Kontras Nilai Ada Spekulasi Seputar Penembakan Mako Tabuni

Mako Tabuni Foto VB

JAYAPURA - Kontras Papua bersama Sekertariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan( SKPKC) dan Bersatu Untuk Kebenaran Papua( BUK)  menilai ada spekulasi seputar tewasnya Mako Tabuni,  14 Juni lalu.   Mako Tabuni ditembak aparat kepolisian dari Polda Papua di kawasan Perumnas III Waena.

Kontras Papua menyatakan, penembakan terhadap Mako Tabuni tidak  dilakukan oleh Pihak Polda saja, melainkan ada juga keterlibatan pasukan   Densus 88  yang diduga menjalankan tugas terselubung di Papua. Kontras bersama SKPKC telah mengumpulkan sejumlah fakta lapangan termasuk menemui para saksi yang melihat langsung tertembaknya Mako Tabuni. Sejumlah saksi yang berhasil ditemui menyebutkan, Alm. Mako Tabuni ditembak saat dia berdiri makan pinang di depan  kios perumnas III Waena, ketika itu  ada mobil pertama Avanza berwarna hitam,  diikuti Avanza silver serta satu Daihatsu biru, lantas orang yang turun dari Daihatsu biru langsung menembaki Mako Tabuni hingga dia tewas ditempat.

Setelah dia ditembak mati,   dilarikan ke RS Bhayangkara di Kotaraja, yang jadi pertayaan adalah, mengapa polisi setelah menembak Mako dibawa lari ke RS Bhayangkara sementara di sekitar Waena ada RS Dian Harapan yang lebih dekat dengan TKP,  apalagi Mako ditembak dan dibawa ke RS Bhayangkara tanpa sepengetahuan keluarganya, dalam perjalanan dia kehabisan darah. Yang menimbulkan kecurigaan  adalah, Polisi  cepat cepat melakukan formalin, sehingga belakangan pihak keluarga Mako meminta harus otopsi,  tetapi pihak medis RS Bhayangkara katakan tidak bisa otopsi karena sudah diformalin. 

Kontras Papua yang diwakili Peneas Lokbere menyatakan, tindakan polisi yang menembak Mako Tabuni menunjukkan  Polisi tidak mampu dan Profesional dalam mengungkap siapa aktor kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi akhir akhir ini. “ Dan, kami mengutuk pelaku langsung, pelaku komando dan pihak pihak yang terlibat dalam penembakan Mako Tabuni,”katanya.

Menurut Peneas, Mako Tabuni tidak menampakkan  sikap sebagai orang yang melakukan kekerasan penembakan, bahkan saat rentetan penembakan yang terjadi, dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, keluar rumah seperti biasa, pergi ke Kampus juga. “Dia orang murni, tidak melakukan sesuatu,” ujar Peneas.  Dikatakan bahwa ada banyak pembohongan publik yang dilakukan Polda Papua pasca tertembaknya Mako Tabuni.

Kontras dan SKPKC  menyatakan tertembaknya Mako Tabuni harus mendapatkan perhatian presdiden RI, demikian presiden menghentikan dan menarik pasukan organik maupun non organik serta merasionalisasi jumlah TNI Polri di tanah Papua.

Karena  tertembaknya Mako  dilakukan Polda Papua, maka Kapolda Papua segera menghentikan penyisiran, penangkapan, penganiayaan, kriminalisasi terhadap mahasiswa serta mengembalikan barang barang para mahasiswa seperti laptop yang berisi bahan skripsi milik mahasiswa, handphone, serta barang lainnya yang disita di asrama.

Kapolda juga perlu menghentikan penyisiran terhadap rumah rumah warga sipil serta segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus kasus penembakan di tanah Papua, termasuk pembunuhan Mako Tabuni. Peneas bersama  dua staf SKPKC  Bernard dan Frans Making mendesak Kapolda hentikan upaya upaya menghancurkan dan mengkambinghitamkan perjuangan murni rakyat sipil Papua untuk menuntut Keadilan dan Kebenaran sesuai kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak hak sipil dan Politik.
Sumber: http://bintangpapua.com/headline/

Pidato Senator AU: Australia harus menunjukkan kepemimpinan di Papua Barat

 Report by: Hansard (http://greensmps.org.au/)

MASALAH KEPENTINGAN PUBLIK - PAPUA BARAT

Senator Richart Di Natale (foto Grenn MP)

Senator Di Natale (Victoria) (13:17): Saya naik hari ini untuk mengekspresikan keprihatinan serius saya tentang situasi tragis yang sedang berlangsung di depan pintu Australia pada saat ini. Saya berbicara tentang masalah Papua Barat, di mana pelanggaran yang mengkhawatirkan hak asasi manusia dan demokrasi yang terjadi. Tampaknya telah terjadi eskalasi yang signifikan dalam kekerasan bermotif politik selama bulan lalu. Jadi inilah saatnya untuk merenungkan apa yang terjadi di tempat yang salah satu tetangga terdekat kita dan peran kita bisa bermain dalam mengakhiri konflik dan melindungi hak orang-orang yang tinggal di sana.

Papua Barat ini menjadi tantangan dalam diplomasi Australia dan bagi komunitas global. Ini adalah sebuah tantangan bahwa bangsa ini dan memang dunia belum bertemu. Meskipun pulau terbesar kedua di dunia, New Guinea merupakan bagian dari dunia yang jarang membuat berita malam. Bagian barat pulau ini Papua Barat. Situasi yang dihadapi oleh rakyatnya adalah sesuatu yang layak untuk mendapatkan perhatian mendesak kita.

Saat Richart Menerima aspirasi Papua (foto Grenn)

Papua Barat adalah salah satu bagian terakhir dari Asia yang akan decolonised. Kontrol ditahan Belanda di wilayah ini ketika Indonesia merdeka tahun 1949. Belanda mengambil langkah untuk mempersiapkan wilayah itu untuk merdeka, yang meliputi pengembangan sebuah lagu kebangsaan dan bendera nasional, yang disebut Bintang Kejora. Sayangnya, kemerdekaan ini adalah tidak terjadi. Indonesia selalu mengklaim provinsi, dan konflik antara Belanda dan Indonesia atas Papua Barat mengakibatkan konflik bersenjata pada tahun 1961. Pada tahun 1963 perjanjian New York lulus administrasi Papua Barat ke Indonesia. Papua Barat secara resmi dianeksasi ke Indonesia pada 1969, menyusul apa yang kemudian disebut Act of Free Choice. Papua sebut 'Undang-Undang No Choice' ini. Sebuah tindakan yang benar menentukan nasib sendiri seharusnya terjadi, tetapi ternyata tidak. Orang Papua tidak diberi kesempatan mereka untuk memilih pada masa depan mereka. Sebaliknya, ada suasana kekerasan dan intimidasi, dengan 1.022 terpilih Papua berkumpul, membujuk, menyogok dan mengancam ke suara untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa rakyat Papua Barat telah menunggu sejak untuk kesempatan untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk memetakan masa depan mereka sendiri. Penentuan nasib sendiri, hak milik semua orang, ditolak mereka. Indonesia berjuang lama dan keras untuk kemerdekaan sendiri, sehingga orang Indonesia mengerti keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Memang, mereka akan mempertimbangkan diri mereka sebagai pembebas Papua Barat dari penjajahan, yang dalam pandangan saya adalah ironi yang menyedihkan, ketika kita mempertimbangkan apa yang telah terjadi di sana sejak 1969.

Rakyat Papua Barat Melanesia. Mereka adalah etnis, bahasa dan budaya berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia. Mereka memerintah dari Jakarta oleh pemerintah yang sering tampak lebih tertarik pada sumber daya mereka dan dalam apa yang dapat diperoleh dari daerah daripada kesejahteraan mereka. Mereka harus bertahan bentuk baru dari penjajahan, dan Melanesia Papua sudah menjadi minoritas di beberapa bagian Papua Barat. Bahkan, mereka akan segera menjadi minoritas di provinsi secara keseluruhan jika kecenderungan ini terus berlanjut. Papua kini menghadapi kemarahan dari didiskriminasi di tanahnya sendiri, dengan, elit masyarakat bisnis jasa dan pasukan keamanan sekarang didominasi oleh non-asli Papua.

