Church leader wants world intervention on Papua tensions

Aktivis Papua Musa Mako Tabuni

The police killing last week of an independence activist in the Indonesian province of Papua has raised questions about whether the Indonesian government intends to address the violence there.
Source Here: Radioaustralianews.net.au.

Mako Tabuni was shot and killed last Thursday in what rights groups have described as a targeted killing.

The local police chief denies the claim, saying Mr Tabuni was shot while resisting arrest. Hundreds of mourners attended a funeral for the activist under the watchful eye of security forces.

Ferry Marisan from the Papua-based Human Rights NGO ELSAM has told Radio Australia's Asia Pacific program, the situation around the province's capital Jayapura remains tense with a strong military and police presence in the area.

The chairman of the Baptist Churches of Papua, Sofyan Yoman, is visiting the Indonesian capital, Jakarta, lobbying foreign embassies to help generate international intervention in Papua.

"The Indonesian government and the West Papua representative should come to the negotiation table to talk peacefully," he said.

A Papua specialist, Dr Richard Chauvel, a senior lecturer in the School of Social Sciences and Psychology at Victoria University, Melbourne, says the prospects for international intervention in Papua are not good.

"The president's recent statements saying that the killings weren't on all that large a scale, we shouldn't worry about them too much, is certainly not the sort of statement that a political leader would make who would welcome international intervention," he said.

Amnesty: Usut Tembakan Aparat ke Mako Tabuni

Jay

Jika aparat terbukti melanggar hukum, harus diadili di pengadilan sipil.

Jakarta VIVAnews -- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni tewas ditembak aparat dalam penyergapan di Wamena Jayapura, Papua. Insiden itulah yang kemudian menyulut rusuh, Kamis 14 Juni 2012.

Terkait peristiwa tersebut, Amnesty International menyerukan penyelidikan, cepat, menyeluruh dan independen mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum aktivis pro-kemerdekaan Papua itu.

"Jika penyelidikan menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, mereka yang bertanggung jawab, termasuk
orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional," tegas
Josep Roy Benedict Juru Kampanye Amnesty Internasional untuk Indonesia melalui pesan elektroniknya, Kamis 14 Juni malam.

Amnesty mengatakan, aktivis politik pro-kemerdekaan di Papua sering menjadi sasaran penindasan oleh pasukan keamanan Indonesia. Banyak yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara cukup panjang untuk kegiatan politik damai mereka.

Pihak berwenang juga harus membuka akses pemantauan independen, dari pengamat internasional, organisasi non-pemerintah dan wartawan.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik dari setiap provinsi Indonesia, termasuk desakan untuk kemerdekaan Papua. "Namun organisasi kami mempercayai hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk advokasi secara damai, referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan," tambah dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Mako Tabuni tak sekonyong-konyong ditembak. Dia dianggap melawan. Sehingga aparat mengambil tindakan tegas. "Karena sudah diancam akhirnya dilumpuhkan," kata Timur. Dari Mako Tabuni ditemukan senjata laras pendek dengan 18 peluru.

Timur mengungkapkan, penangkapan Mako Tabuni ini merupakan buntut rentetan penembakan yang terjadi mulai 29 Mei hingga 10 Juni yang lalu. Hasil penyelidikan polisi menemukan adanya kaitan Mako Tabuni dengan peristiwa itu. "Itu yang intensif kami lakukan sehingga hari ini kita dapatkan satu inisial MT," katanya. (eh)

Jenazah Aktivis Kemerdekaan Papua, Mako Tabuni di Makamkan

Acara Pemakaman Musa Mako Tabuni (foto-VB)

Jayapura Voice-Baptist- -Akhirnya Jenasah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Makamkan, proses pemakaman jenazah, Mako Tabuni, diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh KNPB bersama pendukungnya.

Dihadiri oleh ribuan orang papua, jenazah dimakamkan di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura sentani  - Papua, sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Timur.

"Para pendukungnya mengibarkan dua bendera Bintang Kejora dan 2 bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di lokasi pemakaman," Voice Baptist yang meliput langsung proses Pemakaman Sabtu (16/06) petang.

Pet jenazah Musa M. Tabuni yang ditutupi bendera Bintang Kejora -- sempat diarak para pendukungnya dari rumah duka menuju ke lokasi pemakaman yang berjarak sekitar 1 km.

"Tidak ada yel-yel, atau teriakan, kecuali Rasa duka dan kehilangan seorang Musa Mako Tabuni yang meliputi di sepanjang jalan menuju pemakaman.

Proses arak-arakan dan pemakaman jenazah sendiri di ambil alih oleh KNPB dan para militan berseragam army mengawal jenazah berlangsung dengan tertib. "Dan, aparat keamanan hanya melihat dari kejauhan, yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi pemakaman,"

Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan antara keluarga dan otoritas keamanan tentang lokasi pemakaman Mako Tabuni.

Pihak Komite Nasional Papua Barat disebutkan meminta jenazah Mako Tabuni untuk dimakamkan di samping makam tokoh Papua, Theis Hio Eluay, namun hal ini tidak terealisasi Karena aparat melarang untuk dimakamkan di samping Theis Hio Heluay.

Informasi dari Pengurus KNPB bahwa Ondoapi Sereh telah ijinkan Mako Tabuni di makamkan di lapangan Theis, namun rencana ini tidak terealisasi yang di sebabkan karena aparat memblokade tempat pemakan di lapangan Theis, ahkirnya pihak keluarga dan KNPB sepakat Jenazah di makamkan di pemakaman umum di Sereh sentani.

Namun menurut pemantauan VB, aparat gabungan TNI/Polri melakukan penjagaan cukup ketat di sejumlah lokasi  vital di daerah Jayapura, Abepura dan Sentani dan sekitarnya.

"Sangat banyak aparat polisi dan TNI, berada di sepanjang lokasi di jayapuar, "Namun sampai proses pemakaman berakhir tadi sore, situasi relatif aman," lanjutnya.

Walaupun demikian, sejumlah masyarakat di Jayapura, Sentani dan Abepura, sempat termakan isu akan adanya arak-arakan pendukung Mako Tabuni yang mengancam akan membalas dendam kematian pemimpinnya.

"Akibatnya sejak pukul 5 sore WIT, sebagian warung, pasar swalayan, dan toko kecil, memilih tutup," l

Musa Mako tabuni Tewas di Tembak aparat kepolisian Polda Papua, di lokasi Perumnas 3 Wena Jayapura - Papua, Sejumlah saksi menyebutkan Almarhum di tembak saat berdiri makan pinang di depan kios perumnas, Saat itu ada tiga Mobil Avanza  berwarna Hitam, Silver dan satu Dahaztu Biru yang turun dari mobil dan menembaki Mako Tabuni sampai tewas  di tempat kejadian, (tw)

OPM Klaim Tak Bertanggung Atas Penembakan Misterius

Lamber Pekikir (OPM wiayah Perbatasan RI-PNG)

JAYAPURA - Organisasi Papua Merdeka OPM  pimpinan Lambert Pekikir yang bermarkas di Victoria  Perbatasan Papua New guinea (PNG) dan Indonesia Papua mengklaim sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi terror penembakan yang terjadi di Jayapura dalam dua minggu terakhir.

‘’Kami tak bertanggung jawab dengan semua peristiwa penembakan di Jayapura, dan kami sama sekali tidak mengetahui akan aksi-aksi itu, bahkan kami juga bingung siapa pelakunya,’’ujar Lambert Pekikir Komando Revolusioner  OPM Wilayah Perbatasan Indonesia-PNG, saat dikonfirmasi  melalui selulernya Selasa 12 Juni.

Untuk itu, sambungnya,Pemerintah RI  jangan menuding OPM sebagai pelaku serangkain aksi terror tersebut. ‘’Jangan kambinghitamkan kami, karena kami sama sekali tidak terlibat. Juga Jangan selalu  jadikan OPM sebagai proyek kepentingan pemerintah sipil maupun militer Indonesia,’’tegasnya.

Bahkan, sambungnya, untuk menghentikan pengkambinghitaman terhadap kelompoknya, sudah menyurati secara resmi pemerintah dan militer Indonesia, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror penembakan. ‘’Kami sudah surati pemerintah maupun militer indonesia yang intinya menyatakan tak bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa penembakan tersebut,’’ tandasnya.

Lamber Pekikir  mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan HUT OPM 1 Juli mendatang. Semua organisasi sayap maupun politik OPM saat ini sedang berkonsentrasi mempersiapkan peringatan HUT OPM, tai yang pasti tidak ada kaitan dengan serangkain aksi penembakan,’’tegasnya.

Sementara Juru Bicara  Revolusioner OPM Saul J Bomay juga menandaskan hal senada, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab ata aksi terror penembakan yang terjadi akhir-akhir ini. ‘’Mulai dari penembakan warga Jerman dan warga  yang semuanya terjadi di dalam kota, kami tidak tidak bertanggung jawab,’’tukasnya. Ia meminta, Kepolisian Indonesia sebaiknya segera mengungkap siapa sebenar pelaku penebar teros penembakan di Jayapura, jangan hanya tuding menuding. ‘’Jangan hanya menyebut OTK atau menuding OPM, tapi tak pernah bisa membuktikan siapa pelaku serangkaian aksi terror penembakan,’’tukasnya.

Saul J Bomay melanjutkan, bila pemerintah dan aparat Indonesia tidak mampu mengungkap serangkaian terror penembakan sebaiknya melibatkan lembaga-lembaga internasional. ‘’Kalau memang aparat Indonesia tak mampu mengungkap ya undang saja lembaga internasional,’’ jelasnya.

Sumber: Bintang-Papua

Statemen BIN Kontradiksi Soal Kekerasan di Papua

Jayapura BV--Menurut Badan Intejen Negara ( BIN) soal kekerasan di papua sangat kotradiksi dan membingungkan.

