Rights, Freedom Groups Urge Indonesia Gov't to Repeal Blasphemy Law

 By Lawrence D. Jones , Christian Post Reporter 

Human rights and religious freedom groups are urging Indonesia’s government to rid the country of its controversial blasphemy law, which was recently upheld by one of its highest courts.
"We are deeply disappointed by the Constitutional Court’s decision, which is a major setback for religious freedom," said Mervyn Thomas, Chief Executive of Christian Solidarity Worldwide (CSW), in a statement following Monday’s ruling.
"Indonesia has a proud tradition of religious pluralism, and its constitution guarantees freedom of religion," he added Wednesday, "but the blasphemy law set out in article 156A of the Indonesian Criminal Code violates its own constitution and damages Indonesia’s reputation as a pluralistic and tolerant society."
On Monday, in a 8-1 decision, Indonesia's Constitutional Court upheld the country’s decades-old blasphemy law, saying that it is needed to maintain public order among religious groups.
“If the Blasphemy Law was scrapped before a new law was enacted … it was feared that misuses and contempt of religion would occur and trigger conflicts in society,” explained court justice Akil Mochtar, one of eight judges who upheld the law, according to the
The court even claimed that repeal of the restrictions set by the law could make religious minorities targets of violence by intolerant members of the public.

Like us on Facebook

Top government officials who served as witnesses in the court's examination - Suryadharma Ali, minister of religious affairs, and Patrialis Akbar, minister for law and human rights - both argued in favor of the constitutionality of the law, saying that if it were overturned, violent mobs would probably attack religious minorities.
The petitioners in the case, however, argued that the law violated the constitutional right to freedom of expression and Indonesia's obligations under international human rights treaties.
Under the 1965 law, religious groups can be banned, if they “distort” or “misrepresent” any of the country’s six official religions – the recognized forms of Islam, Catholicism, Protestantism, Buddhism, Hinduism and Confucianism. Individuals found guilty of heresy, meanwhile, can face up to five years in prison.
"The blasphemy law criminalizes the peaceful expression of certain religious beliefs," explained Elaine Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch, in a report Monday. "It hangs like a ‘Sword of Damocles' over the heads of religious minorities and those who practice traditional religions."
So while the court maintained that the law was necessary for the maintenance of public order, groups such as HRW insist that it would only punish those who peacefully express religious views and protect those who threaten to use violence against others.
"If the government wants to prevent violence, it should send a message by punishing violent behavior," argued Pearson.
Similarly, Leonard Leo, chair of the U.S. Center for International Religious Freedom (USCIRF), noted how blasphemy laws are often the cause, not the cure, of sectarian violence and intolerance.
In most predominantly Muslim countries with such laws, prohibitions against blasphemy, heresy, and deviance lead to many cases in which members of the majority persecute religious minorities and unorthodox sects. Religious minorities are frequently victims of discrimination, harassment, and violence.
“The Constitutional Court’s decision may have given extremists cover to enforce a version of religious conformity not shared by the majority of Indonesians,” Leo stated. “Hopefully, the Indonesian government will recognize that overturning the blasphemy decree advances its fight against terrorism and extremism and enhances its reputation for religious tolerance and pluralism.”
Adding to that, CSW's Thomas said his group is urging the Indonesian government to "seriously consider legislating to repeal this law, which infringes religious liberty, contributes to religious tension and conflict and damages Indonesia’s democracy and international reputation."
Calls for the repeal of the blasphemy law were led by former Indonesian President Abdurrahman Wahid, who died on Dec. 30, 2009, and three other Muslim scholars, who worked with seven Indonesian human rights organizations to submit a 59-page appeal to the Constitutional Court on Oct. 28, 2009.
The Constitutional Court of Indonesia, which has the same legal standing as the country’s Supreme, has the final say in reviewing law against the Constitution, among its other powers. It comprises nine members - three put forward by the president, three by the Supreme Court and three by the People's Representative Council.

Kekerasan, Protes Underscore Gerakan Kemerdekaan Papua

Para kematian sedikitnya 21 orang dalam insiden kekerasan terpisah di Papua telah kembali perhatian pada konflik yang sedang berlangsung bahwa provinsi paling timur mar Indonesia.