Orang Papua harus menonton tanpa daya sebagai tanah mereka dieksploitasi. Emas dan tembaga Grasberg, terbesar di dunia, adalah bencana lingkungan tetapi memberikan manfaat sangat sedikit bagi rakyat Papua Barat. Orang Papua harus menyaksikan tanah mereka dijaga oleh tentara Indonesia. Mereka nominal warga negara Indonesia, namun tentara tidak ada untuk membela hak-in mereka Bahkan, dalam banyak kasus justru sebaliknya terjadi. Hasilnya adalah sebagai diprediksi karena mereka tragis. Ketegangan tumbuh setiap hari, pembagian etnis tersebar luas, penindasan mengarah pada kekerasan dan keinginan Papua untuk hak untuk memilih masa depan mereka sendiri tidak pernah kuat.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Papua Ketiga Kongres Rakyat diselenggarakan di Jayapura. Lima ribu orang Papua hadir untuk memiliki suara pada masa depan mereka, dan itu adalah pertemuan damai. Hak untuk berkumpul dan mendiskusikan masa depan mereka dijamin oleh konstitusi Indonesia, namun pertemuan itu terganggu oleh tindakan keras militer. Setidaknya tiga orang tewas. Lima pemimpin ditangkap dan sejak dipenjara selama tiga tahun. Tidak ada kata protes dari pemerintah Australia.

Sejak itu, situasi telah memburuk. Dalam dua sampai tiga minggu terakhir, telah terjadi penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer di Jayapura. Ada sejumlah serangan terpisah, dengan beberapa orang yang telah ditembak atau ditikam. Akun-akun penyaringan melalui menunjukkan bahwa tidak ada penangkapan telah dibuat. Polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, tetapi para pembela HAM di Papua titik jari tepat pada pasukan keamanan Indonesia. Para pelaku kekerasan ini harus diidentifikasi melalui proses yang transparan.

Kami juga telah mendengar laporan dari pasukan keamanan Indonesia menyapu Papua dataran tinggi kota Wamena. Mereka telah menyebabkan setidaknya dua kematian, melukai sedikitnya 11 orang dan membakar sedikitnya 70 rumah. Ini rupanya pembalasan aksi polisi membalas atas pembunuhan salah satu petugas mereka dengan orang Papua. Pembunuhan polisi, bagaimanapun, itu dipicu oleh pembunuhan itu, pada sepeda motornya, seorang anak Papua. Kecuali mereka yang menimbulkan kekerasan harus bertanggung jawab, ini siklus kekerasan akan terus berlanjut dan memburuk.

Kita sekarang telah mendengar berita tentang pemimpin Papua Mako Tabuni ditembak dan dibunuh oleh polisi pada Kamis pekan lalu. Dia berjalan di jalan dekat sebuah kompleks perumahan di pinggiran kota Jayapura. Mako Tabuni adalah wakil KNPB, sebuah kelompok yang menyerukan referendum Papua menentukan nasib sendiri dan suatu gerakan yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai salah satu damai. Partai Hijau Australia sangat sedih mendengar tentang pembunuhan Mako Tabuni. Kami memperluas belasungkawa kami kepada keluarga Mako Tabuni dan kami mengkonfirmasi solidaritas kami dengan rakyat Papua Barat yang manusia dan hak-hak demokrasi terus dilanggar.

Polisi mengatakan Mako Tabuni menolak penangkapan dan dipersenjatai dengan senjata yang telah diambil dari arrester, namun saksi mata mengatakan bahwa Tabuni, saat ia berjalan dengan sendiri, tiba-tiba dan tak terduga ditembak oleh seorang pria bersenjata di salah satu beberapa mobil di jalan. Pembunuhan Tabuni diminta adegan marah di Jayapura Papua sebagai protes kematiannya. Semua ini telah terjadi sementara banyak orang Papua merana sebagai tahanan politik di penjara-penjara Indonesia, dengan tuduhan makar karena mengibarkan bendera mereka, menyanyikan lagu-lagu tradisional mereka atau mengekspresikan pandangan politik mereka. Salah satu contoh adalah Filep Karma, yang telah di penjara selama lebih dari satu dekade untuk melakukan tidak lebih dari damai memprotes. Saya kembali meminta pemerintah untuk mendesak tetangga indonesian kami untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan di daerah ini.

Sudah beberapa minggu berdarah di Papua Barat, menambah kengerian yang dialami oleh rakyat Papua Barat selama beberapa dekade pemerintahan Indonesia atas tanah mereka. Australia sekarang menjadi lebih sadar akan kekejaman yang dilakukan di depan pintu mereka. Mereka tahu apa yang terjadi di Timor Timur di bawah pemerintahan Indonesia dan mereka tahu bahwa kita, sebagai bangsa, tidak dapat duduk diam sementara itu terjadi lagi di Papua Barat.

Ada petisi dijadwalkan akan diajukan minggu depan di DPR, dibawa ke parlemen oleh sekelompok aktivis komunitas yang berbasis di negara bagian asal saya dari Victoria dan ditandatangani oleh lebih dari 3.000 warga Australia. Amnesty International meminta kepada pemerintah Australia untuk meminta PBB meninjau perjanjian New York 1962 dan Undang-Undang 1969 Pemilihan Bebas dan melakukan asli, PBB dimonitor referendum untuk menentukan nasib sendiri di mana semua orang Papua Barat dewasa yang diizinkan untuk memilih tanpa paksaan . Petisi itu juga meminta DPR untuk menghentikan semua dukungan keuangan Australia untuk dan pelatihan militer Indonesia dan aparat keamanan sampai pelanggaran hak asasi manusia oleh personel militer dan keamanan di Papua Barat berhenti. Ini meminta wakil-wakil terpilih untuk meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus blokade media dan wartawan internasional memungkinkan akses gratis ke Papua Barat.

Saya telah berbicara sebelumnya di parlemen tentang keinginan Partai Hijau untuk melihat orang Papua Barat bebas untuk mengekspresikan pandangan politik mereka tanpa takut dibunuh. Tapi kebebasan ini tidak akan terwujud sampai ada pengawasan internasional lebih. Hal ini mutlak penting bahwa wilayah ini dibuka untuk wartawan, yang harus bebas untuk mengunjungi dan melaporkan situasi di lapangan. Cerita tentang orang Papua Barat harus diberitahu. Yang benar harus dikatakan.  

Organisasi hak asasi manusia juga harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Sampai pemeriksaan ini diterapkan, semua kita harus meyakinkan kita bahwa tindakan ilegal tidak terjadi adalah pernyataan dari pemerintah setempat. Itu tidak bijaksana, mengingat sejarah, mengambil pernyataan ini pada nilai nominal.

Saya akan terus melakukan advokasi untuk hak asasi manusia dari salah satu tetangga terdekat kita sampai kita melihat perubahan penting. Orang tidak harus merasa ancaman kekerasan atau kematian hanya untuk mengekspresikan pandangan politik mereka. Kita harus mengadvokasi dialog baru antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil masyarakat Papua. Sementara dalam teori Papua Barat memiliki otonomi khusus, ini telah gagal Papua orang Barat. Saatnya untuk mulai dari awal diskusi.

Perlu dicatat bahwa Indonesia baru-baru ini menjalani Tinjauan PBB berkalanya, tinjauan hak asasi manusia yang terjadi untuk negara anggota PBB setiap empat tahun. Ini adalah kesempatan bagi sesama negara anggota PBB untuk melakukan pengamatan dan rekomendasi tentang catatan hak asasi manusia Indonesia. Kajian ini diadakan pada tanggal 23 Mei dan pemerintah Indonesia menerima 180 rekomendasi dari 74 negara. Indonesia mengadopsi 144 ini, dengan sisanya untuk dibawa kembali ke Indonesia untuk dipertimbangkan dan diputuskan pada bulan September 2012 selama sesi ke-21 Dewan HAM PBB. 

Dari rekomendasi belum diadopsi, itu masih harus dilihat apakah Indonesia akan membahas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Telah dipanggil untuk membebaskan orang-orang ditahan selama protes politik secara damai. Tidak dapat diterima bahwa seseorang seperti Filep Karma ditahan selama puluhan tahun hanya untuk menyatakan hak yang kita semua harus diberikan.

Di antara item yang tersisa bahwa Indonesia telah dibawa pulang untuk membahas, itu juga telah merekomendasikan bahwa mereka menangani masalah-masalah impunitas dan segera mengambil tindakan atas laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer dan polisi, khususnya di Papua. Saya akan menonton mereka respon dengan bunga.

Selain hasil penelaahan berkala PBB, dunia akan menonton Papua Barat. Ada pengawasan baru di daerah ini, dengan teknologi baru sekarang memungkinkan orang Papua untuk menyampaikan pesan, foto dan video ke dunia luar. Mereka berbagi pengalaman mereka kebrutalan dan konflik meskipun pembatasan yang mencegah wartawan luar dari pelaporan di wilayah tersebut.

Di Australia sekelompok muda Papua Barat aktivis menggunakan media online dan musik untuk menciptakan kesadaran akan penindasan keluarga mereka mengalami kembali ke rumah. Saya telah bertemu dengan banyak anggota kelompok ini. Bahkan, saya menikmati musik mereka. Sebuah kelompok yang disebut Rize sang Bintang Fajar pantas dipuji untuk advokasi dan aktivisme pada masalah yang sangat penting. Ini adalah proyek yang menangkap hati dan pikiran banyak orang Australia melalui musik, menceritakan cerita tradisional dari Papua Barat dan meminta kami semua untuk duduk dan mendengarkan apa yang terjadi di wilayah tersebut.

Petisi yang akan diajukan minggu depan adalah pemberitahuan kepada parlemen ini bahwa ribuan warga Australia marah atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Saya mendesak menteri luar negeri, Menteri Carr, untuk mengambil perhatian dari Australia untuk mitranya dari Indonesia. Saya juga senang bahwa dengan beberapa rekan saya, saya akan mengundang semua anggota Parlemen ke-43 ini untuk bergabung dengan kami dalam membangun teman parlemen Papua Barat kelompok. Ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bekerja sama lintas partai pada isu-isu kompleks yang dihadapi tetangga kita.

Papua Barat adalah kesempatan bagi Australia untuk menunjukkan kepemimpinan nyata. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kami akan membela nilai-nilai perdamaian dan demokrasi kita begitu mudah dukung. Kita bisa berdebat untuk masa depan yang damai dan optimis untuk Papua dan tetap menjadi teman baik Indonesia. Tapi dimulai dengan menghadapi kebenaran. Kita harus menghadapi kenyataan ini sebelum lebih banyak darah yang tumpah.

Pendeta Socrates SY: Kami Siap Dirikan Negara Papua

Rev.Socratez Sofyan Yoman

 Jakarta--Tidak pernah sekalipun orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Tidak ada jaminan  warga Papua masih menginginkan menjadi bagian dari Indonesia.

"Tidak pernah orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Warga Papua dianggap sebagai binatang. Saya tidak jamin, warga Papua masih menginginkan jadi bagian Indonesia. Lihat saja, bagaimana orang Papua ditembak atau dibunuh,"  Pendeta Socrates Sofyan Yoman 

Menurut Socrates aparat keamanan telah gagal melindungi rakyat Papua. Bahkan aparat keamanan telah menjadi bagian dari kekerasan terhadap rakyat Papua. "Bagaimana tidak, orang Papua ditembak, dibunuh. Itu akan menyebabkan kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Siapapun yang diganggu akan melawan. Ini manusia," tegas Socrates.

Socrates mengingatkan, jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan kekerasan, rakyat Papua siap untuk merdeka. "Kami selalu siap mendirikan negara Papua. Kami akan urus kemanusiaan dan keadilan. Soal keinginan untuk merdeka itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada manusia," tegas Socrates.

Dialog yang jujur bermartabat menjadi solusi penyelesaian konflik Papua, kata Socrates. Pasalnya, kekerasan tidak menyelesaikan masalah, kekeresan menghasilkan kekerasan baru yang lebih keras lagi. "Yang terjadi di Papua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Pendekatan keamanan telah gagal. Alternatif penyelesaian adalah dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif," kata Socrates.

Socrates menampik keras jika dikatakan saat ini sudah dilakukan dialog pihak pemerintah dengan wakil Papua. "Dialog tidak pernah ada dan belum pernah terjadi. Kalau ada, kapan dan di mana, tolong tunjukkan. Wakil Papua belum pernah dilibatkan dalam dialog dengan semangat yang setara," tegas Socrates.

Secara khusus, Socrates mengapresiasi pernyataan politisi Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla yang mengusulkan pelepasan Papua, dengan pertimbangan tingginya biaya mempertahankan Papua. "Itu menunjukkan Ulil punya mata hati, dan mata iman. Itu orang cerdas, hati nuraninya berfungsi, pikiran sudah normal terhadap penderitaan warga papua," pungkas Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Reporter: Achsin (Itoday)

'West Papua Is Your Inconvenient Truth' Green Party Protest

Article: Mark P. Williams

'West Papua Is Your Inconvenient Truth'
Green Party Protest at Indonesian Embassy

Scoop Full Audio + Video Highlights
By Mark P. Williams

Click for big version.Today the Green Party hosted a protest outside the Embassy of the Republic of Indonesia in Wellington. MP Catherine Delahunty led representatives from the Green Party and Mana Party in delivering a letter to the Embassy calling for an urgent peace process between the Indonesian Government and a movement towards self-determination for the people of West Papua.
The protesters gave an impassioned call for an end to colonial domination, comparing the current political situation to Apartheid South Africa and and the occupied Palestinian territories.

Catherine Delahunty said that she would be raising the West Papua issue in Parliament and urged other groups across New Zealand to lend their support. She called West Papua an 'inconvenient truth' for Indonesia and for the New Zealand government.
More Orginal News: http://www.scoop.co.nz/stories/

Church leader wants world intervention on Papua tensions

Aktivis Papua Musa Mako Tabuni

The police killing last week of an independence activist in the Indonesian province of Papua has raised questions about whether the Indonesian government intends to address the violence there.
Source Here: Radioaustralianews.net.au.

Mako Tabuni was shot and killed last Thursday in what rights groups have described as a targeted killing.

The local police chief denies the claim, saying Mr Tabuni was shot while resisting arrest. Hundreds of mourners attended a funeral for the activist under the watchful eye of security forces.

Ferry Marisan from the Papua-based Human Rights NGO ELSAM has told Radio Australia's Asia Pacific program, the situation around the province's capital Jayapura remains tense with a strong military and police presence in the area.

The chairman of the Baptist Churches of Papua, Sofyan Yoman, is visiting the Indonesian capital, Jakarta, lobbying foreign embassies to help generate international intervention in Papua.

"The Indonesian government and the West Papua representative should come to the negotiation table to talk peacefully," he said.

A Papua specialist, Dr Richard Chauvel, a senior lecturer in the School of Social Sciences and Psychology at Victoria University, Melbourne, says the prospects for international intervention in Papua are not good.

"The president's recent statements saying that the killings weren't on all that large a scale, we shouldn't worry about them too much, is certainly not the sort of statement that a political leader would make who would welcome international intervention," he said.

