Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

OPM: Penembakan di Papua, Intelijen Ikut Bermain

Report: Chanry Andrew Suripatty (TribunNews)

Lamber Pikikir ( OPM Wilayah RI-PNG)

JAYAPURA – Adanya pernyataan Kepala BIN bahwa penembakan di Papua adalah ulah Organisasi Papua Merdeka membuat Pimpinan TPN/OPM angkat bicara.

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) Wilayah Keroom Papua Lambert Peukikier yang dihubungi Tribunnews.com, Senin (11/6/2012) menegaskan pihak TPN/OPM di wilayah Papua sama sekali tidak terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang terjadi di wilayah Jayapura, Papua belakangan ini.

“Yang Pertama OPM sudah sampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan tegas bahwa seluruh Pasukan TPN/OPM di wilayah Papua tidak terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang terjadi di Papua khususnya di Jayapura beberapa waktu terakhir,”kata Lambert.

Menurutnya gambaran umum di Papua ini banyak satuan tugas, yang didatangkan ke Papua mulai dari Intel Kopassus, BIN, BAIS dan satuan tugas Intelijen lainnya dan TPN/OPM mencurigai merekalah yang bermain dibalik semua kejadian penembakan di Papua ini.

”Ada Kopassus, BIN, BAIS dan lain-lain mereka datang ke Papua dikirim banyak-banyak untuk apa, kenapa kejadian terus terjadi, jangan-jangan merekalah yang bermain dalam serangkaian kasus penembakan di Jayapura ini,”kata Lambert.

Lebih lanjut Lambert mengatakan kehadiran Satuan tugas Intelijen militer di Papua perlu dipertanyakan dimana kehadiran mereka sangat tidak bermanfaat malah justru menjadi tanda Tanya besar bagi rakyat dan warga Papua.

”Intel banyak datang tapi penembakan terus terjadi, lalu masyarakat resah, terus siapa yang mau dituduh. Mereka kan Intel pasti tahu kejadian yang akan terjadi,”jelas Lambert.

Menurut Lambert TPN/OPM selalu menjadi bayangan ketakutan bagi pemerintah Indonesia, padahal dalam perjuangan TPN/OPM selalu berjuang dengan cara-cara damai dan tidak pernah mengajarkan kepada pasukan lainnya untuk bertindak anarkis dan brutal.

”Kami berjuang dengan damai, tidak ada cara-cara kekerasaan yang kami gunakan, dan itu perlu dicatat semua pihak,”kata Lambert.

Menurutnya program  Nasional TPN/ OPM pada tahun 2012 ini hanya satu yaitu akan melakukan aksi pengibaran bendera bagi 01 Juli 2012 selama tiga hari berturut dalam rangka HUT TPN/OPM.

”Kami hanya laksanakan program kami yang sudah diagendakan dimana akan kibarkan bendera bintang kejora di seluruh tanah Papua pada perayaan HUT TPN/OPM 01 pada tanggal 1 Juli mendatang,”kata Lambert.

Lambert juga menduga dengan adanya program TPN / OPM yang akan segera dilaksanakan, pemerintah Indonesia mulai mengkambinghitamkan kegiatan TPN/OPM dengan melakukan pengalihan isu dimana TPN/OPM lah yang berada dibalik serangkaian aksi kekerasan tersebut.

”Saya duga mereka (Pemerintah Indonesia.red) mau mengalihkan isu saat melihat adanya program OPM yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat yaitu peringatan HUT TPN/OPM,jadi saya kira ini skenario Indonesia,”ujar Lamberth menutup pembicaraan teleponnya dengan Tribunnews.com.

Sebelumnya Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erwin Syafitri membantah dengan tegas adanya keterlibatan militer dalam serangkaian aksi penembakan di Papua, khususnya di Jayapura. Menurutnya TNI dan Polri terus bersinergi mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI dari setiap gangguan keamanan yang terus terjadi.

Dalam kurun waktu dua minggu, wilayah kota Jayapura, Papua diteror dengan beberapa kali peristiwa penembakan. Penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal kepada sejumlah warga sipil, aparat keamanan, hingga warga asing yang tengah menikmati keindahan pantai tak luput dari aksi koboy OTK tersebut. 

Akibat kejadian ini, warga Jayapura, Papua mulai resah. Rasa nyaman yang dulunya terpelihara dengan baik kini mulai sirna dengan adanya aksi orang tidak dikenal yang melakukan serangkaian kasus-kasus penembakan tersebut. Masyarakat kini berharap Polisi dapat segera mengungkap siapa pelaku penembakan yang sebenarnya di Papua.

OPM Klaim Tak Bertanggung Atas Penembakan Misterius

Lamber Pekikir (OPM wiayah Perbatasan RI-PNG)

JAYAPURA - Organisasi Papua Merdeka OPM  pimpinan Lambert Pekikir yang bermarkas di Victoria  Perbatasan Papua New guinea (PNG) dan Indonesia Papua mengklaim sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi terror penembakan yang terjadi di Jayapura dalam dua minggu terakhir.

‘’Kami tak bertanggung jawab dengan semua peristiwa penembakan di Jayapura, dan kami sama sekali tidak mengetahui akan aksi-aksi itu, bahkan kami juga bingung siapa pelakunya,’’ujar Lambert Pekikir Komando Revolusioner  OPM Wilayah Perbatasan Indonesia-PNG, saat dikonfirmasi  melalui selulernya Selasa 12 Juni.

Untuk itu, sambungnya,Pemerintah RI  jangan menuding OPM sebagai pelaku serangkain aksi terror tersebut. ‘’Jangan kambinghitamkan kami, karena kami sama sekali tidak terlibat. Juga Jangan selalu  jadikan OPM sebagai proyek kepentingan pemerintah sipil maupun militer Indonesia,’’tegasnya.

Bahkan, sambungnya, untuk menghentikan pengkambinghitaman terhadap kelompoknya, sudah menyurati secara resmi pemerintah dan militer Indonesia, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror penembakan. ‘’Kami sudah surati pemerintah maupun militer indonesia yang intinya menyatakan tak bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa penembakan tersebut,’’ tandasnya.

Lamber Pekikir  mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan HUT OPM 1 Juli mendatang. Semua organisasi sayap maupun politik OPM saat ini sedang berkonsentrasi mempersiapkan peringatan HUT OPM, tai yang pasti tidak ada kaitan dengan serangkain aksi penembakan,’’tegasnya.

Sementara Juru Bicara  Revolusioner OPM Saul J Bomay juga menandaskan hal senada, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab ata aksi terror penembakan yang terjadi akhir-akhir ini. ‘’Mulai dari penembakan warga Jerman dan warga  yang semuanya terjadi di dalam kota, kami tidak tidak bertanggung jawab,’’tukasnya. Ia meminta, Kepolisian Indonesia sebaiknya segera mengungkap siapa sebenar pelaku penebar teros penembakan di Jayapura, jangan hanya tuding menuding. ‘’Jangan hanya menyebut OTK atau menuding OPM, tapi tak pernah bisa membuktikan siapa pelaku serangkaian aksi terror penembakan,’’tukasnya.

Saul J Bomay melanjutkan, bila pemerintah dan aparat Indonesia tidak mampu mengungkap serangkaian terror penembakan sebaiknya melibatkan lembaga-lembaga internasional. ‘’Kalau memang aparat Indonesia tak mampu mengungkap ya undang saja lembaga internasional,’’ jelasnya.

Sumber: Bintang-Papua

Statemen BIN Kontradiksi Soal Kekerasan di Papua

Jayapura BV--Menurut Badan Intejen Negara ( BIN) soal kekerasan di papua sangat kotradiksi dan membingungkan.

Dalam statement yang di kutip MetroTV (Kekerasan di Papua Ulah OPM) "oal pelaku dari tindak kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa. Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), kekerasan di Bumi Cendrawasih adalah ulah kelompok bersenjata Operasi Papua Merdeka (OPM). 

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meyakini aksi kekerasan ulah pihak asing. Namun intinya sama yakni agar persoalan-persoalan di Papua, mendapat perhatian dunia internasional.".

Namun Senin (11/06/2012) kepala BIN juga mengeluarkan Statement berbeda dengan sebelumnya, yang di kutip Media Kompas bahwa "Penembakan di Papua terkait  Pemilukada"

"Badan Intelijen negara (BIN) menengarai penembakan yang terjadi di Papua terkait dengan upaya mengacaukan pemilukada. Hal tersebut berdasarkan pengalaman tindak kekerasan di Aceh beberapa waktu lalu yang juga terjadi menjelang pemilukada. "Berkaitan dengan pemilukada," ujar Marciano Norman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di gedung DPR, Jakarta, Senin (11/06/2012).".

Dalam mengungkap pelaku penembakan dan kekerasan di papua tidak bisa mengada-ada, BIN sebagai agen rahasia negara harusnya realistis dan tidak membingungkan publik. bagimana seorang pejabat negara berkomentar hal - hal yang tidak realitistis hanya mengada - ada, apakah ini yang cara kerja BIN, perlu evalusi diri di lembaga BIN kerja BIN lebih optimal.

Soal pengungkapan pelaku kekerasan di papua, harus ada pendekatan dan maksimalkan kerja profesioanl, tidak bisa di lakukan dengan pendekatan keamanan, rasia, tangkap menangkap dan lain-lain, karena hal ini jutru menyebunyikan pelaku kekerasan yang sesungguhnya.

Kerja aparat keamanan dan BIN harus profesiaonal, Kalau benar yang dilakukan terkait pemilukada siapa pelakunya, kalau OPM dimana orangnya dan dari mana pertahanannya.

Harap semua kekerasan tidak di tuduhkan pada OPM saja, namun di papua banyak kepentingan yang bermain, harap polda jujur mengungkapkan siapa pelaku yang sesungguhnya.

Turius wenda ( Staf  Litbag PGBP)

Pimpinan Lintas Agama Kutuk Aksi Penembakan

Memohon Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Mengatur Secara Cepat Penanganan Papua

Lintas Agama Papua

JAYAPURA— Maraknya aksi teror penembakan yang akhir – akhir ini terjadi di Papua, khususnya Kota Jayapura, baik terhadap warga asing, aparat keamanan, maupun terhadap masyarakat sipil, yang sejak 17 Mei hingga kini telah tercatat 9 orang yang menjadi korbannya, mendapat perhatian serius dari para Pimpinan Lintas Agama di Tanah Papua. Pada intinya mereka mengutuk keras aksi-aksi penembakan yang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah tersebut.

Dalam menyikapi aksi-aksi penembakan tersebut para pimpinan umat ini mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan keprihatinan.  Mereka adalah Ketua PGGP, Pdt. Lipiyus Biniluk, FKUB Papua, George Rumi, Ketua Muhammdiyah Papua, H. R. Partino, Uskup Jayapura, DR. Leo Laba Ladjar, MUI Papua Dudung, AQN, PHDI I Nyoman Sudha, NU Papua Tony Wanggai, Yapelin Petrus, FKUB T. H. Pasaribu, PGGP Mathias Sarwa, PGPI Papua Pdt. M.P.A. Maury, S.Th. FKPPA Pdt. Herman Saud, FKPPA Eddy Pranata dan FKUB Ponco Winata saat melakukan jumpa pers, di Kantor Keuskupan Jayapura Dok II-Distrik Jayapura Utara, Senin (11/6) kemarin sore.  
Sedikitnya ada 10 poin pernyataan sikap mereka. Pertama, mengutuk keras aksi-aksi teror penembakan yang menimbulkan korban jiwa dari orang-orang tidak berdosa, seluruh umat agar mendoakan Papua sebagai Tanah Damai menjadi kenyataan dalam kehidupan bersama demi pembangunan di segala bidang dan kehidupan bersama yang damai dan aman. Kedua, pihak-pihak yang melakukan kekerasan agar menghentikan tindakannya dan bertobat sebagaimana yang diajarkan oleh semua agama.
Ketiga, pihak keamanan dalam hal ini aparat kepolisian supaya menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh umat, agar masyarakat menjadi aman dan damai. Keempat, para pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan baik ancaman fisik, non fisik, penganiayaan dan sampai pada penghilangan nyawa harus diproses secara hukum demi penegakkan hukum dan keadilan di Tanah Papua.
Kelima, pemerintah dalam hal ini Legislatif maupun Eksekutif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus proaktif mencegah kekerasan dan pembunuhan manusia.
Keenam, TNI/Polri harus melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, untuk melayani dan menghidupi rakyat Indonesia di Tanah Papua. Aparat harus bersih dan melakukan tugas secara profesional demi penegakkan hukum, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan HAM bagi bangsa kita di mata dunia.
Ketujuh, