dan mengangkat bendera Bintang Kejora.

Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditembak mati oleh satuan tugas khusus dari Polda Papua (Reskrim Polda Papua) pada 14 Juni 2012 di dekat kolam taksi Waena di Jayapura. Ia dimakamkan pada Sabtu, Juni 16 di Cemetary Sereh di Sentani, Jayapura.

Sekaligus Dia sebagi seorang genderak KNPB yang paling Vokal Menyuarakan Hak Kebebasan bagi Rakyat Papua Barat

Rioting Continues In Jayapura After Death Of West Papuan Activist - June 18, 2012

Critics claim police using ‘law enforcement’ to condone violence

Funeral procession Mako Tabuni

AUCKLAND, New Zealand (Pacific Scoop, June 16, 2012) – Angry residents in the Indonesian-ruled region of West Papua have burned cars and shops in the capital Jayapura after an independence activist was shot and killed, police and human rights activists said.

Melanesian Papuans have campaigned for independence in the region bordering Papua New Guinea for decades.

Mako Tabuni, deputy of the pro-independence West Papua National Committee (KNPB), was shot dead while resisting arrest, human rights activist Markus Haluk told Reuters.

Mako Tabuni

Independence activist Benny Wenda released a press statement calling the shooting an "assassination" and urging the United Nations to intervene.

"There is now indiscriminate shooting taking place on the streets of Jayapura, with residents fleeing in fear. On behalf of my people, I am urging the international community to wake up and help us," he said.

‘UN peacekeeping needed’

"We urgently need a UN peacekeeping force to be put in place and sent to the region. My people are danger in the hand of the Indonesian military and police."

News of the killing brought people out onto the streets of Jayapura and some of them torched shops and vehicles. Television footage showed police inspecting burned out buildings and smoldering cars.

More Repor Rioting Continues In Jayapura After Death Of West Papuan Activist - June 18, 2012

AHRC: Indonesia Military members shot civilians and burned their properties in Wamena, West Papua

ISSUES: Extrajudicial killings, threats and intimidations, right to life
---------------------------------------------------------------------

Dear friends,

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information regarding an attack conducted by members of Battalion 756 Wimane Sili towards civilians in Kampung Honai Lama west of Wamena on 6 June 2012. The attack was conducted by the military following the stabbing of two of its members by the residents of Kampung Honai Lama after they had hit a 10 year old boy while they were riding a motorcycle at high speed. It is reported that the battalion indiscriminately shot and stabbed the civilians, burned their houses and destroyed their property. One civilian was killed, 13 others were injured and 87 houses were burned. (Photo: houses burned in Kampung Honai Lama. Source: local activists).

CASE NARRATIVE:

According to local activists, on 6 June 2012 at around 10am, Pratu. Sahlan and Prada Parloi Pardede who were the members of Batallion 756 Wimane Sili were riding a motorcycle at high speed to Wamena. As they were riding the motorcycle, they hit a 10 year old boy named Kevin Wanimbo who was instantly taken to the emergency room of the nearby hospital. This has caused the anger amongst the local residents who later attacked the two members of Battalion 756 Wimane Sili that Pratu. Sahlan died while Prada Parloi Pardede was severely injured.

At around 12pm on the same day, the other members of Batallion 756 Wimane Sili came to Kampung Honai Lama and opened fire at the civilians. Local villagers were beaten up with wood blocks and stabbed by the military members. A witness reported that the military members burned the villagers’ houses and smashed the glasses of the windows. Vehicles parked in front of the houses were also burned and some public facilities were destroyed, including an electricity pole located in Potikelek Market. Reports received by the AHRC mentioned that the military members arrived in two trucks but the total number of officers who came to the village is unconfirmed. The attack took place on Irian Street, Yos Sudarso Street, Trikora Street and Sinakma Kimbim Street. It resulted in the death of Elinus Yoman who was shot to death and the injury of 13 others. Eight of them are severely injured as they were stabbed about their heads, backs, knees, arms, thighs, necks and other part of their bodies. The victims have been taken to Wamena Hospital to receive medical treatment. (Photo: one of the victims being treated in the hospital. Source: local activists).

The arson of houses committed by the military members has left some of the local residents homeless who fled to other villages to save themselves. Villagers are afraid to return as they continue to be afraid of retaliation actions.

More Report
INDONESIA: Military members shot civilians and burned their properties in Wamena, West Papua — Asian Human Rights Commission

West Papua rocked by wave of shootings | Green Left Weekly

By Ash Pemberton

West Papuans protest on Yapen Island. Photo from West Papua Media.

West Papua has been rocked by a wave of shootings and repression in recent weeks that has left many parts of the occupied nation in a state of fear.

Indonesian security forces went on a rampage in the highlands town of Wamena, killing one person, injuring many others and destroying property on June 6.

Human rights group Tapol said on June 8 the soldiers were seeking revenge for an attack by locals on two colleagues who had run over a three-year-old child with a motorbike. Locals killed one of the soldiers on the motorbike and the other was severely beaten.

The Jakarta Post said on June 8 that soldiers from the Yonif 756/Wamena battalion stormed the streets of Wamena, setting fires, killing livestock, shooting at random and vandalising homes after learning of the incident.

The rampage was followed by another killing the next day in the capital Jayapura. New Matilda said on June 12 that West Papua National Committee (KNPB) activist Teyu Tabuni was shot four times in the head by a police officer, who then fled.

More Orginal..West Papua rocked by wave of shootings | Green Left Weekly

Manufandu: Kasus MT Extra Judicial Killing

Seter Manufandu

Penembakan yang mengakibatkan kematian Mako Tabuni (MT), Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Perumnas III Waena, Jayapura (14/6)

Menurut Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua adalah Extra Judicial Killing.

“Pertama, yang penting bagi aparat TNI/Polri adalah mereka harus menggunakan cara-cara professional dan

asas praduga tak bersalah dalam mencari seseorang yang diduga sebagai aktor. Kedua, dalam penanganan

setiap kasus-kasus kekerasan, aparat tidak boleh melakukan pembunuhan secara kilat terhadap seseorang

karena yang berhak mengambil nyawa orang adalah Tuhan,” kata Septer Manufandu kepada  tabloidjubi.com di Waena, Jayapura.

Menurut Manufandu, kasus pembunuhan MT ini adalah extra judicial killing (pembunuhan secara kilat) karena menurutnya, pihak yang bisa menentukan dia bersalah atau tidak ada di pengadilan dalam hal ini hakim yang punya hak memutuskan, dia dihukum mati atau tidak.

“Jadi tidak dibenarkan sama sekali untuk pihak kemanan melakukan pembunuhan kilat, menghilangkan nyawa orang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegas Manufandu lagi.

Dari kondisi itu, Manufandu berharap, ke depan Pemerintah Pusat dan semua komponen di Papua dan aparat keamanan dan otoritas sipil di Papua lebih khusus Otoritas sipil harus mengambil peranan yang lebih penting untuk mengontrol semua jalannya kehidupan sosial ekonomi di Papua.

“Hal lain adalah yang berkaitan dengan pemerintah pusat melalui SBY harus melakukan evaluasi sistem

keamanan di Papua karena pendekatan keamanan yang berlebihan di Papua, warga negara yang hidup di Papua menjadi korban yang bisa langsung dibunuh dan disaat yang bersamaan dia tidak merasa aman hidup di Papua. Seharusnya aparat keamanan memberi rasa aman,” tegas Manufandu lagi.

Sumber: Jubi

Amnesty: Usut Tembakan Aparat ke Mako Tabuni

Jay

Jika aparat terbukti melanggar hukum, harus diadili di pengadilan sipil.

Jakarta VIVAnews -- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni tewas ditembak aparat dalam penyergapan di Wamena Jayapura, Papua. Insiden itulah yang kemudian menyulut rusuh, Kamis 14 Juni 2012.

Terkait peristiwa tersebut, Amnesty International menyerukan penyelidikan, cepat, menyeluruh dan independen mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum aktivis pro-kemerdekaan Papua itu.

"Jika penyelidikan menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, mereka yang bertanggung jawab, termasuk
orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional," tegas
Josep Roy Benedict Juru Kampanye Amnesty Internasional untuk Indonesia melalui pesan elektroniknya, Kamis 14 Juni malam.

Amnesty mengatakan, aktivis politik pro-kemerdekaan di Papua sering menjadi sasaran penindasan oleh pasukan keamanan Indonesia. Banyak yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara cukup panjang untuk kegiatan politik damai mereka.

Pihak berwenang juga harus membuka akses pemantauan independen, dari pengamat internasional, organisasi non-pemerintah dan wartawan.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik dari setiap provinsi Indonesia, termasuk desakan untuk kemerdekaan Papua. "Namun organisasi kami mempercayai hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk advokasi secara damai, referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan," tambah dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Mako Tabuni tak sekonyong-konyong ditembak. Dia dianggap melawan. Sehingga aparat mengambil tindakan tegas. "Karena sudah diancam akhirnya dilumpuhkan," kata Timur. Dari Mako Tabuni ditemukan senjata laras pendek dengan 18 peluru.

Timur mengungkapkan, penangkapan Mako Tabuni ini merupakan buntut rentetan penembakan yang terjadi mulai 29 Mei hingga 10 Juni yang lalu. Hasil penyelidikan polisi menemukan adanya kaitan Mako Tabuni dengan peristiwa itu. "Itu yang intensif kami lakukan sehingga hari ini kita dapatkan satu inisial MT," katanya. (eh)

Viktor Yeimo : Mako Tak Lakukan Perlawanan

Pemakaman Almarhum Mako Tabuni (fotoBinpa)

JAYAPURA - Tewasnya Wakil Ketua (Waket) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni setelah ditembak oleh Tim Khusus (Timsus) Buru Sergap (Buser) Reskrim Polda Papua karena dianggap melakukan perlawanan saat ditangap polisi, dibantah  Juru Bicara (Jubir) Internasional, Viktor Yeimo.

Viktor Yeimo menilai, aparat kepolisian dari Polda Papua telah memutarbalikkan fakta yang terjadi sebenarnya.  Dikatakan, saat penangkapan Alm. Mako Tabuni sama sekali tidak melawan dan pihaknya yakin kalau Mako Tabuni tidak memiliki senjata api seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. “Ia (Alm Mako Tabuni, red) ditembak dengan menggunakan senjata jenis laras panjang oleh aparat kepolisian dari Timsus Buser Reskrim Polda Papua yang berbaju preman. 

Dan ia (Mako Tabuni) sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap aparat yang akan menangkapnya, apalagi memiliki senjata api (Senpi) seperti yang dituduhkan oleh aparat keamanan,” ujar Viktor Yeimo yang juga fasih menggunakan Bahasa Inggris ini.

Viktor mengatakan, Alm. Mako Tabuni ditembak saat duduk bersama para anggota KNPB lainnya sambil memakan pinang  di sekitar pangkalan ojek atau putaran taxi Perumnas III-Waena. 

“Mereka (polisi, red) datang dan tanpa banyak bertanya, sehingga aparat berbaju preman yang menenteng senjata laras panjang langsung menembak ke arah Mako Tabuni, kemudian Mako Tabuni diangkut atau dimasukkan ke mobil pick up, dan kejadian ini bukan saja dilihat oleh massa KNPB saja, tapi juga dilihat oleh warga sekitar yang tinggal di sekitar pangkalan ojek atau putaran taxi Perumnas III-Waena,” tambah Viktor Yeimo yang saat itu sedang duduk sambil memakan pinang bersebelahan dengan Mako Tabuni. 

Ketika ditanya mengenai pernyataan dari kepolisian dalam hal ini Kapolda Papua, Irjend. Pol. Bigman L. Tobing bahwa masih ada 9 orang diduga menjadi pelaku penembakan yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian terkait dengan aksi-aksi penembakan yang terjadi di Kota Jayapura diantaranya merupakan aktivis dari KNPB, Viktor Yeimo menyatakan, kalau memang dari pihak kepolisian menjadikan kami (KNPB, red) sebagai target penangkapan, ya kami persilahkan saja dan yang terpenting disini pihak kepolisian bisa membuktikannya. 

Dan KNPB tidak akan ragu-ragu atau takut untuk mengungkap para pelaku penembakan yang diduga dari anggota KNPB. “Asalkan kepolisian jangan mengorbankan KNPB. Dan kami anggap institusi kepolisian ingin menghancurkan gerakan-gerakan separatis atau gerakan-gerakan sipil damai di Papua yang dilakukan oleh organisasi KNPB, contohnya penangkapan Ketua Umum KNPB yang juga merupakan Ketua Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Buchtar Tabuni dan Wakil Ketua (Waket) KNPB, Mako Musa Tabuni,” kata Viktor Yeimo yang menilai ini merupakan suatu konspirasi dari Negara Indonesia.

Viktor menyatakan, kami melihat dari kepolisian memang sengaja mengkambinghitamkan KNPB terkait dengan semua kasus-kasus pennganiayaan, penembakan dan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Jayapura.

“Jadi disini sudah ada konspirasi negara yang terjadi untuk mengdegradasikan gerakan-gerakan damai dari rakyat Papua Barat yang di mediasi oleh KNPB selama ini. Karna semua ini mengarah untuk menghancurkan struktural-struktural KNPB secara organisasi bukan terhadap para pelaku penembakan misterius yang selama ini kepolisian belum bisa mengungkapnya,” tegasnya.

Lanjutnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menembak mati Mako Tabuni itu sama sekali tidak benar. Dan kepolisian ini harus buktikan lewat hukum, kemudian kalau ada para aktivis KNPB yang bersalah, kami siap menghadapi proses hukum tersebut dan kami KNPB siap memberikan nama-nama para aktivis KNPB yang bersalah atau melanggar aturan hukum. “Kalau cara dari kepolisian seperti ini, ya kami tetap curiga dan ini merupakan sutau konspirasi negara. Intinya kami tidak menerima cara-cara dari kepolisian yang langsung menembak mati Mako Musa Tabuni karena menganggap kami rakyat Papua Barat seperti binatang buruan dan sama sekali tidak manusiawi serta tidak biadab,” kata Yeimo.

Ia menyampaikan terima kasih kepada penjajah dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia yang telah mengajarkan kami (KNPB, red) untuk melawan dan kami akan terus melakukan perlawanan terhadap penjajah Indonesia. “Tidak ada dalam kamus KNPB untuk mundur atau menyerah, kami bersama rakyat Papua Barat tidak akan takut dan kami tetap akan melakukan perlawanan sampai kapanpun. Senjata kami adalah senjata sipil atau kekuatan rakyat, bukannya kekuatan pistol seperti yang dialamatkan kepolisian oleh kami KNPB,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua (Waket), Mako Tabuni yang tewas ditembak oleh Tim Khusus (Timsus) Buru Sergap (Buser) Reskrim Polda Papua, dalam keterangan pers yang disampaikan langsung Kapolda Papua, Irjend Pol. Bigman Lumban Tobing, bahwa Mako Tabuni terpaksa ditembak mati karena hendak melawan dan berusaha merampas senjata petugas yang hendak menangkapnya.

Akibat kejadian itu, enam (6) butir peluru bersarang di tubuh  Mako Tabuni yang menyebabkan Mako Tabuni terkapar dan saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Papua, sehingga nyawa dari Mako Tabuni tidak dapat tertolong lagi karena mengalami pendarahan yang cukup hebat.

Sumber; Bitang Papua

Jenazah Aktivis Kemerdekaan Papua, Mako Tabuni di Makamkan

Acara Pemakaman Musa Mako Tabuni (foto-VB)

Jayapura Voice-Baptist- -Akhirnya Jenasah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Makamkan, proses pemakaman jenazah, Mako Tabuni, diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh KNPB bersama pendukungnya.

Dihadiri oleh ribuan orang papua, jenazah dimakamkan di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura sentani  - Papua, sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Timur.

"Para pendukungnya mengibarkan dua bendera Bintang Kejora dan 2 bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di lokasi pemakaman," Voice Baptist yang meliput langsung proses Pemakaman Sabtu (16/06) petang.

Pet jenazah Musa M. Tabuni yang ditutupi bendera Bintang Kejora -- sempat diarak para pendukungnya dari rumah duka menuju ke lokasi pemakaman yang berjarak sekitar 1 km.

"Tidak ada yel-yel, atau teriakan, kecuali Rasa duka dan kehilangan seorang Musa Mako Tabuni yang meliputi di sepanjang jalan menuju pemakaman.

Proses arak-arakan dan pemakaman jenazah sendiri di ambil alih oleh KNPB dan para militan berseragam army mengawal jenazah berlangsung dengan tertib. "Dan, aparat keamanan hanya melihat dari kejauhan, yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi pemakaman,"

Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan antara keluarga dan otoritas keamanan tentang lokasi pemakaman Mako Tabuni.

Pihak Komite Nasional Papua Barat disebutkan meminta jenazah Mako Tabuni untuk dimakamkan di samping makam tokoh Papua, Theis Hio Eluay, namun hal ini tidak terealisasi Karena aparat melarang untuk dimakamkan di samping Theis Hio Heluay.

Informasi dari Pengurus KNPB bahwa Ondoapi Sereh telah ijinkan Mako Tabuni di makamkan di lapangan Theis, namun rencana ini tidak terealisasi yang di sebabkan karena aparat memblokade tempat pemakan di lapangan Theis, ahkirnya pihak keluarga dan KNPB sepakat Jenazah di makamkan di pemakaman umum di Sereh sentani.

Namun menurut pemantauan VB, aparat gabungan TNI/Polri melakukan penjagaan cukup ketat di sejumlah lokasi  vital di daerah Jayapura, Abepura dan Sentani dan sekitarnya.

"Sangat banyak aparat polisi dan TNI, berada di sepanjang lokasi di jayapuar, "Namun sampai proses pemakaman berakhir tadi sore, situasi relatif aman," lanjutnya.

Walaupun demikian, sejumlah masyarakat di Jayapura, Sentani dan Abepura, sempat termakan isu akan adanya arak-arakan pendukung Mako Tabuni yang mengancam akan membalas dendam kematian pemimpinnya.

"Akibatnya sejak pukul 5 sore WIT, sebagian warung, pasar swalayan, dan toko kecil, memilih tutup," l

Musa Mako tabuni Tewas di Tembak aparat kepolisian Polda Papua, di lokasi Perumnas 3 Wena Jayapura - Papua, Sejumlah saksi menyebutkan Almarhum di tembak saat berdiri makan pinang di depan kios perumnas, Saat itu ada tiga Mobil Avanza  berwarna Hitam, Silver dan satu Dahaztu Biru yang turun dari mobil dan menembaki Mako Tabuni sampai tewas  di tempat kejadian, (tw)

BBC: Polisi Indonesia Membunuh Aktivist Kemerdekaan Papua Mako Tabuni

Mako Musa Tabuni ( Sekjen KNPB) di Tembak Polisi

Polisi di provinsi bergolak indonesian Papua telah menembak mati seorang pemimpin separatis senior, Mako Tabuni, memicu protes keras oleh masyarakat lokal.

Bapak Tabuni tewas setelah melawan penahanan di kota utama Papua, Jayapura, kata pihak berwenang. Dia dicari karena menyebabkan kerusuhan di provinsi tersebut.

Aktivis dan kelompok hak asasi manusia mengatakan Mr Tabuni tidak bersenjata ketika ia ditembak.

Dia adalah salah satu aktivis paling vokal Papua merdeka. Warga setempat mengatur kendaraan dan rumah terbakar di Jayapura.

Kekerasan itu terjadi di pinggiran Waena kota, di mana Bapak Tabani tewas.

Wartawan BBC Karishma Vaswani di Jakarta mengatakan ia salah satu pemimpin kunci dari gerakan kemerdekaan Papua dan telah berulang kali menyerukan pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan referendum di provinsi ini.

Menurut Yohanes NugrohoJuru bicara polisi Tersangka melawan, dan ketika ia ditujukan untuk salah satu 'petugas dengan senjata. Hanya kemudian ia ditembak oleh polisi "

Pembunuhan Mr Tabuni telah memicu kontroversi mengenai apakah ia bisa saja ditangkap hidup-hidup oleh polisi.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan ketika polisi mencoba menangkapnya, dia lari - dan kemudian ditembak di bagian belakang kepala.

Polisi mengatakan ia bersenjata dan melawan."Ketika ia ditujukan untuk salah satu 'petugas dengan senjata, hanya kemudian ia ditembak oleh polisi," kata juru bicara polisi Papua Yohanes Nugroho BBC Layanan Bahasa Indonesia.

"Kami menduga bahwa dia berada di balik serangkaian kekerasan di Papua sejak Maret." Beberapa orang tewas dalam protes tersebut, termasuk seorang warga negara Jerman.

Papua adalah salah satu bagian yang paling tidak berkembang di Indonesia tetapi memiliki kekayaan sumber daya. Ini menjadi bagian dari kepulauan dalam pemilihan kontroversial pada tahun 1969 mengatakan bahwa banyak orang Papua adalah palsu.

Sekelompok kecil pemberontak telah melancarkan perjuangan kemerdekaan di provinsi selama puluhan tahun, tapi para analis mengatakan panggilan untuk kemerdekaan telah semakin keras dan lebih luas dalam beberapa bulan terakhir.

Sumber: BBC