Anggota Parlement West Papua Pertanyakan Kronologi Kematian Mako Tabuni

Hakim Pahabol

JAYAPURA - Koordinator anggota Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Hakim Pahabol dengan mengatasnamakan keluarga duka, rakyat dan Bangsa Papua Barat, mempertanyakan kronologis kematian Ketua I KNPB Mako Tabuni di Perumnas III, Kamis 14 Juni lalu.

Hal itu diungkapkan saat menggelar jumpa pers di Café Prima Garden Abepura, Senin (18/6).
“Kami rakyat Bangsa Papua Barat  mempertanyakan, Polisi RI di Papua itu untuk menyelesaikan masalah, menambah masalah atau bagian dari masalah itu sendiri,” ungkapnya.

Hal itu, berkaitan dengan statemen Polda Papua menyangkut kronologis tertembaknya Mako Tabuni versi Polda Papua, yang dinilainya sangat kontra dengan fakta dan keterangan saksi di lapangan.

Sedikitnya ada 14 pertanyaan yang dilontarkan terkait hal tersebut, seperti : Kenapa Polda Papua tidak melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali sesuai dg perundang-undangan RI sebelum penangkapan itu terjadi?;  kenapa penangkapan tidak dilakukan hari-hari lain, misal saat demo atau usai JP?. Juga kenapa mako langsung dibunuh? dan tidak ditangkap dan dilumpuhkan saja?; kenapa kalau Mako Tabuni menyimpan senjata masih harus merampas senjata yang dipegang anggota polisi?; berapa mobil yang ditumpangi aparat kepolisian untuk mengeksekusi Mako Tabui?; kenapa eksekutor tidak mengenakan pakaian dinas?; apa artinya aparat harus mengenakan topeng (penutup muka); fakta ada 5 lubang yang diperiksa pihak keluarga, sedangkan yang dipublikasikan hanya di perut dan paha?; juga ditanyakan terkait kondisi Mako Tabuni yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian, kenapa masih harus dipasang infus dan alat bantu pernapasan saat sampai di rumah sakit? 

Dalam kesempatan tersebut  juga diuraikan kronologis versi saksi yang dimilikinya, bahwa ketika Mako Tabuni sedang makan pinang bersama dua rekannya.saat itu juga tiga unit mobil kijang, masing-masing warna biru, hitam dan silver melaju perlahan-lahan dari arah Abepura menuju putaran Perumnas III.

Dua mobil berhenti di sekitar Pos Polisi (Yanmor) dan satu mobil berwarna biru terus melaju perlahan ke putaran taksi Perumnas III. Pas dekat dengan Mako Tabuni orang dari mobil biru tersebut langsung melepas tembakan 5 kali dengan menggunakan senjata laras panjang.

Penembak menggunakan topeng dan berpakaian preman, dan belum diketahui apakah ada korban atau tidak dalam aksi tembakan 5 kali tersebut.
Setelah melepaskan tembakan, mobil biru tancap gas melaju ke arah Abepura kemudian diikuti dua mobil yg berhenti di Pos Yanmor.

Beberapa menit kemudian massa dari arah kampus Uncen Atas datang dan membakar Ruko maupun rumah di dekat Pos Yanmor, serta membakar sebuah mobil dan beberapa unit motor. 30 menit kemudian Polisi tiba di lokasi.

Hakim Bahabol menyatakan juga bahwa apabila pihak Polda Papua tidak memberikan tanggapan  dan menjelaskan kronologis sebenar-benarnya kepada rakyat Bangsa Papua atas peristiwa penangkapan dan penembakan Mako Tabuni, maka pihak KNPB akan menempuh jalur hukum Internasional dan bukan dengan menempuh jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

“Karena pengalaman berbagai kasus, seperti kasus pembunuhan Theys Eluay, tidak ada penyelesaian yang baik. Bahkan pelakunya bebas dan sekarang mungkin sudah naik pangkat,” ungkapnya

 Sumber: Harian Bintang-Papua 

Asing Intevensi, SBY. Intruksikan Pejabat Negara Kunjunggi Papua

Jayapura VB--Sejumlah pejabat tinggi negara, hari ini, Senin (18/6/2012) melakukan kunjungan ke Ibu Kota Provinsi Papua.

Kunjungan ini terkait, untuk melihat secara langsung kondisi Papua yang sempat memanas pasca tertangkapnya Mako Tabuni.

Walaupun para Otoritas mengatakan bahwa, Mako dibunuh karena malukukan Kriminal dan teror di jayapura, tapi dengan tekanan dunia internasional atas tewasnya seorang aktivis Ham di bawah organisasi KNPB, sehinggan dengan mendadak Presiden Intruksikan para pihak kementerian terkait untuk malihat kondisi yang terjadi pasca penembakan aktivis Musa Tabuni.

Pejabat yang akan melakukan kunjungan kerja ke Papua hari ini diantaranya, Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.

Rombongan akan tiba di bandara sentani Jayapura, menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-400 pada pukul 15:00 Wit.

Samapi hari hari ini para wartawan loksl belum konfirmasi atas kedatangan merekan, Tapi ada beberapa sumber terpercaya beredar bahwa kedatangan Mereka atas Tewasnya Mako Tabuni dalam insiden Penembakan di perumnas 3 Waena Jayapura.

 

Kunjungan kerja ini akan digelar pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Muspida Provinsi Papua (ForkomPinda) di Swissbelt Hotel Jayapura. Pertemuan akan dihadiri oleh Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Penjabat Gubernur Papua, Ketua DPRD Papua dan beberapa pejabat daerah lainnya.

Esok harinya, rombongan Menkopolhukam akan menggelar pertemuan khusus dengan Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemda setempat. Usai pertemuan besok, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Timika. Selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak Muspida di Kabupaten Timika

 

Manufandu: Kasus MT Extra Judicial Killing

Seter Manufandu

Penembakan yang mengakibatkan kematian Mako Tabuni (MT), Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Perumnas III Waena, Jayapura (14/6)

Menurut Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua adalah Extra Judicial Killing.

“Pertama, yang penting bagi aparat TNI/Polri adalah mereka harus menggunakan cara-cara professional dan

asas praduga tak bersalah dalam mencari seseorang yang diduga sebagai aktor. Kedua, dalam penanganan

setiap kasus-kasus kekerasan, aparat tidak boleh melakukan pembunuhan secara kilat terhadap seseorang

karena yang berhak mengambil nyawa orang adalah Tuhan,” kata Septer Manufandu kepada  tabloidjubi.com di Waena, Jayapura.

Menurut Manufandu, kasus pembunuhan MT ini adalah extra judicial killing (pembunuhan secara kilat) karena menurutnya, pihak yang bisa menentukan dia bersalah atau tidak ada di pengadilan dalam hal ini hakim yang punya hak memutuskan, dia dihukum mati atau tidak.

“Jadi tidak dibenarkan sama sekali untuk pihak kemanan melakukan pembunuhan kilat, menghilangkan nyawa orang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegas Manufandu lagi.

Dari kondisi itu, Manufandu berharap, ke depan Pemerintah Pusat dan semua komponen di Papua dan aparat keamanan dan otoritas sipil di Papua lebih khusus Otoritas sipil harus mengambil peranan yang lebih penting untuk mengontrol semua jalannya kehidupan sosial ekonomi di Papua.

“Hal lain adalah yang berkaitan dengan pemerintah pusat melalui SBY harus melakukan evaluasi sistem

keamanan di Papua karena pendekatan keamanan yang berlebihan di Papua, warga negara yang hidup di Papua menjadi korban yang bisa langsung dibunuh dan disaat yang bersamaan dia tidak merasa aman hidup di Papua. Seharusnya aparat keamanan memberi rasa aman,” tegas Manufandu lagi.

Sumber: Jubi

Amnesty: Usut Tembakan Aparat ke Mako Tabuni

Jay

Jika aparat terbukti melanggar hukum, harus diadili di pengadilan sipil.

Jakarta VIVAnews -- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni tewas ditembak aparat dalam penyergapan di Wamena Jayapura, Papua. Insiden itulah yang kemudian menyulut rusuh, Kamis 14 Juni 2012.

Terkait peristiwa tersebut, Amnesty International menyerukan penyelidikan, cepat, menyeluruh dan independen mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum aktivis pro-kemerdekaan Papua itu.

"Jika penyelidikan menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, mereka yang bertanggung jawab, termasuk
orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional," tegas
Josep Roy Benedict Juru Kampanye Amnesty Internasional untuk Indonesia melalui pesan elektroniknya, Kamis 14 Juni malam.

Amnesty mengatakan, aktivis politik pro-kemerdekaan di Papua sering menjadi sasaran penindasan oleh pasukan keamanan Indonesia. Banyak yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara cukup panjang untuk kegiatan politik damai mereka.

Pihak berwenang juga harus membuka akses pemantauan independen, dari pengamat internasional, organisasi non-pemerintah dan wartawan.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik dari setiap provinsi Indonesia, termasuk desakan untuk kemerdekaan Papua. "Namun organisasi kami mempercayai hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk advokasi secara damai, referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan," tambah dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Mako Tabuni tak sekonyong-konyong ditembak. Dia dianggap melawan. Sehingga aparat mengambil tindakan tegas. "Karena sudah diancam akhirnya dilumpuhkan," kata Timur. Dari Mako Tabuni ditemukan senjata laras pendek dengan 18 peluru.

Timur mengungkapkan, penangkapan Mako Tabuni ini merupakan buntut rentetan penembakan yang terjadi mulai 29 Mei hingga 10 Juni yang lalu. Hasil penyelidikan polisi menemukan adanya kaitan Mako Tabuni dengan peristiwa itu. "Itu yang intensif kami lakukan sehingga hari ini kita dapatkan satu inisial MT," katanya. (eh)

Viktor Yeimo : Mako Tak Lakukan Perlawanan

Pemakaman Almarhum Mako Tabuni (fotoBinpa)

JAYAPURA - Tewasnya Wakil Ketua (Waket) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni setelah ditembak oleh Tim Khusus (Timsus) Buru Sergap (Buser) Reskrim Polda Papua karena dianggap melakukan perlawanan saat ditangap polisi, dibantah  Juru Bicara (Jubir) Internasional, Viktor Yeimo.

Viktor Yeimo menilai, aparat kepolisian dari Polda Papua telah memutarbalikkan fakta yang terjadi sebenarnya.  Dikatakan, saat penangkapan Alm. Mako Tabuni sama sekali tidak melawan dan pihaknya yakin kalau Mako Tabuni tidak memiliki senjata api seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. “Ia (Alm Mako Tabuni, red) ditembak dengan menggunakan senjata jenis laras panjang oleh aparat kepolisian dari Timsus Buser Reskrim Polda Papua yang berbaju preman. 

Dan ia (Mako Tabuni) sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap aparat yang akan menangkapnya, apalagi memiliki senjata api (Senpi) seperti yang dituduhkan oleh aparat keamanan,” ujar Viktor Yeimo yang juga fasih menggunakan Bahasa Inggris ini.

Viktor mengatakan, Alm. Mako Tabuni ditembak saat duduk bersama para anggota KNPB lainnya sambil memakan pinang  di sekitar pangkalan ojek atau putaran taxi Perumnas III-Waena. 

“Mereka (polisi, red) datang dan tanpa banyak bertanya, sehingga aparat berbaju preman yang menenteng senjata laras panjang langsung menembak ke arah Mako Tabuni, kemudian Mako Tabuni diangkut atau dimasukkan ke mobil pick up, dan kejadian ini bukan saja dilihat oleh massa KNPB saja, tapi juga dilihat oleh warga sekitar yang tinggal di sekitar pangkalan ojek atau putaran taxi Perumnas III-Waena,” tambah Viktor Yeimo yang saat itu sedang duduk sambil memakan pinang bersebelahan dengan Mako Tabuni. 

Ketika ditanya mengenai pernyataan dari kepolisian dalam hal ini Kapolda Papua, Irjend. Pol. Bigman L. Tobing bahwa masih ada 9 orang diduga menjadi pelaku penembakan yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian terkait dengan aksi-aksi penembakan yang terjadi di Kota Jayapura diantaranya merupakan aktivis dari KNPB, Viktor Yeimo menyatakan, kalau memang dari pihak kepolisian menjadikan kami (KNPB, red) sebagai target penangkapan, ya kami persilahkan saja dan yang terpenting disini pihak kepolisian bisa membuktikannya. 

Dan KNPB tidak akan ragu-ragu atau takut untuk mengungkap para pelaku penembakan yang diduga dari anggota KNPB. “Asalkan kepolisian jangan mengorbankan KNPB. Dan kami anggap institusi kepolisian ingin menghancurkan gerakan-gerakan separatis atau gerakan-gerakan sipil damai di Papua yang dilakukan oleh organisasi KNPB, contohnya penangkapan Ketua Umum KNPB yang juga merupakan Ketua Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Buchtar Tabuni dan Wakil Ketua (Waket) KNPB, Mako Musa Tabuni,” kata Viktor Yeimo yang menilai ini merupakan suatu konspirasi dari Negara Indonesia.

Viktor menyatakan, kami melihat dari kepolisian memang sengaja mengkambinghitamkan KNPB terkait dengan semua kasus-kasus pennganiayaan, penembakan dan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Jayapura.

“Jadi disini sudah ada konspirasi negara yang terjadi untuk mengdegradasikan gerakan-gerakan damai dari rakyat Papua Barat yang di mediasi oleh KNPB selama ini. Karna semua ini mengarah untuk menghancurkan struktural-struktural KNPB secara organisasi bukan terhadap para pelaku penembakan misterius yang selama ini kepolisian belum bisa mengungkapnya,” tegasnya.

Lanjutnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menembak mati Mako Tabuni itu sama sekali tidak benar. Dan kepolisian ini harus buktikan lewat hukum, kemudian kalau ada para aktivis KNPB yang bersalah, kami siap menghadapi proses hukum tersebut dan kami KNPB siap memberikan nama-nama para aktivis KNPB yang bersalah atau melanggar aturan hukum. “Kalau cara dari kepolisian seperti ini, ya kami tetap curiga dan ini merupakan sutau konspirasi negara. Intinya kami tidak menerima cara-cara dari kepolisian yang langsung menembak mati Mako Musa Tabuni karena menganggap kami rakyat Papua Barat seperti binatang buruan dan sama sekali tidak manusiawi serta tidak biadab,” kata Yeimo.

Ia menyampaikan terima kasih kepada penjajah dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia yang telah mengajarkan kami (KNPB, red) untuk melawan dan kami akan terus melakukan perlawanan terhadap penjajah Indonesia. “Tidak ada dalam kamus KNPB untuk mundur atau menyerah, kami bersama rakyat Papua Barat tidak akan takut dan kami tetap akan melakukan perlawanan sampai kapanpun. Senjata kami adalah senjata sipil atau kekuatan rakyat, bukannya kekuatan pistol seperti yang dialamatkan kepolisian oleh kami KNPB,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua (Waket), Mako Tabuni yang tewas ditembak oleh Tim Khusus (Timsus) Buru Sergap (Buser) Reskrim Polda Papua, dalam keterangan pers yang disampaikan langsung Kapolda Papua, Irjend Pol. Bigman Lumban Tobing, bahwa Mako Tabuni terpaksa ditembak mati karena hendak melawan dan berusaha merampas senjata petugas yang hendak menangkapnya.

Akibat kejadian itu, enam (6) butir peluru bersarang di tubuh  Mako Tabuni yang menyebabkan Mako Tabuni terkapar dan saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Papua, sehingga nyawa dari Mako Tabuni tidak dapat tertolong lagi karena mengalami pendarahan yang cukup hebat.

Sumber; Bitang Papua

BBC: Polisi Indonesia Membunuh Aktivist Kemerdekaan Papua Mako Tabuni

Mako Musa Tabuni ( Sekjen KNPB) di Tembak Polisi

Polisi di provinsi bergolak indonesian Papua telah menembak mati seorang pemimpin separatis senior, Mako Tabuni, memicu protes keras oleh masyarakat lokal.

Bapak Tabuni tewas setelah melawan penahanan di kota utama Papua, Jayapura, kata pihak berwenang. Dia dicari karena menyebabkan kerusuhan di provinsi tersebut.

Aktivis dan kelompok hak asasi manusia mengatakan Mr Tabuni tidak bersenjata ketika ia ditembak.

Dia adalah salah satu aktivis paling vokal Papua merdeka. Warga setempat mengatur kendaraan dan rumah terbakar di Jayapura.

Kekerasan itu terjadi di pinggiran Waena kota, di mana Bapak Tabani tewas.

Wartawan BBC Karishma Vaswani di Jakarta mengatakan ia salah satu pemimpin kunci dari gerakan kemerdekaan Papua dan telah berulang kali menyerukan pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan referendum di provinsi ini.

Menurut Yohanes NugrohoJuru bicara polisi Tersangka melawan, dan ketika ia ditujukan untuk salah satu 'petugas dengan senjata. Hanya kemudian ia ditembak oleh polisi "

Pembunuhan Mr Tabuni telah memicu kontroversi mengenai apakah ia bisa saja ditangkap hidup-hidup oleh polisi.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan ketika polisi mencoba menangkapnya, dia lari - dan kemudian ditembak di bagian belakang kepala.

Polisi mengatakan ia bersenjata dan melawan."Ketika ia ditujukan untuk salah satu 'petugas dengan senjata, hanya kemudian ia ditembak oleh polisi," kata juru bicara polisi Papua Yohanes Nugroho BBC Layanan Bahasa Indonesia.

"Kami menduga bahwa dia berada di balik serangkaian kekerasan di Papua sejak Maret." Beberapa orang tewas dalam protes tersebut, termasuk seorang warga negara Jerman.

Papua adalah salah satu bagian yang paling tidak berkembang di Indonesia tetapi memiliki kekayaan sumber daya. Ini menjadi bagian dari kepulauan dalam pemilihan kontroversial pada tahun 1969 mengatakan bahwa banyak orang Papua adalah palsu.

Sekelompok kecil pemberontak telah melancarkan perjuangan kemerdekaan di provinsi selama puluhan tahun, tapi para analis mengatakan panggilan untuk kemerdekaan telah semakin keras dan lebih luas dalam beberapa bulan terakhir.

Sumber: BBC

Konflik Papua: Human Rights Watch Soroti Persoalan Akses 14 June 2012 12:45

Kerusuhan Perum III (foto jubi)

JAKARTA–Human Rights Watch mendesak pemerintah Indonesia membuka akses penuh untuk media internasional termasuk ahli hak asasi manusia  Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk memantau pelanggaran HAM dan meminimalisir informasi yang keliru soal Papua.

Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Musa Tabuni diduga ditembak di otak belakang oleh aparat keamanan sehingga meninggal dunia hari ini. Aksi itu memicu massa membakar sejumlah tempat di Jayapura, Papua.

Aktivis HAM Papua Markus Haluk mengatakan saat itu Mako tengah memakan pinang bersama dengan empat rekan lainnya dan mengetahui kedatangan aparat pada sekitar pukul 09.30 WIT. Mako kemudian menghindari mereka, namun akhirnya ditembak aparat.

“Tidak ada surat pemanggilan sama sekali terhadap Mako. Aparat kalau ingin tembak, tembak saja sekarang seperti preman. Ini bukan penegakan hukum,” ujar Markus ketika dikonfirmasi Bisnis, Kamis 14 Juni 2012.

Dia juga mengatakan setelah kejadian itu sejumlah anggota KNPB dan mahasiswa melakukan pembakaran terhadap sejumlah tempat karena marah dan memprotes insiden tersebut. Penembakan terhadap  Mako dilakukan di daerah putaran taksi Universitas Cendrawasih-Perumnas III, Waena Jayapura.

Saat ini, sambungnya, aparat juga tengah melakukan penyisiran di lokasi terkait dengan kejadian tersebut. Menurut Mako, para anggota KNPB dan mahasiswa pun sudah kembali ke tempat mereka masing-masing.

Direktur Deputi Asia HRW Elaine Pearson mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mengizinkan media asing dan kelompok masyarakat sipil untuk memasuki Papua untuk melaporkan terjadinya praktik kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain itu, organisasi tersebut juga mendesak agar Indonesia menerima permintaan Dewan HAM PBB untuk  mengundang para pakar HAM organisasi dunia tersebut.

“Dengan menempatkan Papua di balik tabir, pemerintah Indonesia tengah menumbuhkan impunitas untuk pasukan militer dan kebencian dari orang-orang Papua,” kata Pearson dalam rilis media pada Kamis, 14 Juni 2012. “Pemerintah sebaiknya membiarkan media dan kelompok sipil menerangi provinsi tersebut.”

Dia menuturkan pemerintah Indonesia telah gagal menghukum para pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Papua.

Peristiwa pada 6 Juni lalu, bermula dari dua anggota TNI Infanteri (Yonif) 756/WMS saat melewati Jalan Raya Hone Lama, Distrik Wamena, Jayawijaya dan menabrak anak kecil. Berdasarkan laporan persekutan gereja, keduanya kemudian berusaha menghindari kemarahan orangtua dari sang anak namun akhirnya terlibat perkelahian.

Seorang anggota TNI yang bernama Pratu Ahmad Sahlan mati di tempat karena mengalami luka tusuk di dada tembus jantung. Sementara anggota TNI bernama Serda Parloi Pardede dalam keadaan kritis karena pukulan benda keras di seluruh bagian tubuh dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

Aksi pembalasan dari pasukan TNI Batalyon 756 kemudian dilakukan sangat brutal dan tak terkendali dengan menyerang, menyiksa, membunuh dan melukai warga sipil  dan membakar rumah.

HRW juga meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mencari-cari alasan lagi atas kegagalan pemerintahannya melakukan investigasi.  Pearson mengatakan dengan mengizinkan akses penuh ke Papua, akan meminimalisir romor dan misinformasi yang memicu pelanggaran.

HRW juga mengingatkan tentang permintaan sejumlah negara dalam perhelatan the Universal Periodic Review PBB pada Mei, terkait dengan pembukaan akses penuh Papua dan mengundang Reporter Khusus.  Sejumlah negara itu adalah Inggris, Perancis, Austria, Chile, dan Korea Selatan.

“Beberapa negara menyatakan kekhawatirannya di Dewan HAM PBB soal kegagalan Indonesia untuk mengundang ahli dari PBB,” ujar Pearson.  ”Jika Indonesia ingin dianggap serius, maka tidak seharusnya mengabaikan permintaan tersebut

Aktivis Kemerdekaan Papua Barat, Mako Tabuni Tewas di tembak Polisi, Jayapura Rusuh

Mako Tabuni ( Sekjen KNPB)

Jayapura--Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni, Kamis (14/6) sekitar pukul 11.50 WIT tewas tertembak di Jayapura, Papua.

Saat berita ini ditulis, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Polri Bhayangkara, Jayapura, untuk autopsi.

Mako Tabuni tewas tertembak saat berada di kawasan Perumnas Waena sedang belanja roko di depan kios . Pagi tadi kawasan perumnas itu memanas setelah sejumlah massa KNPB mengamuk akibat tewasnya pimpinan mereka.

Mako cs, adalah orang aktivis papua yang paling vokal menyuarakan aspirasi rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri, dia juga Menjabat sebagai Sekjen Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Sejumlah rumah toko (ruko), kendaraan roda dua dan empat dibakar massa. Kepala Humas Polda Papua Ajun Komisaris Besar Polisi Johannis Nugroho membenarkan adanya kerusuhan tersebut. Namun Kapoda Menyangkal penyebab kerusuhan, Ia mengatakan belum bisa memastikan penyebab. Satuan Brimob sudah dikerahkan ke kawasan itu.

Menurut sejumlah saksi, Polisi datng menenbak mati pimpinan KNPB yang paling vokal itu, setelah terjadi penembakan massa datng membakar ruko dan kendaraan mereka melarikan diri ke gunung. Polisi tengah mengejar para pelaku yang lari ke arah belakang Kampus Universitas Cenderawasih, Waena. Warga panik dan lari menyelamatkan diri.

Diduga, kerusuhan ini masih terkait dengan serangkaian kekerasan di Jayapura, Papua, dalam beberapa pekan terakhir. Polda papua mengklaim bahwa keterlibatan Komite Nasional Papua Barat dalam serangkaian kekerasan jayapura.

Ketua Komte Buchtar Tabuni ditangkap Kepolisian Daerah Papua. namun keterlibatan bukthar Cs, tidak membuktikan oleh penyidik Polda Papua dan bukthar di jerat dengan kasus pengrusakan LP abepura tahun 2010 silam.

Buchtar ditangkap di Lingkaran Abepura dan kemudian di giring ke Markas Polda Papua Jalan Samratulangi, dengan pengawalan ketat anggota Reskrim dan Brimob Polda Papua. 

Wakapolda Papua Brigadir Jenderal Pol Paulus Waterpauw mengatakan, penangkapan Buchtar Tabuni karena ditengarai sebagai dalang berbagai kekerasan di Papua

Tokoh Gereja Serukan Papua Zona Darurat Kemanusiaan

Tokoh Gereja Papua ( Socratez S Yoman)

JAYAPURA - Menyikapi serangkaian aksi kekerasan dan teror penembakan yang terus terjadi di Tanah Papua, Forum Kerja Gereja Papua mendesak adanya intervensi lembaga  kemanusiaan internasional  untuk menyelamatkan rakyat Papua.

"Papua zona darurat, intervensi lembaga-lembaga Internasional seperti PBB harus segera datang, karena pemerintah dan aparat TNI/Polri tak mampu menyelesaikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua,"ujar Pendeta Benny Giay Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Rabu(13/6/2012) malam.

Benny mengatakan serangkaian aksi terror penembakan terus memakan korban,tapi pelaku tak kunjung bisa ditangkap, sementara aparat hanya bisa menuding OPM atau Orang Tak Dikenal sebagai pelakunya tanpa pernah bisa membuktikan.

"Kalau memang pelaku penebar terror adalah OPM, tangkap dan buktikan, jangan hanya menuding dan mencari kambinghitam,’’tegas Giay.

Hal senada juga ditandaskan Pendeta Socrates Sofyan Nyoman, pemerintah dan lembaga keamanan Negara tidak professional karena tidak mampu mengungkap pelaku penembakan yang terjadi, bahkan terkesan membiarkan aksi itu berlanjut.

“Ada pembiaran bahkan mengalihkan konflik Papua yang sebelumnya vertikal menjadi horizontal antara Papua dan pendatang, dengan cara menyebar rumor bahwa orang Papua yang melakukan penembakan,’" katanya.

Menyikapi keadaan ini, sambungnya, Forum Kerja Gereja Papua mendesak pemerintah mengadakan perundingan dengan wakil-wakil dari bangsa Papua untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua secara permanen. “Perundingan itu dimediasi pihak ketiga dalam rangka menyikapi radikalisme Papua Merdeka yang terus disuburkan oleh kekerasan dan pembiaran/penyangkalan terhadap hak-haka dasar orang asli bangsa Papua,’tukasnya. 

Ia melanjutkan, BIN jangan selalu menuding OPM berada dibalik serangkain kekerasan dan aksi terror penembakan, namun sebaiknya membuktikannya dengan menangkap para pelaku. "Intelijen jangan hanya tahunya mengkambinghitamkan tapi tidak pernah bisa mengungkap," jelasnya.

Socrates juga mengungkapkan, otonomi khusus yang diterapkan sebagai solusi menyelesaikan persoalan Ppaua terutama meredam keinginan untuk merdeka, juga telah gagal dalam pelaksanaannya.

"Negara telah gagal mengindonesiakan Papua, dengan serangkaian konflik yang terjadi,’’paparnya.

Jadi, saat ini solusinya menyelesaikan persoalan Papua hanya dengan dialog. "Hanya dialog dengan dimediasi pihak asing yang menjadi solusi penyelesaian permasalahan Papua,’’pungkasnya.

Polisi Tembak Mati "Mako Tabuni" ( Wakil Ketua KNPB)

Mako Tabuni ( Wakil Ketua KNPB)

Kepolisian Indonesia untuk mengungkapkan kasus teror penembakan di Jayapura tidak mendapatkan hasil akhinya berbuntut kepada penembakan kepada sala satu pemimpin gerakan activist KNPB MUSA alias MAKO TABUNI telah ditembak mati pada pukul 8:03 pagi WIT di Perumas III Waena oleh operasi gabungan polisi dan Densus 88. 

Hal ini jelas terbukti bahwa upaya teror dan penembakan merupakan operasi intelijen Indonesia dalam rangka mengkambing hitamkan setiap aktivis HAM di Papua. Penangkapan dan penembakan pentolan aktivis KNPB oleh polisi Indonesia terbukti bahwa apa yang dilakukan polisi terhadap upaya pengusutan pelaku teror penembakan adalah penipuan publik karena justru polisi yang balik melakukan teror penangkapan dan penembakan para aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas.

Operasi Polisi di Papua Malam hari

Tindakan polisi Indonesia semakin membrutal terhadap warga asli Papua sebagai aktivis KNPB dan melakukan pelanggaran HAM berat, dan tindakan polisi bukan dalam rangka mengungkap kasus teror penembakan dijayapura tetapi murni bentuk operasi khusus yang telah di intruksikan Presiden Republik Indonesia untuk menambah pasukan elit kepolisian Indonesia ke Papua dalam rangka Operasi khusus.

Presiden Republik Indonesia harus bertanggung jawab ata semua bentuk operasi yang bersifat diskriminasi terhadap warga Papua asli di tanah mereka sendiri, operasi ini murni bentuk pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh Indonesia terhadap masyarakat Asli Papua.

Penembakan atas pentolan aktivis KNPB MAKO TABUNI merupakan murni operasi khusus yang diboncengi dengan alasan mengungkapkan kasus teror dan penembakan akhir-akhir ini di kota Jayapura, telah terbukti bahwa polisi bukan mengusut kasus teror dan penembakan tetapi melakukan penangkapan, penembakan kepada aktivis tidak sesuai degan hukum yang berlaku di republik Indonesia.

Polisi tidak melindungi warga Papua asli sebagai bagian dari warga Negara Indonesia tetapi melihat sebagai musuh dan keberpihakan polisi murni dalam rangka mengamankan penduduk non Papua yang ada di Papua maka Operasi ini merupakan tidakan diskriminativ dan menghilangkan nyawa orang asli Papua dan operasi ini merupakan tindakan teror Negara yang dilakukan khusus untuk orang Papua.

Bentuk operasi ini dirancang khusus kedalam kinerja Polisi Indonesia degan alasan mengungkap kasus penembakan dan teror di kota Jayapura dan berupaya untuk menghindar dari bentuk-bentuk Pelanggaran HAM di Papua. 

Tindakan ini dalam rangka mengalihkan perhatian dunia bahwa polisi melakukan pengamanan tindakan kriminal di tanah Papua, dan mendiskreditkan upaya aktivis KNPB sebagai pelaku kriminal dan dalam kesempatan itu polisi Indonesia memanfaatkan isu kriminal untuk menembak dan menculik para activis HAM di Papua

News source: PapuaPost

20 Gereja di Aceh Disegel dan Terancam Dibongkar

Sekalipun Sidang UPR 23 Mei 2012, Negara-Negara Anggota PBB Menanyakan Soal Intoleransi Beragama Namun Pemerintah Tetap saja melakukan pemalangan terhadap kaum minoritas di Indonesia

Eva Kusuma Sundari.

Jakarta,-- Sebanyak 20 gereja di Aceh, khususnya di Kabupaten Singkil, telah disegel dan terancam dibongkar oleh pemerintah daerah setempat. Gereja-gereja itu dianggap tidak memenuhi syarat pembangunan tempat ibadah yang ditetapkan pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari, mengatakan, ia dan politisi PDI-P lain, yakni Adang Ruchiatna dan Moh Sayed, serta Suroso dari Fraksi Partai Gerindra, menerima pengaduan penutupan 20 gereja di Aceh dari Aliansi Sumut Bersatu, Senin kemarin.

Sumber masalah dari penutupan tempat ibadah itu, kata Eva, yakni Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Dalam Peraturan itu, lanjut dia, syarat pendirian tempat ibadah lebih berat dibanding Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mengatur hal sama.

"Kalau SKB mensyaratkan 60 anggota jemaat gereja untuk mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan), maka peraturan gubernur itu meminta 150 anggota jemaat," kata Eva di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/6/2012).

Eva menambahkan, yang lebih menyedihkan adalah adanya fatwa lokal yang mengharamkan umat Muslim untuk memberi tanda tangan persetujuan pembangunan tempat ibadah selain masjid. Artinya, kata dia, upaya meminta tanda tangan persetujuan dari masyarakat sekitar tidak mungkin tercapai.

Eva menambahkan, bukan hanya tempat ibadah baru yang terancam dibongkar. Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi yang sudah berdiri sejak 1932 pun dipaksa untuk mengikuti kesepakatan komunitas tahun 1971 dan 2001 yang berisi hanya memperbolehkan satu gereja di Kabupaten Singkil.

"Sesuatu yang tidak relevan mengingat saat ini penganut agama Kristen sudah mencapai 1.500 keluarga. Mereka menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Singkil. Belum lagi umat Khatolik yang tidak mungkin berbagi gereja dengan umat Protestan," ucap Eva.

Eva mengatakan, perlu ketegasan dan bimbingan dari pemerintah pusat agar pelaksanaan keistimewaan Aceh tetap dalam koridor NKRI. Menurut dia, kesepakatan tahun 1971 dan 2001 itu tidak sesuai dengan konstitusi sehingga tidak boleh dipaksakan.

"Bimbingan dari Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) diperlukan agar muspida dan Kapolres dapat bertindak adil dan netral bagi semua warga negara sesuai hukum nasional dan tidak tertekan oleh ormas intoleran setempat," minta Eva.

Sumber: http/www.News.Kompas.com/

Kontras:"Tanggapan SBY Mengalihkan Perhatian Dunia Internasional"

Korban Penembakan di papua ( foto Binpa)

"Sikap Istana itu menunjukkan Menutupi masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kondisi aksi kekerasan di Papua masih dalam kategori skala kecil dalam pembukaan Rapat Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Namun, fakta di lapangan kondisi keamanan di kawasan ujung timur Indonesia itu malah semakin parah.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan eskalasi kekerasan di Papua cukup mengkhawatirkan. Buruknya situasi di Papua, menurutnya, tidak bisa dibandingkan dengan keadaan di Timur Tengah. 

"Yang terjadi di sana memang buruk karena setiap hari ada upaya penembakan yang misterius. Membuat keberadaan polisi atau tentara di sana seperti tidak ada gunanya," kata Haris, di Jakarta, Selasa (12/6).

Ucapan SBY disebut Haris lebih pada menenangkan pasar dan mengalihkan perhatian dunia internasional.

"Namun apa yang terjadi di Papua gaungnya bisa lebih besar ke luar daripada ucapan SBY sendiri," kata Haris.

Kondisi di Papua, kata Haris, bisa lebih parah kalau negara tidak meresponnya dengan baik, atau merespon tapi dengan cara gegabah. Kalau gegabah bisa memperburuk situasi dan menguntungkan pihak-pihak tertentu terutama menjelang Pilkada.

Papua Belum Pulih

Sementara itu, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, mengatakan situasi keamanan di Papua belum pulih karena masih terjadi penembakan gelap yang menewaskan warga. 

Menurut dia, apa yang disebutkan Istana bahwa kondisi secara umum keamanan di Papua kondusif adalah sebuah kebohongan publik.

"Sikap Istana itu menunjukkan penyederhanaan masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya, mengingat kekhawatiran masih tinggi, baik di masyarakat maupun pihak berwenang," kata Syahganda, Selasa (12/6).

"Pertandingan sepak bola dalam laga nasional di Jayapura oleh Liga Super Indonesia pada Selasa ini, nyatanya tidak diizinkan kepolisian akibat pertimbangan keamanan," imbuh kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia itu.

Ditambahkannya, kondisi Papua bahkan di ibu kota Jayapura tergolong mencemaskan. Kurang dari dua pekan sejak 29 Mei sampai 10 Juni lalu terjadi tujuh rentetan kasus penembakan kepada warga sipil dan aparat hingga tewas, mulai korban turis asal Jerman bernama Pieter Dietmar Helmut (29/5), kemudian seorang pelajar SMU Gilbert FM (4/6), dan sehari sesudahnya (5/6) menewaskan anggota TNI Pratu Doengki Kune. 

Pada hari bersamaan, penembakan kembali dilakukan atas warga sipil, yaitu Iqbal Rivai dan Ardi Jayanto. Selang hari berikut (6/6), penembakan menimpa PNS Kodam Cenderawasih Arwan Apuan yang disusul penembakan terhadap Satpam "supermarket" Tri Sarono pada Minggu malam (10/6). 

Di tempat lain persisnya Kampung Kulirik, Distrik Mulai, Kabupaten Puncak Jaya, seorang guru SD Inpres Dondobaga, Anton Arung Tambila, juga ditembak oleh orang tak dikenal (OTK) pada tanggal 29 Mei saat berada di warung kelontong.

Menurut Syahganda, penyelesaian rangkaian kasus memilukan yang terjadi di Papua memerlukan beban ekstra dengan keterlibatan langsung Presiden SBY sehingga akar persoalan utama dapat dipecahkan seiring dengan penciptaan rasa damai bagi warga Papua.

"Persoalan inti Papua itu bukan semata-mata keamanan, melainkan meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, ketidakadilan pembangunan, serta pengakomodasian aspirasi politik masyarakatnya untuk memenuhi kemartabatan Papua," tandas Syahganda.

Penembakan Masih Diselidiki

Terkait sejumlah kasus kekerasan dan penembakan misterius di Papau itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Timur Pradopo mengatakan, aparat kepolisian terus mengembangkan penyelidikan terhadap tiga orang yang telah ditangkap dalam kasus penembakan di wilayah Papua.

Namun, Kapolri mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil-hasil penyelidikan selama ini, mengingat masih terus didalami. "Sekali lagi tolong sabar bahwa ini sedang kita kembangkan," kilah dia, ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/6).

Waspadai Kekerasan Jelang Pilgub

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui pemerintah tetap waspada terhadap situasi menjelang pemilihan gubernur di Papua. Menurut dia, sikap ini diambil pemerintah karena pengalaman menunjukkan seringkali terjadi konflik antarpendukung saat pemilihan kepala daerah berlangsung di Papua.

"Bahkan ada yang berhadap-hadapan di beberapa kabupaten antara kelompok pendukung A dengan kelompok lain, karena itu dari sekarang kita waspadai supaya tidak terjadi," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/6).

Mendagri mengatakan, peristiwa penembakan di Papua beberapa waktu lalu juga telah membuat spekulasi terkait pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini, tidak ditemukan keterkaitan peristiwa tersebut dengan proses akan digelarnya pemilihan gubernur.