Stop Lakukan Penembakan !

Ketua MRP: Kapolda  Perlu Berikan Kronologi  Tertembaknya Mako Tabuni kepada MRP

Timotius Morib Ketua MRP

JAYAPURA - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan,   MRP minta kepada aparat keamanan  agar tidak ada lagi penembakan terjadi serta pertumpahan darah, setelah tertembaknya Mako Tabuni, Kamis  lalu.

Atas tertembak matinya Mako Tabuni, MRP  juga menyatakan turut berbela sungkawa.    Ketua MRP  juga menyatakan menyesalkan semua aksi teror yang dilakukan OTK maupun Penembak Misterius ‘Petrus’  di Kota Jayapura dalam dua bulan  belakangan ini, Mei- Juni, khusus menyesalkan kejadian di Perumnas III Waena,  Kamis lalu.

Rasa belangsungkawa dan penyesalan terhadap hal itu, diungkapkan Ketua MRP  kepada wartawan di Kantor MRP, Selasa( 19/6/2012). Murib menegaskan, di Papua tidak ada namanya OTK atau ‘petrus’ yang melakukan penembakan kepada warga sipil. Bila  tertembaknya Mako Tabuni pada Kamis lalu, lantas Polisi menemukan ada senjata atau pistol dan lainnya, maka menjadi tugas aparat untuk mengungkap, siapa otak di baliknya.

Namun, lain pihak tertembaknya Mako Tabuni, justru banyak saksi  masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu.  Dan laporan yang masuk kepada MRP bahwa saat itu Mako tidak melakukan perlawanan, tetapi bila memang ada pernyataan    terdapat pistol atau senjata, maka aparatlah yang harus mengungkapkan dengan transparan.

“ Sebagai  lembaga kultural MRP  menyatakan,  tertembaknya Mako hingga meninggalnya dia  membuat  masyarakat tidak senang, MRP sendiri menyesalkan hal itu. Seharusnya polisi  tidak langsung  melakukan penembakan, bila memang dia tidak melakukan perlawanan, sebab  penembakan  yang dilakukan aparat berdampak sosial bagi masyarakat dan merupakan tindakan yang berlebihan. Ditegaskan, dengan tertembaknya Mako, maka MRP minta tidak ada lagi pertumpahan darah terjadi. Menurut Murib, sekalipun dalam semua rentetan kasus penembakan Polisi telah mengantongi identitas dan kriteria pelaku. “Untuk hal itu kami MRP  menyatakan terima  kasih karena aparat sudah bekerja, minimal mengenal identitas pelaku, berikut barang bukti serta mengambil langkah langkah,”katanya. Mengutip pernyataan Kapolda Papua yang menyatakan, pelaku penembakan di Kota Jayapura adalah orang yang sudah terlatih,  lanjut Murib, lantas Polisi juga pada akhirnya  menyimpulkan Mako Tabuni pelaku penembakan.

“Menurut kami, apakah benar Mako Tabuni ini masuk dalam kriteria orang terlatih, ini pertanyaan kami sebagai masyarakat awam, sebab setahu kami, Mako Tabuni adalah masyarakat biasa  apakah dia terlatih atau tidak kami masih mempertanyakan hal itu,” sambungnya.

“ Kami berharap aparat kepolisian kedepannya dapat mengungkap dengan transparan identitas pelaku penembakan dan terbuka saja kepada publik untuk membuktikan bahwa memang aparat sudah bekerja dan buktinya aparat sudah mengantongi identitas pelaku, selanjutnya MRP sebagai lembaga kultural yang melindungi masyarakat asli Papua menyatakan aparat kepolisian perlu memberikan keterangan resmi kepada MRP tentang kronologis sesungguhnya, sehingga Mako Tabuni  ditembak, karena  hal ini menjadi pertanyaan  semua masyarakat,”  terang  Murib.

Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga diri, jangan melakukan hal hal yang dapat mencelakakan diri sendiri hingga  menjadi korban. Diingatkan, bila masyarakat asli Papua mau menyampaikan aspirasi  maka sampaikanlah dengan  cara- cara yang baik kepada  lembaga resmi, seperti DPRP.

Sumber: Bintang-Papua

 

Tokoh Gereja Serukan Papua Zona Darurat Kemanusiaan

Tokoh Gereja Papua ( Socratez S Yoman)

JAYAPURA - Menyikapi serangkaian aksi kekerasan dan teror penembakan yang terus terjadi di Tanah Papua, Forum Kerja Gereja Papua mendesak adanya intervensi lembaga  kemanusiaan internasional  untuk menyelamatkan rakyat Papua.

"Papua zona darurat, intervensi lembaga-lembaga Internasional seperti PBB harus segera datang, karena pemerintah dan aparat TNI/Polri tak mampu menyelesaikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua,"ujar Pendeta Benny Giay Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Rabu(13/6/2012) malam.

Benny mengatakan serangkaian aksi terror penembakan terus memakan korban,tapi pelaku tak kunjung bisa ditangkap, sementara aparat hanya bisa menuding OPM atau Orang Tak Dikenal sebagai pelakunya tanpa pernah bisa membuktikan.

"Kalau memang pelaku penebar terror adalah OPM, tangkap dan buktikan, jangan hanya menuding dan mencari kambinghitam,’’tegas Giay.

Hal senada juga ditandaskan Pendeta Socrates Sofyan Nyoman, pemerintah dan lembaga keamanan Negara tidak professional karena tidak mampu mengungkap pelaku penembakan yang terjadi, bahkan terkesan membiarkan aksi itu berlanjut.

“Ada pembiaran bahkan mengalihkan konflik Papua yang sebelumnya vertikal menjadi horizontal antara Papua dan pendatang, dengan cara menyebar rumor bahwa orang Papua yang melakukan penembakan,’" katanya.

Menyikapi keadaan ini, sambungnya, Forum Kerja Gereja Papua mendesak pemerintah mengadakan perundingan dengan wakil-wakil dari bangsa Papua untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua secara permanen. “Perundingan itu dimediasi pihak ketiga dalam rangka menyikapi radikalisme Papua Merdeka yang terus disuburkan oleh kekerasan dan pembiaran/penyangkalan terhadap hak-haka dasar orang asli bangsa Papua,’tukasnya. 

Ia melanjutkan, BIN jangan selalu menuding OPM berada dibalik serangkain kekerasan dan aksi terror penembakan, namun sebaiknya membuktikannya dengan menangkap para pelaku. "Intelijen jangan hanya tahunya mengkambinghitamkan tapi tidak pernah bisa mengungkap," jelasnya.

Socrates juga mengungkapkan, otonomi khusus yang diterapkan sebagai solusi menyelesaikan persoalan Ppaua terutama meredam keinginan untuk merdeka, juga telah gagal dalam pelaksanaannya.

"Negara telah gagal mengindonesiakan Papua, dengan serangkaian konflik yang terjadi,’’paparnya.

Jadi, saat ini solusinya menyelesaikan persoalan Papua hanya dengan dialog. "Hanya dialog dengan dimediasi pihak asing yang menjadi solusi penyelesaian permasalahan Papua,’’pungkasnya.

Polisi Tembak Mati "Mako Tabuni" ( Wakil Ketua KNPB)

Mako Tabuni ( Wakil Ketua KNPB)

Kepolisian Indonesia untuk mengungkapkan kasus teror penembakan di Jayapura tidak mendapatkan hasil akhinya berbuntut kepada penembakan kepada sala satu pemimpin gerakan activist KNPB MUSA alias MAKO TABUNI telah ditembak mati pada pukul 8:03 pagi WIT di Perumas III Waena oleh operasi gabungan polisi dan Densus 88. 

Hal ini jelas terbukti bahwa upaya teror dan penembakan merupakan operasi intelijen Indonesia dalam rangka mengkambing hitamkan setiap aktivis HAM di Papua. Penangkapan dan penembakan pentolan aktivis KNPB oleh polisi Indonesia terbukti bahwa apa yang dilakukan polisi terhadap upaya pengusutan pelaku teror penembakan adalah penipuan publik karena justru polisi yang balik melakukan teror penangkapan dan penembakan para aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas.

Operasi Polisi di Papua Malam hari

Tindakan polisi Indonesia semakin membrutal terhadap warga asli Papua sebagai aktivis KNPB dan melakukan pelanggaran HAM berat, dan tindakan polisi bukan dalam rangka mengungkap kasus teror penembakan dijayapura tetapi murni bentuk operasi khusus yang telah di intruksikan Presiden Republik Indonesia untuk menambah pasukan elit kepolisian Indonesia ke Papua dalam rangka Operasi khusus.

Presiden Republik Indonesia harus bertanggung jawab ata semua bentuk operasi yang bersifat diskriminasi terhadap warga Papua asli di tanah mereka sendiri, operasi ini murni bentuk pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh Indonesia terhadap masyarakat Asli Papua.

Penembakan atas pentolan aktivis KNPB MAKO TABUNI merupakan murni operasi khusus yang diboncengi dengan alasan mengungkapkan kasus teror dan penembakan akhir-akhir ini di kota Jayapura, telah terbukti bahwa polisi bukan mengusut kasus teror dan penembakan tetapi melakukan penangkapan, penembakan kepada aktivis tidak sesuai degan hukum yang berlaku di republik Indonesia.

Polisi tidak melindungi warga Papua asli sebagai bagian dari warga Negara Indonesia tetapi melihat sebagai musuh dan keberpihakan polisi murni dalam rangka mengamankan penduduk non Papua yang ada di Papua maka Operasi ini merupakan tidakan diskriminativ dan menghilangkan nyawa orang asli Papua dan operasi ini merupakan tindakan teror Negara yang dilakukan khusus untuk orang Papua.

Bentuk operasi ini dirancang khusus kedalam kinerja Polisi Indonesia degan alasan mengungkap kasus penembakan dan teror di kota Jayapura dan berupaya untuk menghindar dari bentuk-bentuk Pelanggaran HAM di Papua. 

Tindakan ini dalam rangka mengalihkan perhatian dunia bahwa polisi melakukan pengamanan tindakan kriminal di tanah Papua, dan mendiskreditkan upaya aktivis KNPB sebagai pelaku kriminal dan dalam kesempatan itu polisi Indonesia memanfaatkan isu kriminal untuk menembak dan menculik para activis HAM di Papua

News source: PapuaPost

Mahfudz Siddiq, "If Not Revealed, Police Involved Shootings Suspect in Papua"

Papuan

KOMPAS.com - Police urged to act decisively related to the shooting are rife in Papua lately with the perpetrators. If not, the security forces can be suspected as the perpetrators of the shooting so far.
"Doubt ranks of the police must end. Police have arrested actor violence. If not done immediately, the greater the suspicion. Suspicion they are made the apparatus. To avoid suspicion, the police inevitably must uncover the perpetrators," said Commission Chairman I Mahfudz Siddiq House of Representatives in Parliament House Complex Senayan, Jakarta, Monday (11/06/2012).
Last weekend, dozens of politicians Papua Commission I to collect materials related to warming of the situation in Papua. They met with community leaders, religious leaders, NGOs, intelligence officials, police, military, and others.
Mahfudz said the data received it, there are at least 22 shootings in the last two months. A total of 14 people from various backgrounds were killed. However, until now not known who the perpetrators of the shooting.
Based on the recognition of police officers in Papua, said Mahfouz, they hesitate to act because of fear of repression was accused of violating human rights. Moreover, he added, there is mistrust of the citizens of Papua on the government and security forces.
"People are very worried. Major streets deserted at night. If it is not revealed, the public is increasingly suspicious of officers was conducted. Police suspect was carried out civic groups in the mountains. (If arrested) there are fears of backlash because of solidarity," said MCC's politicians .
Defense Minister Purnomo Yusgiantoro said, intelligence officials in Papua are still investigating who auktor intellectualist of a series of shootings in Papua. The security forces, he said, as long as it should be cautious because of sensitivity the situation in Papua.
"The issue is being dealt with separatist local military command, our representative in Papua. We do not send down troops from outside. Forces from the outside only at the border," said Purnomo.

Buchtar arrest, Extend Papua Conflict

"Bucthar Is A Papuan leader, follower and KNPB Buctar remain active so that a second arrest in the case a little different to give this more powerful spirit to the supporters to keep the road..(Weinal Watori)"

Buctar Tabuni ( Chaiman KNPB)

Jayapura Binpa--Chairman of West Papua National Committee (KNPB) Buchtar Tabuni and two of his followers will never resolve the conflict. But that extend teradi conflict in Papua.

It is submitted Members of the Commission A DPRP Ir. Weynand B Watory in his office on Friday (8/6). Although Buchtar been arrested, according to him, the conflict will never be finished but continue to fight the ideology of led Buchtar would not stop. Because the Buchtar not arrested this time alone. But during his stay in prison custody Abepura, KNPB remain active so that a second arrest in the case a little different to give this more powerful spirit to the supporters to continue.

Therefore, he argues, it proposes that the government should immediately open a dialogue space as wide as to minimize any possibility that it will appear next state where it will be widened where because of the wings or the network established during this also not only in the city of Jayapura. But throughout the Land of Papua in a more advanced level and modern.

"In the future could have Buchtar Buchtar will appear elsewhere in Papua," he said. He said if the government's offer of dialogue is not addressed, it will continue to place public antipathy but also the community as it is today bigger. Moreover, leaders are treated is not fair.

"We'll see the number of groups or factions or groups that are now emerging faction is not less but more and more. Therefore we have an evaluation of all systems that have been dealt with systems that do not have something right, "he said.

According to him, he also suggested evaluation is necessary for the government to fix the problem and handle any problems that exist in Papua. "If we can be honest the amount of faction faction is now growing so there should be an evaluation of all the systems approach has been made to pro-independence movement memimalisir movement," he said.

Victor Yeimo: Penangkapan Buctar Cs, Hanya Menutup Kesalahan Aparat Keamanan di Papua

"KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak menguntungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB (Victor Yeimo Jubir Internasional KNPB)"

Ketua Umum KNPB Bucthar Tabuni dan Victor Yeimo

Jayapura VB --- Penangkapan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni bersama dua rekannya merupakan skenario Indonesia melalui Polda Papua untuk mengalihkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri.

“Serta upaya menutupi ketidakmampuan kepolisian mengungkap pelaku-pelaku penembakan di West Papua, dengan modus mengkambinghitamkan gerakan perlawanan damai yang dilakukan KNPB.”

Demikian penegasan Juru Bicara Internasional, Victor Yeimo dalam siaran pers yang dikirim kepada suarapapua.com, Sabtu (8/6) siang, dari Jayapura, Papua.

“Lihat saja, berbagai kasus penembakan di Puncak Jaya, Timika, Paniai, Wamena serta beberapa daerah dalam beberapa waktu terkahir terbukti bahwa Polisi Indonesia tidak mampu mengungkap pelaku, apalagi menangkap dan menghukum pelaku yang jelas-jelas terbukti,” kata Yeimo.

Dijelaskan, beberapa kasus penembakan OTK di Timika, sampai hari ini Polisi belum mengungkapnya.

Berikutnya, penembakan 5 warga sipil di Degeuwo Paniai yang jelas-jelas dilakukan Brimob Polda Papua belum juga ditangkap dan diadili.

Penembakan Terijoli Weah tanggal 2 Mei saat demo damai KNPB, walaupun ditemukan serpihan peluru, Polisi tidak mampu mengungkap.

Penembakan terhadap warga Jerman, Dietmar Pieper di Base-G pun belum sanggup diungkap Polisi melalui Tim yang dipimpin Wakapolda Papua, Paulus Waterpau.

“Dan, baru pagi hari kemarin (7/7) Teyu Tabuni dibunuh tanpa alasan oleh anggota Polres Jayapura di Yapis, Polisi tidak menangkap pelaku,” jelas Yeimo.

Namun, Buchtar Tabuni yang hendak bertanggung jawab dan mengklarifikasi tuduhan terhadap KNPB di depan DPRP, Kapolda, Pangdam dan Tokoh-Tokoh Masyarak, kemarin (7/7) justru ditangkap tanpa prosedur penangkapan resmi (tanpa surat pemanggilan).

Padahal, lanjut Yeimo, aksi KNPB pada 4 Juni lalu adalah aksi damai menuntut polisi mengungkap pelaku penembakan yang terus terjadi di Papua. 

Dan KNPB telah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Kapolda dan Direskrim Polda Papua jauh-jauh hari sebelum aksi.

“Lantas, mengapa aksi damai rakyat Papua diblokade polisi yang menggunakan senjata lengkap? Mengapa tidak membiarkan KNPB melakukan aksi damai seperti biasanya,” tanya Yeimo.

Ditambahkan, KNPB sangat memahami prinsip-prinsip kemanusiaan, perdamaian dan demokrasi secara universal, oleh sebabnya, ribuan massa rakyat Papua Barat selama ini dikoordinir secara damai untuk menyampaikan tuntutan rakyat secara terbuka.

Disampaikan juga, KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak menguntungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB.

Oleh karenanya, KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini.

“Kami sangat memahami bahwa Indonesia dengan kepentingan kolonialisme dan kapitalisme global diatas tanah ini tidak akan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.”

Karena itu, ditambahkan, penguasa dengan berbagai macam alasan, bersama kekuatan media-media propaganda penguasa akan terus mendiskreditkan, menstigma dan membunuh gerakan perlawanan damai yang dilakukan oleh KNPB diatas tanah surga ini.

Dari catatan suarapapua.com. berbagai aksi penembakan yang terjadi di tanah Papua, tidak ada satupun pelaku yang ditangkap oleh pihak aparat keamanan.

Banyak aktivis HAM menyebutkan ini merupakan bukti ketidakmampuan aparat kepolisian, terutama untuk mengungkap dan menangkap pelaku penembakan yang telah meresahkan warga Papua.

Laporan Oktovianus Pogau

Ketika ASNLF Menarik Perhatian Pegiat HAM

 

 Foto: dok pribadiDelegasi Aceh Yusuf Daud dua dari kanan di sidang HAM Dewan PBB

 

Jenewa - Di pintu rapat sejumlah pria parlente dan wanita berseragam kantor berdiri rapi layaknya antrian. Di depan barisan, berdiri dua polisi berbadan tegap. Mereka  nyaris tidak pernah bicara. Matanya awas memandangi peserta yang masuk pintu pemeriksaan. Di sudut kiri kanan terlihat kamera CCTV. Satu persatu maju sambil meletakkan barang bawaan di mesin pemindai.

"Your glasses please," ujar petugas kepada penulis yang kebetulan lupa meletakkan kaca mata. Layaknya masuk ke area bandar udara, begitu pula memasuki ruangan acara rapat yang membahas tinjauan periodik universal sesi 13 - UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) Jenewa.
Hari itu, ruang XX lantai 2, sekira pukul 9:00-12:30 giliran delegasi Indonesia memberikan laporan periodik HAM selama 4 tahun sebelumnya. Dari meja lingkar terdepan, duduk manis Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalagewa didampingi stafnya.

Diluar kelaziman jika seorang menteri luar negeri sebuah negara langsung yang membaca dan menjawab tanggapan. Indonesia sudah mengantisipasi mendapat tantangan berat dari NGO dan pemerintah karena rekomendasi-rekomendasi dari UPR 2008 tidak seluruhnya dilaksanakan. Oleh sebab itu, Indonesia mempersiapkan delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari 13 orang dan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negerinya.
Di belakang delegasi Indonesia terbentang layar jumbo ukuran bioskop dan perwakilan negara-negara duduk di kursi melingkar menghadap mimbar. Sejurus kemudian, pemimpin rapat H.E Mr Andras Dekany memberikan sambutan. Di akhir ucapannya, dia mempersilahkan Indonesia memberikan laporan, yang diikuti oleh tanggapan-tanggapan dari 74 negara atas laporan Indonesia selama 95 detik per negara.
Dalam mekanisme UPR tidak diatur peranan NGO memberi tanggapan. Walaupun demikian, para NGO kaliber international cukup lihai melobi dan menciptakan mekanisme sendiri untuk menggugat Indonesia, baik melalui lisan atau tulisan.

 

 Foto: Asnawi AliSuasana forum UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) di Jenewa

 

Seperti diduga sebelumnya, Indonesia melaporkan hal-hal yang positif saja. Dari uraian normatif, Marty menjelaskan terdapat kemajuan penegakan hak asasi terutama masalah kebebasan beragama. Sebagai contoh, dia menuturkan ada kesalahpahaman di mana Indonesia bukan hanya mengakui 6 agama resmi selain Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu juga kepercayaan lainnya. Sejumlah negara mempertanyakan kejadian penyerangan terhadap penganut Ahmadiah, Syiah dan kaum minoritas lainnya. Dalam sisi lain, Marty mencari alibi dengan mengatakan bahwa "Indonesia mempunyai keragaman etnis, budaya dan agama serta bentuk geografis yang besar. Namun, dalam memberikan perlindungan dan peningkatan HAM ke depan diusahakan tidak akan berjalan di tempat," ujar Marty dengan mimik serius.

Sementara itu, anggota-angota negara ASEAN memberikan tanggapan yang sangat umum bahkan memuji layaknya negara sahabat. Aktivis HAM Indonesia yang enggan menyebutkan namanya malah sudah mengatakan kepada penulis agar tidak terkejut.

"Saya yakin mereka sudah kontak beberapa hari sebelumnya untuk lobi dan meyakinkan agar memberikan penilaian yang baik kepada Indonesia. Jadi, seperti hubungan timbal balik" ujar aktivis tersebut yang paham betul dengan mekanisme beluk sidang UPR.

Dalam komentar lainnya, negara dari Eropa menekan Indonesia agar meninjau kembali serta menghapuskan undang-undang hukuman mati, mengratifikasi Konvensi ROME tentang Pengadilan Kriminal Iternasional (ICC), tentang impunitas terhadap pelanggaran militer, latihan pendidikan HAM untuk polisi dan militer Indonesia, perbaikan undang-undang untuk perlindungan pekerja migran.

Berkaitan dengan daerah konflik, yang sering disinggung adalah kejadian di provinsi Papua dan Papua Barat. Hal kejutan terdapat saat sejumlah negara Eropa menyinggung kekerasan yang terjadi di kedua provinsi tersebut. Bahkan dari Australia dan Swiss menyarankan agar Indonesia mengedepankan dialog dan bekerja sama dengan pihak NGO.

“Kemitraan dengan pihak lembaga bukan pemerintah diharapkan menjadi prioritas” tekan mereka dalam ucapannya. Spanyol meminta kepada Indonesia agar diberikan akses kepada pembela hak asasi manusia, wartawan dan diplomat ke provinsi Papua dan Papua Barat.
Kejutan lainnya terjadi saat menyinggung Aceh. Negeri matador itu dalam poinnya meminta agar menghilangkan undang-undang kriminal terhadap bagi kaum homoseksual di mana sejak diperkenalkannya Syariah Islam pada tahun 2002.
Sementara itu, delegasi ASNLF yang diwakili oleh Yusuf Daud, sejak awal mengikuti jalannya rapat secara seksama mengambil inisiatif memperkenalkan HAM Aceh yang belum selesai. Salah satu mekanisme yang bisa dipakai ujar warga Swedia keturunan Aceh ini dengan membuat pernyataan sikap dari Acheh Sumatra National Libeartion Front (ASNLF).
“Pernyataan ini sangat penting kita bagi-bagikan sebelum adopsi laporan dan kesimpulan tentang Indonesia Jumat esok” ujarnya. Rencananya, pernyataan berbentuk kesimpulan HAM itu akan dibagi-bagikan ke depan panitia dan meja para hampir setiap delegasi negara, terutama Negara Uni Eropa.
Setelah rehat siang selama 2 jam, dalam ruangan berbeda di XXV Palais des Nations namun di bangunan yang sama, ditampilkan sesi tambahan bertajuk "Voices from the Ground Assesing Indonesia's Human Rights Developments through the UPR". Acara yang disponsori oleh NGO kaliber internasional seperti Forum Asia, Infid, Human Right Watch, Franciscans International dan ILGA ini menampilkan pembicara dari aktivis HAM dari Jakarta Rafendi Djamin (HRWG), Ifdhal Kasim (Komnas HAM) Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan).
Dalam undangan terdapat daftar perwakilan ELSAM Papua namun berhalangan hadir dan diwakili oleh NGO Franciscans International. Mereka mempresentasikan permasalahan HAM Indonesia versi LSM yang berbeda seperti presentasi delegasi Indonesia beberapa jam sebelumnya. Layaknya oposisi, mekanisme demikian ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain agar menerima informasi kedua belah pihak.

Dari dalam bangunan kantor PBB urusan HAM yang megah Jenewa ini, berbagai bahasa, kaum dan bangsa dari 4 penjuru mata dunia datang dan duduk sejajar membicarakan masalah hak asasi manusia disetiap negaranya. Dari sini pula, akan menjadi pedoman untuk peningkatan HAM setipa negara di empat tahun mendatang.
Source: http://www.theglobejournal.com/Politik/

Perhatian Hak asasi manusia masih kurang di Papua

Karlis Salna, AAP Asia Tenggara Koresponden

Korban Penyiksaan TNI/Polri di Papua (foto Mulia dok)

AU-Voice baptist,-- Indonesia menghadapi kritik baru atas catatan hak asasi manusia setelah satu tahun kerusuhan lanjutan dan memenjarakan terkemuka aktivis politik di Papua.

Dalam laporan tahunannya pada keadaan hak asasi manusia di seluruh dunia, Amnesty Internasional juga mengkritik pemerintah Indonesia atas apa yang digambarkan sebagai respon cukup untuk serangan yang gigih pada agama minoritas.

Namun laporan tersebut dilindungi kritik yang terberat untuk tuduhan penyiksaan dan penggunaan yang tidak perlu kekuatan yang berlebihan oleh militer, terutama di provinsi bergolak Papua dan Maluku.
Yang di kutip News.smh.com.au/

Ini menunjuk ke sebuah rakit pelanggaran di Papua pada tahun 2011, termasuk pada Oktober ketika pasukan keamanan menembaki peserta dalam kampanye kemerdekaan di kota Abepura, setelah itu tiga orang ditemukan tewas.

"Dalam banyak kasus kekerasan oleh pasukan keamanan, termasuk selama pemogokan Freeport dan Papua Ketiga Rakyat Kongres pada Oktober, belum ada yang belum bertanggung jawab, mengabadikan suatu suasana di Papua," kata juru bicara Amnesty Josef Benedict.

Amnesty International mengajukan permintaan pada Januari mencari akses ke Papua tetapi belum mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia.

Wartawan asing dan organisasi non pemerintah secara efektif dilarang memasuki provinsi Papua.

Lebih dari 300 orang ditangkap sementara video setelah rally di Abepura menunjukkan polisi memukuli pengunjuk rasa tak bersenjata, termasuk anak-anak.

Lima pemimpin Papua kemudian dituduh melakukan makar dan dihukum tiga tahun penjara setelah menyatakan kemerdekaan provinsi pada rapat umum tersebut.

Laporan ini juga menimbulkan pertanyaan atas kegagalan pihak berwenang untuk menyelidiki tuduhan penyiksaan dari 21 aktivis politik di Maluku oleh petugas dari Densus 88, unit anti-terorisme yang menerima dana dan pelatihan dari Australia.

Dikatakan bahwa setidaknya 90 aktivis politik di Papua dan Maluku telah dipenjara tahun lalu untuk kegiatan politik damai mereka.

Amnesty International laporan dirilis sebagai Indonesia sedang mempersiapkan untuk memberikan penilaian sendiri dari catatan hak asasi manusia di markas PBB Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, di kemudian hari.

Berbicara sebelum menyerahkan laporan itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam menangani hak asasi manusia.

Namun, ia mengatakan masalah "toleransi antar agama menjadi sangat penting dalam diplomasi Indonesia di forum bilateral dan multilateral".

"Kita harus menyelesaikan insiden ini, jika tidak masyarakat internasional akan mendapatkan gambaran yang salah tentang Indonesia," kata Dr Natalegawa.

Hal itu dilemparkan ke dalam sorotan pada bulan Februari tahun lalu ketika tiga anggota dari sekte minoritas Ahmadiyah dilempari sampai mati di sebuah desa di Jawa Barat oleh massa mengamuk dari 1500 orang.

Pada akhir 2011, sedikitnya 18 gereja-gereja Kristen juga telah baik diserang atau terpaksa ditutup.

"Dalam banyak kasus, polisi gagal melindungi kelompok minoritas agama dan lainnya dari serangan tersebut," kata Amnesti Internasional.

Rigth © 2012 AAP

Joint Statement of HRLC and ILWP: Conviction of West Papuan independence activists

Joint Statement of HRLC and ILWP: Conviction of West Papuan independence activists breaches human rights (16 March 2012)

 Published:statement HELC/ILWP
Just prior to its Universal Periodic Review before the UN Human Rights Council, Indonesia’s commitment to democracy and free speech has been questioned with the conviction of Papuan activists, Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August Makbrowen Senay, Dominikus Sorabut and Selpius Bobii (the “Jayapura 5”) for treason. All five were convicted and sentenced to 3 years in prison for expressing their political views at last year’s Third Papuan Congress, a peaceful assembly of indigenous West Papuans.

The activists were found guilty of treason under Article 106 of the Indonesian Criminal Code. This provision, used regularly in Papua to arrest and detain activists and to criminalise peaceful political activity, is inconsistent with the free speech protections found under Article 28E of the Indonesian Constitution and is contrary to Indonesia’s international obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Phil Lynch, Executive Director of the Human Rights Law Centre (HRLC), said “The prosecution and conviction of people exercising fundamental rights of freedom of expression and peaceful assembly is an affront to democracy and the rule of law.”

“Indonesia ratified the International Covenant on Civil and Political Rights in 2006. In doing so it pledged to uphold the rights of all persons to freedom of expression, peaceful assembly and association. These fundamental human rights must be recognised and respected by Indonesia.”

Mr Lynch said that, “With Indonesia due to front the UN Human Rights Council for a periodic review of its human rights record, the global community should call on the government to fully and faithfully live up to its international human rights obligations. The exercise of democratic rights and freedoms must be protected by law, not criminalised.”

According to Jennifer Robinson of International Lawyers for West Papua, “The prosecution of activists for peacefully expressing their political views has no place in a modern democracy. The people of West Papuan people have the right to free speech under international law, which includes their right to declare their desire for self-determination and independence from Indonesia”.

Ms Robinson said that ,”The Jayapura 5 are prisoners of conscience.”

International Lawyers for West Papua and the Human Rights Law Centre urge Indonesia to:

• Ensure the immediate and unconditional release of the Jayapura 5, as well as all political prisoners in Papua being held pursuant to Article 106 of the Criminal Code. Tapol, the Indonesian Human Rights Campaign, reports that as many as 30 indigenous Papuans are awaiting trial or serving time for makar and other related offences.
• Repeal Article 106 of the Criminal Code. The continued suppression of freedom of expression through the criminalisation of political activities poses a serious threat to civil society and to democracy and must be addressed as a matter of urgency.

Ms Robinson said that, “These steps would be an important indicator that Indonesia, as a member of the UN Human Rights Council, takes seriously its international obligations to fully respect universally recognised human rights.”

ILWP and the HRLC are also concerned about the threats and intimidation suffered by the lawyers defending the Jayapura 5, in particular Mr Gustav Kawer. Mr Kawer has been threatened with criminal prosecution for comments made during the course of cross examination in these proceedings, including his questioning about police and military mistreatment and torture of protestors at the Third Congress.

According to Ms Robinson, “The prosecution of any lawyer for statements made to the court during the course of proceedings amounts to interference in their ability to exercise their professional duties and is contrary to the Law on Advocates No 18/2003 in Indonesia and the UN Basic Principles on the Role of Lawyers.” The persecution of the Jayapura 5 lawyer also constitutes interference with their right to a fair trial protected under the ICCPR. She said that, “We urge Indonesia to drop this criminal investigation into Mr Kawer and his colleagues and to desist from intimidating defence counsel in order to ensure that the Jayapura 5′s right to a fair trial is guaranteed.”

For further comments:

Phil Lynch, Human Rights Law Centre, on + 61 (0)438 776 433 (Australia)

Jennifer Robinson ,ILWP, on +447767707566 (UK)

Militer dan Polisi Indonesia telah terus-menerus dilakukan penahanan sewenang-wenang Aktivis Papua Barat

Bucthar Tabuni dan Filep Karma (aktivis papua / foto ilustrasi)

Awal bulan ini, ada sebuah judul berita di The Jakarta Globe berjudul "Bangsa Indonesia Pengadilan Indicts Papua Lima Aktivis atas tunduhan Pengkhianatan". Dakwaan dari lima aktivis adalah semata-mata untuk pengibaran bendera Papua terlarang dan menyatakan kemerdekaannya.

 Sumber  Published:http://www.onlineopinion.com.au

Dalam beberapa kali, kekerasan telah meningkat secara eksponensial di Indonesia. Tahun lalu, lokal Papua yang bekerja di tambang Grasberg Freeport McMoran di Papua Barat, salah satu tembaga terbesar di dunia dan tambang emas, melakukan aksi mogok selama bulan selama perselisihan pembayaran.

Pekerja lokal menuntut perusahaan meningkatkan gaji mereka dan membawanya sejalan dengan apa perusahaan membayar pekerjanya di negara lain. Akibatnya tiga orang tewas, lebih dari 90 luka-luka dan sekitar 300 peserta ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia. Pada tahun yang sama, ada beberapa serangan yang tidak terkait dan pembunuhan dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil.

Tanggapan yang keras seperti dari pasukan keamanan Indonesia telah lazim sejak aneksasi provinsi ini pada tahun 1963 dan taktik menghukum meningkat sejak istirahat pergi Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 melalui referendum yang diawasi PBB.

Pemisahan diri Timor Timur dari Indonesia telah menjadi malu untuk Jakarta. Karena kebijakan mempertahankan negara kesatuan Indonesia adalah sine qua non. Jakarta tidak ingin melihat Papua Barat mengikuti jalan yang sama seperti Timor Timur.

HAM Laporan Tonton 2012stated bahwa meskipun selama 13 tahun terakhir Indonesia telah membuat langkah besar dalam menjadi negara yang stabil dan demokratis, hak asasi manusia kekhawatiran tetap. Laporan lebih lanjut menyatakan bahwa meskipun para pejabat senior secara terbuka menegaskan bahwa negara telah melakukan semua yang bisa untuk melindungi hak asasi manusia, dalam praktek mereka tampaknya tidak mau mengambil langkah yang diperlukan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran

Laporan ini kemudian mencatat, misalnya, pada Januari tahun lalu, meskipun ada bukti video dari enam tentara yang terlibat dalam brutal menyiksa dua orang Papua, pengadilan mencoba hanya tiga dari enam tentara dari Batalyon 753, yang kurang biaya disiplin militer.

Sejak bergabung dengan Indonesia, banyak orang Papua telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM. Kekejaman massa telah banyak didokumentasikan. Menulis untuk Hak Asasi Manusia LowensteinInternational Klinik Yale Law School, Brundidge, dkk (2004) berpendapat bahwa karena aneksasi Papua Barat oleh Indonesia, Papua telah dihadapkan dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tangan pasukan keamanan Indonesia.

Penulis lebih jauh berpendapat bahwa militer dan polisi Indonesia telah terus-menerus dilakukan penahanan sewenang-wenang dan massal, perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi, penyiksaan, dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya mulai dari sengatan listrik, pemukulan, cambuk pistol, penyiksaan air, dan luka bakar rokok , untuk pengurungan dalam wadah baja.

Program sistematis lainnya termasuk eksploitasi sumber daya, kerusakan sumber daya Papua dan tanaman, tenaga kerja wajib dan sering tidak terkompensasi, transmigrasi, dan relokasi paksa. Ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan meluas ke wilayah Papua Barat.

Klaim tersebut telah banyak diverifikasi oleh berbagai laporan hak asasi manusia yang didokumentasikan oleh Amnesty International, Human Rights Watch, Kelompok Krisis Internasional, organisasi pemerintah lokal dan internasional dan lainnya. Meskipun kecaman publik dari kelompok hak, klaim tersebut tampaknya diabaikan oleh pemerintah Indonesia.

Saat ini, diperkirakan bahwa sekitar 400.000 Papuanshave kehilangan nyawa akibat konflik berkepanjangan di Papua Barat. Meskipun pelanggaran hak asasi manusia yang luas, respon dari masyarakat internasional telah diredam. Kemampuan pemerintah Indonesia untuk menawarkan perusahaan-perusahaan barat lingkungan perdagangan menguntungkan telah, pada gilirannya, dibungkam pemerintah Barat seperti AS, Inggris, Australia dan lain-lain, ketika datang ke masalah hak asasi manusia.

Daerah menarik sejumlah catatan

 Eben telah mengetahui rahasia menyaksikan sejarah yang luar biasa dan perjuangan dari masyarakat asli Papua

Perangkat berteknologi tinggi menghitung menunjukkan bahwa taman regional dan jalan menarik pengunjung dalam jumlah rekor tahun lalu.

Dipimpin oleh Trail Goose Galloping dengan 1.660.594 kunjungan, persembahan luar Ibukota Daerah Distrik digunakan 5,45 juta kali pada tahun 2011 - naik 4,6 persen selama 2010. Semua mengatakan, RAL Daerah Taman bertanggung jawab atas 13.000 hektar yang terdapat di 33 taman dan sistem jejak tersebar di selatan Pulau Vancouver dan Kepulauan Teluk.

Sisa dari lima bidang atas, setelah Goose Galloping, adalah Elk / Beaver Lake (1.229.256 kunjungan), Trail Lochside (1.023.271 kunjungan), Thetis Lake (405.690 kunjungan) dan Island View Beach (325.768).

Sementara CRD telah memantau taman dan jalan menggunakan 11 tahun terakhir, teknologi baru telah membuat proses lebih mudah dan lebih efisien karena upgrade peralatan pada 2009-10, kata Janette Loveys, manajer operasi taman untuk CRD.

Saat ini ada traffic counters 36 dan 28 counter pada jalan dan di taman.

"Kami benar-benar menghasilkan 12 bulan penuh data benar-benar baik," kata Loveys. "Ini membantu dengan banyak hal."

Dia mengatakan counter pada jalan dan di taman menggunakan sinar inframerah untuk menghitung orang yang lewat.

"Kami tahu, juga, jika ada penggunaan berkuda atau penggunaan mountainbiking karena kita bisa tahu bagaimana sinar inframerah sedang rusak.

Sebuah sistem penghitungan yang baik membuat perbedaan besar untuk taman staf, Loveys kata.

"Kami bisa memahami tren, ketika orang berada di taman dan di jalur."

Hal ini juga membantu untuk menangani skala besar taman-masalah manajemen, katanya.

"Kami benar-benar telah mampu untuk menarik nomor kita masuk ke dalam perencanaan operasional kami Kami benar-benar bersyukur untuk alat yang kita miliki.."

 CATATAN STUDI INDONESIA 

Perlawanan tidak jalan hanya untuk perubahan sosial, menurut antropolog budaya Eben Kirksey.

Di provinsi Indonesia Papua Barat, di mana ia telah melakukan penelitian yang cukup besar, kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan transformasi yang diinginkan, kata Kirksey.

Bergabung dengan "sekutu tidak mungkin" seperti pemerintah asing atau perusahaan besar telah melayani orang Papua Barat dengan baik, katanya.

Kirksey, yang bekerja di City University of New York, akan datang ke Victoria sebagai tamu dari Pusat Asia-Pasifik Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Pasifik.

"Eben telah mengetahui rahasia menyaksikan sejarah yang luar biasa dan perjuangan dari masyarakat asli Papua," kata direktur eksekutif Kemitraan April Ingham dalam sebuah pernyataan. "Selain pengalaman sendiri, ia telah mengumpulkan langsung dari rekening orang-orang dari semua lapisan masyarakat."

Kirksey adalah memberikan dua presentasi publik Senin, yang pertama di University of Victoria, di mana Pusat Asia-Pasifik Inisiatif didasarkan. Dia akan berada di kamar D101 di Gedung MacLaurin pada 12: 30 am berbicara tentang nya segera-to-be-dirilis Kebebasan buku di Dunia dilibatkan: Papua Barat dan Arsitektur Global Power.

Pembicaraan ini merupakan bagian dari makan siang gratis pusat dan Pelajari Series.

Pukul 7 malam, Kirksey akan di Galeri Alcheringa (665 Fort St) berbicara tentang bagaimana orang-orang Papua Barat telah mempertahankan rasa harapan meskipun pendudukan dan kekerasan.

Penerimaan untuk pembicaraan malam adalah dengan sumbangan, dengan penerimaan akan Kemitraan Rakyat Pasifik ', yang tujuan antara lain meningkatkan pemahaman penduduk Kepulauan Pasifik dan membantu mereka untuk membangun hubungan dengan kelompok Pertama Kanada Bangsa.

RUMAH SAKIT TUTUP UNTUK TARGET AMAL

The Victoria Rumah Sakit Yayasan mendekati tujuannya untuk meningkatkan $ 595.000 untuk membantu pembelian 94 monitor vitalsigns untuk Pusat Perawatan Pasien di Royal Jubilee Hospital.

Delapan puluh persen dari uang tersebut telah dinaikkan.

Monitor akan membantu dengan perawatan yang diberikan kepada ribuan pasien jantung dan bedah umum setiap tahun. Unit-unit dapat menampilkan informasi seperti tekanan darah, laju pernapasan dan denyut nadi, serta aktivitas jantung diukur dengan elektrokardiogram. Mereka juga menyediakan komunikasi wireless-alert ke petugas kesehatan ketika penting pasien tanda-tanda perubahan.

Pusat perawatan pasien dibuka Maret lalu. Donasi untuk Yayasan Rumah Sakit Victoria di victoriahf.ca atau telepon 250-519-1750.

DISPLAY HOLOCAUST BUKA

Utara Saanich Sekolah Menengah terus menjadi tuan rumah Holocaust ketiga tahunan dan Museum Manusia Hak minggu ini, dengan 6 sampai 8 bukaan am dari Senin sampai Kamis.

Museum ini tahun ini, mengatur di dalam Taman 10475 McDonald Rd. sekolah, kebetulan di tempat hanya beberapa minggu setelah vandalisme di Emanu-El Victoria Yahudi Pemakaman menyuarakan keprihatinan mengenai rasisme dan anti-Semitisme.

Versi terakhir dari museum telah banyak dipuji. Usaha tahun ini melibatkan hampir 250 siswa dan enam guru - sekitar dua kali lebih banyak orang seperti pada 2011 - dan fitur lain koleksi wawasan, baik diteliti pameran yang menceritakan kisah Holocaust dan memeriksa isu-isu hak asasi manusia.

Dari 60 sampai 70 orang telah mengunjungi museum setiap malam telah terbuka.

Sebuah buku sedang mengumpulkan untuk mencatat tahun pertama museum.

Memesan tur online di northsaanich.sd63.bc.ca. Pendaftaran adalah dengan sumbangan.

Published: jwbell@timescolonist.com

© Copyright (c) Victoria Times, penjajah

Czech journalist detained, deported from Indonesia

A Czech journalist was arrested last week for photographing an independence rally in Papua like this one in August 2011. (AFP/Banjir Ambarita)

Bangkok, February 14, 2012--Indonesian authorities detained a Czech journalist on Wednesday, then deported him for reporting without official permission from a restricted area of the country, according to news reports.

Petr Zamecnik was arrested in the West Papuan town of Manokwari after photographing an independence rally in Papua, according to news reports. West Papua and Papua provinces are home to an ongoing insurgency against Indonesian rule.

Police told local journalists that Zamecnik said he was working for a business publication based in Prague and was doing a story on tourist sites in the province, according to news reports. News accounts cited a police spokesman as saying that Zamecnik failed to present proper press credentials to authorities when he was arrested and had entered Indonesia on a tourist visa that barred him from working in the country as a journalist.
Zamecnik was handed over to immigration authorities on the same day that he was arrested, news reports cited police as saying. Two days later, he was flown under police escort to Jakarta, the capital, then deported to the Czech Republic on February 11, an immigration police spokesperson told the Alliance of Independent Journalists, an advocacy group promoting press freedom in Indonesia.
"Indonesia's government boasts of the country's improved credentials as a democracy, yet it continues to suppress media coverage of the conflict in Papua," said Shawn Crispin, CPJ's Southeast Asia representative. "Detaining foreign journalists harks back to the country's authoritarian past, not to its promised democratic future."
Two French journalists were deported from Papua in 2010 for taking video footage of a peaceful demonstration, according to news reports. Indonesian authorities systematically curb news coverage of Papuan resistance movements and the military's often controversial counterinsurgency tactics by requiring foreign journalists to receive seldom-granted special permits from the Foreign and Communications ministries. 
Source:http://www.cpj.org/czech-journalist-indonesia.php

Kekerasan, Protes Underscore Gerakan Kemerdekaan Papua

Para kematian sedikitnya 21 orang dalam insiden kekerasan terpisah di Papua telah kembali perhatian pada konflik yang sedang berlangsung bahwa provinsi paling timur mar Indonesia.

Lebih dari 2.000 pendukung kemerdekaan berunjuk rasa di Indonesia yang terpencil propinsi Papua, Selasa menyusul kekerasan politik yang menewaskan sedikitnya 21 orang.

 Sumber published: http://news.hedgeanalyst.net/news-papua/

Di ibukota, Jayapura, demonstran berbaris polisi bersenjata berat masa lalu untuk mendukung referendum mengenai kemerdekaan dan melepaskan sebuah 1969 yang didukung PBB suara yang membawa Papua di bawah kontrol Indonesia. Banyak rakyat Papua menganggap bahwa suara palsu karena hanya sekitar 1.000 orang berpartisipasi, paling bawah intimidasi.

Andreas Harsono, seorang peneliti untuk Human Rights Watch, menjelaskan mengapa penduduk asli Papua merasa referendum itu tidak sah.

"Mereka perwakilan semua dipaksa untuk memilih Indonesia," kata Harsono. "Ada banyak cerita tentang bagaimana orang-orang yang menunjukkan oposisi atas integrasi disiksa, ditahan dan bahkan dibunuh."

Analis keamanan mengatakan protes yang sedang berlangsung mengungkapkan ketegangan yang membara yang masih pegangan Papua, di mana gerakan separatis tingkat rendah telah memicu konflik selama puluhan tahun. Mereka juga memperingatkan bahwa hasil flare-up kekerasan dari bernanah keluhan politik.

Pada tahun 2001 diberikan status otonomi Papua Jakarta khusus, yang sebagian memungkinkan kontrol lebih besar atas penduduk asli Papua penerimaan pajak berasal dari ekstraksi sumber daya alam.

Provinsi ini kaya akan sumber daya alam dan merupakan rumah bagi AS emas dan tembaga pertambangan raksasa Freeport McMoRan. Ketegangan ada antara pekerja dan pasukan keamanan juga menyebabkan kekerasan.

Papua mengatakan upaya ke arah otonomi yang lebih besar telah tidak efektif. Dalam 10 tahun sejak mendapatkan status khusus mereka telah melihat sedikit perbaikan dalam kemiskinan dan pengangguran. Marginalisasi ekonomi, pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Indonesia dan masuknya pendatang yang mengambil cepat-cepat pekerjaan terbaik adalah alasan gerakan kemerdekaan tetap membawa traksi.

Selama protes terakhir polisi telah menangkap demonstran damai untuk membawa bendera Bintang Kejora, bendera gerakan kemerdekaan Papua. Menampilkan simbol separatis adalah pelanggaran pengkhianatan di Indonesia dihukum penjara seumur hidup.

Pada hari Selasa, bagaimanapun, polisi bertindak dengan menahan diri, menangkap hanya satu pemrotes. Pemerintah mengontrol ketat wartawan asing dan organisasi non-pemerintah 'akses ke Papua, tetapi Harsono mengatakan kurangnya berlaku pada Selasa adalah tanda positif bahwa cerita-cerita diskriminasi dan pelecehan diberitahu.

"Karena perhatian internal di Papua Barat semakin besar dan besar, mereka tidak dapat melakukan bisnis yang sama seperti biasa," tambah Harsono. "Sekarang mereka tahu ada internet, Facebook, Twitter, You Tube, dan itu menciptakan banyak masalah bagi diplomasi Indonesia atas Papua Barat. Itulah sebabnya mereka bekerja keras untuk menahan petugas mereka di tanah untuk tidak memukul orang. "

Kekerasan masih terjadi, namun, dan beberapa analis keamanan telah memperingatkan peningkatan radikalisasi oleh kelompok-kelompok yang merasa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menarik perhatian internasional untuk perjuangan mereka.

Protes hari Selasa menyusul dua insiden terpisah kekerasan politik. Pada hari Sabtu lebih dari 17 orang tewas dalam pertempuran antara klan mendukung kandidat saingan untuk pemilu distrik yang akan datang. Kemudian pada hari Senin orang bersenjata memblokir jalan di luar Jayapura, hacking mati empat orang selama pagi penyergapan.

Beberapa pihak menyalahkan serangan terhadap Gerakan Papua Merdeka, sebuah kelompok gerilya bersenjata yang telah berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia selama lebih dari empat dekade. Tapi aktivis mengatakan pemerintah berusaha untuk mendiskreditkan seruan mereka untuk kemerdekaan.

Para Komite Nasional Papua Barat adalah di garis depan upaya untuk mencapai kedaulatan yang lebih besar. Oktovianus Pogau, komite sekretaris jenderal di Jakarta, kata polisi selalu mencoba untuk mengubah atau mengganti tindakan yang terjadi selama protes sehingga banyak warga Papua yang menginjak dan alasan mereka untuk bertindak ini ternoda.

Seorang juru bicara polisi Papua adalah hati untuk tidak menyalahkan separatis untuk Senin penyergapan ketika berbicara dengan media lokal. Dia mengatakan, bagaimanapun, bahwa petugas menemukan bendera separatis di lokasi kejadian.

Protes hari Selasa bertepatan dengan konferensi di London di mana anggota parlemen dan organisasi non-pemerintah membahas kemerdekaan Papua.

Banyak aktivis mengatakan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi di Papua adalah dialog dengan pemerintah Indonesia, dan berbagai organisasi telah menyusun peta jalan untuk memandu pembicaraan antara kedua belah pihak.

Aktivis Papua Benny Wenda, seorang tahanan politik lolos sekarang di Inggris, memimpin Parlemen Internasional untuk Papua Barat, sekelompok meniru organisasi serupa yang membantu kemerdekaan Timor Timur aman dari Indonesia.