Dalam statement yang di kutip MetroTV (Kekerasan di Papua Ulah OPM) "oal pelaku dari tindak kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa. Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), kekerasan di Bumi Cendrawasih adalah ulah kelompok bersenjata Operasi Papua Merdeka (OPM). 

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meyakini aksi kekerasan ulah pihak asing. Namun intinya sama yakni agar persoalan-persoalan di Papua, mendapat perhatian dunia internasional.".

Namun Senin (11/06/2012) kepala BIN juga mengeluarkan Statement berbeda dengan sebelumnya, yang di kutip Media Kompas bahwa "Penembakan di Papua terkait  Pemilukada"

"Badan Intelijen negara (BIN) menengarai penembakan yang terjadi di Papua terkait dengan upaya mengacaukan pemilukada. Hal tersebut berdasarkan pengalaman tindak kekerasan di Aceh beberapa waktu lalu yang juga terjadi menjelang pemilukada. "Berkaitan dengan pemilukada," ujar Marciano Norman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di gedung DPR, Jakarta, Senin (11/06/2012).".

Dalam mengungkap pelaku penembakan dan kekerasan di papua tidak bisa mengada-ada, BIN sebagai agen rahasia negara harusnya realistis dan tidak membingungkan publik. bagimana seorang pejabat negara berkomentar hal - hal yang tidak realitistis hanya mengada - ada, apakah ini yang cara kerja BIN, perlu evalusi diri di lembaga BIN kerja BIN lebih optimal.

Soal pengungkapan pelaku kekerasan di papua, harus ada pendekatan dan maksimalkan kerja profesioanl, tidak bisa di lakukan dengan pendekatan keamanan, rasia, tangkap menangkap dan lain-lain, karena hal ini jutru menyebunyikan pelaku kekerasan yang sesungguhnya.

Kerja aparat keamanan dan BIN harus profesiaonal, Kalau benar yang dilakukan terkait pemilukada siapa pelakunya, kalau OPM dimana orangnya dan dari mana pertahanannya.

Harap semua kekerasan tidak di tuduhkan pada OPM saja, namun di papua banyak kepentingan yang bermain, harap polda jujur mengungkapkan siapa pelaku yang sesungguhnya.

Turius wenda ( Staf  Litbag PGBP)

Pimpinan Lintas Agama Kutuk Aksi Penembakan

Memohon Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Mengatur Secara Cepat Penanganan Papua

Lintas Agama Papua

JAYAPURA— Maraknya aksi teror penembakan yang akhir – akhir ini terjadi di Papua, khususnya Kota Jayapura, baik terhadap warga asing, aparat keamanan, maupun terhadap masyarakat sipil, yang sejak 17 Mei hingga kini telah tercatat 9 orang yang menjadi korbannya, mendapat perhatian serius dari para Pimpinan Lintas Agama di Tanah Papua. Pada intinya mereka mengutuk keras aksi-aksi penembakan yang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah tersebut.

Dalam menyikapi aksi-aksi penembakan tersebut para pimpinan umat ini mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan keprihatinan.  Mereka adalah Ketua PGGP, Pdt. Lipiyus Biniluk, FKUB Papua, George Rumi, Ketua Muhammdiyah Papua, H. R. Partino, Uskup Jayapura, DR. Leo Laba Ladjar, MUI Papua Dudung, AQN, PHDI I Nyoman Sudha, NU Papua Tony Wanggai, Yapelin Petrus, FKUB T. H. Pasaribu, PGGP Mathias Sarwa, PGPI Papua Pdt. M.P.A. Maury, S.Th. FKPPA Pdt. Herman Saud, FKPPA Eddy Pranata dan FKUB Ponco Winata saat melakukan jumpa pers, di Kantor Keuskupan Jayapura Dok II-Distrik Jayapura Utara, Senin (11/6) kemarin sore.  
Sedikitnya ada 10 poin pernyataan sikap mereka. Pertama, mengutuk keras aksi-aksi teror penembakan yang menimbulkan korban jiwa dari orang-orang tidak berdosa, seluruh umat agar mendoakan Papua sebagai Tanah Damai menjadi kenyataan dalam kehidupan bersama demi pembangunan di segala bidang dan kehidupan bersama yang damai dan aman. Kedua, pihak-pihak yang melakukan kekerasan agar menghentikan tindakannya dan bertobat sebagaimana yang diajarkan oleh semua agama.
Ketiga, pihak keamanan dalam hal ini aparat kepolisian supaya menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh umat, agar masyarakat menjadi aman dan damai. Keempat, para pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan baik ancaman fisik, non fisik, penganiayaan dan sampai pada penghilangan nyawa harus diproses secara hukum demi penegakkan hukum dan keadilan di Tanah Papua.
Kelima, pemerintah dalam hal ini Legislatif maupun Eksekutif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus proaktif mencegah kekerasan dan pembunuhan manusia.
Keenam, TNI/Polri harus melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, untuk melayani dan menghidupi rakyat Indonesia di Tanah Papua. Aparat harus bersih dan melakukan tugas secara profesional demi penegakkan hukum, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan HAM bagi bangsa kita di mata dunia.
Ketujuh, Porli segera mengungkap pelaku penembakan dan apa motif dari aksinya tersebut, agar tidak menim bulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Kedelapan, segala bentuk intimidasi, penyiksaan, penangkapan dan pemenjaraan segera dihentikan.

Kesembilan, kami memohon kepada Presiden, Kapolri dan Panglima TNI untuk mengatur secara cepat penanganan Papua dengan pendekatan kemanusiaan, investigasi oleh Tim Kemanusiaan, Tim Hukum dan HAM demi penegakkan Hukum dan penertiban aparat TNI/Polri.

Dan kesepuluh, para pimpinan agama dalam setiap melakukan tugas pastoral keliling, trauma hiling dan pelayanan kesehatan bagi yang mereka berduka, sakit, terpenjara atau menjadi terdakwa maupun pelaku tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

Para pimpinan agama di Tanah Papua meminta kepada setiap umat untuk tidak gampang terprovokasi dan mengambil tindakan sendiri dengan  cara apapun yang dapat merugikan semua pihak. Tak terpancing dengan berita - berita yang menyesatkan dan mengadu domba umat.

“Tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin baik selama ini. Setiap umat harus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamaman lingkungan tempat  tinggalnya masing-masing,”  kata Ketua PGGP Papua, Lipius Biniluk.

Menurutnya, meminta kepada pemerintah, TNI/Polri dan Penegak Hukum untuk  lebih meningkatkan keamanan dan menindak tegas serta mengikis habis setiap pelaku aksi teror  yang beraksi di Papua dan khususnya di Kota Jayapura.

“Semua umat yang hidup di atas tanah ini, wajib menjaga Papua sebagai  Tanah Papua Damai yang telah disepakati oleh semua pemimpin agama di Tanah Papua,” pungkasnya

Sumber: Bintang Papua

NZ mendesak untuk bertindak atas kekerasan Papua Barat

Partai Hijau mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk memutuskan hubungan militer dan polisi dengan Indonesia setelah mengamuk kekerasan oleh tentara Indonesia di daerah Wamena Papua pekan lalu.
 Insiden itu berawal dua anggota batalyon wamena mengendarai Sepeda motor yang menabrak seorang remaja di hanai lama wamena, akhirnya para keluarga datang dan menganiaya ke dua anggota TNI sampai diantaranya satu tewas. 
Sebagi balas dendam anggota batalyon menembak dan membakar rumah warga di honai lama wamena,
Laporan mengatakan satu orang meninggal dan 17 terluka dengan puluhan rumah hancur bersama semua harta bendanya.

  MP Hijau Catherine Delahunty mengatakan Selandia Baru harus berbuat lebih banyak untuk mendukung proses perdamaian di Papua.

Ms Delahunty mengatakan para pemimpin gereja di sana telah menyerukan pembicaraan damai untuk waktu yang lama dan Selandia Baru dapat memainkan peran yang sama itu diputar saat itu membantu perdamian di Bougainville.

Dia mengatakan militer Indonesia sangat dikompromikan dan pemerintah Indonesia akan menjadi yang pertama mengakui ada masalah.

Sumber, Radio Selandia Baru

Metro-TV: Parliamentary Caucus for Papua, Violence Performed by TNI / police

Paskalis Kosay (anggota DPR RI)

Metro-TV, President Susilo Bambang Yudhoyono asked to form an independent investigative team to uncover all the violence in Papua. Therefore, it allegedly performed military and police elements.
"There are some events that happened two months and made known to both military personnel want police," said Coordinator of Papua Caucus in Parliament, Paschal Kossay Arrested during a press conference at the Parliament complex, Jakarta, Friday (8/6).
He called the shooting of five people who do BriMobs in Degeuwo; burning of houses in the District Angkaisera, Serui; and shooting 13 civilians in Wamena as an example of violence by the TNI / police.
SBY describes the sequence of events is very weak in controlling the military / police. Therefore, Papua Caucus in Parliament asked the President to immediately reveal the mysterious shooter so far. Yudhoyono also asked to re-evaluate state policies that put the military / police exceed the number of local people in Papua.
The President also had to replace the Papua police chief and military commander of Paradise or XVII of the State Intelligence Agency officials if they are not able to control security. "SBY asked to open up wider access for humanitarian workers and the mass media in order to access information and advocacy events on the ground," said Paschal.
He hopes, SBY opened the door for dialogue with the Papuans with the feel of constructive and dignified. "As soon as the need for enforcement of human rights violations, corruption and other crimes in Papua," he said. (Andhini)

CSWP Menyeruhkan Internasional Untuk beraksi atas konflik Papua Barat

Siaran Pers: CSWP
Komunike dari Papua Barat Komite Solidaritas (CSWP) - Kanaky menyerukan masyarakat internasional untuk bereaksi untuk menghentikan pembunuhan di Papua Barat
CSWP ini meminta solidaritas di antara masyarakat Pasifik dan bangsa-bangsa Melanesia, melawan genosida terorganisir saat ini sedang berlangsung di Papua Barat.
Komite mencatat bahwa banyak saudara kita yang mengorbankan solidaritas ini penting di altar perjanjian perdagangan dengan negara-negara yang sangat yang bertanggung jawab atas genosida terhadap orang-orang yang adalah saudara kita sendiri.
WP Solidaritas Komite Kanaky mengutuk penangkapan oleh Kepolisian Vanuatu aktivis WP yang sah memprotes kedatangan piagam bahasa Indonesia di Vanuatu.
Pada demonstrasi pada hari Senin 4 Juni, yang diselenggarakan oleh KNPB di Jayapura, Papua Barat, pasukan keamanan menyerang demonstran dan tembakan ke kerumunan: tiga tewas, ratusan orang terluka, 43 * ditangkap.
Komite meminta masyarakat internasional untuk bereaksi untuk menghentikan pembunuhan. Komite meminta caleg [di Kanaky] mengutuk kebijakan Indonesia di Papua Barat.
Untuk Komite Rival Djawa
Sebagai pernyataan ini dikeluarkan, angka masih harus dikonfirmasi. Baru pelanggaran HAM berat yang terjadi sejak itu termasuk kebrutalan kotor dan kekerasan oleh tentara Indonesia dan polisi ketika mereka menyerang penduduk desa di Wamena (Papua) pada tanggal 6 Juni 2012. Tokoh belum dikonfirmasi adalah sebagai berikut: 13 orang ditembak mati, banyak luka-luka, sampai 500 rumah telah dibakar ke tanah oleh para prajurit. Penembakan lainnya di seluruh Papua Barat telah terjadi selama seminggu penuh.
Papua Barat Komite Solidaritas (Comité Papua Barat Solidarité atau CSWP) adalah solidaritas kelompok yang berbasis di Kanaky, didirikan pada Desember 2011, di bawah kepemimpinan Mr Djawa Rival, yang telah menganjurkan hak Barat Papua di wilayahnya selama lebih dari 30 tahun sekarang . Komite ini terdiri dari sejumlah organisasi di Kanaky yang ingin menggabungkan kekuatan untuk mematahkan dinding diam mengenai genosida berlangsung di Papua Barat.
More>>scoop.co.nz/news 

Kasus Wamena, Kontroversi Antara Dua Intitusi Polda Papua Vs Pagdam Cenderawasih

Siapa yang berbohong, Polda atau Pagdam Karena ke dua intitusi itu berbeda statement atas kasus Penembakan dan Pembakaran di wamena (6/6/12)

Pembakaran Rumah Warga oleh TNI

Kekerasan pecah di wamena setelah dua personil TNI batalyon wamena yang mengendarai sepeda motor menabrak hingga tewas seorang anak laki-laki.

Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS wamena.

Namun TNI Membantah (kompas) Hal itu, Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Papua Letnan Kolonel Ali Hamdan Bogra membantah adanya berita yang menyebutkan bahwa prajurit TNI melakukan penembakan kepada belasan warga sipil dan pembakaran puluhan rumah di Wanema, Papua, Rabu malam lalu.

"Kami tidak membakar rumah warga, itu mustahil. Kami adalah prajurit, tidak mungkin kami melakukan hal itu," tegas Ali Hamdan seperti dilansir situs berita Australia

Tetapi Polda Papua membenarkan (kompas), TNI yang melakukan Penembakan sampai membakar rumah warga yang merabat di dalam kota.

"Menyusul kecelakaan lalu lintas itu, tentara dari sebuah pos militer setempat datang dengan dua truk dan membalas dengan menembaki warga sekitar, serta membakar sejumlah rumah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution. "Kejadian itu menyebar hingga ke pusat kota, di mana sejumlah toko dan rumah juga terkena tembakan," kata Saud Usman lagi.

Pemberitaan Polda di perkuat oleh Bupati jayawijaya ( Jhon Wetipo),  Bupati Jayawijaya Jhon Wetipo membenarkan adanya penembakan oleh militer terhadap warga sipil di wilayahnya pada Rabu (6/6/2102) malam.

Tentara, kata Wetipo, menembak mati satu orang dan melukai 17 orang lainnya. Satu orang dari 17 yang terluka kini dalam kondisi kritis. Wetipo menambahkan, setidaknya 37 rumah terbakar dalam peristiwa itu. Namun, kondisi itu berlangsung normal pada Kamis 

Demi nama baik intitusi TNI dan Polri, para politisipun angkat bicara, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR - RI), dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dengan pesan singkat mengatakan, TNI dan Polri di Papua Diminta Kompak.

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian diminta kompak dalam mengatasi situasi memanas di Papua. Jika kedua institusi itu tidak serius mengusut berbagai kasus di Papua, khususnya penembakan, maka akan merugikan kedua institusi itu sendiri.

Sekjen PDI-P itu berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada jajaran Polri, TNI, dan intelijen agar membentuk tim khusus untuk menuntaskan masalah keamanan di Papua.

Septer Manufandu: Pangdam dan Kapolda Harus Bertanggung jawab

JAYAPURA Binpa—DPRP   dan  Gubernur    diminta   memanggil  Pangdam  XVII/Cenderawasih  Mayjen  TNI  Mohammad  Erfi Safitri dan Kapolda  Papua  Irjen Pol  Drs BL   Tobing   untuk  dimintai  pertanggungjawabannya sekaligus  menyurati Presiden  atas keadaan  di Tanah Papua , serta  rangkaian  kejadian  (penembakan) yang  tak  pernah terungkap.

Demikian  disampaikan  Direktur  FOKER  LSM Papua   Drs   Septer Manufandu saat   pertemuan    Komisi  A  DPRP  bersama  elemen masyarakat  untuk menyikapi   rangkaian  aksi   penembakan  misterius   (Petrus)  yang   akhir  akhir  mendera   warga  Kota  Jayapura  khususnya  dan  Papua umumnya   di Ruang  Banggar  DPRP, Jayapura, Kamis  (7/6).

Pertemuan  tersebut   dipimpin  Ketua   Komisi   A  DPRP  Ruben  Magay,  S.IP, Anggota Komisi  A  DPRP masing masing  Nasson  Utti, SE,  Yulius  Miagoni  dan Ina Kudiai  STh  diikuti   sekitar   30  orang   dari  kalangan LSM, mahasiswa, partai  politik, tokoh  perempuan,  tokoh agama,   termasuk  Kakanwil  Hukum  dan  HAM  Papua  Daniel Biantong   SH  dan  Ketua Umum  Komite  Nasional  Papua Barat   (KNPB) Buchtar  Tabuni.

Pertemuan  itu  juga  awalnya    mengundang   Pangdam  XVII/Cenderawasih  Mayjen  TNI  Mohammad  Erfi Safitri dan Kapolda  Papua  Irjen Pol  Drs BL   Tobing,  tapi   keduanya  tak hadir  tanpa  pemberitahuan.
Dia  mengutarakan  pertanggungjawaban  otoritas  keamanan di Papua   sekaligus   meminta  kebijakan  Presiden   untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dan kenyamanan   khususnya  bagi  rakyat  Papua yang   terusik  lantaran   rangkaian  kejadian  yang  tak  pernah terungkap  selama  ini.

Menurut  dia, kohesi  sosial   yang  selama  ini dibangun antar   budaya, antara  agamana  perlahan  berantakan sehingga  menyulut  konflik  sosial.  Karenanya,  kata dia,  semua  elemen masyarakat   membutuhkan adanya  sebuah dialog   internal  antar warga  Papua untuk  membangun kembali  kohesi  sosial  sekaligus   memutuskan  mata  rantai kekerasan yang terjadi  selama  ini.  
“Hanya  dengan  cara  ini  kita  minimalisir konflik sosial  serta membuka  ruang dialog   bagi  kelompok kelompok yang berkonflik dengan  pemerintah,”  imbunya.

Usul  yang disampaikan  Septer  Manufandu  mendapat dukungan  dari  Direktur  KIPRA  Markus  Kayoi  yang  mengatakan,  otoritas  sipil  harus kuat  untuk  meminta   pertanggungjawaban  TNI/Polri.  Pasalnya,   tugas  mereka adalah  menjamin keamanan  warga  setempat.
“Jika  mereka   tak mampu menamin keamanan,  maka  rakyat berhak   untuk  minta pihak  lain   yang  juga  bekerja memberikan  keamanan dan keselamatan  bagi  manusia,”  tukasnya.
Dikatakan, pihaknya juga menyoroti  prilaku  aparat kepolisian sepertinya  menyimpan  dendam terhadap  orang  Papua  sehingga  masyarakat  menilai    prilaku  aparat  yang  tak  mencerminkan kepribadian  polisi  yang  memiliki  tugas  memberikan keamanan.

“Kita minta  polisi   yang  bertugas  disini  tak  dendam  dengan  orang Papua sehingga  polisi kembali  dicintai   rakyatnya,”  tukasnya.

Direktur Aliasi Demokrasi  untuk Papua  (ALDP)  di  Jayapura Latifa  Anum Siregar, SH mengutarakan  kini  tak  ada  satu  wilayapun di  Tanah Papua yang  dapat  memberikan jaminan keamanan  bagi warganya.   Pasalnya, dimana  mana  ada  gangster  kelompok yang  dengan  seenaknya  melakukan  cara apapun  untuk membunuh  orang lain. 

“Kami  minta   penataan kembali  lembaga keamanan untuk memberikan  jaminan keamanan  bagi  warga,”  tutur dia seraya menambahkan,   pihaknya meminta  seluruh  elemen  warga menjadwalkan   untuk  mengundang Kapolda  Papua dan Pangdam untuk mengclearkan situasi  kantibmas   yang  terjadi”.  

Direktur  KONTRAS Papua  Olga  Hamadi mengatakan  rakyat Papua membutuhkan  pemimpin yang berani  mengungkap kasus penembakan  dan  kekerasan yang   terjadi  di Papua.  Bila  Kapolda  tak mampu mengungkapnya sebaiknya  diganti orang lain.  “Kami  tak butuh   statement  aparat kepolisian pelaku aksi  penembakan itu  Orang  Taka  Dikenal  (OTK) atau pelaku  diduga  memiliki  ciri ciri berkulit  hitam,  rambut kriting dan  brewok.  “Itu  statement   yang   kurang  bagus serta  menyulut  konflik di masyarakat,”  kata dia.  “Bila  disampaikan  pelakunya  OTK  kita  tak  pernah melihat  rakyat  sipil membawa senjata”.   

Jaringan  HAM  untuk Perempuan  Papua Ida  Klasin mengatakan  kini  rakyat  Papua membutuhkan jaminan  keamanan.   “Kami menyatakan  sikap hari ini  Papua  tak  aman. Kita  butuh polisi  profesional bukan   polisi  yang  setiap  terjadi  penembakan  selalu  mengatakan  pelakunya  OTK,”  kata dia.

Pertemuan itu   akhirnya  menyepakati  Selasa (12/6)  pukul  08.00  WIT mengundang  Gubernur, Kapolda  Papua, Pangdam   untuk  menyampaikan  pertangungjawaban terkait  rangkaian  aksi   Petrus di  Papua.

IHCS Desak Segera Audit Pelanggaran HAM Di Papua

Ritwan Darmawan ( foto Pendoman)

JAKARTA - Indonesian Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) meminta Komisi I DPR RI mengaudit dan mendata semua masalah yang terjadi di Bumi Papua. Direktur IHCS, Ridwan Darmawan, mengatakan, audit tersebut mutlak dilakukan demi mengurai akar persoalan papua yang sudah dianggapnya begitu rumit.

"Segera audit dan inventarisasi seluruh persoalan-persoalan di Papua. Selain itu, fasilitasi dialog antar stakeholder di sana untuk mengurai kerumitan-kerumitan di sana," kata Ridwan Darmawan melalui pesan singkat, Kamis (7/6/2012).

Permintaan tersebut diutarakan Ridwan Darmawan dalam menanggapi rencana Komisi I DPR RI yang akan mengadakan kunjungan ke Papua, pada Pekan depan. Di gedung DPR, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan, kunjungan tersebut terkait aksi penembakan gelap yang belakangan malah makin marak di sana.

Menurut Ridwan, kekerasan di Papua tergolong persoalan laten yang belum bisa ditangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sana, kata dia, kekerasan telah menjelma begitu kompleks membaur dengan kemiskinan masyarakat Papua.

"Ironisnya, hal itu dirasakan rakyat Papua di saat korporasi-korporasi besar dunia beroperasi mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Sebut saja Freeport," tegasnya.

Belum lagi masalah integrasi yang dianggap sebagian masyarakat Papua belum selesai. Menurut Ridwan, masalah Papua seperti bara api dalam sekam. "Integrasi Papua terus-terusan menuai kontroversi, baik di tingkat nasional maupun global," kata Ridwan.

Pria yang saat ini sedang mengadvokasi buruh PT Freeport itu meminta pemerintah memberi keadilan terhadap masyarakat Papua. Dia mendesak pemerintah segera  menegakkan hukum terkait kekerasan yang sudah seperti makanan sehari-hari bagi warga di sana.

"Para pelaku pelanggaran HAM Abepura, Wamena, Wasior hingga kini belum ditemukan dan dihukum. Penembakan-penembakan di area Freeport juga belum bisa diungkap. hal itu jelas menimbulkan ketidakpuasan dan juga tidak ada efek jera untuk para pelaku teror di sana," kata Ridwan, yang kutip OkZone.news

13 Papuans, Killed In Shooting Death By Police Joint army / police in Wamena - Papua

Increased anxiety and Emergency Situations in West Papua after a violent military / police led to 13 people were killed in (24h) twenty-four hours.

Voice Baptist Jayapura, - Violence broke out again after two battalions Wamena military personnel who ride a motorcycle crashed into and killed a boy.

The family did not accept their son in a hit, the population of military personnel are attacking both of them have been killed and only in-patient hospital Wamena.

As the combined forces revenge TNI / police brutality and uncontrolled, while the police reportedly beat and shot several people, while the data on the victims who gathered some 13 people were shot and killed instantly in the incident 06/06 at 07 at night.

Up to 500 homes have been burned by the soldiers allegedly with all the goods and treasure on earth scorching in quotation Newzeland radiator.
Local human rights sources said the bullets that were fired indiscriminately and that dozens of people have been beaten and shot by soldiers.

Until this news was sent down, can not be in the confirmation and verification because the real situation is very urgent and tertutut for the people and journalists and humanitarian workers.

Papua expert, Greg Poulgrain told Radio Australia Connect Asia said that the current situation in Papua needs serious attention.

Papua current situation is an emergency, officials can not be controlled by humanitarian workers because the apparatus is very brutal and banya catching and shooting without hair, it needs no special advocacy and international intervention on the current situation.

 Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages 

Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. No veteran. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to 62 21 3442223

PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Susilo Bambang Yudhoyono

The President of Indonesia

Jl. Veteran No. 16

Jakarta Pusat

INDONESIA

Tel: +62 21 3863777, 3503088.

Fax: +62 21 3442223

2. Mr. Kemal Azis Stamboel

The Chairman of the First Commission of House of Representative of Indonesia Gedung DPR RI Nusantara II, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA

Phone: +62 21 5715518

Fax: +62 21 5715523

3. Chairman of Third Commission of The House of Representative of Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta INDONESIA

Tel:+62 21 5715569

Fax: +62 21 5715566

4. Mr. Erfi Triassunu

Commander of Regional Military Command XVII Cendrawasih (Kemiliteran Daerah Papua / Kodam Papua) Jl. Polimak atas Jayapura Provinsi Papua INDONESIA

Fax: +62 967 533763

5. General of Police Timur Pradopo

Chief of Indonesian National Police

Markas Besar Kepolisian Indonesia

Jl. Trunojoyo No. 3

Kebayoran Baru

South Jakarta 12110

INDONESIA

Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010

Fax: +62 21 7220669

Email: info@polri.go.id

6. Head of Division of Profession and Security of Indonesian Police Markas Besar Kepolisian Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru South Jakarta 12110 INDONESIA

Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010

Fax: +62 21 7220669

Email: info@polri.go.id

7. Chairman of the National Police Commission (Kompolnas) Jl. Tirtayasa VII No. 20 Komplek PTIK Jakarta Selatan INDONESIA

Tel: +62 21 739 2352

Fax: +62 21 739 2317

8. Head of National Commission on Human Rights of Indonesia Jalan Latuharhary No.4-B, Jakarta 10310 INDONESIA

Tel: +62 21 392 5227-30

Fax: +62 21 392 5227

Email: info@komnas.go.id

9. Ms. Harkristuti Harkrisnowo

General Director of Human Rights

Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta 12940 INDONESIA

Tel: +62 21 525 3006, 525 3889, 526 4280

Fax: +62 21 525 3095

10. Chief of Regional Police of Papua province Jl. Samratulangi No. 8 Jayapura INDONESIA

Tel: + 62 0967 531014

Fax: +62 0967 533763

 11. Chief of Jayapura city district police (POLRESTA) Jl. A. Yani No.11 Jayapura INDONESIA

13 Orang Tewas Di Tembak Mati Oleh Aparat Gabungan TNI/POLRI di Wamena Papua

Kekhawatiran dan Situasi Darurat meningkat di Papua Barat setelah terjadi kekerasan TNI/Polri menyebabkan 13 orang tewas dalam (24jam)  dua puluh empat jam terakhir.

Jayapura VB,--Kekerasan kembali pecah setelah dua personil TNI batalyon wamena yang mengendarai sepeda motor menabrak hingga tewas seorang anak laki-laki.

Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS wamena.

Sebagai balas dendam Aparat gabungan TNI/Polri brutal dan tak terkendalikan , sementara polisi dilaporkan memukul dan menembaki sejumlah orang, sementara data korban yang di himpun sejumlah 13 orang tewas tertembak seketika dalam insiden itu 06/06 pukul 07 malam.

Sampai dengan 500 rumah diduga telah dibakar oleh tentara dengan semua barang dan hartanya di bumi hanguskan di kutip radia newzeland.
Hak asasi manusia lokal sumber mengatakan peluru tajam yang ditembakkan tanpa pandang bulu dan bahwa puluhan orang telah dipukuli dan ditembak oleh tentara.

Sampai berita ini di turunkan, belum bisa di konfirmasi dan verifikasi karena situasi riil sangat urgen dan tertutut bagi rakyat dan jurnalis serta pekerja kemanusiaan.

Ahli masalah Papua, Greg Poulgrain kepada Connect Asia Radio Australia mengatakan bahwa situasi terkini di Papua perlu mendapat perhatian serius.

Situasi papua saat ini sangat darurat, para aparat tidak di kontrol oleh pekerja kemanusiaan karena aparat sangat brutal dan banya penangkapan dan penembakan tanpa bulu, perlu ada advokasi khusus dan intevensi internasional atas situasi saat ini.

Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to +62 21 3442223

Berita Terkait:

• Aparat polisi menembak mati teju tabuni 
• Dua Anggota TNI di Wamena Dikeroyok, Satu Orang Tewas 

Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages