Amnesty: Usut Tembakan Aparat ke Mako Tabuni

Jay

Jika aparat terbukti melanggar hukum, harus diadili di pengadilan sipil.

Jakarta VIVAnews -- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni tewas ditembak aparat dalam penyergapan di Wamena Jayapura, Papua. Insiden itulah yang kemudian menyulut rusuh, Kamis 14 Juni 2012.

Terkait peristiwa tersebut, Amnesty International menyerukan penyelidikan, cepat, menyeluruh dan independen mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum aktivis pro-kemerdekaan Papua itu.

"Jika penyelidikan menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, mereka yang bertanggung jawab, termasuk
orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional," tegas
Josep Roy Benedict Juru Kampanye Amnesty Internasional untuk Indonesia melalui pesan elektroniknya, Kamis 14 Juni malam.

Amnesty mengatakan, aktivis politik pro-kemerdekaan di Papua sering menjadi sasaran penindasan oleh pasukan keamanan Indonesia. Banyak yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara cukup panjang untuk kegiatan politik damai mereka.

Pihak berwenang juga harus membuka akses pemantauan independen, dari pengamat internasional, organisasi non-pemerintah dan wartawan.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik dari setiap provinsi Indonesia, termasuk desakan untuk kemerdekaan Papua. "Namun organisasi kami mempercayai hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk advokasi secara damai, referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan," tambah dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Mako Tabuni tak sekonyong-konyong ditembak. Dia dianggap melawan. Sehingga aparat mengambil tindakan tegas. "Karena sudah diancam akhirnya dilumpuhkan," kata Timur. Dari Mako Tabuni ditemukan senjata laras pendek dengan 18 peluru.

Timur mengungkapkan, penangkapan Mako Tabuni ini merupakan buntut rentetan penembakan yang terjadi mulai 29 Mei hingga 10 Juni yang lalu. Hasil penyelidikan polisi menemukan adanya kaitan Mako Tabuni dengan peristiwa itu. "Itu yang intensif kami lakukan sehingga hari ini kita dapatkan satu inisial MT," katanya. (eh)

Polisi Tembak Mati "Mako Tabuni" ( Wakil Ketua KNPB)

Mako Tabuni ( Wakil Ketua KNPB)

Kepolisian Indonesia untuk mengungkapkan kasus teror penembakan di Jayapura tidak mendapatkan hasil akhinya berbuntut kepada penembakan kepada sala satu pemimpin gerakan activist KNPB MUSA alias MAKO TABUNI telah ditembak mati pada pukul 8:03 pagi WIT di Perumas III Waena oleh operasi gabungan polisi dan Densus 88. 

Hal ini jelas terbukti bahwa upaya teror dan penembakan merupakan operasi intelijen Indonesia dalam rangka mengkambing hitamkan setiap aktivis HAM di Papua. Penangkapan dan penembakan pentolan aktivis KNPB oleh polisi Indonesia terbukti bahwa apa yang dilakukan polisi terhadap upaya pengusutan pelaku teror penembakan adalah penipuan publik karena justru polisi yang balik melakukan teror penangkapan dan penembakan para aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas.

Operasi Polisi di Papua Malam hari

Tindakan polisi Indonesia semakin membrutal terhadap warga asli Papua sebagai aktivis KNPB dan melakukan pelanggaran HAM berat, dan tindakan polisi bukan dalam rangka mengungkap kasus teror penembakan dijayapura tetapi murni bentuk operasi khusus yang telah di intruksikan Presiden Republik Indonesia untuk menambah pasukan elit kepolisian Indonesia ke Papua dalam rangka Operasi khusus.

Presiden Republik Indonesia harus bertanggung jawab ata semua bentuk operasi yang bersifat diskriminasi terhadap warga Papua asli di tanah mereka sendiri, operasi ini murni bentuk pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh Indonesia terhadap masyarakat Asli Papua.

Penembakan atas pentolan aktivis KNPB MAKO TABUNI merupakan murni operasi khusus yang diboncengi dengan alasan mengungkapkan kasus teror dan penembakan akhir-akhir ini di kota Jayapura, telah terbukti bahwa polisi bukan mengusut kasus teror dan penembakan tetapi melakukan penangkapan, penembakan kepada aktivis tidak sesuai degan hukum yang berlaku di republik Indonesia.

Polisi tidak melindungi warga Papua asli sebagai bagian dari warga Negara Indonesia tetapi melihat sebagai musuh dan keberpihakan polisi murni dalam rangka mengamankan penduduk non Papua yang ada di Papua maka Operasi ini merupakan tidakan diskriminativ dan menghilangkan nyawa orang asli Papua dan operasi ini merupakan tindakan teror Negara yang dilakukan khusus untuk orang Papua.

Bentuk operasi ini dirancang khusus kedalam kinerja Polisi Indonesia degan alasan mengungkap kasus penembakan dan teror di kota Jayapura dan berupaya untuk menghindar dari bentuk-bentuk Pelanggaran HAM di Papua. 

Tindakan ini dalam rangka mengalihkan perhatian dunia bahwa polisi melakukan pengamanan tindakan kriminal di tanah Papua, dan mendiskreditkan upaya aktivis KNPB sebagai pelaku kriminal dan dalam kesempatan itu polisi Indonesia memanfaatkan isu kriminal untuk menembak dan menculik para activis HAM di Papua

News source: PapuaPost

Saya Melihat, Polisi dan TNI Mencegat Demo KNPB' Padahal Demo Damai

Tuntutan KNPB  andalah Ungkap Pelaku Penembakan Pieter Dietmar Helmut (55 thn - warga Jerman)

Jayapura--Para aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) mengadakan demonstrasi damai dalam rangka solidaritas dengan pria 55-tahun Jerman, Pieter Dietmar Helmut, yang ditembak dan terluka di Jayapura oleh orang tidak dikenal.

Namun aksi solidaritas KNPB ini di cegat oleh aparat keamana indonesia, Padahal surat pemberitahuannya aksi demo sudah di sampaikan kepada pihak berwajib, namun polda papua tidak membalasnya.

Victor Yeimo mengatakan, Demontransi KNPB bukan demo anarkis, ini demo damai sebagai bentuk solidaritas papua untuk pengungkapan kasus penembakan warga jerman di base G jayapura papua 

Kami juga heran aparat membungkam demokrasi rakyat papua, dari dulu demo KNPB tidak pernah anarkis, KNPB tidak pernah ajarkan kekerasan. "KNPB menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara universal yang dikutip Suara-papua

 
Dalam insiden ini  militer Indonesia dan polisi menangkap dan menyerang 40 orang yang hadir di demonstrasi itu. Dua orang tewas serta Lima orang terluka parah dalam serangan itu. 

"Bucthar Tabuni di penjarakan tahun 2008 dengan tuduhan penghinatan (makar) 3tahun dan yang baru saja dilepaskan dari penjara pemerintah Indonesia, juga ditangkap oleh Polisi Indonesia dengan alasan terlibat dalam aksi penembakan di jayapura.

"Namun dalam penyelidikan oleh Tim Penyidik polda papua tidak menemukan keterlibatan Bucthar Cs dalam insiden penembakan di jayapura, selanjutnya polda papua menjerat Bucthar Cs atas kasus pengrusakan LP AB di tahun 2010 silam".

"Pemerintah Indonesia menganggap Bucthar Tabuni yang juga ketua KNPB ini, telah membangkitkan semangat rakyat papua dalam tuntutan hak penentuan nasib sendiri yang selanjutnya meningkat demonstrasi yang sangat besar".

Selama 5o tahun pemerintah indonesia menduduki papua barat, kekerasan, konflik tidak kunjung usasi, pengorbanan rakyat papua tidak kalah nilai dengan pengorbanan rakyat timor leste.

Bulan ini, Timor-Leste akan merayakan sepuluh tahun merdeka dan orang-orang saya, rakyat Papua Barat berjuang untuk hal yang sama: kebebasan. Kebebasan dari warisan pemerintah Indonesia pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dan intimidasi. Tapi, kita membutuhkan orang-orang dari seluruh dunia untuk membantu kami, sebelum menjadi terlambat. Timor Leste-Dili Santa Cruz, 12 November 1991.

Dengan terbatasnya akses meida dan jurnalis internasional serta  NGO asing di papua, sulit memverifikasi dan mengungkap fakta pelanggaran HAM di papua.
Oleh saksi mata ( Jufri Fery Kogoya)

Ini Lampira Foto KNPB

Yesaya Mirin wa Tourture and killed by Indonesian Police and Military

Panuel Tablo Indonesian Police and Military Killed

Tanius Kalakmabin Indonesian Police and Military Killed

 

Peaceful Demonstrations Taking place in Jayapura which then broke into Violence Caused by the Indonesian military

Report : National Committee of West Papua (KNPB) in Info Papua News

WEST PAPUA URGENT NEWS (Names of the victims):

Panuel Tablo, male,18 years old, from Bintang Mountains. Catholic Yesa Mirin, male 18 years old from Senani, Protestant The third victim has not yet been identified.

Chronology

On 29 May at around 11.30 am, a 55-year man with a German passport was found covered in blood after being shot by an unknown person (OTK) at Pantai Base-G. His wife, Eva Medina, 55 years old, saw the perpetrator

who she said, was a man with sideburns and curly hair.

On the following day, 30 May, the KNPB announced that it would hold a demonstration in response to all the shooting incidents that have recently occurred in Papua.

The following is a statement by the KNPB spokesman, Viktor Yeimo.

According to plan, the KNPB held a demonstration to press for investigations into a number of shooting incidents that have occurred in Papua recently. The KNPB held a demo on 4 June. A large crowd of people wanted to go to Abepura but were prevented from doing so by heavily armed Indonesian security forces.

The demonstrators decided to return to Sentani. While on the way, there were skirmishes with the security forces who attacked the demonstrators in Kampung Harapan. This is where the shooting and maltreatment as well as kidnappings began, perpetrated by members of the Indonesian security 

forces, the TNI and the police. The demonstrators dispersed and fled into the forest, hiding in the tall grass for protection.

As a result of the violence perpetrated by the security forces, three demonstrators were killed and ten were arrested. All those arrested were subjected to torture. We cannot report about any other people.

According to a report by the TNI - Indonesian army - leaked to us by a pro-Merdeka soldier, the troops said that they had killed twenty demonstrators on 4 June.

Please Note:

We intend to cross check this information and update this report with new information, based also on investigations made at the location of the incident and in the hospital in Yowari, Papua.

The persons we found in the hospital were Ericson Suhun and Aksina Balingga along with their colleagues..In a cell phone message we were told that they had been tortured and had sustained serious maltreatment. They were then detained by the security forces in Bayangkara Hospital, without legal counsel.

Statement by an independent human rights activist:

There is a humanitarian crisis in Papua, along with a serious human rights crisis. We call for international intervention into the situation in Papua, in accordance with UN mechanisms. Without this, we Papuans will be annihilated because the Indonesians are constantly killing us, anywhere and everywhere.

We hope that this information about the shooting of demonstrators on 4 June by the security forces will be used for an urgent appeals release programme, internationally, and that it will be drawn to the attention

of the international community.

Please accept our thanks for your attention and support in the defence of human rights in West Papua.

Sebby Sambom.

Pro-independence Human Rights Activist in West Papua

PhotoNews

NZ mendesak untuk bertindak atas kekerasan Papua Barat

Partai Hijau mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk memutuskan hubungan militer dan polisi dengan Indonesia setelah mengamuk kekerasan oleh tentara Indonesia di daerah Wamena Papua pekan lalu.
 Insiden itu berawal dua anggota batalyon wamena mengendarai Sepeda motor yang menabrak seorang remaja di hanai lama wamena, akhirnya para keluarga datang dan menganiaya ke dua anggota TNI sampai diantaranya satu tewas. 
Sebagi balas dendam anggota batalyon menembak dan membakar rumah warga di honai lama wamena,
Laporan mengatakan satu orang meninggal dan 17 terluka dengan puluhan rumah hancur bersama semua harta bendanya.

  MP Hijau Catherine Delahunty mengatakan Selandia Baru harus berbuat lebih banyak untuk mendukung proses perdamaian di Papua.

Ms Delahunty mengatakan para pemimpin gereja di sana telah menyerukan pembicaraan damai untuk waktu yang lama dan Selandia Baru dapat memainkan peran yang sama itu diputar saat itu membantu perdamian di Bougainville.

Dia mengatakan militer Indonesia sangat dikompromikan dan pemerintah Indonesia akan menjadi yang pertama mengakui ada masalah.

Sumber, Radio Selandia Baru

Surat Terbuka AWPA (Sidney):Memprihatinkan. Militer menyapu di Papua Barat

Senator Hon Bob Carr

Menteri Luar Negeri

Gedung Parlemen, Canberra ACT 260011 Juni 2012

Sayang Senator Carr,

Saya menulis kepada anda dengan perhatian yang besar tentang kemungkinan datang operasi militer di Papua Barat oleh pasukan keamanan Indonesia. Kita telah menyuarakan keprihatinan mengenai serangan oleh militer di desa Honai Lama, sebuah kecamatan Wamena di Lembah Baliem (surat tanggal 8 Juni).

Namun, dalam beberapa hari terakhir telah terjadi sejumlah pernyataan dari pribadi aparat keamanan yang menunjukkan operasi militer mungkin akan terjadi di dan sekitar Jayapura.

Seorang juru bicara polisi untuk Polri, Inspektur. Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan "bahwa pasukannya akan mengerahkan anggota Brigade Mobil (Brimob) unit operasi khusus ke Papua" dan "kami akan mengirimkan orang terbaik kami untuk mendukung Polisi Jayapura sesegera mungkin karena penembakan dan penusukan perlu berhenti ". Dalam sebuah laporan di Jakarta Post pada 7 Juni, ia juga mengisyaratkan bahwa anggota dari unit kontraterorisme polisi elit, Densus 88, juga dapat dikirim jika" diperlukan ".

Kepala Intelijen Negara di Indonesia Badan Letnan Jenderal Marciano Norman juga berbicara "tentang perlunya sapuan Jayapura bagi warga sipil bersenjata menyusul kekerasan yang meningkat di ibu kota provinsi Papua". Kami mencatat pasukan keamanan belum mengidentifikasi pelaku banyak serangan dan hanya merujuk kepada mereka sebagai geng bersenjata.

Legislator oposisi Tubagus Hasanuddin, anggota DPR Komisi Perwakilan Rakyat yang mengawasi urusan keamanan mengatakan "Hanya saja aneh bahwa pemerintah tidak dapat memecahkan satu kasus bahkan setelah hampir 30 orang tewas baru-baru ini di provinsi ini," dan "Ini Sepertinya pemerintah sedang mengizinkan [kekerasan] terjadi.

 "Para Ketua DPR Marzuki Alie juga menduga bahwa beberapa orang sengaja mendalangi pertumpahan darah dalam rangka untuk meraih kekuasaan dan mendapatkan akses ke sumber daya yang melimpah provinsi alam. "Beberapa telah menggunakan kondisi kacau di sana untuk mendapatkan keuntungan sendiri," katanya. 

Marzuki, anggota Partai Demokrat Yudhoyono, mengatakan bahwa penembakan bisa menunjukkan bahwa orang-orang berjuang untuk menguasai sumber daya alam dan sementara ia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa tentara dan pejabat lokal dapat terlibat dalam insiden, mendesak bahwa kelompok-kelompok di belakang peristiwa harus diidentifikasi.

Juga dilaporkan dalam The Jakarta Globe dari 10 Juni, Aleksius Jemadu, dekan Sekolah Pelita Harapan Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan ia menduga bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk memecahkan setiap kasus adalah karena keterlibatan aparat keamanan dalam insiden. "Meskipun militer sebagai sebuah institusi tidak dapat terlibat, beberapa anggotanya mungkin. Insiden ini menunjukkan bahwa Jakarta telah gagal untuk mengatasi masalah di provinsi ini. Penembakan menunjukkan bahwa petugas lokal tidak mendengarkan pemerintah pusat, "katanya.

Perilaku militer Indonesia selama "menyapu" menjadi perhatian besar seperti yang terlihat oleh serangan baru-baru ini oleh militer di desa Honai Lama di Wamena.Para Jubi koran lokal pada 8 Juni dilaporkan bahwa "situasi di Sentani, Kabupaten Jayapura, telah menjadi sangat tegang menyebabkan banyak ketakutan di kalangan masyarakat, begitu banyak sehingga mereka takut untuk meninggalkan rumah mereka menyusul kematian seorang anggota KNPB, Komite Nasional Papua Barat ".

Amnesty International dalam pernyataannya tanggal 8 Juni mengatakan "laporan Kredibel pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan terus muncul di propinsi Papua dan Papua Barat, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, penggunaan yang tidak perlu dan berlebihan kekuatan, termasuk senjata api , dan pembunuhan di luar hukum ".

Karena Australia terlibat dalam membantu melatih militer Indonesia dan di Detasemen, khususnya 88 yang Insp. Jenderal Saud Usman Nasution mengisyaratkan juga dapat dikirim jika "diperlukan" untuk Papua Barat. Kami kembali menghimbau Anda untuk meningkatkan perilaku pasukan keamanan Indonesia di Papua Barat dengan Presiden Indonesia dan mendesaknya untuk menghentikan menyapu militer yang diusulkan di wilayah itu.

Dampak dari operasi militer yang membuat penduduk trauma hidup dalam ketakutan.

Hormat saya

Joe CollinsAWPA (Sydney)

http://awpasydneynews.blogspot.com/

US: Laporan Negara Praktek Hak Asasi Manusia Indonesia untuk 2011

"Kekerasan terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang tahun. Karena terpencilnya daerah tersebut sulit untuk mengkonfirmasi laporan dari desa-desa terbakar dan kematian sipil. Banyak dari kekerasan ini dihubungkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan operasi pasukan keamanan melawan OPM"

By, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja AS

US

Pendahuluan Indonesia adalah negara demokrasi multipartai. Pada tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali presiden pada pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemantau domestik dan internasional menilai pemilu 2009 legislatif yang bebas dan adil juga. Pasukan keamanan dilaporkan kepada otoritas sipil.
Mayor masalah HAM termasuk kasus pembunuhan sewenang-wenang dan tidak sah oleh pasukan keamanan dan lainnya di Papua dan Papua Barat, pelecehan sosial terhadap kelompok minoritas tertentu agama, dan Pembatasan hak-hak minoritas agama tertentu untuk secara bebas menjalankan agama mereka dengan pemerintah regional dan lokal . Korupsi pejabat, termasuk dalam peradilan, merupakan masalah utama, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil beberapa langkah konkret untuk mengatasi ini.
HAM lainnya termasuk masalah: kadang-kadang kondisi penjara yang keras; beberapa keterbatasan yang sempit dan spesifik tentang kebebasan berekspresi; perdagangan orang; pekerja anak, dan kegagalan untuk menerapkan standar perburuhan dan hak pekerja.
Pemerintah berusaha untuk menghukum pejabat yang melakukan pelanggaran, tapi hukuman peradilan sering tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran, seperti yang benar dalam jenis kejahatan lainnya juga.
Gerilyawan separatis di Papua membunuh anggota pasukan keamanan dalam beberapa serangan dan lainnya terluka. Aktor nonpemerintah terlibat dalam kekerasan politik terkait, termasuk pembunuhan, di Provinsi Aceh.

Bagian 1. Menghormati atas Integritas Pribadi, Termasuk Kebebasan dari:

a. Sewenang-wenang atau Melanggar Hukum Perampasan Hidup
Pemerintah atau para aparatnya tidak melakukan pembunuhan politik, namun, keamanan personil kekuatan membunuh beberapa penjahat dan teroris yang diduga dalam perjalanan menangkap mereka. Selain itu, ada sejumlah laporan menuduh pasukan keamanan dari penggunaan kekuatan yang berlebihan menyebabkan kematian, terutama ketika menangani protes. Pada tanggal 19 Oktober, polisi dan unit militer tersebar peserta Rakyat Papua Ketiga, AOS Kongres di Jayapura, Papua. Nasional Indonesia Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa Demananus Daniel, Yakobus Samsabara, dan Max Asa Yeuw, yang mati mayat ditemukan di dekat daerah Kongres, ditembak. Komnas HAM meminta penyelidikan (lihat bagian 2.b.). Dalam insiden lain, pada tanggal 24 Desember, polisi menembaki demonstran di Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, menewaskan dua dan melukai 14.
Pada tanggal 31 Maret, Sersan Sukirman dan First Inspektur Jefry Pantouw dari Biau Kepolisian Precinct dituduh penyalahgunaan sehubungan dengan kematian Agustus 2010 Kasmir Timumun dalam tahanan polisi di Buol, Sulawesi Tengah. Polisi awalnya melaporkan bahwa Timumun bunuh diri, tetapi organisasi non pemerintah yang kredibel (LSM) sumber melaporkan bahwa tubuhnya menanggung bukti penyalahgunaan. Pada tanggal 24 September, kedua petugas dihukum karena penyiksaan oleh Sulawesi Tengah Pengadilan dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Jaksa mengajukan banding, mencari kalimat yang lebih panjang. Jaksa juga mengajukan tuntutan terhadap petugas ketiga, Amirullah Haruna, karena diduga menembak Mangge Ikhsan selama kerusuhan protes yang diikuti Timumun, kematian AOS. Haruna dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 27 Oktober.
Kekerasan terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang tahun. Karena terpencilnya daerah tersebut sulit untuk mengkonfirmasi laporan dari desa-desa terbakar dan kematian sipil. Banyak dari kekerasan ini dihubungkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan operasi pasukan keamanan melawan OPM. Misalnya, pasukan OPM melukai tiga tentara dalam pertukaran 5 Juli api. Dalam insiden lain pada tanggal 12 Juli penyerang, yang pemerintah diduga adalah OPM yang berafiliasi, melukai empat tentara dan dua warga sipil. Pada tanggal 24 Oktober diduga OPM yang berafiliasi penyerang menembak dan membunuh kepala kantor polisi Mulia.
Setelah penyelidikan militer, tiga tentara dari Batalyon Infanteri 753 menghadapi pengadilan militer atas pembunuhan 2010 Maret Pendeta Kinderman Gire di Puncak Jaya, Papua. Pada tanggal 11 Agustus, pengadilan menjatuhkan hukuman Swasta Herry Purwanto, Sersan Saut Sihombing, dan Hasirun Swasta sampai 15, tujuh, dan enam bulan penjara masing-masing untuk tidak mematuhi perintah yang sah. Para prajurit tidak dikenakan biaya dengan kejahatan yang lebih serius penyerangan atau pembunuhan. Penyelidikan militer dan pengadilan dilaporkan tidak memperhitungkan akun non militer kesaksian atau bukti.
Selain pembunuhan oleh pasukan keamanan dan OPM, ada sejumlah insiden kekerasan, termasuk beberapa pembunuhan oleh pihak tak dikenal di Papua dan Papua Barat. Penyerang tidak dikenal yang dilakukan sejumlah penembakan dan pembunuhan di sepanjang jalan dekat McMoRan Freeport, Aos (Freeport, AOS) Indonesia yang dioperasikan Grasberg emas dan tembaga di Timika, Papua, menewaskan pasukan keamanan, karyawan Freeport, dan warga sipil setempat. Misalnya, dalam serangan 7 April, para penyerang tak dikenal bersenjata membunuh dua petugas keamanan Freeport. Pada tanggal 14 Oktober penyerang tak dikenal menewaskan tiga pekerja Freeport dan membakar kendaraan mereka.
Pada bulan Juni Pollycarpus Budihari Priyanto, yang sebelumnya dihukum dalam keracunan 2004 dari aktivis HAM Munir Said Thalib, meminta keyakinannya dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengklaim bukti baru. Pada tahun 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan jenderal purnawirawan Muchdi Purwoprandjono atas tuduhan berencana Munir, AOS pembunuhan. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung menguatkan pembebasan dan dikirim kembali kasus tersebut ke pengadilan distrik. Pada bulan September Jaksa Agung, AOS Kantor (Kejagung) menyatakan tidak ada tindakan lebih lanjut dalam kasus terhadap Muchdi Purwopranjono itu dibenarkan, meskipun klaim dari organisasi masyarakat sipil bahwa bukti baru terhadap Muchdi layak review pembebasan nya

Selanjutnya...

 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/

Perhatian Hak asasi manusia masih kurang di Papua

Karlis Salna, AAP Asia Tenggara Koresponden

Korban Penyiksaan TNI/Polri di Papua (foto Mulia dok)

AU-Voice baptist,-- Indonesia menghadapi kritik baru atas catatan hak asasi manusia setelah satu tahun kerusuhan lanjutan dan memenjarakan terkemuka aktivis politik di Papua.

Dalam laporan tahunannya pada keadaan hak asasi manusia di seluruh dunia, Amnesty Internasional juga mengkritik pemerintah Indonesia atas apa yang digambarkan sebagai respon cukup untuk serangan yang gigih pada agama minoritas.

Namun laporan tersebut dilindungi kritik yang terberat untuk tuduhan penyiksaan dan penggunaan yang tidak perlu kekuatan yang berlebihan oleh militer, terutama di provinsi bergolak Papua dan Maluku.
Yang di kutip News.smh.com.au/

Ini menunjuk ke sebuah rakit pelanggaran di Papua pada tahun 2011, termasuk pada Oktober ketika pasukan keamanan menembaki peserta dalam kampanye kemerdekaan di kota Abepura, setelah itu tiga orang ditemukan tewas.

"Dalam banyak kasus kekerasan oleh pasukan keamanan, termasuk selama pemogokan Freeport dan Papua Ketiga Rakyat Kongres pada Oktober, belum ada yang belum bertanggung jawab, mengabadikan suatu suasana di Papua," kata juru bicara Amnesty Josef Benedict.

Amnesty International mengajukan permintaan pada Januari mencari akses ke Papua tetapi belum mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia.

Wartawan asing dan organisasi non pemerintah secara efektif dilarang memasuki provinsi Papua.

Lebih dari 300 orang ditangkap sementara video setelah rally di Abepura menunjukkan polisi memukuli pengunjuk rasa tak bersenjata, termasuk anak-anak.

Lima pemimpin Papua kemudian dituduh melakukan makar dan dihukum tiga tahun penjara setelah menyatakan kemerdekaan provinsi pada rapat umum tersebut.

Laporan ini juga menimbulkan pertanyaan atas kegagalan pihak berwenang untuk menyelidiki tuduhan penyiksaan dari 21 aktivis politik di Maluku oleh petugas dari Densus 88, unit anti-terorisme yang menerima dana dan pelatihan dari Australia.

Dikatakan bahwa setidaknya 90 aktivis politik di Papua dan Maluku telah dipenjara tahun lalu untuk kegiatan politik damai mereka.

Amnesty International laporan dirilis sebagai Indonesia sedang mempersiapkan untuk memberikan penilaian sendiri dari catatan hak asasi manusia di markas PBB Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, di kemudian hari.

Berbicara sebelum menyerahkan laporan itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam menangani hak asasi manusia.

Namun, ia mengatakan masalah "toleransi antar agama menjadi sangat penting dalam diplomasi Indonesia di forum bilateral dan multilateral".

"Kita harus menyelesaikan insiden ini, jika tidak masyarakat internasional akan mendapatkan gambaran yang salah tentang Indonesia," kata Dr Natalegawa.

Hal itu dilemparkan ke dalam sorotan pada bulan Februari tahun lalu ketika tiga anggota dari sekte minoritas Ahmadiyah dilempari sampai mati di sebuah desa di Jawa Barat oleh massa mengamuk dari 1500 orang.

Pada akhir 2011, sedikitnya 18 gereja-gereja Kristen juga telah baik diserang atau terpaksa ditutup.

"Dalam banyak kasus, polisi gagal melindungi kelompok minoritas agama dan lainnya dari serangan tersebut," kata Amnesti Internasional.

Rigth © 2012 AAP

Sidang UPR HAM PBB: Perancis,Jerman,Australia,USA,UK,Jepang,Denmark,Swiss, Soroti Situasi HAM Papua

 Perancis Desak  Membuka Akses Jurnalis di Papua, Jerman Desak Pembebasan Filep Karma dan  Penyelesaian konflik di Papua harus dilaksanakan secara serius dan menempuh jalur dialog, Australia: Meminta Indonesia menjamin perlindungan kelompok2 politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai, USA: Prihatin dengan kondisi Papua, dan human rights past abuses, UK: Papua dan Papua Barat ada eskalasi tindak kekerasan dan terus berlanjut, Jepang: Meminta adanya penegakkan hukum dan HAM di Papua serta Papua Barat!

Sidang UPR HAM PBB (foto Kontras)

Jayapura Baptist Voice-- Universal Periodic Review (UPR) sebagai agenda Sidang HAM PBB yang dimulai hari ini, Rabu (23/5), di Genewa, Swiss, memperlihatkan meski ada negara yang memuji perkembangan HAM di Indonesia, namun hampir 70 Negara menyatakan keprihatinan kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran HAM di Indonesia, terlebih khusus di Tanah Papua.

Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Swiss, Perancis adalah sebagian kecil dari negara-negara tersebut. Perancis misalnya, meminta kepada Pemerintah Indonesia membuka akses untuk media dan jurnalism.

Internasional ke Papua. Pemerintah Jerman juga dengan tegas meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Filep Karma dari tahanan politik tanpa syarat dan meminta Pemerintah Indonesia tidak
menyalahgunakan KUHP 106 dam 110.

Sedangkan pemerintah Kanada meminta Indonesia agar menjamin perlindungan para aktivis yg menyampaikan aspirasi politiknya secara damai. Hampir sama dengan Kanada, Australia meminta Indonesia
menjamin perlindungan kelompok-kelompok politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai.

Ingggris yang baru-baru ini menyatakan akan memperbaharui perjanjian perdagangan senjatanya dengan Indonesia meminta Indonesia untuk menerima kedatangan Special Rapporteur on Freedom of Religion/Belief & melakukan proses ratifikasi ICC dan OPCAT.

Sementara Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari Indonesia menegaskan Indonesia harus membawa para pelaku pelanggaran HAM dari latar belakang militer ke pengadilan. Dan Swiss, negara penyelenggara sidang HAM PBB ini Meminta Indonesia menyelesaikan isu freedom of expression di Papua dan Papua Barat serta penyiksaan terhadap tahanan.

Menanggapi isu Papua yang mencuat di UPR ini, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Yoman kepada tabloidjubi.com (23/5) mengatakan bahwa dunia internasional melalui lembaga atau badan dunia PBB mulai membuka hati dan mata untuk melihat penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan serta kejahatan Negara.

 "Tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk menutup pintu akses media internasional dan diplomat asing ke Papua. Sekarang sudah waktunya Pemerintah Indonesia meninggalkan atau berhenti beberbagai bentuk rekayasa dan kebohongan-kebohongan tentang persoalan Papua" (Rev. Socratez Sofyan Yoman.)

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk duduk berunding dan berdialog dalam semangat kesetaraan untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua." kata Yoman.
Lanjutnya, tekanan Internasional ini juga tidak terlepas dari kegagalan Otonomi Khusus sebagai solusi politik tentang masalah Papua. Amanat Otsus seperti perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan mengalami kegagalan tolal dan sebaliknya kejahatan dan kekerasan Negara semakin meningkat dan menyengsarakan penduduk asli Papua.

UPR adalah proses yang melibatkan kajian atas catatan hak asasi manusia dari semua anggota PBB setiap empat tahun. UPR adalah proses di bawah naungan Dewan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kesempatan bagi setiap Negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah mereka lakukan untuk  memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka dan untuk memenuhi kewajiban hak asasi
manusia mereka. UPR ini dirancang untuk memastikan perlakuan yang sama bagi setiap negara ketika situasi hak asasi manusia di negara mereka dinilai.

Sumber: Jubi