Kontras Nilai Ada Spekulasi Seputar Penembakan Mako Tabuni

Mako Tabuni Foto VB

JAYAPURA - Kontras Papua bersama Sekertariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan( SKPKC) dan Bersatu Untuk Kebenaran Papua( BUK)  menilai ada spekulasi seputar tewasnya Mako Tabuni,  14 Juni lalu.   Mako Tabuni ditembak aparat kepolisian dari Polda Papua di kawasan Perumnas III Waena.

Kontras Papua menyatakan, penembakan terhadap Mako Tabuni tidak  dilakukan oleh Pihak Polda saja, melainkan ada juga keterlibatan pasukan   Densus 88  yang diduga menjalankan tugas terselubung di Papua. Kontras bersama SKPKC telah mengumpulkan sejumlah fakta lapangan termasuk menemui para saksi yang melihat langsung tertembaknya Mako Tabuni. Sejumlah saksi yang berhasil ditemui menyebutkan, Alm. Mako Tabuni ditembak saat dia berdiri makan pinang di depan  kios perumnas III Waena, ketika itu  ada mobil pertama Avanza berwarna hitam,  diikuti Avanza silver serta satu Daihatsu biru, lantas orang yang turun dari Daihatsu biru langsung menembaki Mako Tabuni hingga dia tewas ditempat.

Setelah dia ditembak mati,   dilarikan ke RS Bhayangkara di Kotaraja, yang jadi pertayaan adalah, mengapa polisi setelah menembak Mako dibawa lari ke RS Bhayangkara sementara di sekitar Waena ada RS Dian Harapan yang lebih dekat dengan TKP,  apalagi Mako ditembak dan dibawa ke RS Bhayangkara tanpa sepengetahuan keluarganya, dalam perjalanan dia kehabisan darah. Yang menimbulkan kecurigaan  adalah, Polisi  cepat cepat melakukan formalin, sehingga belakangan pihak keluarga Mako meminta harus otopsi,  tetapi pihak medis RS Bhayangkara katakan tidak bisa otopsi karena sudah diformalin. 

Kontras Papua yang diwakili Peneas Lokbere menyatakan, tindakan polisi yang menembak Mako Tabuni menunjukkan  Polisi tidak mampu dan Profesional dalam mengungkap siapa aktor kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi akhir akhir ini. “ Dan, kami mengutuk pelaku langsung, pelaku komando dan pihak pihak yang terlibat dalam penembakan Mako Tabuni,”katanya.

Menurut Peneas, Mako Tabuni tidak menampakkan  sikap sebagai orang yang melakukan kekerasan penembakan, bahkan saat rentetan penembakan yang terjadi, dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, keluar rumah seperti biasa, pergi ke Kampus juga. “Dia orang murni, tidak melakukan sesuatu,” ujar Peneas.  Dikatakan bahwa ada banyak pembohongan publik yang dilakukan Polda Papua pasca tertembaknya Mako Tabuni.

Kontras dan SKPKC  menyatakan tertembaknya Mako Tabuni harus mendapatkan perhatian presdiden RI, demikian presiden menghentikan dan menarik pasukan organik maupun non organik serta merasionalisasi jumlah TNI Polri di tanah Papua.

Karena  tertembaknya Mako  dilakukan Polda Papua, maka Kapolda Papua segera menghentikan penyisiran, penangkapan, penganiayaan, kriminalisasi terhadap mahasiswa serta mengembalikan barang barang para mahasiswa seperti laptop yang berisi bahan skripsi milik mahasiswa, handphone, serta barang lainnya yang disita di asrama.

Kapolda juga perlu menghentikan penyisiran terhadap rumah rumah warga sipil serta segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus kasus penembakan di tanah Papua, termasuk pembunuhan Mako Tabuni. Peneas bersama  dua staf SKPKC  Bernard dan Frans Making mendesak Kapolda hentikan upaya upaya menghancurkan dan mengkambinghitamkan perjuangan murni rakyat sipil Papua untuk menuntut Keadilan dan Kebenaran sesuai kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak hak sipil dan Politik.
Sumber: http://bintangpapua.com/headline/

Pendeta Socrates SY: Kami Siap Dirikan Negara Papua

Rev.Socratez Sofyan Yoman

 Jakarta--Tidak pernah sekalipun orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Tidak ada jaminan  warga Papua masih menginginkan menjadi bagian dari Indonesia.

"Tidak pernah orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Warga Papua dianggap sebagai binatang. Saya tidak jamin, warga Papua masih menginginkan jadi bagian Indonesia. Lihat saja, bagaimana orang Papua ditembak atau dibunuh,"  Pendeta Socrates Sofyan Yoman 

Menurut Socrates aparat keamanan telah gagal melindungi rakyat Papua. Bahkan aparat keamanan telah menjadi bagian dari kekerasan terhadap rakyat Papua. "Bagaimana tidak, orang Papua ditembak, dibunuh. Itu akan menyebabkan kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Siapapun yang diganggu akan melawan. Ini manusia," tegas Socrates.

Socrates mengingatkan, jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan kekerasan, rakyat Papua siap untuk merdeka. "Kami selalu siap mendirikan negara Papua. Kami akan urus kemanusiaan dan keadilan. Soal keinginan untuk merdeka itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada manusia," tegas Socrates.

Dialog yang jujur bermartabat menjadi solusi penyelesaian konflik Papua, kata Socrates. Pasalnya, kekerasan tidak menyelesaikan masalah, kekeresan menghasilkan kekerasan baru yang lebih keras lagi. "Yang terjadi di Papua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Pendekatan keamanan telah gagal. Alternatif penyelesaian adalah dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif," kata Socrates.

Socrates menampik keras jika dikatakan saat ini sudah dilakukan dialog pihak pemerintah dengan wakil Papua. "Dialog tidak pernah ada dan belum pernah terjadi. Kalau ada, kapan dan di mana, tolong tunjukkan. Wakil Papua belum pernah dilibatkan dalam dialog dengan semangat yang setara," tegas Socrates.

Secara khusus, Socrates mengapresiasi pernyataan politisi Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla yang mengusulkan pelepasan Papua, dengan pertimbangan tingginya biaya mempertahankan Papua. "Itu menunjukkan Ulil punya mata hati, dan mata iman. Itu orang cerdas, hati nuraninya berfungsi, pikiran sudah normal terhadap penderitaan warga papua," pungkas Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Reporter: Achsin (Itoday)

Anggota Parlement West Papua Pertanyakan Kronologi Kematian Mako Tabuni

Hakim Pahabol

JAYAPURA - Koordinator anggota Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Hakim Pahabol dengan mengatasnamakan keluarga duka, rakyat dan Bangsa Papua Barat, mempertanyakan kronologis kematian Ketua I KNPB Mako Tabuni di Perumnas III, Kamis 14 Juni lalu.

Hal itu diungkapkan saat menggelar jumpa pers di Café Prima Garden Abepura, Senin (18/6).
“Kami rakyat Bangsa Papua Barat  mempertanyakan, Polisi RI di Papua itu untuk menyelesaikan masalah, menambah masalah atau bagian dari masalah itu sendiri,” ungkapnya.

Hal itu, berkaitan dengan statemen Polda Papua menyangkut kronologis tertembaknya Mako Tabuni versi Polda Papua, yang dinilainya sangat kontra dengan fakta dan keterangan saksi di lapangan.

Sedikitnya ada 14 pertanyaan yang dilontarkan terkait hal tersebut, seperti : Kenapa Polda Papua tidak melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali sesuai dg perundang-undangan RI sebelum penangkapan itu terjadi?;  kenapa penangkapan tidak dilakukan hari-hari lain, misal saat demo atau usai JP?. Juga kenapa mako langsung dibunuh? dan tidak ditangkap dan dilumpuhkan saja?; kenapa kalau Mako Tabuni menyimpan senjata masih harus merampas senjata yang dipegang anggota polisi?; berapa mobil yang ditumpangi aparat kepolisian untuk mengeksekusi Mako Tabui?; kenapa eksekutor tidak mengenakan pakaian dinas?; apa artinya aparat harus mengenakan topeng (penutup muka); fakta ada 5 lubang yang diperiksa pihak keluarga, sedangkan yang dipublikasikan hanya di perut dan paha?; juga ditanyakan terkait kondisi Mako Tabuni yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian, kenapa masih harus dipasang infus dan alat bantu pernapasan saat sampai di rumah sakit? 

Dalam kesempatan tersebut  juga diuraikan kronologis versi saksi yang dimilikinya, bahwa ketika Mako Tabuni sedang makan pinang bersama dua rekannya.saat itu juga tiga unit mobil kijang, masing-masing warna biru, hitam dan silver melaju perlahan-lahan dari arah Abepura menuju putaran Perumnas III.

Dua mobil berhenti di sekitar Pos Polisi (Yanmor) dan satu mobil berwarna biru terus melaju perlahan ke putaran taksi Perumnas III. Pas dekat dengan Mako Tabuni orang dari mobil biru tersebut langsung melepas tembakan 5 kali dengan menggunakan senjata laras panjang.

Penembak menggunakan topeng dan berpakaian preman, dan belum diketahui apakah ada korban atau tidak dalam aksi tembakan 5 kali tersebut.
Setelah melepaskan tembakan, mobil biru tancap gas melaju ke arah Abepura kemudian diikuti dua mobil yg berhenti di Pos Yanmor.

Beberapa menit kemudian massa dari arah kampus Uncen Atas datang dan membakar Ruko maupun rumah di dekat Pos Yanmor, serta membakar sebuah mobil dan beberapa unit motor. 30 menit kemudian Polisi tiba di lokasi.

Hakim Bahabol menyatakan juga bahwa apabila pihak Polda Papua tidak memberikan tanggapan  dan menjelaskan kronologis sebenar-benarnya kepada rakyat Bangsa Papua atas peristiwa penangkapan dan penembakan Mako Tabuni, maka pihak KNPB akan menempuh jalur hukum Internasional dan bukan dengan menempuh jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

“Karena pengalaman berbagai kasus, seperti kasus pembunuhan Theys Eluay, tidak ada penyelesaian yang baik. Bahkan pelakunya bebas dan sekarang mungkin sudah naik pangkat,” ungkapnya

 Sumber: Harian Bintang-Papua 

Asing Intevensi, SBY. Intruksikan Pejabat Negara Kunjunggi Papua

Jayapura VB--Sejumlah pejabat tinggi negara, hari ini, Senin (18/6/2012) melakukan kunjungan ke Ibu Kota Provinsi Papua.

Kunjungan ini terkait, untuk melihat secara langsung kondisi Papua yang sempat memanas pasca tertangkapnya Mako Tabuni.

Walaupun para Otoritas mengatakan bahwa, Mako dibunuh karena malukukan Kriminal dan teror di jayapura, tapi dengan tekanan dunia internasional atas tewasnya seorang aktivis Ham di bawah organisasi KNPB, sehinggan dengan mendadak Presiden Intruksikan para pihak kementerian terkait untuk malihat kondisi yang terjadi pasca penembakan aktivis Musa Tabuni.

Pejabat yang akan melakukan kunjungan kerja ke Papua hari ini diantaranya, Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.

Rombongan akan tiba di bandara sentani Jayapura, menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-400 pada pukul 15:00 Wit.

Samapi hari hari ini para wartawan loksl belum konfirmasi atas kedatangan merekan, Tapi ada beberapa sumber terpercaya beredar bahwa kedatangan Mereka atas Tewasnya Mako Tabuni dalam insiden Penembakan di perumnas 3 Waena Jayapura.

 

Kunjungan kerja ini akan digelar pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Muspida Provinsi Papua (ForkomPinda) di Swissbelt Hotel Jayapura. Pertemuan akan dihadiri oleh Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Penjabat Gubernur Papua, Ketua DPRD Papua dan beberapa pejabat daerah lainnya.

Esok harinya, rombongan Menkopolhukam akan menggelar pertemuan khusus dengan Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemda setempat. Usai pertemuan besok, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Timika. Selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak Muspida di Kabupaten Timika

 

Amnesty: Usut Tembakan Aparat ke Mako Tabuni

Jay

Jika aparat terbukti melanggar hukum, harus diadili di pengadilan sipil.

Jakarta VIVAnews -- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni tewas ditembak aparat dalam penyergapan di Wamena Jayapura, Papua. Insiden itulah yang kemudian menyulut rusuh, Kamis 14 Juni 2012.

Terkait peristiwa tersebut, Amnesty International menyerukan penyelidikan, cepat, menyeluruh dan independen mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum aktivis pro-kemerdekaan Papua itu.

"Jika penyelidikan menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, mereka yang bertanggung jawab, termasuk
orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional," tegas
Josep Roy Benedict Juru Kampanye Amnesty Internasional untuk Indonesia melalui pesan elektroniknya, Kamis 14 Juni malam.

Amnesty mengatakan, aktivis politik pro-kemerdekaan di Papua sering menjadi sasaran penindasan oleh pasukan keamanan Indonesia. Banyak yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara cukup panjang untuk kegiatan politik damai mereka.

Pihak berwenang juga harus membuka akses pemantauan independen, dari pengamat internasional, organisasi non-pemerintah dan wartawan.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik dari setiap provinsi Indonesia, termasuk desakan untuk kemerdekaan Papua. "Namun organisasi kami mempercayai hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk advokasi secara damai, referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan," tambah dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Mako Tabuni tak sekonyong-konyong ditembak. Dia dianggap melawan. Sehingga aparat mengambil tindakan tegas. "Karena sudah diancam akhirnya dilumpuhkan," kata Timur. Dari Mako Tabuni ditemukan senjata laras pendek dengan 18 peluru.

Timur mengungkapkan, penangkapan Mako Tabuni ini merupakan buntut rentetan penembakan yang terjadi mulai 29 Mei hingga 10 Juni yang lalu. Hasil penyelidikan polisi menemukan adanya kaitan Mako Tabuni dengan peristiwa itu. "Itu yang intensif kami lakukan sehingga hari ini kita dapatkan satu inisial MT," katanya. (eh)

Viktor Yeimo : Mako Tak Lakukan Perlawanan

Pemakaman Almarhum Mako Tabuni (fotoBinpa)

JAYAPURA - Tewasnya Wakil Ketua (Waket) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni setelah ditembak oleh Tim Khusus (Timsus) Buru Sergap (Buser) Reskrim Polda Papua karena dianggap melakukan perlawanan saat ditangap polisi, dibantah  Juru Bicara (Jubir) Internasional, Viktor Yeimo.

Viktor Yeimo menilai, aparat kepolisian dari Polda Papua telah memutarbalikkan fakta yang terjadi sebenarnya.  Dikatakan, saat penangkapan Alm. Mako Tabuni sama sekali tidak melawan dan pihaknya yakin kalau Mako Tabuni tidak memiliki senjata api seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. “Ia (Alm Mako Tabuni, red) ditembak dengan menggunakan senjata jenis laras panjang oleh aparat kepolisian dari Timsus Buser Reskrim Polda Papua yang berbaju preman. 

Dan ia (Mako Tabuni) sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap aparat yang akan menangkapnya, apalagi memiliki senjata api (Senpi) seperti yang dituduhkan oleh aparat keamanan,” ujar Viktor Yeimo yang juga fasih menggunakan Bahasa Inggris ini.

Viktor mengatakan, Alm. Mako Tabuni ditembak saat duduk bersama para anggota KNPB lainnya sambil memakan pinang  di sekitar pangkalan ojek atau putaran taxi Perumnas III-Waena. 

“Mereka (polisi, red) datang dan tanpa banyak bertanya, sehingga aparat berbaju preman yang menenteng senjata laras panjang langsung menembak ke arah Mako Tabuni, kemudian Mako Tabuni diangkut atau dimasukkan ke mobil pick up, dan kejadian ini bukan saja dilihat oleh massa KNPB saja, tapi juga dilihat oleh warga sekitar yang tinggal di sekitar pangkalan ojek atau putaran taxi Perumnas III-Waena,” tambah Viktor Yeimo yang saat itu sedang duduk sambil memakan pinang bersebelahan dengan Mako Tabuni. 

Ketika ditanya mengenai pernyataan dari kepolisian dalam hal ini Kapolda Papua, Irjend. Pol. Bigman L. Tobing bahwa masih ada 9 orang diduga menjadi pelaku penembakan yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian terkait dengan aksi-aksi penembakan yang terjadi di Kota Jayapura diantaranya merupakan aktivis dari KNPB, Viktor Yeimo menyatakan, kalau memang dari pihak kepolisian menjadikan kami (KNPB, red) sebagai target penangkapan, ya kami persilahkan saja dan yang terpenting disini pihak kepolisian bisa membuktikannya. 

Dan KNPB tidak akan ragu-ragu atau takut untuk mengungkap para pelaku penembakan yang diduga dari anggota KNPB. “Asalkan kepolisian jangan mengorbankan KNPB. Dan kami anggap institusi kepolisian ingin menghancurkan gerakan-gerakan separatis atau gerakan-gerakan sipil damai di Papua yang dilakukan oleh organisasi KNPB, contohnya penangkapan Ketua Umum KNPB yang juga merupakan Ketua Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Buchtar Tabuni dan Wakil Ketua (Waket) KNPB, Mako Musa Tabuni,” kata Viktor Yeimo yang menilai ini merupakan suatu konspirasi dari Negara Indonesia.

Viktor menyatakan, kami melihat dari kepolisian memang sengaja mengkambinghitamkan KNPB terkait dengan semua kasus-kasus pennganiayaan, penembakan dan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Jayapura.

“Jadi disini sudah ada konspirasi negara yang terjadi untuk mengdegradasikan gerakan-gerakan damai dari rakyat Papua Barat yang di mediasi oleh KNPB selama ini. Karna semua ini mengarah untuk menghancurkan struktural-struktural KNPB secara organisasi bukan terhadap para pelaku penembakan misterius yang selama ini kepolisian belum bisa mengungkapnya,” tegasnya.

Lanjutnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menembak mati Mako Tabuni itu sama sekali tidak benar. Dan kepolisian ini harus buktikan lewat hukum, kemudian kalau ada para aktivis KNPB yang bersalah, kami siap menghadapi proses hukum tersebut dan kami KNPB siap memberikan nama-nama para aktivis KNPB yang bersalah atau melanggar aturan hukum. “Kalau cara dari kepolisian seperti ini, ya kami tetap curiga dan ini merupakan sutau konspirasi negara. Intinya kami tidak menerima cara-cara dari kepolisian yang langsung menembak mati Mako Musa Tabuni karena menganggap kami rakyat Papua Barat seperti binatang buruan dan sama sekali tidak manusiawi serta tidak biadab,” kata Yeimo.

Ia menyampaikan terima kasih kepada penjajah dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia yang telah mengajarkan kami (KNPB, red) untuk melawan dan kami akan terus melakukan perlawanan terhadap penjajah Indonesia. “Tidak ada dalam kamus KNPB untuk mundur atau menyerah, kami bersama rakyat Papua Barat tidak akan takut dan kami tetap akan melakukan perlawanan sampai kapanpun. Senjata kami adalah senjata sipil atau kekuatan rakyat, bukannya kekuatan pistol seperti yang dialamatkan kepolisian oleh kami KNPB,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua (Waket), Mako Tabuni yang tewas ditembak oleh Tim Khusus (Timsus) Buru Sergap (Buser) Reskrim Polda Papua, dalam keterangan pers yang disampaikan langsung Kapolda Papua, Irjend Pol. Bigman Lumban Tobing, bahwa Mako Tabuni terpaksa ditembak mati karena hendak melawan dan berusaha merampas senjata petugas yang hendak menangkapnya.

Akibat kejadian itu, enam (6) butir peluru bersarang di tubuh  Mako Tabuni yang menyebabkan Mako Tabuni terkapar dan saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Papua, sehingga nyawa dari Mako Tabuni tidak dapat tertolong lagi karena mengalami pendarahan yang cukup hebat.

Sumber; Bitang Papua

Konflik Papua: Human Rights Watch Soroti Persoalan Akses 14 June 2012 12:45

Kerusuhan Perum III (foto jubi)

JAKARTA–Human Rights Watch mendesak pemerintah Indonesia membuka akses penuh untuk media internasional termasuk ahli hak asasi manusia  Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk memantau pelanggaran HAM dan meminimalisir informasi yang keliru soal Papua.

Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Musa Tabuni diduga ditembak di otak belakang oleh aparat keamanan sehingga meninggal dunia hari ini. Aksi itu memicu massa membakar sejumlah tempat di Jayapura, Papua.

Aktivis HAM Papua Markus Haluk mengatakan saat itu Mako tengah memakan pinang bersama dengan empat rekan lainnya dan mengetahui kedatangan aparat pada sekitar pukul 09.30 WIT. Mako kemudian menghindari mereka, namun akhirnya ditembak aparat.

“Tidak ada surat pemanggilan sama sekali terhadap Mako. Aparat kalau ingin tembak, tembak saja sekarang seperti preman. Ini bukan penegakan hukum,” ujar Markus ketika dikonfirmasi Bisnis, Kamis 14 Juni 2012.

Dia juga mengatakan setelah kejadian itu sejumlah anggota KNPB dan mahasiswa melakukan pembakaran terhadap sejumlah tempat karena marah dan memprotes insiden tersebut. Penembakan terhadap  Mako dilakukan di daerah putaran taksi Universitas Cendrawasih-Perumnas III, Waena Jayapura.

Saat ini, sambungnya, aparat juga tengah melakukan penyisiran di lokasi terkait dengan kejadian tersebut. Menurut Mako, para anggota KNPB dan mahasiswa pun sudah kembali ke tempat mereka masing-masing.

Direktur Deputi Asia HRW Elaine Pearson mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mengizinkan media asing dan kelompok masyarakat sipil untuk memasuki Papua untuk melaporkan terjadinya praktik kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain itu, organisasi tersebut juga mendesak agar Indonesia menerima permintaan Dewan HAM PBB untuk  mengundang para pakar HAM organisasi dunia tersebut.

“Dengan menempatkan Papua di balik tabir, pemerintah Indonesia tengah menumbuhkan impunitas untuk pasukan militer dan kebencian dari orang-orang Papua,” kata Pearson dalam rilis media pada Kamis, 14 Juni 2012. “Pemerintah sebaiknya membiarkan media dan kelompok sipil menerangi provinsi tersebut.”

Dia menuturkan pemerintah Indonesia telah gagal menghukum para pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Papua.

Peristiwa pada 6 Juni lalu, bermula dari dua anggota TNI Infanteri (Yonif) 756/WMS saat melewati Jalan Raya Hone Lama, Distrik Wamena, Jayawijaya dan menabrak anak kecil. Berdasarkan laporan persekutan gereja, keduanya kemudian berusaha menghindari kemarahan orangtua dari sang anak namun akhirnya terlibat perkelahian.

Seorang anggota TNI yang bernama Pratu Ahmad Sahlan mati di tempat karena mengalami luka tusuk di dada tembus jantung. Sementara anggota TNI bernama Serda Parloi Pardede dalam keadaan kritis karena pukulan benda keras di seluruh bagian tubuh dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

Aksi pembalasan dari pasukan TNI Batalyon 756 kemudian dilakukan sangat brutal dan tak terkendali dengan menyerang, menyiksa, membunuh dan melukai warga sipil  dan membakar rumah.

HRW juga meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mencari-cari alasan lagi atas kegagalan pemerintahannya melakukan investigasi.  Pearson mengatakan dengan mengizinkan akses penuh ke Papua, akan meminimalisir romor dan misinformasi yang memicu pelanggaran.

HRW juga mengingatkan tentang permintaan sejumlah negara dalam perhelatan the Universal Periodic Review PBB pada Mei, terkait dengan pembukaan akses penuh Papua dan mengundang Reporter Khusus.  Sejumlah negara itu adalah Inggris, Perancis, Austria, Chile, dan Korea Selatan.

“Beberapa negara menyatakan kekhawatirannya di Dewan HAM PBB soal kegagalan Indonesia untuk mengundang ahli dari PBB,” ujar Pearson.  ”Jika Indonesia ingin dianggap serius, maka tidak seharusnya mengabaikan permintaan tersebut

Aktivis Kemerdekaan Papua Barat, Mako Tabuni Tewas di tembak Polisi, Jayapura Rusuh

Mako Tabuni ( Sekjen KNPB)

Jayapura--Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni, Kamis (14/6) sekitar pukul 11.50 WIT tewas tertembak di Jayapura, Papua.

Saat berita ini ditulis, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Polri Bhayangkara, Jayapura, untuk autopsi.

Mako Tabuni tewas tertembak saat berada di kawasan Perumnas Waena sedang belanja roko di depan kios . Pagi tadi kawasan perumnas itu memanas setelah sejumlah massa KNPB mengamuk akibat tewasnya pimpinan mereka.

Mako cs, adalah orang aktivis papua yang paling vokal menyuarakan aspirasi rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri, dia juga Menjabat sebagai Sekjen Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Sejumlah rumah toko (ruko), kendaraan roda dua dan empat dibakar massa. Kepala Humas Polda Papua Ajun Komisaris Besar Polisi Johannis Nugroho membenarkan adanya kerusuhan tersebut. Namun Kapoda Menyangkal penyebab kerusuhan, Ia mengatakan belum bisa memastikan penyebab. Satuan Brimob sudah dikerahkan ke kawasan itu.

Menurut sejumlah saksi, Polisi datng menenbak mati pimpinan KNPB yang paling vokal itu, setelah terjadi penembakan massa datng membakar ruko dan kendaraan mereka melarikan diri ke gunung. Polisi tengah mengejar para pelaku yang lari ke arah belakang Kampus Universitas Cenderawasih, Waena. Warga panik dan lari menyelamatkan diri.

Diduga, kerusuhan ini masih terkait dengan serangkaian kekerasan di Jayapura, Papua, dalam beberapa pekan terakhir. Polda papua mengklaim bahwa keterlibatan Komite Nasional Papua Barat dalam serangkaian kekerasan jayapura.

Ketua Komte Buchtar Tabuni ditangkap Kepolisian Daerah Papua. namun keterlibatan bukthar Cs, tidak membuktikan oleh penyidik Polda Papua dan bukthar di jerat dengan kasus pengrusakan LP abepura tahun 2010 silam.

Buchtar ditangkap di Lingkaran Abepura dan kemudian di giring ke Markas Polda Papua Jalan Samratulangi, dengan pengawalan ketat anggota Reskrim dan Brimob Polda Papua. 

Wakapolda Papua Brigadir Jenderal Pol Paulus Waterpauw mengatakan, penangkapan Buchtar Tabuni karena ditengarai sebagai dalang berbagai kekerasan di Papua

Polisi Tembak Mati "Mako Tabuni" ( Wakil Ketua KNPB)

Mako Tabuni ( Wakil Ketua KNPB)

Kepolisian Indonesia untuk mengungkapkan kasus teror penembakan di Jayapura tidak mendapatkan hasil akhinya berbuntut kepada penembakan kepada sala satu pemimpin gerakan activist KNPB MUSA alias MAKO TABUNI telah ditembak mati pada pukul 8:03 pagi WIT di Perumas III Waena oleh operasi gabungan polisi dan Densus 88. 

Hal ini jelas terbukti bahwa upaya teror dan penembakan merupakan operasi intelijen Indonesia dalam rangka mengkambing hitamkan setiap aktivis HAM di Papua. Penangkapan dan penembakan pentolan aktivis KNPB oleh polisi Indonesia terbukti bahwa apa yang dilakukan polisi terhadap upaya pengusutan pelaku teror penembakan adalah penipuan publik karena justru polisi yang balik melakukan teror penangkapan dan penembakan para aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas.

Operasi Polisi di Papua Malam hari

Tindakan polisi Indonesia semakin membrutal terhadap warga asli Papua sebagai aktivis KNPB dan melakukan pelanggaran HAM berat, dan tindakan polisi bukan dalam rangka mengungkap kasus teror penembakan dijayapura tetapi murni bentuk operasi khusus yang telah di intruksikan Presiden Republik Indonesia untuk menambah pasukan elit kepolisian Indonesia ke Papua dalam rangka Operasi khusus.

Presiden Republik Indonesia harus bertanggung jawab ata semua bentuk operasi yang bersifat diskriminasi terhadap warga Papua asli di tanah mereka sendiri, operasi ini murni bentuk pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh Indonesia terhadap masyarakat Asli Papua.

Penembakan atas pentolan aktivis KNPB MAKO TABUNI merupakan murni operasi khusus yang diboncengi dengan alasan mengungkapkan kasus teror dan penembakan akhir-akhir ini di kota Jayapura, telah terbukti bahwa polisi bukan mengusut kasus teror dan penembakan tetapi melakukan penangkapan, penembakan kepada aktivis tidak sesuai degan hukum yang berlaku di republik Indonesia.

Polisi tidak melindungi warga Papua asli sebagai bagian dari warga Negara Indonesia tetapi melihat sebagai musuh dan keberpihakan polisi murni dalam rangka mengamankan penduduk non Papua yang ada di Papua maka Operasi ini merupakan tidakan diskriminativ dan menghilangkan nyawa orang asli Papua dan operasi ini merupakan tindakan teror Negara yang dilakukan khusus untuk orang Papua.

Bentuk operasi ini dirancang khusus kedalam kinerja Polisi Indonesia degan alasan mengungkap kasus penembakan dan teror di kota Jayapura dan berupaya untuk menghindar dari bentuk-bentuk Pelanggaran HAM di Papua. 

Tindakan ini dalam rangka mengalihkan perhatian dunia bahwa polisi melakukan pengamanan tindakan kriminal di tanah Papua, dan mendiskreditkan upaya aktivis KNPB sebagai pelaku kriminal dan dalam kesempatan itu polisi Indonesia memanfaatkan isu kriminal untuk menembak dan menculik para activis HAM di Papua

News source: PapuaPost

Saya Melihat, Polisi dan TNI Mencegat Demo KNPB' Padahal Demo Damai

Tuntutan KNPB  andalah Ungkap Pelaku Penembakan Pieter Dietmar Helmut (55 thn - warga Jerman)

Jayapura--Para aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) mengadakan demonstrasi damai dalam rangka solidaritas dengan pria 55-tahun Jerman, Pieter Dietmar Helmut, yang ditembak dan terluka di Jayapura oleh orang tidak dikenal.

Namun aksi solidaritas KNPB ini di cegat oleh aparat keamana indonesia, Padahal surat pemberitahuannya aksi demo sudah di sampaikan kepada pihak berwajib, namun polda papua tidak membalasnya.

Victor Yeimo mengatakan, Demontransi KNPB bukan demo anarkis, ini demo damai sebagai bentuk solidaritas papua untuk pengungkapan kasus penembakan warga jerman di base G jayapura papua 

Kami juga heran aparat membungkam demokrasi rakyat papua, dari dulu demo KNPB tidak pernah anarkis, KNPB tidak pernah ajarkan kekerasan. "KNPB menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara universal yang dikutip Suara-papua

 
Dalam insiden ini  militer Indonesia dan polisi menangkap dan menyerang 40 orang yang hadir di demonstrasi itu. Dua orang tewas serta Lima orang terluka parah dalam serangan itu. 

"Bucthar Tabuni di penjarakan tahun 2008 dengan tuduhan penghinatan (makar) 3tahun dan yang baru saja dilepaskan dari penjara pemerintah Indonesia, juga ditangkap oleh Polisi Indonesia dengan alasan terlibat dalam aksi penembakan di jayapura.

"Namun dalam penyelidikan oleh Tim Penyidik polda papua tidak menemukan keterlibatan Bucthar Cs dalam insiden penembakan di jayapura, selanjutnya polda papua menjerat Bucthar Cs atas kasus pengrusakan LP AB di tahun 2010 silam".

"Pemerintah Indonesia menganggap Bucthar Tabuni yang juga ketua KNPB ini, telah membangkitkan semangat rakyat papua dalam tuntutan hak penentuan nasib sendiri yang selanjutnya meningkat demonstrasi yang sangat besar".

Selama 5o tahun pemerintah indonesia menduduki papua barat, kekerasan, konflik tidak kunjung usasi, pengorbanan rakyat papua tidak kalah nilai dengan pengorbanan rakyat timor leste.

Bulan ini, Timor-Leste akan merayakan sepuluh tahun merdeka dan orang-orang saya, rakyat Papua Barat berjuang untuk hal yang sama: kebebasan. Kebebasan dari warisan pemerintah Indonesia pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dan intimidasi. Tapi, kita membutuhkan orang-orang dari seluruh dunia untuk membantu kami, sebelum menjadi terlambat. Timor Leste-Dili Santa Cruz, 12 November 1991.

Dengan terbatasnya akses meida dan jurnalis internasional serta  NGO asing di papua, sulit memverifikasi dan mengungkap fakta pelanggaran HAM di papua.
Oleh saksi mata ( Jufri Fery Kogoya)

Ini Lampira Foto KNPB

Yesaya Mirin wa Tourture and killed by Indonesian Police and Military

Panuel Tablo Indonesian Police and Military Killed

Tanius Kalakmabin Indonesian Police and Military Killed

 

OPM Klaim Tak Bertanggung Atas Penembakan Misterius

Lamber Pekikir (OPM wiayah Perbatasan RI-PNG)

JAYAPURA - Organisasi Papua Merdeka OPM  pimpinan Lambert Pekikir yang bermarkas di Victoria  Perbatasan Papua New guinea (PNG) dan Indonesia Papua mengklaim sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi terror penembakan yang terjadi di Jayapura dalam dua minggu terakhir.

‘’Kami tak bertanggung jawab dengan semua peristiwa penembakan di Jayapura, dan kami sama sekali tidak mengetahui akan aksi-aksi itu, bahkan kami juga bingung siapa pelakunya,’’ujar Lambert Pekikir Komando Revolusioner  OPM Wilayah Perbatasan Indonesia-PNG, saat dikonfirmasi  melalui selulernya Selasa 12 Juni.

Untuk itu, sambungnya,Pemerintah RI  jangan menuding OPM sebagai pelaku serangkain aksi terror tersebut. ‘’Jangan kambinghitamkan kami, karena kami sama sekali tidak terlibat. Juga Jangan selalu  jadikan OPM sebagai proyek kepentingan pemerintah sipil maupun militer Indonesia,’’tegasnya.

Bahkan, sambungnya, untuk menghentikan pengkambinghitaman terhadap kelompoknya, sudah menyurati secara resmi pemerintah dan militer Indonesia, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror penembakan. ‘’Kami sudah surati pemerintah maupun militer indonesia yang intinya menyatakan tak bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa penembakan tersebut,’’ tandasnya.

Lamber Pekikir  mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan HUT OPM 1 Juli mendatang. Semua organisasi sayap maupun politik OPM saat ini sedang berkonsentrasi mempersiapkan peringatan HUT OPM, tai yang pasti tidak ada kaitan dengan serangkain aksi penembakan,’’tegasnya.

Sementara Juru Bicara  Revolusioner OPM Saul J Bomay juga menandaskan hal senada, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab ata aksi terror penembakan yang terjadi akhir-akhir ini. ‘’Mulai dari penembakan warga Jerman dan warga  yang semuanya terjadi di dalam kota, kami tidak tidak bertanggung jawab,’’tukasnya. Ia meminta, Kepolisian Indonesia sebaiknya segera mengungkap siapa sebenar pelaku penebar teros penembakan di Jayapura, jangan hanya tuding menuding. ‘’Jangan hanya menyebut OTK atau menuding OPM, tapi tak pernah bisa membuktikan siapa pelaku serangkaian aksi terror penembakan,’’tukasnya.

Saul J Bomay melanjutkan, bila pemerintah dan aparat Indonesia tidak mampu mengungkap serangkaian terror penembakan sebaiknya melibatkan lembaga-lembaga internasional. ‘’Kalau memang aparat Indonesia tak mampu mengungkap ya undang saja lembaga internasional,’’ jelasnya.

Sumber: Bintang-Papua

Impartial: President Responsible Protect People in Papua

JAYAPURA-action series of mysterious killings continue to occur in Papua, along with the casualties of innocent people also continue to fall. Impartial observer NGO Human Rights calling for the president is responsible for the safety of the people in Papua.

"The actions of a mysterious murder, which took the lives of innocent victims should be immediately discontinued. The President is responsible for the protection and safety of the lives of people in Papua, "said Executive Director Imparsial Poengki Indartis, via short message, Monday, June 11.

 According to him, the President should immediately intervene with memangggil security-related staff. "SBY should immediately call the Police, Armed Forces Commander, Ka-BIN and Minister of Home Affairs, along with officials from the Acting Governor of Papua, police chief and military commander. 

There is a definitive indication of the governor's absence makes oversight of uncontrolled movement of troops in Papua. Situations like this can not be tolerated, "he said. The President also had to prepare the Jakarta-Papua dialogue to find out the real issues and find solutions Papua.

"Impartial SBY urged to immediately prepare the Jakarta-Papua dialogue, in order to unravel the tangled threads of the problems in Papua," he said. Impartial suspect the situation in Papua lately there are also links to the Governor General Election process is ongoing. 

"We expect these actions were all pre-conditions before the election, considering similar action is also used to take place in Aceh ahead of the election. This old toy interest groups that exploit vulnerabilities in the Jakarta area for their greater interest in 2014, "he explained

Source: Bintang Papua

Peninjauan PBB Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Perjalanan ke depan Bagi RI

Opinion. by Atnike Nova Sigiro, 

Pekan lalu, sesi AOS dari Tinjauan Periodik Universal (UPR) dari Dewan HAM PBB di Jenewa telah menempatkan Indonesia pada garis untuk review kedua dari situasi hak asasi manusia saat ini.Mekanisme UPR ini diciptakan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret, 2006 oleh resolusi 60/251 yang juga dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia. 

UPR lahir seiring dengan permintaan yang kuat dan harapan bagi reformasi di PBB, yang telah dikritik karena didominasi oleh negara-negara anggota terbatas yang memegang kekuasaan politik yang lebih kuat terhadap orang-orang dengan daya yang lebih kecil.Hak asasi manusia PBB mekanisme telah lama mendapat kecaman untuk menerapkan standar ganda.

Kebanyakan HAM langkah-langkah dalam mekanisme PBB hanya berlaku untuk negara yang kurang kuat. Dengan pembentukan mekanisme UPR, negara anggota PBB semua diwajibkan untuk menyerahkan laporan mereka pada tindakan yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia dan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka setiap empat tahun sekali.

idak ada negara yang luar biasa. Seiring dengan Indonesia sesi, UPR AOS minggu lalu ada negara seperti Belanda, Inggris dan Finlandia, yang secara tradisional telah kurang diteliti untuk masalah hak asasi manusia dalam mekanisme hak asasi manusia PBB. Negara besar seperti Cina pada tahun 2009 dan Amerika Serikat pada tahun 2010 juga terakhir di bawah mekanisme UPR.

Selama tahun-tahun terakhir Soeharto, AOS aturan dan selama transisi politik yang dimulai pada tahun 1998, Indonesia sangat dikritik karena banyak pelanggaran HAM, terutama di Timor Leste, yang kemudian menjadi provinsi Timor Timur. Namun, setelah mencapai stabilitas politik yang lebih pada tingkat domestik dan meningkatkan strategi diplomatik, Indonesia telah berhasil mengembalikan citranya dalam hal hak asasi manusia. 

Indonesia dan situasi hak asasi manusianya telah jarang diajukan di forum PBB.Kenyataannya, bagaimanapun, tidak berarti bahwa semua masalah hak asasi manusia di Indonesia telah diselesaikan.Kita harus mengakui bahwa dunia diabaikan Indonesia karena pelanggaran yang lebih serius hak asasi manusia di Sri Lanka, Afghanistan dan Myanmar yang membutuhkan lebih banyak dukungan internasional.

Dalam hal ini, UPR telah menyediakan ruang untuk menjaga indonesian catatan hak asasi manusia di bawah mencermati secara teratur.Ketika mekanisme UPR dimulai pada tahun 2008, kritik adalah luas bahwa sesi terhindar sedikit ruang untuk organisasi masyarakat sipil untuk campur tangan. 

Situasi ini berlanjut sampai hari ini.Perlu dicatat bahwa UPR telah membuka pintu untuk entitas non-pemerintah untuk menyampaikan permasalahan hak asasi manusia olehmenyampaikan laporan mereka sebelum sesi.Ini pengajuan yang akan diringkas dan disusun oleh Kantor PBB Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), adalah salah satu dokumen resmi yang sedang digunakan oleh kelompok UPR bekerja dalam menilai pemerintah, laporan Ao selama sesi.

Dalam dokumen untuk Indonesia, sesi kedua siklus AOS UPR pekan lalu, pengiriman lebih diajukan dengan OHCHR dibandingkan pada siklus pertama pada tahun 2008. Tidak hanya hak asasi manusia internasional organisasi, banyak organisasi berbasis Indonesia telah mengajukan laporan mereka dengan OHCHR tersebut. Setidaknya ada 13 pengajuan bersama dari LSM dan sekitar 15 laporan organisasi individu.Secara signifikan, jumlah kasus yang dilaporkan telah melampaui bahwa dalam UPR sebelumnya pada tahun 2008.

Masalah yang dilaporkan tidak hanya peduli masalah klasik tentang hak-hak politik sipil, tetapi juga isu hak ekonomi, sosial dan budaya; masyarakat adat; perempuan; LGBT; anak-anak; lingkungan, dan kebebasan yang terakhir agama.Di bawah mekanisme PBB lainnya, akan sulit bagi dunia untuk mendorong negara anggota seperti Indonesia memberikan respon yang kuat atau komitmen, terutama pada isu-isu hak asasi manusia.

Dengan mekanisme UPR merekam situasi manusia saat ini hak di Indonesia, ada beberapa peluang yang bahasa Indonesia orang dapat mengeksplorasi untuk mempromosikan hak asasi manusia.Pertama, gerakan masyarakat sipil dapat mempertahankan dan melanjutkan advokasi hak asasi manusia di tingkat PBB meskipun Indonesia, masalah AOS bukanlah prioritas dalam diplomasi, PBB AOS.

Kedua, pemerintah Indonesia seharusnya tidak menghentikan upaya untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan memenuhi kewajiban HAM-nya hanya melalui forum diplomatik seperti PBB.Semua catatan dari sesi UPR dapat digunakan untuk menjaga tekanan pada pemerintah Indonesia untuk menegakkan komitmen internasional hak asasi manusia di tingkat domestik. 

Artikel ini pernah terbitkan di The Jakarta Post

Penulis, aktivis hak asasi manusia, mengajar di sekolah pascasarjana diplomasi di Universitas Paramadina, Jakarta.

Surat Terbuka AWPA (Sidney):Memprihatinkan. Militer menyapu di Papua Barat

Senator Hon Bob Carr

Menteri Luar Negeri

Gedung Parlemen, Canberra ACT 260011 Juni 2012

Sayang Senator Carr,

Saya menulis kepada anda dengan perhatian yang besar tentang kemungkinan datang operasi militer di Papua Barat oleh pasukan keamanan Indonesia. Kita telah menyuarakan keprihatinan mengenai serangan oleh militer di desa Honai Lama, sebuah kecamatan Wamena di Lembah Baliem (surat tanggal 8 Juni).

Namun, dalam beberapa hari terakhir telah terjadi sejumlah pernyataan dari pribadi aparat keamanan yang menunjukkan operasi militer mungkin akan terjadi di dan sekitar Jayapura.

Seorang juru bicara polisi untuk Polri, Inspektur. Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan "bahwa pasukannya akan mengerahkan anggota Brigade Mobil (Brimob) unit operasi khusus ke Papua" dan "kami akan mengirimkan orang terbaik kami untuk mendukung Polisi Jayapura sesegera mungkin karena penembakan dan penusukan perlu berhenti ". Dalam sebuah laporan di Jakarta Post pada 7 Juni, ia juga mengisyaratkan bahwa anggota dari unit kontraterorisme polisi elit, Densus 88, juga dapat dikirim jika" diperlukan ".

Kepala Intelijen Negara di Indonesia Badan Letnan Jenderal Marciano Norman juga berbicara "tentang perlunya sapuan Jayapura bagi warga sipil bersenjata menyusul kekerasan yang meningkat di ibu kota provinsi Papua". Kami mencatat pasukan keamanan belum mengidentifikasi pelaku banyak serangan dan hanya merujuk kepada mereka sebagai geng bersenjata.

Legislator oposisi Tubagus Hasanuddin, anggota DPR Komisi Perwakilan Rakyat yang mengawasi urusan keamanan mengatakan "Hanya saja aneh bahwa pemerintah tidak dapat memecahkan satu kasus bahkan setelah hampir 30 orang tewas baru-baru ini di provinsi ini," dan "Ini Sepertinya pemerintah sedang mengizinkan [kekerasan] terjadi.

 "Para Ketua DPR Marzuki Alie juga menduga bahwa beberapa orang sengaja mendalangi pertumpahan darah dalam rangka untuk meraih kekuasaan dan mendapatkan akses ke sumber daya yang melimpah provinsi alam. "Beberapa telah menggunakan kondisi kacau di sana untuk mendapatkan keuntungan sendiri," katanya. 

Marzuki, anggota Partai Demokrat Yudhoyono, mengatakan bahwa penembakan bisa menunjukkan bahwa orang-orang berjuang untuk menguasai sumber daya alam dan sementara ia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa tentara dan pejabat lokal dapat terlibat dalam insiden, mendesak bahwa kelompok-kelompok di belakang peristiwa harus diidentifikasi.

Juga dilaporkan dalam The Jakarta Globe dari 10 Juni, Aleksius Jemadu, dekan Sekolah Pelita Harapan Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan ia menduga bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk memecahkan setiap kasus adalah karena keterlibatan aparat keamanan dalam insiden. "Meskipun militer sebagai sebuah institusi tidak dapat terlibat, beberapa anggotanya mungkin. Insiden ini menunjukkan bahwa Jakarta telah gagal untuk mengatasi masalah di provinsi ini. Penembakan menunjukkan bahwa petugas lokal tidak mendengarkan pemerintah pusat, "katanya.

Perilaku militer Indonesia selama "menyapu" menjadi perhatian besar seperti yang terlihat oleh serangan baru-baru ini oleh militer di desa Honai Lama di Wamena.Para Jubi koran lokal pada 8 Juni dilaporkan bahwa "situasi di Sentani, Kabupaten Jayapura, telah menjadi sangat tegang menyebabkan banyak ketakutan di kalangan masyarakat, begitu banyak sehingga mereka takut untuk meninggalkan rumah mereka menyusul kematian seorang anggota KNPB, Komite Nasional Papua Barat ".

Amnesty International dalam pernyataannya tanggal 8 Juni mengatakan "laporan Kredibel pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan terus muncul di propinsi Papua dan Papua Barat, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, penggunaan yang tidak perlu dan berlebihan kekuatan, termasuk senjata api , dan pembunuhan di luar hukum ".

Karena Australia terlibat dalam membantu melatih militer Indonesia dan di Detasemen, khususnya 88 yang Insp. Jenderal Saud Usman Nasution mengisyaratkan juga dapat dikirim jika "diperlukan" untuk Papua Barat. Kami kembali menghimbau Anda untuk meningkatkan perilaku pasukan keamanan Indonesia di Papua Barat dengan Presiden Indonesia dan mendesaknya untuk menghentikan menyapu militer yang diusulkan di wilayah itu.

Dampak dari operasi militer yang membuat penduduk trauma hidup dalam ketakutan.

Hormat saya

Joe CollinsAWPA (Sydney)

http://awpasydneynews.blogspot.com/

Metro-TV: Parliamentary Caucus for Papua, Violence Performed by TNI / police

Paskalis Kosay (anggota DPR RI)

Metro-TV, President Susilo Bambang Yudhoyono asked to form an independent investigative team to uncover all the violence in Papua. Therefore, it allegedly performed military and police elements.
"There are some events that happened two months and made known to both military personnel want police," said Coordinator of Papua Caucus in Parliament, Paschal Kossay Arrested during a press conference at the Parliament complex, Jakarta, Friday (8/6).
He called the shooting of five people who do BriMobs in Degeuwo; burning of houses in the District Angkaisera, Serui; and shooting 13 civilians in Wamena as an example of violence by the TNI / police.
SBY describes the sequence of events is very weak in controlling the military / police. Therefore, Papua Caucus in Parliament asked the President to immediately reveal the mysterious shooter so far. Yudhoyono also asked to re-evaluate state policies that put the military / police exceed the number of local people in Papua.
The President also had to replace the Papua police chief and military commander of Paradise or XVII of the State Intelligence Agency officials if they are not able to control security. "SBY asked to open up wider access for humanitarian workers and the mass media in order to access information and advocacy events on the ground," said Paschal.
He hopes, SBY opened the door for dialogue with the Papuans with the feel of constructive and dignified. "As soon as the need for enforcement of human rights violations, corruption and other crimes in Papua," he said. (Andhini)

Surat Terbuka Gerakan Kristen Untuk Perdamaian untuk Papua

Pax Internasional Christi Kristen Perdamaian Gerakan
Australia , Nasional Presiden: Bapa Claude Mostowik MSC61 +2 +9550 3845, 0411 450 953 - E-mail, mscjust@smartchat.net.au

8 Juni 2012
Senator Hon Bob Carr ( Menteri Luar Negeri)
Gedung Parlemen, Canberra
ACT 2600


Hormat Senator Carr,
Pax Christi Australia dan Misionaris Hati Kudus Keadilan dan Perdamaian Pusat (Australia Provinsi) juga sangat prihatin dengan situasi yang memburuk di Papua Barat.  

Situasi ini kuburan sebagai laporan menunjukkan bahwa telah terjadi banyak insiden penembakan dan bentuk kekerasan lainnya di Papua Barat oleh orang tak dikenal, serta serangan terbaru oleh pasukan keamanan di desa Honai Lama, di Wamena.
Dalam serangan terbaru oleh pasukan keamanan, satu orang telah dilaporkan tewas dan sekitar 17 orang terluka. Kepala distrik Jayawijaya mengatakan bahwa pasukan keamanan juga membakar 37 rumah. Kami memahami bahwa serangan terhadap desa adalah serangan balas dendam. Ini dipicu oleh kecelakaan lalu lintas di mana anak bermain di pinggir jalan adalah knocked down oleh dua tentara di sepeda motor dari Kostrad, cadangan strategis Angkatan Darat Indonesia. Penduduk desa menyalakan tentara dan dalam jarak dekat yang mengikuti tentara diseret dari sepeda motor mereka dan seorang tentara tewas sayangnya setelah diduga ditikam.
Saud Usman Nasution, juru bicara polisi nasional, mengatakan setelah tentara jalan kecelakaan dari militer setempat tiba di dua truk dan membalas dendam dengan menembakkan senjata mereka ke arah ke arah warga masyarakat setempat dan pengaturan sejumlah rumah terbakar.
Pax Christi Australia dan Misionaris Hati Kudus Keadilan dan Perdamaian Pusat amat prihatin dengan keduanya, situasi yang tidak stabil dan tegang saat jalan-jalan terus dipatroli oleh personil keamanan, dan untuk keamanan penduduk setempat yang menjadi korban penyiksaan dan perlakuan buruk termasuk, karena saya telah ditunjukkan dalam surat sebelumnya kepada Anda, kekerasan terhadap aktivis politik tanpa kekerasan menggunakan hak mereka untuk mengekspresikan opini politik dan aspirasi mereka. Ini tidak bisa diterima dalam kondisi apapun.
Kami mendesak Anda untuk menghubungi pihak berwenang Indonesia di Jakarta, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta mereka untuk menempatkan kontrol yang efektif pada kegiatan kekerasan dan mengancam pasukan keamanan terhadap rakyat Papua Barat, dan juga mencari segala cara untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dari situasi tegang di Papua Barat.


Hormat saya
Bapa Claude Mostowik msc

Septer Manufandu: Pangdam dan Kapolda Harus Bertanggung jawab

JAYAPURA Binpa—DPRP   dan  Gubernur    diminta   memanggil  Pangdam  XVII/Cenderawasih  Mayjen  TNI  Mohammad  Erfi Safitri dan Kapolda  Papua  Irjen Pol  Drs BL   Tobing   untuk  dimintai  pertanggungjawabannya sekaligus  menyurati Presiden  atas keadaan  di Tanah Papua , serta  rangkaian  kejadian  (penembakan) yang  tak  pernah terungkap.

Demikian  disampaikan  Direktur  FOKER  LSM Papua   Drs   Septer Manufandu saat   pertemuan    Komisi  A  DPRP  bersama  elemen masyarakat  untuk menyikapi   rangkaian  aksi   penembakan  misterius   (Petrus)  yang   akhir  akhir  mendera   warga  Kota  Jayapura  khususnya  dan  Papua umumnya   di Ruang  Banggar  DPRP, Jayapura, Kamis  (7/6).

Pertemuan  tersebut   dipimpin  Ketua   Komisi   A  DPRP  Ruben  Magay,  S.IP, Anggota Komisi  A  DPRP masing masing  Nasson  Utti, SE,  Yulius  Miagoni  dan Ina Kudiai  STh  diikuti   sekitar   30  orang   dari  kalangan LSM, mahasiswa, partai  politik, tokoh  perempuan,  tokoh agama,   termasuk  Kakanwil  Hukum  dan  HAM  Papua  Daniel Biantong   SH  dan  Ketua Umum  Komite  Nasional  Papua Barat   (KNPB) Buchtar  Tabuni.

Pertemuan  itu  juga  awalnya    mengundang   Pangdam  XVII/Cenderawasih  Mayjen  TNI  Mohammad  Erfi Safitri dan Kapolda  Papua  Irjen Pol  Drs BL   Tobing,  tapi   keduanya  tak hadir  tanpa  pemberitahuan.
Dia  mengutarakan  pertanggungjawaban  otoritas  keamanan di Papua   sekaligus   meminta  kebijakan  Presiden   untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dan kenyamanan   khususnya  bagi  rakyat  Papua yang   terusik  lantaran   rangkaian  kejadian  yang  tak  pernah terungkap  selama  ini.

Menurut  dia, kohesi  sosial   yang  selama  ini dibangun antar   budaya, antara  agamana  perlahan  berantakan sehingga  menyulut  konflik  sosial.  Karenanya,  kata dia,  semua  elemen masyarakat   membutuhkan adanya  sebuah dialog   internal  antar warga  Papua untuk  membangun kembali  kohesi  sosial  sekaligus   memutuskan  mata  rantai kekerasan yang terjadi  selama  ini.  
“Hanya  dengan  cara  ini  kita  minimalisir konflik sosial  serta membuka  ruang dialog   bagi  kelompok kelompok yang berkonflik dengan  pemerintah,”  imbunya.

Usul  yang disampaikan  Septer  Manufandu  mendapat dukungan  dari  Direktur  KIPRA  Markus  Kayoi  yang  mengatakan,  otoritas  sipil  harus kuat  untuk  meminta   pertanggungjawaban  TNI/Polri.  Pasalnya,   tugas  mereka adalah  menjamin keamanan  warga  setempat.
“Jika  mereka   tak mampu menamin keamanan,  maka  rakyat berhak   untuk  minta pihak  lain   yang  juga  bekerja memberikan  keamanan dan keselamatan  bagi  manusia,”  tukasnya.
Dikatakan, pihaknya juga menyoroti  prilaku  aparat kepolisian sepertinya  menyimpan  dendam terhadap  orang  Papua  sehingga  masyarakat  menilai    prilaku  aparat  yang  tak  mencerminkan kepribadian  polisi  yang  memiliki  tugas  memberikan keamanan.

“Kita minta  polisi   yang  bertugas  disini  tak  dendam  dengan  orang Papua sehingga  polisi kembali  dicintai   rakyatnya,”  tukasnya.

Direktur Aliasi Demokrasi  untuk Papua  (ALDP)  di  Jayapura Latifa  Anum Siregar, SH mengutarakan  kini  tak  ada  satu  wilayapun di  Tanah Papua yang  dapat  memberikan jaminan keamanan  bagi warganya.   Pasalnya, dimana  mana  ada  gangster  kelompok yang  dengan  seenaknya  melakukan  cara apapun  untuk membunuh  orang lain. 

“Kami  minta   penataan kembali  lembaga keamanan untuk memberikan  jaminan keamanan  bagi  warga,”  tutur dia seraya menambahkan,   pihaknya meminta  seluruh  elemen  warga menjadwalkan   untuk  mengundang Kapolda  Papua dan Pangdam untuk mengclearkan situasi  kantibmas   yang  terjadi”.  

Direktur  KONTRAS Papua  Olga  Hamadi mengatakan  rakyat Papua membutuhkan  pemimpin yang berani  mengungkap kasus penembakan  dan  kekerasan yang   terjadi  di Papua.  Bila  Kapolda  tak mampu mengungkapnya sebaiknya  diganti orang lain.  “Kami  tak butuh   statement  aparat kepolisian pelaku aksi  penembakan itu  Orang  Taka  Dikenal  (OTK) atau pelaku  diduga  memiliki  ciri ciri berkulit  hitam,  rambut kriting dan  brewok.  “Itu  statement   yang   kurang  bagus serta  menyulut  konflik di masyarakat,”  kata dia.  “Bila  disampaikan  pelakunya  OTK  kita  tak  pernah melihat  rakyat  sipil membawa senjata”.   

Jaringan  HAM  untuk Perempuan  Papua Ida  Klasin mengatakan  kini  rakyat  Papua membutuhkan jaminan  keamanan.   “Kami menyatakan  sikap hari ini  Papua  tak  aman. Kita  butuh polisi  profesional bukan   polisi  yang  setiap  terjadi  penembakan  selalu  mengatakan  pelakunya  OTK,”  kata dia.

Pertemuan itu   akhirnya  menyepakati  Selasa (12/6)  pukul  08.00  WIT mengundang  Gubernur, Kapolda  Papua, Pangdam   untuk  menyampaikan  pertangungjawaban terkait  rangkaian  aksi   Petrus di  Papua.