Dialog: Praksis Damai bagi Rakyat Papua

 Oleh : Honaratus Pigai

Ilustrasi Dialog Jakrat-Papua

BETAPA sulitnya mewujudkan kedamaian di tanah Papua. Bila kita cermati kenyataan sejarah bahwa di beberapa daerah, rakyat yang tidak tahu-menahu persoalan sesungguhnya selalu mengalami kekerasan demi kekerasan dan penderitaan demi penderitaan. Penderitaan dan kekerasan sepertinya sudah mengakar pada kehidupan orang Papua di atas tanahnya sendiri. Selama orang Papua berada dalam pangkuan negara ini, dari tahun ke tahun perdamaian itu sungguh merupakan perjuangan yang sulit. Kendati demikian, kita toh tidak boleh bosan berjuang demi tegaknya kedamaian. 

Harapan luhur untuk mewujudkan kedamaian itu, selalu terganjal oleh berbagai nilai kekerasan, sampai mengakibatkan pertumpahan darah. Dewasa ini, jika kita membaca, mendengar dan mengikuti perkembangan media masa lokal, nasional maupun internasional, tema-tema kekerasan (ketidakadilan, ketidakamanan, pembunuhan dan lainnya) selalu menjadi berita utama.


Di Papua sejak rezim Orde Baru, pengiriman pasukan militer untuk Operasi Militer (DOM) di daerah konflik khususnya di Papua. Sampai saat sekarang pengiriman pasukan militer itu masih berlangsung. Dengan pengiriman pasukan, justru situasi keamanan tidak terwujud. Yang ditebarkan militer hanyalah ketidakamanan. Warga menjadi panik dan tidak dapat menjalani hidup seperti biasanya. Kedatangan militer dianggap membuat situasi berubah.

Sekedar untuk mengabil contoh konkrit bahwa suhu konflik di Papua, akhir-akhir ini sangat tegang. Situasi kembali memanas seusai KRP III (Kongres Rakyat Papua III), yang dilaksanakan pada 16-19 Oktober 2011. KRP III sudah selesai dilaksanakan dengan aman dan damai, dicegat dan mendapatkan tindak kekerasan yang brutal tanpa memperhitungkan peri-kemanusiaan, hingga jatuh korban tewas. Situasi ini membuat masyarakat mulai tidak percaya lagi kepada aparat keamanan dan percaya bahwa ketidakamanan dan ketidakdamaian bukan diciptakan oleh orang Papua.

Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya kembali memanas. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap yang mengacaukan kedamaian di Puncak Jaya, dengan terus mengampanyekan kemerdekaan Papua Barat. Di sisi lain, pengiriman pasukan militer dalam jumlah yang besar ke Puncak Jaya, diharapkan membawa keamanan dan kedamaian, namun situasi itu tidak tercipta.

Lain hal lagi, Otonomi Khusus (Otsus), yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Papua, tidak menjadi senjata ampuh dalam menyelesaikan masalah. Sebagian orang Papua dan masyarakat Papua sampai saat ini tidak mengenal yang namanya Otsus. Rakyat Papua menganggap Otsus hanya milik para elit politik Papua.
Otsus bukan milik rakyat. Salah satu fakta kita bisa melihat mama-mama pedangang asli Papua yang masih berjualan di emperan toko dan setiap ruas jalan, yang tanpa atap dan beralaskan karung.

Situasi-situasi demikian di atas, sebenarnya Papua masih berada di bawah garis penderitaan di atas tanahnya sendiri. PT. Freeport pun sama, kesejahteraan bagi rakyat Papua hanya menjadi mimpi di siang bolong. Karena memang PT itu bukan milik orang asli Papua yang sudah sejak lama beroperasi di daerah selatan Papua Tembagapura.

Sebagian masyarakat selalu bertanya-tanya "siapa dalang yang menciptakan keadaan penderitaan dan konflik di Papua? Pertanyaan kritis dan mendasar ini, diajukan karena masyarakat merindukan adanya keadaan damai di Papua, tanpa ada permusuhan antara sesama manusia yang mendiami Tanah Papua.

Ada banyak masalah di atas tanah Papua, yang mestinya ditangani secara serius dan damai. Perlu ada solusi yang diambil secara tegas. Supaya slogan Papua Tanah Damai yang dicanangkan beberapa waktu lalu, tidak berubah arti menjadi Papua Tanah Darurat.
Kalau benar-benar mau menciptakan tanah damai di Papua, sesuai slogan yang ada "PAPUA TANAH DAMAI" setiap orang (dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat di kamapung-kampung) harus membangun kesadaran dan kerjasama serta mengubah struktur penindasan yang ada demi membangun tanah damai itu, yakni dengan sebuah jalan yang bisa diterima semua orang.

Dalam hal ini kata kunci yang mesti diterima adalah Dialog.Dialog antara kedua kubu yang saling bertikai. Duduk bersama dan membahas masalah-masah yang terjadi selama ini di Papua dan mengambil langkah kedamaian bersama. Dialog itu bukanlah sebuah tujuan, melainkan ‘jalan'. Jalan yang memungkinkan kita untuk menempuh melaluinya dan mencari solusi-solusi yang tepat.
Pater Dr. Neles Tebay, Pr dalam bukunya "Dialog Jakarta-Papua", sangat teliti menilai kondisi konflik yang berkembang dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu dan hari ke hari, sampai detik ini. Seorang rohaniwan ini, mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan konflik besar yang membawa ketidakamanan dan ketidakdamaian serta pertumbahan darah itu, dengan sebuah tawaran konsep dialog.

Tawaran ini rasanya bisa menjadi dasar untuk melangkah, membangun tanah damai di Papua. Untuk membangun kesadaran dan kerjasama demi satu tujuan yakni damai. Jaringan Damai Papua (JDP) telah bekerja keras untuk mendorong konsep dialog ini. Pada Konfrensi Perdamaian Papua (KPP), yang diselenggarakan di Auditorium Uncen (Universitas Cenderawasih Papua), pada 5-7 Agustus 2011 lalu, menjadi ajang yang telah berhasil melahirkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang patut diterima. Dalam konfrensi itu, jelas melahirkan solusi untuk mengatasi suasana pendertiaan ini.

Karena itu, kita semestinya jangan menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku dalam mendorong dialog. Karena tanpa dialog tidak akan ada pembicaraan terhadap persoalan. Persoalan akan terus terjadi hingga kematian diri kita masing-masing, kalau menjadi penonton. Maka setiap kita dari unsur pemerintahan, militer, LSM, toko agama, tokoh masyarakat dan berbagai pihak wajib mendorong terlaksananya dialog ini. Dialog yang merupakan jalan praktis demi keamanan, kedamaian dan keberadaban manusia di tanah Papua.

Mari kita ciptakan damai di tanah Papua. Walaupun susah untuk mencari kedamaian itu, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa dialog yang bermartabat, akan menemukan tujuan yang bermartabat pula. Seperi tulisan yang sering saya baca di pamphlet/baliho yang terpajang di halaman depan KOREM Padangbulan Jayapura, dan itu diperdengarkan oleh TNI sendiri "Damai Dan Kasih Itu Indah." Semoga perjuangan kedamaian bersama ini tercipta. 
 Opini ini di terbitkan: kabarindonesia.com
*) Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Fisafat Teologi (STFT) "Fajar Timur" Abepura-Jayapura-Papua

Safiudin (Peneliti STAIN Al-Fatah): Perkeruh Situasi Kerukunan Agama di Papua

Welesi wamena papua

Jayapura, (Suara baptis papua), Menurut  Safiudin dan para peneliti STAIN Al-Fatah yang di publikasikan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, (10/10/2011) lalu, bahwa Papua adalah milik tanah islam adalah peneliti sepihak dan tanpa dasar.
Lanjutnya, kata Safiudin, karena saat ini mereka dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa kuantitas penduduk pendatang muslim semakin lama makin bertambah.

Ade Yamin, yang juga peneliti STAIN Al-Fatah, Jayapura, dalam makalahnya berjudul "Dani Muslim di Tengah Benturan Peradaban", membantah anggapan itu. Menurutnya orang yang pertama membawa Islam ke Papua adalah Syekh Abdurrauf yang  merupakan putra ke-27 dari Waliyullah Syekh Abdul Qadir Jaelani dari kerajaan Samudra Pasai, yang telah mengutus Tuan Syekh Iskandar Syah untuk melakukan perjalanan dakwah ke Nuu War (Papua) sekitar abad XIII, tepatnya 17 Juli 1224.

Juga klaim bahwa, masuknya zending Kristen C.W. Ottow dan G.J. Geissler juga atas jasa umat Islam. "Kedua orang itu yang mengantarkan ke Papua umat Islam. Ini juga harus diketahui", kata Ketua AFKN Ustadz Fadzlan Garamatan yang di lansir Berita Suara-islam.com

Masuknya  Kristen Protestan pertama kali di daerah Manokwari yaitu ketika dua orang missionaris Jerman bernama C.W. Ottow dan G.J. Geissler mendarat dan kemudian menjadi pelopor kegiatan missionaris di sana terjadi pada tahun 1855.

Papua mempunyai sejarah peradaban yang panjang dari sebelum agama masuk ke papua. sehingga ide islamisasi dan penyebaran agama tertentu terhadap kaum agama minoritas adalah melanggar hak kejakinan dan tidak bisa di benarkan.

Saat ini kenyataan riil membuktikan bahwa papua sedang terjadi penyebaran agama tertentu dengan kekuatan Negara. karena para migram kaum islam masuk ke papua tidak sedikit jumlahnya. ini di buktikan dengan banyak bangunan mesjid dan kegiatan islamisasi yang di pasilitasi oleh para pihak berkepentingan.

Para umat Kristen di papua tidak bisa melihat hal ini terus terjadi, mestinya harus melakukan berbagai tindakan agar jangan terjadi konflik  agama di papua.

Apa lagi papua berlaku daerah otonomi khusus sehingga, penyebaran agama tertentu harusnya di batasi melalui perdasus dan perdasi dan ini tanggung jawab MRP dan DPR.

Contonya saja, di aceh, tanah jawa dll, Umat Kristen sulit membangun Gereja, Gerejapun di bakar dan di bongkar dengan alasan Ijin bangunan, padahal Indonesia berlaku 5 agama, hal ini tidak bisa biarkan, para pejabat Kristen harus mengabil sikap tegas dan jelas atas islamisasi papua.

Sebelumnya juga, dengan alasan separatis Forum Umat Islam (FUI) meyeruhkan Jihad di papua, Seruan jihad ini di lontarkan oleh Mantan Ketua YLBHI, Munarman, di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (23/12/2011). dilihat dari misi FUI sesungguhnya bagian dari islamisasi di papua, alasa separatis hanyalah slogan belaka.

Umat Islam dari berbagai penjuru tanah air akan disiapkan untuk berhijrah dan berjihad ke Papua dan Maulu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI.

Dengan pernyataan ini, kami menghimbau agar para pemuda gereja papua jelih melihat ini, hal ini tidak main-main, kenyataan demikian sehingga tidak tertutup kemungkinan papua akan terjadi islamisasi, apalagi mereka di dukung oleh kekuatan Negara.
Harapan ini tidak terjadi, karena papua adalah tanah damai dan tanah yang di berkati Tuhan.

Editor: turius wenda (FGPBP)

STAIN Al-Fatah, Safiudin:Benarkah Klaim Papua 'Tanah yang Diberkati?'

Islam Wamena

Jakarta (SI ONLINE) - Penolakan terhadap isu Islamisasi Papua oleh penduduk Kristen karena bertentangan dengan cita-cita mereka yang mengkalim Papua sebagai 'tanah yang diberkati'. Slogan Papua sebagai tanah yang diberkati merupakan simbol bahwa tanah Papua merupakan tanah milik orang-orang kristen baik Protestan maupun Katolik.

"Gereja Pengharapan Jayapura membentangkan spanduk dengan slogan 'Tanah Papua Milik Yesus Kristus'", tulis peneliti STAIN Al-Fatah, Jayapura, Safiudin, dalam makalah ilmiahnya yang dipublikasikan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, (10/10/2011) lalu.

Berbagai tindakan masyarakat Papua yang menolak Islam dengan berbagai simbol yang dimiliki, dan mengklaim Papua sebagai 'tanah yang diberkati', kata Safiudin, karena saat ini mereka dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa kuantitas penduduk pendatang muslim semakin lama makin bertambah.

Sementara umat Islam menganggap bahwa tanah Papua bukanlah milik orang Kristen, karena Islam lebih dahulu masuk ke Papua dari pada Kristen. Jadi, benarkah klaim bahwa tanah Papua adalah 'tanah yang diberkati?'.

Ade Yamin, yang juga peneliti STAIN Al-Fatah, Jayapura, dalam makalahnya berjudul "Dani Muslim di Tengah Benturan Peradaban", membantah anggapan itu. Menurutnya orang yang pertama membawa Islam ke Papua adalah Syekh Abdurrauf yang  merupakan putra ke-27 dari Waliyullah Syekh Abdul Qadir Jaelani dari kerajaan Samudra Pasai, yang telah mengutus Tuan Syekh Iskandar Syah untuk melakukan perjalanan dakwah ke Nuu War (Papua) sekitar abad XIII, tepatnya 17 Juli 1224.

Artinya, jika merujuk pada pendapat ini, Islam telah masuk ke tanah Papua jauh lima abad sebelum Kristen masuk. Sebab masuknya  Kristen Protestan pertama kali di daerah Manokwari yaitu ketika dua orang missionaris Jerman bernama C.W. Ottow dan G.J. Geissler mendarat dan kemudian menjadi pelopor kegiatan missionaris di sana terjadi pada tahun 1855.

Menurut penulis buku “Islam Atau Kristen Agama Orang Irian (Papua)”, Ali Atwa, masuknya Islam ke Papua, tidak bisa dilepaskan dengan jalur dan hubungan daerah ini dengan daerah lain di Indonesia. Selain faktor pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit, masuknya Islam ke kawasan ini adalah lewat Maluku, di mana pada masa itu terdapat kerajaan Islam berpengaruh di kawasan Indonesia Timur, yakni Kerajaan Bacan.

Bahkan, lanjut Ali Atwa, keberadaan Islam Bacan di Maluku sejak tahun 1520 M dan telah menguasai beberapa daerah di Papua pada abad XVI telah tercatat dalam sejarah. Sejumlah daerah seperti Waigeo, Misool, Waigama dan Salawati pada abad XVI telah mendapat pengaruh dari ajaran Islam.

"Melalui pengaruh Sultan Bacan inilah maka sejumlah pemuka masyarakat di pulau-pulau tadi memeluk agama Islam, khususnya yang di wilayah pesisir. Sementara yang dipedalaman masih tetap menganut faham animisme", tulisnya.

Ali lantas mengutip tulisan Thomas Arnold, seorang orientalis berkebangsaan Inggris, yang memberi catatan kaki dalam kaitannya dengan wilayah Islam tersebut: “…beberapa suku Papua di pulau Gebi antara Waigyu dan Halmahera telah diIslamkan oleh kaum pendatang dari Maluku"

Tentang masuk dan berkembangnya syi'ar Islam di daerah Papua, lebih lanjut Arnold menjelaskan: “Di Irian sendiri, hanya sedikit penduduk yang memeluk Islam. Agama ini pertama kali dibawa masuk ke pesisir barat [mungkin semenanjung Onin] oleh para pedagang Muslim yang berusaha sambil berdakwah di kalangan penduduk, dan itu terjadi sejak tahun 1606. Tetapi nampaknya kemajuannya berjalan sangat lambat selama berabad-abad kemudian..."

Bila ditinjau dari laporan Arnold tersebut, maka berarti masuknya Islam ke daerah Papua terjadi pada awal abad ke XVII, atau dua abad lebih awal dari  masuknya Protestan. Baik memakai pendapat pertama yang menyatakan Islam masuk sejak abad XIII maupun pendapat kedua Islam masuk Papua sejak abad XVI, keduanya tetap lebih dahulu dibandingkan dengan masuknya Kristen.

Bahkan, masuknya zending Kristen C.W. Ottow dan G.J. Geissler juga atas jasa umat Islam. "Kedua orang itu yang mengantarkan ke Papua umat Islam. Ini juga harus diketahui", kata Ketua AFKN Ustadz Fadzlan Garamatan.

Jika demikian halnya, lantas apa dasar dan alasan untuk mengklaim bahwa Papua adalah 'tanah yang diberkati?'. 

Sebelumnya, Forum Umat Islam (FUI) Siapa Berjihad Di Papua

Forum Umat Islam (FUI) dalam pernyataan yang disampaikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jumat (23/11/2011) menyatakan akan menyerukan kepada seluruh laskar Islam untuk berjihad mempertahankan bumi Islam, Papua (Nuu Waar). Pernyataan itu keluar karena  sampai sekarang negara dinilai tidak berani menggunakan hard power untuk menumpas gerakan separatis, baik Republik Maluku Selatan (RMS) maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

" Status perang melawan para pembangkang/pengacau keamanan (Quththa’ at-Thariq au al-Hirabah) itu juga termasuk jihad. Pasukannya disebut mujahidin dan jika tewas dalam peperangan mereka disebut syahid (syuhada). Apalagi jika para pembangkang itu adalah orang kafir, maka status jihadnya adalah memerangi kaum kafir untuk menjunjung tinggi kalimat Allah (li ila’i kalimatilLah). "

 Statement ini mendapat rekasi keras oleh Element Pemuda Kristen Papua

 Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buctar Tabuni, seperti diberitakan Suara Baptis Papua (SBP), menanggapi pernyataan Ketua Dewan Penasehat FUI, Habib Rizieq Syihab, dengan mengatakan, “Kami di Papua siap berjihat apabila Forum Umat Islam mau berjihat di Papua”.

Bahkan Tabuni menganggap FUI gila dan statemen yang dikeluarkan sangat diskriminatif terhadap kaum minoritas khususnya di Papua. Tabuni mengharapkan pemuda Kristen Papua untuk menanggapi statemen FUI tersebut agar rencana jihat itu tidak terjadi di Papua.

Sementara Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP), Turius Wenda, mengaku sangat menyesalkan pernyataan FUI. “Harusnya mereka (FUI) mengerti dan memahami akar persoalan Papua. Kalau tidak tahu persoalan Papua jangan omong sembarangan. Karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau konflik agama”, katanya seperti dikutip SBP.

seruan FUI juga mendapat pertentangan keras dari Ketua Muslim Pegunungan Tengah Papua, Ismail Asso. Seperti diberitakan Central Demokrasi, Rabu (28/12/2011),  Ismail  meminta rakyat Papua tidak perlu takut dengan pernyataan FUI, karena dianggap hanya bentuk cari muka. Asso menambahkan, jika FUI benar datang berjihad di Papua, dirinya bersama muslim Papua lainnya akan berdiri paling depan untuk mengusir mereka.

“Itu ormas goblok, mereka cari muka saja. Mereka juga tidak punya massa di Papua. Jangan takut kalau mereka akan datang ke Papua,” ujarnya.  

Ismail mengaku akan berdiri di barisan paling depan untuk mengusir Laskar Islam. Dia merasa mempu menghentikan laskar Islam. “Karena gerakan mereka kecil dan pinggiran”, lanjutnya. (@tw)

  

Buctar: FUI berjihat di papua, Kami juga Siap berjihat

Buctar Tabuni Ketua KNPB (Foto sbp)

Jayapura,  Buctar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kami di papua siap berjihat   apabila Forum Umat Islam mau berjihat di papua. hal itu disampaikan lewat via seluler, saat menghubungi SBP papua, selasa, 27/11.

 

Tabuni menambahkan, mereka (FUI) itu gila dan Statement sangat diskrimunatif  terhadap umat minoritas di Indonesia khususnya di papua.

Dia berharap pemuda kristen di papua harus menanggapi ini agar rencana jihatan tidak terjadi papua, kalaupun terjadi di papua maka akan berakibat konflik agama (Sara), ujarnya.

Senada juga di sampaikan salah satu anggota pemuda baptis papua Iche Morib, Bahwa mereka FUI hanya mencari sentasi dan perhatian public sehingga tidak perlu menanggapi terlalu berlabihan, ujarnya.

Morib tambakan, Perjuangan kita harus focus dan para generasi muda papua jangan tervorfokasi isu sara seperti ini.

Dia berharap pemuda islam di papua harus menolak statement yang penuh provokatif dan tidak mendasar ini.

Tanggapan ini atas dasat statement FBI di media okzone beberapa waktu lalu bahwa Forum Umat islam siap berjihat di papua oleh Ketua Dewan Penasehat FUI Habib Rizieq Shihab dan muhaman.

Konflik papua terjadi berakibat perbedaan ideology dan sejarah integrasi yang penuh controversial.

Para tokoh papua bersama pemerintah sedang berupaya mencari formula terbaik atas penyelesaian kasus papua, sehingga statement ini sangat bertolak belakang dengan pendekatan solusi damai konflik papua (tw).

Pemuda Kristen Papua sangat Sesalkan Pernyataan Forum Umat Islam (FUI)

Menanggapi Pernyataan Forum Umat Islam (FUI), “ FUI, SIap BerjihatDi Papua”  dini ()

atau  “Habib Rizieq: Umat Islam Siap Jihad Pertahankan Papua

Turius wenda, (Foto litbag)

Jayapura,- Turius wenda Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP), Kami organisasi kepemudaan umat kritiani di papua sangat menyesalkan pernyataan forum umat islam (FUI) dalam hal ini oleh, Ketua Dewan Penasehat FUI Habib Rizieq Shihab dan Munarman.

Penanganan konflik suatu daerah di bisa di selesaikan oleh organisasi atau secara person. Rakyat Indonesia berada dibawah pemerintah NKRI sehingga tidak ada organ manapun  secara sepihak intervensi pemerintah khusus masalah kasus papua, ujarnya. 26/11,.

 “Harusnya mereka (FUI) mengerti dan memahami akar persoalan papua. kalau tidak tahu persoalan papua jangan omong sembarangan. karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau Konflik agama.”

"Turius wenda"

Dia menambahkan, masalah papua sesungguhnya bukan masalah makan – minum, akar masalah adalah masalah ideology dan sejarah integrasi yang penuh kotrovesial.

Sehingga tidak bisa menyelesaikan dengan cara – cara kekerasan atau melalu berjihat yang sering kali  menjadi cara dan  semboyan Forum Umat islam.

Lanjutnya, pernyataan berjihat di papua yang di lontarkan Habib Rizieq Shihab dan Munarman. adalah satu pukulan berat dan pernyataan yang sangat diskriminatif bagi kaum beragama minoritas terutama umat kritiani di papua

"Kerukunan umat beragama di papua sudah terjalin dan terpelihara dari dulu sehingga siapun yang membongkar dan merongrong kerukunan ini, maka semua orang yang hidup di papua harus melawan dan menolak isu berjihat seperti statement FUI beberapa waktu lalu."

Selanjutnya manambahkan, para tokoh papua bersama elemen pencinta perdamaian sedang berupaya untuk menyelesaikan konflik papua dengan cara damai dan bermartabat,  sehingga tidak ada cara kekerasan di papua karena kekerasan akan melahirkan kekerasan baru.

Pendekatakan dialog dan pendekatan cara bermartabat sedang menjadi pilihan orang papua sehingga kami menolak pendekatan jihatan dan kekerasan militerisme di papua. 

Dengan tegas dia lontarkan, Alunan jihatan dan cara kekerasan benar di realisasikan di papua maka konsekuensi akan berhadapan dengan pemuda dari semua elemen umat Bergama di papua , karena papua menjaga menjadi tanah damai, sehingga isu merusak kedamaian papua kami dengan tegas menolak.

kami juga menghimbau kepada semua umat beragama jangan mudah terporvokasi isu SARA dan jihat di papua, dan di harapkan untuk menciptakan rasa damai dan keamanan setiap dimanapun kita berada.

Kepada SBY Pimpinan Gereja Rekomendasikan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Dengan adanya nasionalisme Papua yang sudah terbangun lama dan dipicu oleh berbagai kekerasan dan ketidakadilan sistematis, maka kami (pimpinan Geereja) telah menyampaikan kepada Presiden SBY bahwa keinginan untuk merdeka dan berdaulat telah mengkristal.

Gereja-Gereja Universal dalam solidaritasnya dengan Gereja-Gereja dan suara umat Tuhan di Tanah Papua telah merekomendasikan hak untuk menentukan nasib sendiri (The Right for Self Determination) rakyat Papua kepada Presiden SBY.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA, saat menggelar konfrensi pers siang tadi, Kamis (22/12) di Kantor Sinode KIGMI, Jayapura, Papua.

Menurut Yoman, wajah Indonesia di tanah Papua adalah pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, operasi militer, diskriminasi, dan berbagai stigma negative lainnya.

“Orang Papua selalu distigmakan sebagai separatis, makar, TPN/OPM. Ini memberikan legitimasi kepada pemerintah Indonesia untuk terus membunuh semakin banyak orang asli Papua,” tegas Yoman.

Lanjut Yoman, Undang-Undang Otsus yang dianggap sebagai solusi politik untuk menyelesaikan masalah Papua juga telah gagal total.

“Kami telah menyimpulkan UU Otsus gagal, tapi pemerintah sekarang paksa lagi kasih UP4B. Apalagi dalam UP4B ini tidak libatkan orang Papua untuk ikut menyusunnya,” imbuh Yoman.

Dalam pertemuan tersebut, Yoman juga mengatakan Gereja telah mengusulkan beberapa hal kepada Presiden, diantaranya meminta menarik semua pasukan non-organik dari Papua, membebaskan tahanan politik, dan mencabut PP No. 77/2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol bernuansa separatis di Aceh, Maluku, dan Papua.

“Termasuk minta agar segera menghentikan Operasi Tuntas Matoa 2011 yang sedang berlangsung di Paniai sejak tanggal 12 Desember yang telah menewaskan 14 orang warga sipil, melukai puluhan lainnya, dan membakar kampung-kampung,” tambah Yoman.

Mengakhiri komentarnya, Yoman mengatakan Presiden SBY juga telah berjanji akan kembali bertemu dengan pimpinan Gereja di pertengahaan bulan Januari 2012.

“Kami akan kembali bertemu dengan SBY pada minggu ketiga bulan Januari 2012,” tutup Yoman.

Dalam konfresi pers tersebut hadi juga Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Sinode Kingmi di tanah Papua, Mantan Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Phil Erari.

OKTOVIANUS POGAU

Christian Human Rights Group Highlights Plight of Papuan People On 50th Anniversary Of Independence

Thursday, December 1, 2011
By Dan Wooding
Founder of ASSIST Ministries


PAPUA, INDONESIA, (ANS) – A UK-based Christian human rights group, Christian Solidarity Worldwide (CSW) says that it “remains deeply concerned at the plight of the Papuan people following reports of an alleged crackdown by Indonesian military and police on religious ceremonies marking the 50th anniversary of West Papuan independence from the Dutch.”

A Papuan protester, with his cheek displaying the banned Morning Star flag, takes part in a rally (AFP, Bay Ismoyo)

The anniversary was marked around the region by religious ceremonies, including the raising of the Papuan “Morning Star” flag, a symbol of independence.

The Reverend Socratez Sofyan Yoman, Chairman of the Alliance of Papuan Baptist Churches, told the Australian Broadcasting Corporation that several people taking part in flag-raising ceremonies have been shot and others arrested by Indonesian security forces.

He stated, “We are here. How can they do this? We are the owners of this land. How can these outside people, these outside people be coming in and killing, arrest and torture us continually?”

CSW says that according to media reports, in one religious ceremony in Timika Indah field, four civilians
were allegedly shot by police after the raising of the “Morning Star” flag. The four victims are currently alive and undergoing treatment at hospital, according to a local source. The commander of the Military Command in West Papua has denied the reports.

Reverend Socratez Sofyan Yoman

News of this crackdown comes just over a month after the Indonesian regime brutally suppressed peaceful demonstrations at the Papuan People’s Congress on October 19, killing six people.

CSW was instrumental in organizing a hearing on November 29, 2011, in the European Parliament’s Sub-committee on Human Rights, in which the worsening human rights situation in West Papua was discussed. In a written statement, Father Neles Tebay called upon the European Union (EU) to support the Indonesian government in engaging in open dialogue with the Papuan people.

CSW’s Advocacy Director Andrew Johnston said, “The ongoing and brutal suppression of peaceful protests in West Papua is a clear violation of the human rights of the Papuan people to freedom of assembly, expression and religion. CSW is concerned about rising tensions in West Papua and increased police brutality.

“We urge the international community to facilitate a meaningful dialogue between the Indonesian government and the Papuan people, with the help of international mediation, and to encourage the Indonesia, as a member of the UN Human Rights Council and Chairman of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), to uphold the rule of law and protect human rights in West Papua.”

Note: Christian Solidarity Worldwide (CSW) is a Christian organization working for religious freedom through advocacy and human rights, in the pursuit of justice.

For further information or to arrange interviews please contact Kiri Kankhwende, Press Officer at Christian Solidarity Worldwide on +44 (0)20 8329 0045 / +44 (0) 78 2332 9663, email kiri@csw.org.uk or visit www.csw.org.uk.