Lebih dari 2.000 pendukung kemerdekaan berunjuk rasa di Indonesia yang terpencil propinsi Papua, Selasa menyusul kekerasan politik yang menewaskan sedikitnya 21 orang.

 Sumber published: http://news.hedgeanalyst.net/news-papua/

Di ibukota, Jayapura, demonstran berbaris polisi bersenjata berat masa lalu untuk mendukung referendum mengenai kemerdekaan dan melepaskan sebuah 1969 yang didukung PBB suara yang membawa Papua di bawah kontrol Indonesia. Banyak rakyat Papua menganggap bahwa suara palsu karena hanya sekitar 1.000 orang berpartisipasi, paling bawah intimidasi.

Andreas Harsono, seorang peneliti untuk Human Rights Watch, menjelaskan mengapa penduduk asli Papua merasa referendum itu tidak sah.

"Mereka perwakilan semua dipaksa untuk memilih Indonesia," kata Harsono. "Ada banyak cerita tentang bagaimana orang-orang yang menunjukkan oposisi atas integrasi disiksa, ditahan dan bahkan dibunuh."

Analis keamanan mengatakan protes yang sedang berlangsung mengungkapkan ketegangan yang membara yang masih pegangan Papua, di mana gerakan separatis tingkat rendah telah memicu konflik selama puluhan tahun. Mereka juga memperingatkan bahwa hasil flare-up kekerasan dari bernanah keluhan politik.

Pada tahun 2001 diberikan status otonomi Papua Jakarta khusus, yang sebagian memungkinkan kontrol lebih besar atas penduduk asli Papua penerimaan pajak berasal dari ekstraksi sumber daya alam.

Provinsi ini kaya akan sumber daya alam dan merupakan rumah bagi AS emas dan tembaga pertambangan raksasa Freeport McMoRan. Ketegangan ada antara pekerja dan pasukan keamanan juga menyebabkan kekerasan.

Papua mengatakan upaya ke arah otonomi yang lebih besar telah tidak efektif. Dalam 10 tahun sejak mendapatkan status khusus mereka telah melihat sedikit perbaikan dalam kemiskinan dan pengangguran. Marginalisasi ekonomi, pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Indonesia dan masuknya pendatang yang mengambil cepat-cepat pekerjaan terbaik adalah alasan gerakan kemerdekaan tetap membawa traksi.

Selama protes terakhir polisi telah menangkap demonstran damai untuk membawa bendera Bintang Kejora, bendera gerakan kemerdekaan Papua. Menampilkan simbol separatis adalah pelanggaran pengkhianatan di Indonesia dihukum penjara seumur hidup.

Pada hari Selasa, bagaimanapun, polisi bertindak dengan menahan diri, menangkap hanya satu pemrotes. Pemerintah mengontrol ketat wartawan asing dan organisasi non-pemerintah 'akses ke Papua, tetapi Harsono mengatakan kurangnya berlaku pada Selasa adalah tanda positif bahwa cerita-cerita diskriminasi dan pelecehan diberitahu.

"Karena perhatian internal di Papua Barat semakin besar dan besar, mereka tidak dapat melakukan bisnis yang sama seperti biasa," tambah Harsono. "Sekarang mereka tahu ada internet, Facebook, Twitter, You Tube, dan itu menciptakan banyak masalah bagi diplomasi Indonesia atas Papua Barat. Itulah sebabnya mereka bekerja keras untuk menahan petugas mereka di tanah untuk tidak memukul orang. "

Kekerasan masih terjadi, namun, dan beberapa analis keamanan telah memperingatkan peningkatan radikalisasi oleh kelompok-kelompok yang merasa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menarik perhatian internasional untuk perjuangan mereka.

Protes hari Selasa menyusul dua insiden terpisah kekerasan politik. Pada hari Sabtu lebih dari 17 orang tewas dalam pertempuran antara klan mendukung kandidat saingan untuk pemilu distrik yang akan datang. Kemudian pada hari Senin orang bersenjata memblokir jalan di luar Jayapura, hacking mati empat orang selama pagi penyergapan.

Beberapa pihak menyalahkan serangan terhadap Gerakan Papua Merdeka, sebuah kelompok gerilya bersenjata yang telah berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia selama lebih dari empat dekade. Tapi aktivis mengatakan pemerintah berusaha untuk mendiskreditkan seruan mereka untuk kemerdekaan.

Para Komite Nasional Papua Barat adalah di garis depan upaya untuk mencapai kedaulatan yang lebih besar. Oktovianus Pogau, komite sekretaris jenderal di Jakarta, kata polisi selalu mencoba untuk mengubah atau mengganti tindakan yang terjadi selama protes sehingga banyak warga Papua yang menginjak dan alasan mereka untuk bertindak ini ternoda.

Seorang juru bicara polisi Papua adalah hati untuk tidak menyalahkan separatis untuk Senin penyergapan ketika berbicara dengan media lokal. Dia mengatakan, bagaimanapun, bahwa petugas menemukan bendera separatis di lokasi kejadian.

Protes hari Selasa bertepatan dengan konferensi di London di mana anggota parlemen dan organisasi non-pemerintah membahas kemerdekaan Papua.

Banyak aktivis mengatakan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi di Papua adalah dialog dengan pemerintah Indonesia, dan berbagai organisasi telah menyusun peta jalan untuk memandu pembicaraan antara kedua belah pihak.

Aktivis Papua Benny Wenda, seorang tahanan politik lolos sekarang di Inggris, memimpin Parlemen Internasional untuk Papua Barat, sekelompok meniru organisasi serupa yang membantu kemerdekaan Timor Timur aman dari Indonesia.

TAPOL : Benarkah Tidak Ada Tahanan Politik Di Papua?

Tapol: Felep Karma dan Yusak Pakage (fotoSBP)

JUBI --- Carmel Budiarjo, pengkampanye senior di Tapol, sebuah organisasi berbasis di Inggris yang menggalakkan hak asasi manusia, perdamaian, dan demokrasi di Indonesia mengatakan bahwa pernyataan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, tidak ada tahanan politik di Papua – hanya ada narapidana yang melanggar hukum, tentunya membingungkan.

Melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Tapol kepada redaksi (20/12), Carmel berpendapat, pernyataan ini tentu saja menjadi kabar tidak baik bagi orang-orang Papua seperti Filep Karma, Forkorus Yaboisembut dan tahanan politik lainnya yang kini berada di balik jeruji besi karena mengutarakan pendapat dan pendirianya. Apalagi jika dikaitkan dengan sebuah dokumen internal pemerintah yang berjudul “Daftar

Tahanan Politik di Papua,” yang dibocorkan kepada Tapol tahun ini. Dokumen tersebut memuat daftar 25 orang Papua yang ditahan karena dakwaan tindakan makar dan tuduhan terkait lainnya. Selain data pemerintah ini, banyak LSM yang berbasis di Jakarta dan Papua, serta LSM internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch dan Tapol yang memiliki data ekstensif mengenai tahanan-tahanan politik di Papua, yang jumlahnya lebih banyak dari data pemerintah.

Dalam pernyataan yang disebut membingungkan itu, Djoko mengatakan hanya terjadi perbedaan pandangan saja antara organisasi internasional seperti Amnesty Internasional dengan pemerintah Indonesia. Karena organisasi-organisasi HAM menganggap orang-orang tersebut sebagai tahanan politik, sementara menurut sudut pandang hukum nasional, orang-orang tersebut adalah narapidana biasa.

Namun menurut Tapol, masalah ini bukanlah soal pandangan. Ini adalah soal hukum dan standar internasional yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Jika hukum nasional di Indonesia bertentangan dengan standar-standar tersebut, misalnya Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, maka hukum nasional tersebut harus diamandemen, supaya Indonesia tidak terus-menerus menyalahi kewajiban internasional mereka. Sudah lama masyarakat sipil Papua mengambil posisi ini, bahkan setahun belakangan, tuntutan untuk hak uji materi (judicial review) terhadap undang-undang tindakan makar yang sering digunakan untuk mengkriminalkan kebebasan berpendapat (terutama pasal 106 KUHP), terus meningkat.

Tapol bahkan mengutip pernyataan, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, pada Oktober 2010 yang ikut andil dalam perdebatan mengenai masalah ini. Dimana Mahfud MD menyatakan bahwa demonstrasi dan tindakan makar adalah dua hal berbeda. “Mengutarakan aspirasi jelas-jelas sah menurut hukum hak asasi manusia di Indonesia”, ujarnya, sambil menambahkan, “Kenapa kita harus takut pada hal-hal seperti demonstrasi? Selama reformasi tahun 1998, kita semua berjuang agar kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilakukan dengan bebas.” Kata Mahfud MD saat itu.

Tapol, juga menegaskan jika saat ini bukan hanya orang-orang Indonesia prihatin terhadap nasib tahanan politik di Indonesia. Selama pengujian situasi HAM di Indonesia oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2008, negara-negara seperti Belanda, Kanada, dan Irlandia menyatakan keprihatinan mereka atas digunakannya undang-undang makar untuk memberangus kebebasan berpendapat. Selain itu, PBB baru saja membuat pernyataan resmi bahwa Filep Karma, yang ditahan secara sewenang-wenang pada tahun 2004 dan menjalani vonis 15 tahun penjara karena keterlibatannya dalam upacara pengibaran bendera secara damai, merupakan penahanan yang tidak sah. PBB juga menyerukan pembebasan tahanan-tahanan politik lainnya.

Hanya dalam tempo lima bulan, lagi-lagi Indonesia masuk bahan tinjauan Dewan Hak Asasi Manusia. Perhatian internasional terhadap masalah tersebut semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah demonstrasi di Papua, dan daftar tahanan politik terus bertambah panjang. (Victor Mambor)

Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence

Title	Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence
Publisher	Human Rights Watch
Country	Indonesia
Publication Date	28 October 2011
Cite as	Human Rights Watch, Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence, 28 October 2011, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4eb253d42.html [accessed 20 December 2011]
Disclaimer	This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher.

Here: UNHCR Publisher

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono should immediately establish an independent investigation into the deaths of at least three protesters and the ongoing violence in Papua, Human Rights Watch said today.

On October 19, 2011, Indonesian police and the army fired warning shots to disperse approximately 1,000 Papuans gathered for a peaceful pro-independence demonstration in the Papua provincial capital, Jayapura, after one of the leaders read out the 1961 Papua Declaration of Independence. In an ensuing crackdown by the security forces on the demonstrators, at least three people were killed and dozens were injured. Witnesses said several had gunshot wounds.

“Papuans peacefully calling for independence does not justify a deadly crackdown,” said Elaine Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch. “President Yudhoyono has an opportunity to show Papuans that he’s concerned about their rights by seriously investigating these deaths.”

The involvement of security forces in the violence, as well as government denials of any wrongdoing, demonstrate the need for an independent investigation, Human Rights Watch said. While the military announced that the National Police were investigating the incident, the government has already said that the police and military acted appropriately. “The government did not find any abuse of power nor mismanaged approaches by the security officers,” said presidential spokesman, Julian Aldrin Pasha. “Police officers and security forces just accomplished their duties mandated by the state.”

Witnesses told Human Rights Watch that at about 2:30 p.m. on October 19, at the “Third Papuan Congress,” Forkorus Yaboisembut, chairman of the Papuan Customary Council, read out a 1961 Declaration of Independence, and said that he and Edison Waromi, the president of the West Papua National Authority, had been elected by the Congress as president and prime minister respectively of the “Democratic Republic of West Papua.”

About 30 minutes later, the event concluded and the crowd started to disperse, but about 1,000 people remained in the field, talking, and socializing. At approximately 3:30 p.m., the police and military, who had deployed anti-riot trucks and surrounded the field since midnight the night before, began firing military assault weapons over the crowds and into the air.

Witnesses said that most of the people in the field began running. Others stopped and surrendered, putting their hands up. The police then arrested approximately 300 people, ordering them to strip down to their underwear. Witnesses say that security forces pistol-whipped or beat those they arrested with rattan canes and batons, resulting in several injuries.

Many others fled into the woods near the field, with some using a road by a nearby school and military outpost. Witnesses said the police and military forces followed into the woods and there arrested numerous others.

The three reported deaths are:

• Daniel Kadepa, 25, a law student at Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri. A witness said that Kadepa died from gunshot wounds to the head after soldiers fired on him as he was running away.
• Max Asa Yeuw, 35, a member of the Penjaga Tanah Papua (Papua Land Guard or PETAPA).
• Yakobus Samansabra, 53, a member of PETAPA, had bullet wounds to his torso, reportedly in the back.

Several other PETAPA members had gunshot wounds.

Indonesian security forces should abide by the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms, Human Rights Watch said. These which call upon law enforcement officials, including members of the armed forces, to apply nonviolent means before resorting to the use of force, to use force only in proportion to the seriousness of the offense, and to use lethal force only when strictly unavoidable, to protect life. The principles also provide that governments shall ensure that arbitrary or abusive use of force and firearms by law enforcement officials is punished as a criminal offense under their law.

Police have since released all of those arrested except for six men, five of whom were charged with treason, and one charged with possession of a sharp weapon:

• Forkorus Yaboisembut, chairman of the Papua Customary Council, probably the most prominent pro-independence leader in Papua. Documents from Indonesia’s special forces, or Kopassus, leaked by Australian media in August, have revealed that Yaboisembut was on the top of the military’s watch list. Kopassus reportedly placed informants around Yaboisembut, including his neighbors and a journalist.
• Edison Waromi, president of the West Papua National Authority.
• Dominikus Surabut, secretary of the Papuan Customary Council in La Pago region.
• Selpius Bobii, a social media activist, who organized the Papuan Congress. He eluded the police crackdown, but surrendered to police on October 20, accompanied by his lawyers and a Papuan journalist.
• August M. Sananay of the West Papua National Authority.
• Gat Wanda, a member of PETAPA, charged with possessing a sharp weapon.

The six men have had access to lawyers. Human Rights Watch has previously documented torture and ill-treatment of political detaineesby police and prison guards in Papua, and the failure of the government to hold those responsible to account.

“Past mistreatment of Papuan political prisoners means the safety of these detainees is also at risk,” Pearson said. “Those detained should be treated fairly and have access to Indonesia’s human rights commission and local human rights groups.”

This incident follows a string of violent incidents in Papua since July, including:

• On July 31, a deadly clash between two local Papuan groups in Puncak Jaya, Papua, that claimed 17 lives. Leaders of both groups were planning to run for office for the same political party.
• On August 1, the fatal shooting of three Javanese migrants and an Indonesia soldier, in Nafri, Jayapura. Police later arrested 15 Papuan villagers, including several children, in Horas Skyline village, Jayapura, allegedly beating and kicking the detainees. All but two of those detained have been released without charge.
• On August 3, the fatal shooting of Pvt. Fana Suhandi, a member of the Army 753^rd Battalion, as he guarded a military post in Tingginambut in Puncak Jaya. A sniper shot at a military helicopter that had arranged to transport his body from Puncak Jaya.
• On August 22, in Mulia, the capital of Puncak Jaya, the fatal shooting by a sniper of an unarmed motorcycle taxi driver near a post of the Army 753^rd battalion. Media reports say the victim may have been an army informer.
• On August 23, Army Capt. Tasman M. Noer was stabbed to death by two men as he rode his motorcycle in broad daylight near his home in Abepura. A witness to the attack was beaten and hospitalized later the same day.
• Since October 10, the killings of at least four people at the Freeport mine site in Timika, southern Papua. More than 2,000 workers stopped work in July and again in September demanding wage increases. Freeport has replaced workers on strike with other miners. On October 10, one of the striking workers was killed by police and several others injured. Several police officers and two journalists were also injured in the melee. Unidentified gunmen shot dead three non-Papuan workers on October 14.
• On October 24, two unidentified men shot dead Mulia police chief, Dominggus Oktavianus Awes, in Mulia, Puncak Jaya. The men seized his pistol and used it to shoot him in the face.

Police investigations into these incidents have lacked transparency, and it has been difficult to gather information about the progress of investigations. Police efforts to hold the killers accountable have been frustrated by a lack of serious investigations, equipment, and manpower. In some areas, police have not gone to the crime scene or collected evidence due to concerns for their safety.

Documenting human rights violations during protests and other events is especially difficult because of restrictions, since 1962, on access to Papua for foreign human rights monitors and journalists. Human Rights Watch called on the Indonesian government to lift these restrictions. Human Rights Watch takes no position on the self-determination of the Papuan people.

“Police and military personnel have also been the victims of violence in Papua,” Pearson said. “But police investigations have been woefully inadequate, and there’s a need for independent investigations into this escalating violence.”

People across the globe demand the release of Filep Karma

Amnesty International News Release - December 15, 2011

http://www.asia-pacific-solidarity.net/statements/ 

• Indonesia: Another protester dies amidst the tense situation at Freeport - Asian Human Rights Commission Urgent Appeal. December 15, 2011
• Indonesia: In high-level meeting Amnesty International calls for human rights accountability in Papua - Amnesty International Public Statement. December 6, 2011
• Two councils in Sydney will raise the West Papuan flag on their town Halls for 1st December - Australia West Papua Association (Sydney) Media release. November 30, 2011
• Statement to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - By Paul Barber, TAPOL . November 29, 2011
• Dr Neles Tebay statement on West Papua to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - November 29, 2011

People in over 80 countries in every region of the world have come together to demand the release of Indonesian prisoner of conscience Filep Karma, who is currently serving a 15-year prison sentence for taking part in a peaceful ceremony where a Papuan regional flag was raised.

Filep Karma, 52, is one of the individuals Amnesty International supporters across the globe have chosen for the Write for Rights campaign, one of the largest letter writing campaigns ever undertaken. Hundreds of thousands of people have been writing letters, signing petitions, sending SMS messages and taking action online since 3 December to demand justice for Filep Karma and 13 other cases from a range of countries including Mexico, Nigeria, Russia, Sri Lanka, Turkey, USA and Zimbabwe.

At least 90 prisoners of conscience are currently imprisoned for peaceful political protests or possessing, raising or waving the prohibited regional flags of Maluku and Papua. Amnesty International calls on the Indonesian government to immediately and unconditionally release Filep Karma and all other prisoners of conscience in Indonesia, and to repeal, or at least re-interpret "makar" provisions to stop the imprisonment of non- violent political activists.

"Amnesty International was founded on the idea that people united can shine a light on injustice and create momentum for change," said Donna Guest, Amnesty International's Asia-Pacific Deputy Director.

"Hundreds of thousands of people from across the world are sending a clear message to the Indonesian government that they must uphold the right to free speech and immediately and unconditionally release Filep Karma and all other prisoners who are solely imprisoned for having peacefully expressed their views."

Filep Karma, a former civil servant, was one of 200 people who took part in a peaceful ceremony in Abepura, Papua province, on 1 December 2004. Police responded to the raising of the banned "Morning Star" flag by firing warning shots and beating people with batons. Filep Karma was arrested at the site of the ceremony. Police reportedly beat him on the way to the police station. He was subsequently charged with "makar" ("rebellion"), which prescribes punishments of life imprisonment or a maximum of 20 years' imprisonment. On 26 May 2005, Filep Karma was sentenced to 15 years' imprisonment.

Amnesty International takes no position whatsoever on the political status of any province of Indonesia, including calls for independence. However the organisation believes that the right to freedom of expression includes the right to peacefully advocate referendums, independence or any other political solutions that do not involve incitement to discrimination, hostility or violence.

The prohibited regional flags are first and foremost symbols for peaceful pro-independence or pro-autonomy movements in Indonesia and often simply reflect local communities' identities. They do not feature any "violent" logo or message in themselves, nor do they symbolize or imply violence. Thus the mere act of raising them is not a "violent" or "disruptive" act but a peaceful act.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Indonesia is a state party, and the Indonesian Constitution guarantee the rights to freedom of expression, opinion, association and peaceful assembly. While the Indonesian government has the duty and the right to maintain public order, it must ensure that any restrictions to freedoms of expression and peaceful assembly are no more than is permitted under international human rights law.

See also:

West Papua

West Papua Links

Statements and Press Releases on West Papua

Indonesia

Indoleft Archive

Indonesia links

Indonesia News Digest

News services on Indonesia

Publications & videos on Indonesia

Reports & articles on Indonesia

Statements & press releases on Indonesia