Church leader wants world intervention on Papua tensions

Aktivis Papua Musa Mako Tabuni

The police killing last week of an independence activist in the Indonesian province of Papua has raised questions about whether the Indonesian government intends to address the violence there.
Source Here: Radioaustralianews.net.au.

Mako Tabuni was shot and killed last Thursday in what rights groups have described as a targeted killing.

The local police chief denies the claim, saying Mr Tabuni was shot while resisting arrest. Hundreds of mourners attended a funeral for the activist under the watchful eye of security forces.

Ferry Marisan from the Papua-based Human Rights NGO ELSAM has told Radio Australia's Asia Pacific program, the situation around the province's capital Jayapura remains tense with a strong military and police presence in the area.

The chairman of the Baptist Churches of Papua, Sofyan Yoman, is visiting the Indonesian capital, Jakarta, lobbying foreign embassies to help generate international intervention in Papua.

"The Indonesian government and the West Papua representative should come to the negotiation table to talk peacefully," he said.

A Papua specialist, Dr Richard Chauvel, a senior lecturer in the School of Social Sciences and Psychology at Victoria University, Melbourne, says the prospects for international intervention in Papua are not good.

"The president's recent statements saying that the killings weren't on all that large a scale, we shouldn't worry about them too much, is certainly not the sort of statement that a political leader would make who would welcome international intervention," he said.

Asing Intevensi, SBY. Intruksikan Pejabat Negara Kunjunggi Papua

Jayapura VB--Sejumlah pejabat tinggi negara, hari ini, Senin (18/6/2012) melakukan kunjungan ke Ibu Kota Provinsi Papua.

Kunjungan ini terkait, untuk melihat secara langsung kondisi Papua yang sempat memanas pasca tertangkapnya Mako Tabuni.

Walaupun para Otoritas mengatakan bahwa, Mako dibunuh karena malukukan Kriminal dan teror di jayapura, tapi dengan tekanan dunia internasional atas tewasnya seorang aktivis Ham di bawah organisasi KNPB, sehinggan dengan mendadak Presiden Intruksikan para pihak kementerian terkait untuk malihat kondisi yang terjadi pasca penembakan aktivis Musa Tabuni.

Pejabat yang akan melakukan kunjungan kerja ke Papua hari ini diantaranya, Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.

Rombongan akan tiba di bandara sentani Jayapura, menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-400 pada pukul 15:00 Wit.

Samapi hari hari ini para wartawan loksl belum konfirmasi atas kedatangan merekan, Tapi ada beberapa sumber terpercaya beredar bahwa kedatangan Mereka atas Tewasnya Mako Tabuni dalam insiden Penembakan di perumnas 3 Waena Jayapura.

 

Kunjungan kerja ini akan digelar pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Muspida Provinsi Papua (ForkomPinda) di Swissbelt Hotel Jayapura. Pertemuan akan dihadiri oleh Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Penjabat Gubernur Papua, Ketua DPRD Papua dan beberapa pejabat daerah lainnya.

Esok harinya, rombongan Menkopolhukam akan menggelar pertemuan khusus dengan Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemda setempat. Usai pertemuan besok, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Timika. Selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak Muspida di Kabupaten Timika

 

Kontras:"Tanggapan SBY Mengalihkan Perhatian Dunia Internasional"

Korban Penembakan di papua ( foto Binpa)

"Sikap Istana itu menunjukkan Menutupi masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kondisi aksi kekerasan di Papua masih dalam kategori skala kecil dalam pembukaan Rapat Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Namun, fakta di lapangan kondisi keamanan di kawasan ujung timur Indonesia itu malah semakin parah.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan eskalasi kekerasan di Papua cukup mengkhawatirkan. Buruknya situasi di Papua, menurutnya, tidak bisa dibandingkan dengan keadaan di Timur Tengah. 

"Yang terjadi di sana memang buruk karena setiap hari ada upaya penembakan yang misterius. Membuat keberadaan polisi atau tentara di sana seperti tidak ada gunanya," kata Haris, di Jakarta, Selasa (12/6).

Ucapan SBY disebut Haris lebih pada menenangkan pasar dan mengalihkan perhatian dunia internasional.

"Namun apa yang terjadi di Papua gaungnya bisa lebih besar ke luar daripada ucapan SBY sendiri," kata Haris.

Kondisi di Papua, kata Haris, bisa lebih parah kalau negara tidak meresponnya dengan baik, atau merespon tapi dengan cara gegabah. Kalau gegabah bisa memperburuk situasi dan menguntungkan pihak-pihak tertentu terutama menjelang Pilkada.

Papua Belum Pulih

Sementara itu, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, mengatakan situasi keamanan di Papua belum pulih karena masih terjadi penembakan gelap yang menewaskan warga. 

Menurut dia, apa yang disebutkan Istana bahwa kondisi secara umum keamanan di Papua kondusif adalah sebuah kebohongan publik.

"Sikap Istana itu menunjukkan penyederhanaan masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya, mengingat kekhawatiran masih tinggi, baik di masyarakat maupun pihak berwenang," kata Syahganda, Selasa (12/6).

"Pertandingan sepak bola dalam laga nasional di Jayapura oleh Liga Super Indonesia pada Selasa ini, nyatanya tidak diizinkan kepolisian akibat pertimbangan keamanan," imbuh kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia itu.

Ditambahkannya, kondisi Papua bahkan di ibu kota Jayapura tergolong mencemaskan. Kurang dari dua pekan sejak 29 Mei sampai 10 Juni lalu terjadi tujuh rentetan kasus penembakan kepada warga sipil dan aparat hingga tewas, mulai korban turis asal Jerman bernama Pieter Dietmar Helmut (29/5), kemudian seorang pelajar SMU Gilbert FM (4/6), dan sehari sesudahnya (5/6) menewaskan anggota TNI Pratu Doengki Kune. 

Pada hari bersamaan, penembakan kembali dilakukan atas warga sipil, yaitu Iqbal Rivai dan Ardi Jayanto. Selang hari berikut (6/6), penembakan menimpa PNS Kodam Cenderawasih Arwan Apuan yang disusul penembakan terhadap Satpam "supermarket" Tri Sarono pada Minggu malam (10/6). 

Di tempat lain persisnya Kampung Kulirik, Distrik Mulai, Kabupaten Puncak Jaya, seorang guru SD Inpres Dondobaga, Anton Arung Tambila, juga ditembak oleh orang tak dikenal (OTK) pada tanggal 29 Mei saat berada di warung kelontong.

Menurut Syahganda, penyelesaian rangkaian kasus memilukan yang terjadi di Papua memerlukan beban ekstra dengan keterlibatan langsung Presiden SBY sehingga akar persoalan utama dapat dipecahkan seiring dengan penciptaan rasa damai bagi warga Papua.

"Persoalan inti Papua itu bukan semata-mata keamanan, melainkan meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, ketidakadilan pembangunan, serta pengakomodasian aspirasi politik masyarakatnya untuk memenuhi kemartabatan Papua," tandas Syahganda.

Penembakan Masih Diselidiki

Terkait sejumlah kasus kekerasan dan penembakan misterius di Papau itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Timur Pradopo mengatakan, aparat kepolisian terus mengembangkan penyelidikan terhadap tiga orang yang telah ditangkap dalam kasus penembakan di wilayah Papua.

Namun, Kapolri mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil-hasil penyelidikan selama ini, mengingat masih terus didalami. "Sekali lagi tolong sabar bahwa ini sedang kita kembangkan," kilah dia, ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/6).

Waspadai Kekerasan Jelang Pilgub

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui pemerintah tetap waspada terhadap situasi menjelang pemilihan gubernur di Papua. Menurut dia, sikap ini diambil pemerintah karena pengalaman menunjukkan seringkali terjadi konflik antarpendukung saat pemilihan kepala daerah berlangsung di Papua.

"Bahkan ada yang berhadap-hadapan di beberapa kabupaten antara kelompok pendukung A dengan kelompok lain, karena itu dari sekarang kita waspadai supaya tidak terjadi," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/6).

Mendagri mengatakan, peristiwa penembakan di Papua beberapa waktu lalu juga telah membuat spekulasi terkait pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini, tidak ditemukan keterkaitan peristiwa tersebut dengan proses akan digelarnya pemilihan gubernur.

SBY Mengabaikan Kasus Pembunuhan Papua Barat

Oleh,  Alex Rayfield (NewMatilda.com/news)

Presiden RI ( SBY)

Beberapa aktivis Papua Barat dibunuh bulan ini dan banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Para saksi mengatakan pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab - tapi tidak ada yang mendengarkan di Jakarta, melaporkan Alex RayfieldPapua Barat bergolak. 

Dalam dua minggu terakhir serangkaian penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer telah mengejutkan bahkan berpengalaman pengamat Papua. 

Tapi sebagai Barat berdarah Papua, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhuyono tetap diam.Gelombang kekerasan terakhir dimulai pada tanggal 29 Mei ketika seorang pria 55 tahun kelahiran Jerman, Pieter Dietmar Helmut, ditembak dan terluka di sebuah pantai populer di Jayapura.

Meskipun beberapa saksi mengidentifikasi mobil dari yang orang Papua diduga menembak Helmut, polisi belum menahan siapapun.

Pada hari yang sama Anton Arung, seorang guru sekolah dasar, ditembak di kepala oleh penembak tak dikenal saat ia sedang berdiri di sebuah kios di kota dataran tinggi Mulia. Empat hari kemudian, aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), seorang pemuda pro-kemerdekaan organisasi, memprotes penembakan. Menurut saksi indonesian polisi kemudian melepaskan tembakan.

Di cegat Aparat Saat Demo KNPB (foto Seby)

Lima orang terluka dalam serangan itu. 23 tahun Yesaya Mirin dari Yahukimo desa ditembak mati sementara 29 tahun Panuel Taplo tetap dalam kondisi serius dengan luka peluru.Ketika KNPB pemimpin Buchtar Tabuni dihadapkan polisi pada demonstrasi kedua di ibukota ia ditangkap, lanjut mengobarkan situasi yang sudah tegang.Pemimpin kemerdekaan Dipenjara Dominikus Surabut dan Selphius Bobii dan Ruben Magay, seorang anggota parlemen provinsi belum diketahui secara pro-kemerdekaan nya pandangan, secara terbuka mengecam cara polisi dari KNPB dan menyerukan pembebasan Buchtar Tabuni.

Korban Penembakan Polisi Yesaya Mirin ( Foto seby)

Sebagai ketegangan meningkat pesan teks beredar memperingatkan orang untuk berhati-hati "Dracula" dan lain penghuni setan seperti malam. Dalam peringatan Papua Barat dari Dracula dan sejenisnya kode untuk orang-orang untuk menjauhi jalan-jalan karena operasi militer rahasia.Similar pesan SMS yang dikirim sebelum kemerdekaan pemimpin terkemuka Theys Eluay dibunuh pada November 2001.Minggu berikutnya adalah satu sangat berdarah di Jayapura. Pada hari Minggu 3 Juni, mahasiswa Jimi Ajudh Purba ditikam sampai mati oleh penyerang tak dikenal. 

Sehari kemudian, 16 tahun siswa SMA Gilbert Febrian Ma'dika ditembak oleh orang tak dikenal dengan sepeda motor dan selamat dari luka tembak di punggungnya.Pada hari Rabu 6 Juni pegawai negeri dilaporkan ditembak mati di depan kantor walikota dan hari berikutnya tiga orang lainnya dilaporkan ditembak, dua di antaranya meninggal. 

Salah satu dari mereka menyerang adalah seorang polisi, Brigadir Laedi.Pada hari berikutnya, Jumat 8 Juni, Teyu Tabuni, yang berafiliasi dengan KNPB, ditembak mati saat ia sedang berdiri di area parkir ojek di Jayapura. Menurut saksi, Yopina Wenda, Tabuni ditembak empat kali di kepala oleh seorang polisi berseragam yang kemudian melarikan diri dari TKP.Minggu berikutnya pada tanggal 10 hingga 11 Juni dua orang lagi dilaporkan ditembak mati, satu di luar pusat perbelanjaan dan dekat kedua untuk Universitas Cendrawasih di Abepura.Pada minggu yang sama bahwa pembunuhan misterius mengguncang warga Jayapura, dataran tinggi Papua Barat juga berdarah. 

Pada tanggal 6 Juni dari tentara Batalyon 756, tidak secara teratur ditempatkan di Papua Barat tetapi dibawa untuk tugas tempur, menjatuhkan dan membunuh seorang anak berusia tiga tahun, Wanimbo Desi, saat mengendarai sepeda motor mereka di desa Honai Lama di pinggiran Wamena.Kerabat anak kemudian diduga ditikam salah satu tentara mati dan buruk mengalahkan detik.New Matilda berbicara lokal Wamena aktivis berbasis Simeon Dabi dan Wellis Doba melalui telepon yang mengatakan bahwa tentara kemudian melanjutkan pembakaran 70 rumah mengamuk, membunuh 22 babi (binatang sangat dihargai oleh dataran tinggi Papua) sementara pemakaian senjata api tanpa pandang bulu mereka.

Dabi dan Doba keduanya melaporkan 11 orang dengan luka serius setelah tentara menembak, menikam dan penduduk mengalahkan. Ratusan melarikan diri ke gunung dan hutan. Dua orang Papua lebih kemudian meninggal dari luka yang diderita dari, militer 40 tahun Elinus Yoman dan 30 tahun Dominggus Binanggelo.Sementara itu di Yapen, sebuah pulau di lepas pantai utara Papua Barat, laporan penyaringan melalui operasi militer.

New Matilda berbicara satu aktivis di Yapen yang melaporkan melalui telepon seluler bahwa sekitar 60 orang - 10 keluarga dari 14 warga yang berbeda - telah mencari perlindungan di hutan setelah polisi dan pencarian diluncurkan militer dan operasi penangkapan menyusul pertemuan para pemimpin dipegang oleh Papua Barat Otoritas Nasional.

Tanggapan pemerintah Indonesia untuk penembakan baru-baru di Jayapura telah meminta tindakan tegas termasuk dari rumah ke rumah mencari pejuang bersenjata. Letnan Jenderal Marciano Norman, kepala Badan Intelijen Indonesia, mengatakan kepada Jakarta Post melalui telepon bahwa "Kami tidak punya pilihan selain melakukan menyapu, sebagai warga sipil tidak diperbolehkan untuk memegang senjata Aturan harus ditegakkan.."Ironisnya, Norman membuat hari-hari ini komentar sebelum Polisi mengaku seorang polisi menembak mati KNPB aktivis Teyu Tabuni pada tanggal 7 Juni.Keenam utama kelompok yang polisi, militer dan intelijen agen konsisten target dalam operasi sweeping adalah pemimpin dari Republik Federal Papua Barat yang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober tahun lalu, kelompok pro-kemerdekaan KNPB dan WPNA, para pemimpin gereja dan pemimpin suku.

Semua kelompok-kelompok ini tidak bersenjata - memerangi meskipun kata - memberikan kepercayaan untuk klaim aktivis bahwa tujuan dari menyapu bukan untuk menjaga keamanan, tetapi untuk menginjak-injak perbedaan pendapat.Sementara polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, pembela HAM di Papua titik jari pada pasukan keamanan Indonesia.

Dalam wawancara dengan Jakarta Globe Ferry Marisan dari Institut untuk Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat (ELSHAM) mengatakan bahwa "Papua adalah tempat bagi penegak hukum untuk mendapat promosi .... Bukankah aneh bahwa setelah seri dari penembakan, polisi tidak bisa menemukan pelaku Mereka selalu mengklaim pelakunya adalah orang bersenjata tak dikenal. 

Mereka menganalisis peluru, melakukan uji balistik tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan.? "Pejuang HAM di Papua Barat berpendapat bahwa polisi dan militer memiliki kepentingan dalam menciptakan dan memelihara konflik untuk membenarkan kehadiran mereka dan untuk menjaga kepentingan yang menguntungkan bisnis yang legal dan ilegal.Tapi ini bukan hanya kepentingan bisnis yang dipertaruhkan. Pihak keamanan di Papua Barat juga melihat diri mereka sebagai berani membela negara Indonesia dari penguraian lebih besar.

Di mata mereka ini membenarkan operasi rahasia. Tahun lalu New Matilda bertemu dua orang Papua dari Sorong yang dibayar untuk menghadiri upacara di Manokwari di mana mereka dilantik menjadi skuad sipil yang seolah-olah akan membantu polisi dengan penyelidikan anti-korupsi.Para aktivis membacakan sumpah kesetiaan kepada negara Indonesia dan diberi seragam dan kartu ID - dilihat oleh New Matilda. 

Mereka yang hadir pada pertemuan itu kemudian diberitahu bahwa sedikit akan dipilih untuk pelatihan tempur di Jakarta. Dalam bayang-bayang kekerasan milisi Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999 laporan seperti ini orang Papua sangat kesulitan.Aktivis lokal bukan satu-satunya memunculkan pertanyaan mengganggu tentang penanganan SBY situasi di Papua Barat. 

Oposisi MP Tubagus Hasanuddin, anggota Parlemen Komite Pertahanan, mengatakan kepada Radio Australia ia ingin jawaban."Bagaimana bisa ada 30 penembakan dalam satu setengah tahun dan tidak satu pun kasus diselesaikan?" tanyanya. "Dua puluh tujuh korban telah jatuh Kita harus mencari tahu mengapa.."Angka Hasanuddin yang mungkin berada di sisi konservatif tapi dia adalah bukti bahwa ada orang Indonesia yang ingin melihat kemajuan dalam menemukan solusi yang adil dan damai untuk konflik di Papua Barat.

Pemimpin Gereja seperti Pastor Neles Tebay dari Jaringan Perdamaian Papua berpendapat bahwa tindakan dari Jakarta untuk memerintah dalam pasukan keamanan sangat penting karena legislator provinsi tidak memiliki kontrol atas polisi dan militer.

Namun, SBY cepat kehabisan waktu. Kepresidenannya berakhir tahun depan dan Papua semakin menyerukan PBB untuk campur tangan.Dikatakan bahwa konflik mendalam duduk polarises posisi protagonis. 

Di Papua Barat posisi tersebut adalah pengerasan dan jumlah protagonis meningkat. Polisi dan militer membela negara yang telah kehilangan semua legitimasi di mata Papua.

Kenyataan ini tidak dibantu oleh kenyataan bahwa banyak polisi dan militer - lebih dari 90 persen di antaranya adalah Bahasa Indonesia - memiliki pandangan sangat rasis tentang orang-orang mereka dimaksudkan untuk melindungi.

Secara politik kepentingan orang Papua tidak terwakili oleh parlemen provinsi. DPRD, atau parlemen provinsi setempat, menemukan diri mereka terjebak di antara tuntutan untuk kemerdekaan Papua dari konstituen mereka dan penolakan yang kaku untuk masuk ke pembicaraan dari bos Jakarta yang partai 3000 kilometer - bahkan berbicara dipandang sebagai terlalu banyak konsesi untuk gerakan kemerdekaan.

Di tengah adalah orang Papua, mendidih dengan kemarahan selama beberapa dekade penyalahgunaan oleh pasukan keamanan dan semakin vokal tentang tuntutan mereka untuk asli penentuan nasib sendiri.Waktu tidak mungkin satu-satunya masalah. 

Diragukan apakah Susilo Bambang Yudhuyono bersedia untuk menghabiskan modal politik membuat baik pada janji-Nya berulang-ulang untuk memecahkan masalah Papua dengan "damai" dan "martabat" Banyak.

Di SBY bertentangan secara terbuka melangkah untuk melindungi dan mempertahankan pasukan keamanan ketika mereka telah dituduh tindakan kotor kekerasan terhadap warga sipil dan menolak untuk wajah bukti bahwa kekerasan negara merupakan masalah sistemik di Papua Barat.

Mengecilkan masalah di Papua dapat memenangkan dirinya teman di militer tapi di mata orang Papua itu membuatnya terlihat tidak efektif. Hal tarnishes citra internasionalnya sebagai seorang demokrat dan memperkuat tangan orang dalam dan di luar Papua Barat yang menyerukan kemerdekaan.Hal ini membuat suara-suara gereja dan para pemimpin suku senior yang menyerukan suara dialog diukur dan masuk akal. Satu-satunya masalah adalah tidak ada indikasi bahwa SBY mendengarkan.

Negara Bertanggung Jawab atas Konflik Pilkada di Papua

By, Admin SBP

Tidak manusiawi, Salah satu korban Pilkada Papua
(foto Prbd)

Terjadinya sejumlah konflik akibat Pemilukada di Tanah Papua seperti Puncak,  Mamberamo Tengah, Tolikara dan beberapa daerah lainnya, mengundang keprihatinan yang sangat mendalam sebagai sesama manusia.

Kematangan pendidikan politik ternyata jauh dari harapan, Negara tidak mendidik rakyat tetang demokrasi dan politik, Konflik ini berakibat kurangnya pendidikan politik dan demokrasi.

Sangat sayangkan, demi kepentingan elit politik papua yang mengorbankan rakyat yang tak berdosa. ironisnya sampai sekarang juga belum ada penanganan secara efektif terkait konflik horizontal yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak, Tolikara, Mamberamo tengah dan lainnya di Provinsi Papua.

Jumlah korban sampai hari ini sudah mendekati ratusan jiwa manusia yang melayang sia-sia, seperti yang di laporkan berbagai media bahwa kasus kabupaten puncak berjumlah 84 orang tewas, tolikara 6 orang tewas.

Pemucu konflik ternyata partai besar seperti Partai GERINDRA di Puncak, Partai DEMOKRAT dan GOLKAR di Tolikara, Mengapa pimpinan partai politik yang memimpin bangsa ini diam saja, Apakah partai di bentuk demi mengorbankan rakyat dengan sia-sia begitu saja? sungguh sangat menyedihkan realita ini.

SBY, Aburisal Bacri, H. Prabowo Subianto sebagai pimpinan partai dan  Pemicu konflik harus bertanggung jawab atas nyawa manusia papua,

 Karakter politik kita selama ini yang harus dibuang dan merasa ada kepentingan-kepentingan para elit-elit politik didaerah tersebut yang akan menggelar Pemilukada, yang akan mengakibatkan rakyat menjadi korban dari pemilukada ini. Maka kinerja dari Pemprov, DPR Papua, DPR RI Dapil Papua, MRP maupun KPU Papua ini mana terhadap rakyat dan mengapa mereka hanya berdiam diri atau terkesan menutup mata saja.

Bukan saja masyarakat tapi Pasca Konflik yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak dan tolikara, mengakibatkan puluhan anak-anak pelajar Papua yang berdomisili di Kabupaten Puncak terpaksa tidak mengikuti aktifitas belajar seperti biasa.

Pertanyaannya Siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa rakyat yang tak berdosa

Amnesty Internasional menyambut, Komitmen SBY pada akuntabilitas di Papua

Presiden Indonesia

Amnesty International menyambut baik pengakuan oleh Presiden Indonesia SusiloBambang Yudhoyono bahwa pasukan keamanan telah melakukan pelanggaran HAM di wilayah Papua.

Kasus HAM Paua (ils)

Presiden mengatakan lebih lanjut bahwa dia ingin mengakhiri tindakan represif oleh militer dan polisi di Papua.

Di balik kata-katanya ke dalam tindakan, Presiden harus memastikan bahwa semua penyelidikan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan dilakukan secara menyeluruh, independen dan imparsial. Ini harus mencakup penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM masa lalu. Tersangka harus dituntut dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional dan korban harus diberikan reparasi.

Dalam pertemuan 16 Februari dengan diplomat di Departemen Luar Negeri, Presiden mengakui bahwa baik polisi dan personil militer telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan pelakunya dihukum. Menurut laporan media, dia menyatakan bahwa peradilan militer akan dilakukan untuk perwira militer yang diduga melakukan pelanggaran. Ia juga menekankan bahwa militer dan polisi di Papua ada di sana untuk menjaga keamanan dan bukan bagian dari operasi militer.

Amnesty International menyambut langkah positif oleh Presiden di depan umum mengakui pelanggaran yang sedang berlangsung di Papua dan kebutuhan untuk mengambil tindakan tegas untuk menahan pelaku ke rekening.

Laporan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan terus muncul di propinsi Papua dan Papua Barat, termasuk penyiksaan dan penggunaan perlakuan buruk, yang tidak perlu dan berlebihan lainnya kekerasan dan senjata api dan pembunuhan di luar hukum mungkin. Investigasi laporan pelanggaran polisi yang langka dan hanya beberapa pelaku telah dibawa ke pengadilan.

Baru-baru ini pada bulan Oktober 2011, polisi dan militer kekerasan tersebar pertemuan damai di Papua yang menewaskan sedikitnya tiga orang tewas dan puluhan terluka. Sebuah penyelidikan oleh Komnas HAM (Komnas HAM) menemukan berbagai pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk kebakaran pembukaan pada peserta dan memukul dan menendang mereka.Sementara sejumlah sidang disiplin internal diadakan, petugas hanya diberi sanksi administratif.

Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi kriminal atas kematian tiga orang, atau perlakuan buruk dari peserta pertemuan itu. Kebanyakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi tidak pernah mencapai pengadilan sipil, tapi ditangani melalui di-rumah sidang disiplin.

Amnesty International juga khawatir dengan pernyataan Presiden bahwa perwira militer dituduh HAM terkait pelanggaran akan diadili di pengadilan militer. Organisasi hak asasi manusia telah menyoroti kurangnya independensi dan imparsialitas uji coba ini dan bahwa perwira militer yang diduga melakukan serangan tersebut sering dibebankan dengan disiplin bukan tindak pidana.

Tiga tentara yang tertangkap kamera membakar dan menendang warga Papua dijatuhi hukuman penjara antara delapan dan 10 bulan oleh pengadilan militer di Papua pada Januari 2011. Video itu beredar luas melalui YouTube. Para korban terlalu takut untuk bersaksi secara pribadi karena kurangnya jaminan keamanan yang memadai.

Pemerintah Indonesia harus merevisi Undang-Undang tentang Pengadilan Militer (UU Nomor 31/1997) sehingga petugas militer yang diduga pelanggaran hak asasi manusia dapat diselidiki dan diadili dalam sistem peradilan yang independen sipil dan para korban dan saksi diberi perlindungan yang memadai.

Amnesty International yakin bahwa tidak adanya pemantauan independen dan tidak memihak tentang situasi HAM di Papua memberikan kontribusi terhadap iklim impunitas sana. Pemerintah Indonesia harus memungkinkan pengamat internasional, organisasi non-pemerintah dan wartawan tak terbatas dan akses berkelanjutan ke provinsi Papua dan Papua Barat.

Sumber: http://aliran.com/8258.html

SBY meets with 13 Papuan church leaders

Neles Tebay

President Susilo Bambang Yudhoyono met with Papuan church leaders on Wednesday and repeated his pledge that the central government would bring peace and prosperity to the region.
Source:thejakartapost.com/news/
Thirteen church leaders attended the meeting at the Wisma Negara hall at the State Palace compound, including senior Jayapura Archdiocese official and Peace Papua Network coordinator Father Neles Tebay, Evangelical Church Assembly in Indonesia’s Papua branch chairman Rev. Lipiyus Biniluk and Rev. Isai Doom from the Tabernacle Pentecostal Church (GPT).

Home Affairs Minister Gamawan Fauzi and Coordinating Political, Legal, and Security Affairs Minister Djoko Suyanto also attended.

“The President has listened to the church leaders’ aspirations. He has directed all relevant agencies to implement measures necessary to boost Papuan people’s welfare, for example, establishing a more efficient shipping mechanism to reduce cement prices,” Gamawan told reporters.

“Sufficient infrastructure and facilities are keys to help reduce prices in Papua. Thus, accelerating infrastructure development in the region will be our top priority. We have been pushing the House of Representatives to approve budgets required to implement such projects,” he added.

Presidential spokesman Julian Aldrin Pasha said: “such a constructive dialogue will continue under coordination of Vice President Boediono.”

The government recently set up Presidential Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B) which is tasked with accelerating development in the provinces.

The government’s commitment to Papua and West Papua would be tested through the UP4B, which had no authority to execute policies but was responsible for ensuring that regional administrations and the central government coordinated better with each other.

One of the projects to be closely monitored will be the acceleration of infrastructure development in Papua’s mountainous areas where 1.5 million indigenous people live.

Another project will be the acceleration of the construction of a container port in Agats, Asmat regency, to facilitate the transportation of various goods by river to Dekai, the capital of Yahukimo regency in the Highlands.

There will also be accelerated inter-regency road construction across mountainous areas to reduce the high dependence on air transportation.

Obama Didesak Soroti Aksi Kekerasan di Papua

Preseden AS, B. OBAMA (foto APF)

Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama didesak untuk menyoroti lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan Indonesia di Papua. Lemahnya akuntabilitas selama ini mengakibatkan terus berlanjutnya tindak kekerasan dan pembunuhan di sana.

Desakan itu disampaikan oleh Human Rights Watch, lembaga penggiat hak asasi manusia yang bermarkas di Washington, Amerika Serikat, secara tertulis kepada Obama, Rabu 16 November 2011.

Obama akan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 ASEAN dan Konferensi Asia Timur di Nusa Dua, Bali, 17-19 November 2011.

Menurut Deputi Direktur Asia HRW, Elaine Person, Obama harus meningkatkan perhatiannya terhadap aparat penegak hukum Indonesia yang menghukum orang-orang yang menyampaikan pandangannya secara damai mengenai politik, agama, dan lainnya di Papua dan kepulauan Maluku.

HRW mencatat, lebih dari 100 orang ditahan atas penyampaian pendapat mereka secara damai dan bebas. Termasuk mantan pegawai sipil asal Papua Filep Karma yang dihukum 15 tahun penjara setelah mengumumkan kemerdekaan Papua pada Desember 2004 lalu.

"Obama harus memberikan perhatian bahwa selama pasukan yang melakukan kekerasan diganjar hukuman hanya beberapa bulan di penjara sementara aktivis perdamaian dihukum bertahun-tahun, maka Papua tidak akan pernah percaya pada hukum di Indonesia," tutur Pearson.

Pearson mengatakan Obama harus mendesak Yudhoyono untuk mulai memenangkan kepercayaan masyarakat Papua dengan membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik.

Obama, kata Pearson, harus menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan tantangan utama di Indonesia seperti penyerangan terhadap kelompok penganut agama minoritas, hambatan dalam penyampaian pendapat secara merdeka, dan lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya di Papua.

Kata-Kata SBY, Menjadi Ancaman Bagi Aktivis dan Perburuk Reputasi Indonesia

SBY (foto-antara)

"Ini perhatian dunia, saya sudah sampaikan kebijakan dasar Indonesia tentang Papua dan Aceh kepada dunia, kepada PBB dan para world leaders yang sering bertemu saya, tentang soal Papua dan Aceh," ujar Presiden SBY saat memberikan pengarahan terhadap Panglima Tinggi (Pati) Polri di Mabes Polri"SBY.

Pada acara pengarahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Terhadap Panglima Tinggi (Pati) dan Polri di Mabes Polri 17/1/2012,  mengintruksikan hal – hal yang menjadi ancaman bagi aktivis Ham dan pejuang keadilan bagi Bangsa ini.

Inilah kata-kata SBY yang dikutip media okezone 17/1/12:

• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintruksikan agar aparat kepolisian tetap bertindak tegas atas gangguan keamanan yang tengah terjadi di Papua dan Aceh.
• Bagi SBY, di manapun kekakacauan itu, selama masih berada dalam NKRI maka harus ditegakkan. "Papua bagaimana pun, kedaulatan NKRI harus ditegakkan, termasuk Papua," kata dia
• Negara-negara di dunia tidak begitu saja mau melepaskan bagian negaranya. Oleh sebab itu, keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijalankan di Indonesia juga berlaku universal.
• "Tidak ada di dunia ini, diperbolehkan baginya melepaskan semau-maunya. AS, saya tidak yakin Hawai dan Texas melepaskan diri. Hukum dan kamtibmas ditegakkan. Ini universal, tidak hanya Indonesia
• SBY juga tak sepakat dengan penilaian banyak pihak yang mengganggap Polri telah berlebihan menangani keamanan di Papua. Baginya, tindakan yang dilakukan polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua terhadap pihak-pihak yang mencoba maker, sudah sesuai standarisasi Kamtibmas.
• Kata SBY, pendekatan terhadap Papua HARUS dengan pendekatan keamanan, namun yang lebih penting pendekatan yang harus dilakukan adalah dari sisi kesejahteraan agar cita-cita pembangunan di Papua tercapai.

Intruksi atau pengarahan ini SBY harus di lakukan atas dasar tekanan pemimpin dunia termasuk PBB dan LSM dunia soal pelanggaran HAM dan tindakan represif Aparat TNI/POLRI terhadap rakyat.

Dengan memperhatikan kata-kata SBY di atas, Maka Presiden memberi semangat dan Sprit baru bagi TNI/POLRI untuk bertindak represif. seperti kutipan ini “aparat kepolisian tetap bertindak tegas atas gangguan keamanan yang tengah terjadi di Papua dan Aceh”

Padahal Reputasi TNI/PORLI di Indonesia buruk di mata public dan dunia, selama ini SBY mengatakan penyelesaian kasus papua dengan pendekatan dialog konstruktif, namun kenyataannya de depan para penegak hokum SBY mengatakan untuk papua di perlukan harus pendekatan keamanan, hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita tokoh papua yang sedang mendorong dialog damai.

Editor: Turius wenda

Surat Terbuka gereja-geraja Papua untuk SBY

PIMPINAN GEREJA-GEREJA DI TANAH PAPUA

Menangani Bayi Nasionalisme (Separatisme) Papua Sebagai Hasil “Perkawinan Paksa” Jakarta – Papua
Jakarta Sebagai Penabur dan Pengguna Benih Separatisme Papua
(Pesan Profetis Gereja-Gereja se-Tanah Papua)

Yawan Wayeni, dibunuh pada tanggal 13 Agustus 2009 Oleh Imam Setiawan (mantan Kapolres Yapen), kini Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Papua

“Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja dan keadilanMu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umatMu dengan keadilan dan orang-orangMu  yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras (Mazmur 72: 1-4)”

Pertama-tama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,
Susilo Bambang Yudhoyono yang telah membuka diri dan memberi waktu kepada kami di tengah-tengah padatnya kesibukan negara dalam menghadapi berbagai permasalahan Nasional lainnya. Kedatangan kami pada hari ini difasilitasi oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia karena beberapa peristiwa historis yang penting di masa lalu.

• Pertama, pernyataan Ketua I Sinode GKI di Tanah Papua, Domine F.J.S Rumainum, dalam Sidang Raya ke-3 Dewan Gereja se-Dunia pada Juli 1961 di New Delhi, India bahwa “Gereja Kristen Injili di Papua ada bersama dengan Dewan Gereja Indonesia”. Pernyataan ini terjadi lima bulan sebelum Trikora, 19 Desember 1961.
• Kedua, laporan dari Tim Oikumenis Dewan Gereja se-Dunia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia kepada Presiden B.J. Habibie pada tanggal 25 September 1998 bahwa rakyat Papua ingin berdaulat sebagai negara.
• Ketiga, Sidang Raya PGI ke-15 di Mamasa, Sulawesi Tengah 2009 mengeluarkan 11 rekomendasi tentang Papua, antara lain: perlunya penegakkan hukum dan HAM di Papua, penghapusan stigma separatisme, dorongan untuk diadakannya dialog nasional Papua-Jakarta sebagai mekanisme demokratis penyelesaian masalah Papua.

Dengan berpijak pada ketiga peristiwa ini, empat Pimpinan Gereja yang mewakili 2/3 penduduk asli Papua pada hari ini menyatakan bahwa penyelesaian masalah Papua harus melibatkan peranan Gereja-Gereja di Papua maupun di Indonesia.

Alasan Kehadiran Pimpinan Gereja: Akar Persoalan Konflik dan Kekerasan di Tanah Papua
Berangkat dari ajaran Kitab Suci (Mazmur 72:1-4) yang dikutib di atas dan peran PGI tadi, kami ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa kami sebagai Pimpinan Gereja Papua hadir di sini karena: kekerasan yang terus terjadi terkait bangkitnya Nasionalisme Papua (pemerintah menyebutnya sebagai “separatisme”). Kami, Pimpinan Gereja Papua memandang lahirnya ‘Bayi Nasionalisme’ (separatisme) Papua ini sebagai hasil ‘Perkawinan Paksa’ Jakarta – Papua yang proses sejarahnya tercatat sebagai berikut:

• 19 Desember 1961, Soekarno yang secara sepihak menguburkan embrio satu negara Papua Barat yang ditetapkan pada 1 Desember 1961 dengan mengumandangkan Trikora; sekaligus menyingkirkan Komite Nasional Papua yang telah mempersiapkan terbentuknya Negara Papua dengan menetapkan simbol-simbol negara yaitu, (a) Bendera Kebangsaan Papua, Bintang Fajar, (b) Lagu Kebangsaan Papua, Hai Tanahku Papua, dan (c) Lambang Negara adalah Burung Mambruk;
• 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda (tanpa keterlibatan wakil rakyat Papua) menandatangani Perjanjian New York;
• 1 Oktober 1962, Pemerintah Belanda menyerahkan administrasi pemerintahan kepada UNTEA;
• 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi pemerintahan ke RI tanpa keterlibatan rakyat Papua;
• Juli-Agustus 1969, Pemerintah merekayasa PEPERA (Act of Free Choice menjadi Act of No Choice) untuk mengintegrasikan Papua ke Indonesia.
• Kami mencatat hasil-hasil dari Kongres Rakyat Papua ke-3 pada 19 Oktober 2011 yang telah mereafirmasi gerakan pembebasan rakyat Papua melalui peristiwa 1 Desember 1961 dan kelanjutannya pada Kongres Rakyat Papua I, Musyawarah Besar Rakyat Papua dan Kongres Rakyat Papua II tentang lahirnya PDP dan Panel-Panel sebagai bentuk-bentuk ekspresi dari sebuah gerakan pembebasan rakyat Papua dari semua bentuk-bentuk kekerasan yang mengarah pada suatu bentuk penjajahan sistematis.

Kami menilai peristiwa-peristiwa  sejarah ini yang tidak melibatkan rakyat Papua ini sebagai akar masalah Papua (kekerasan: historis) yang melandasi konflik di Tanah Papua yang terus terjadi sampai dewasa ini.
Wajah Kekerasan Pemerintah Orde Baru 1969 -1998
Setelah  (kekerasan) Act of Free Choice tahun 1969 yang direkayasa,  pemerintah melaksanakan pembangunan di Papua yang dalam kenyataan,  diterima oleh umat kami sebagai kekerasan multi wajah seperti berikut:

• Pembangunan bias pendatang  (yang kami menilai sebagai kekerasan ideologis) yang berakibat marginalisasi terhadap penduduk asli Papua, karena dalam kerangka demikian  eksistensi, identitas dan masa depan rakyat Papua tidak diperhitungkan;  semua yang dikerjakan di Papua atas nama pembangunan adalah untuk kepentingan NKRI, seperti di bawah ini:

• Operasi-operasi militer sejak awal tahun 1960an sampai hari ini; operasi inteligen, status DOM untuk mengamankan pembangunan bias pendatang tadi
• Kekerasan ekonomi, sosial dan budaya, eksploitasi sumber daya alam
• Kekerasan pencitraan berupa stigma “ Papua bodoh, separatis, malas, koteka, Gereja Papua mendukung Papua merdeka, Papua komsumtif”, dan lain-lain
• Kekerasan kultural, yang terlihat dengan  pelarangan buku Papua tentang sejarah dan kebudayaan Papua.

Pembangunan Era Otonomi Khusus:
Saat Otonomi khusus mulai dilaksanakan, kami sebagai Pimpinan Gereja berharap: pemerintah akan jedah; kekerasan akan berhenti. Papua akan pulih secara bertahap. Tetapi justru dalam suasana Otonomi Khusus kekerasan neagara meningkat. Gambaran berikut mencerminkan kekerasan yang dialami umat sejak Otsus diberlakukan.

• Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat/ Papua Barat;
• MRP yang dilumpuhkan;
• Kekerasan Militer yang terus berlanjut seperti yang terlihat dengan: (a) pembangunan /penambahan Batalyon (di Merauke, Nabire dan Wamena);  (b) pelanggaran HAM berat sebagaimana yang terlihat dalam kasus: Wasior (Juni –Juli 2001), Penculikan dan Pembunuhan Theys Eluay (10 November 2001), Peristiwa Wamena (6 Oktober 2000, 2 April 2003); operasi militer di Mantembu-Serui, yang mengakibatkan terbunuhnya warga sipil  Yawan Wayeni pada tanggal 13 Agustus 2009), kekerasan Kapeso (Juni 2010) Abepura Berdarah (Desember 2001, 16 Maret 2006) penembakan/ pembunuhan Pasca Kongres Papua III (19 Oktober 2011);
• Otsus yang tidak didukung oleh Perdasi dan Perdasus;
• Pembunuhan Terhadap para Hamba Tuhan (seperti: Pdt. Elisa Tabuni, Agustus 2011;  Pdt. Kinderman Gire, Maret 2011) stigma separatis terhadap Gereja (GKI, Kingmi dan Baptis Papua);
• Pembiaran terhadap penyimpangan dana Otsus;
• Pelayanan kesehatan yang buruk, gizi buruk dan penderita HIV/ AIDS yang terus meningkat;
• Kekerasan terhadap Perempuan Papua yang tinggi, angka kematian ibu dan anak Papua amat tinggi, dan angka pengidap HIV/AIDS pada perempuan dan anak Papua semakin meningkat;
• Pendidikan yang tidak berkualitas menyebabkan rendahnya SDM Papua;
• Arus migran yang terus meningkat dan populasi Orang Asli Papua yang tidak bertambah;
• Diskriminasi dan marginalisasi terhadap Papua di segala bidang kehidupan;
• Penanganan terhadap Kongres Rakyat Papua yang dengan pendekatan militeristis;

Dampak Kekerasan Atas Nama Pembangunan: Lahirnya Nasionalisme  (Separatisme)
Pengalaman umat kami menjalani  pembangunan yang berwajah kekerasan ini; yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan bantuan masyarakat internasional secara terus-menerus melahirkan “nasionalisme Papua” (menurut Pemerintah Indonesia: separatisme). Kami pimpinan Gereja menilai apa yang sedang  dialami umat ini; tidak bedanya dengan yang dialami orang pribumi di Jawa dan Sumatera dalam tahun 1900an; yang melahirkan nasionalisme orang-orang pribumi Jawa yang mendorong semangat kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Jawa (dalam pandangan Belanda yang kebijakannya mempora-porandakan kehidupan orang pribumi Jawa, Sumatera dst adalah “separatisme”).
Sekali lagi, kekerasan-kekerasan ini yang telah lama terjadi (tanpa penyelesaian), melahirkan dan menyuburkan: Nasionalisme Papua, yang menurut kami, perasaan bahwa kami (Orang Asli Papua) tidak diakui, dan tidak diterima sebagai manusia yang setara dalam hukum. Kami “orang asli Papua” bukan bagian dari masyarakat Indonesia, seperti halnya nasionalisme Soekarno, Moh Hata dll, yang lahir dan bertumbuh dalam konteks penindasan dan kekerasan penjajah Belanda.

Keprihatinan Gereja
Keprihatinan kami sebagai Pimpinan Gereja dalam konteks demikian berangkat dari ajaran Kitab Suci kami (Mazmur 72:1-4) ialah nasionalisme (atau separatisme) ini kemudian dijadikan  sebagai dasar untuk membenarkan pengiriman dan penggunaan pendekatan Keamanan; yang pada gilirannya sedang melahirkan pemusnahan etnis.

Sejumlah Pertanyaan Pimpinan Gereja Kepada  Pemerintah
Berhadapan dengan kenyataan: mata rantai kekerasan tanpa akhir seperti itu yang melahirkan (menyuburkan Nasionalisme Papua), kami Pimpinan Gereja ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Presiden RI:
Kapan pemerintah ini berefleksi dan menghentikan politik “lempar batu sembunyi tangan” menghadapi nasionalisme Papua yang lahir karena tidak tahan menghadapi sistem penindasan Negara? Kapan Pemerintah Indonesia ini  menjadi dewasa dan duduk dan melibatkan ahli dan pakar-pakar nasional dan internasional bisa mengambil tanggung jawab “mengurus bayi nasionalisme Papua tadi.
Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak: tanpa  melibatkan semua unsur masyarakat Papua itu bisa menyelesaikan masalah Papua?

• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung akar persoalan Papua: Pepera / Act of Free Choice yang itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung pelanggaran HAM/keadilan itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak: tanpa menyinggung kebijakan pembangunan “bias pendatang” itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung tuntutan rakyat Papua dewasa ini untuk berdialog yang juga didukung banyak kalangan di luar negeri itu bisa menyelesaikan masalah Papua?

Kami berpendapat Pemerintah Indonesia sepakat dengan umat Tuhan di Tanah Papua bahwa Otonomi khusus telah gagal. Dan UP4B yang dibuat pemerintah yang statusnya lebih rendah dari UU Otsus ini adalah solusi sepihak dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua. Kapan pemerintah duduk mendengar jalan keluar yang disiapkan oleh umat Tuhan di Papua dalam menyikapi Otonomi Khusus yang gagal itu?

REKOMENDASI
Dalam rangka menyikapi “bayi nasionalisme” yang lahir dalam konteks pemerintahan yang berwajah kekerasan di atas, kami Pimpinan Gereja di Tanah  Papua telah mengeluarkan Komunike Bersama Pimpinan Gereja (10 Januari 2011), Deklarasi Teologi (pada tanggal 26 Januari 2011) yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal membangun orang asli Papua (kecuali melahirkan dan menyuburkan aspirasi Papua merdeka);  dan tidak punya niat  untuk memutuskan mata rantai kekerasan ini.
Sehingga untuk keluar dari lingkaran kekerasan ini, kami Pimpinan Gereja  mendukung pernyataan Bapak Presiden RI (pada 6 November 2004) saat menerima Delegasi Gubernur Provinsi Papua bahwa  masalah Papua akan diselesaikan secara adil, konprehensif dan bermartabat. Janji yang sama Bapak Presiden sampaikan dalam Pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2008, 16 Agustus 2010 dan yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2011 bahwa, “menata Papua dengan hati, adalah  kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”. Dalam semangat ini dan ajaran Kitab Suci yang telah dikutip di atas, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.
(a)    Kami meminta Pemerintah membuka diri menggelar DIALOG yang inklusif, tanpa syarat, yang adil, bermartabat dan komprehensif dengan rakyat Papua, dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.
(b)   Dalam rangka menuju dialog dimaksud, kami mendesak Bapak Presiden untuk segera:

• b.1. menghentikan Operasi Tuntas Matoa 2011 yang sedang berlangsung di Paniai sejak tanggal 12 Desember yang telah menewaskan 14 orang, melukai puluhan lainnya dan membakar kampung-kampung;

• b.2. Menarik pasukan non-organik dari Papua;

• b.3. Membebaskan para tahanan politik; dan

• b.4. Mencabut Peraturan Pemerintah No. 77/2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol bernuansa separatis di Aceh, Maluku dan Papua.

(c)    Agenda menyelamatkan Otsus Papua dan UP4B yang akan dijalankan, kami nyatakan sebagai kerja sepihak Pemerintah Indonesia yang tidak demokratis karena dilahirkan tanpa partisipasi rakyat Papua.
(d)   Dengan adanya nasionalisme Papua yang sudah terbangun lama dan dipicu oleh berbagai kekerasan dan ketidakdilan sistematis, maka kami Gereja-Gereja Papua menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa keinginan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat telah mengkristal. Gereja-Gereja Universal dalam solidaritasnya dengan Gereja-Gereja dan suara Umat Tuhan di Tanah Papua telah merekomendasikan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right for self determination) rakyat Papua.
Demikian pernyataan kami, Pemimpin Gereja-Gereja di Tanah Papua sebagai pesan profetis di hari Natal kepada rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Tuhan memberkati.

Jakarta, 16 Desember 2011
Hormat kami,

Ketua Sinode GKI di Tanah Papua
Pdt. Jemima  M. Krey, S.Th


Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua
Pdt. Dr. Benny Giay

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua
Pdt. Socratez Sofyan Yoman, MA


Majelis Umum (Sinode Nasional) Gereja Kristen Alkitab Indonesia
Ketua Umum
Pdt. Dr. Martin Luther Wanma

President Struck, There BMPs in Papua

Pdt. Socrates Sofyan Yoman

Recorded When meeting President Susilo Bambang Yudhoyono and Church Leaders Church in Papua at the Palace Cikeas, Bogor, December 16, 2011

JAYAPURA Rows of Red and White-Gait (BMPs) are always voiced the aspirations of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) final, turns out to shock President DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

This was conveyed Chairman of the Central Services Agency Alliance Baptist  of Papua Church, Rev.. Socrates Sofyan Yoman MA during a press conference at the Office of the Synod of the Church KINGMI in Papua, Jayapura, on Thursday (22/12)

He said, when the church Papuan church leaders an audience with the President at Puri Cikeas, December 16, there are some crucial issues are discussed among others

Regarding gait BMP in Papua as presented Vice Chairman of the Synod of the Indonesian Christian Church (GKI) of Papua Pdt. Yemima Krey sth to the President that it was as though only the BMP is always faithful to the Homeland, while another group was not faithful to the Homeland.

Head of State cash responded saying,

SBY has never know the presence of BMP in Papua.

 "There should not be created a situation like that," he said mimicking the President.

Chairman of the DPP BMP Indonesia Papua Ramses Ohee contacted via cell phone this presidential statement last night related but inactive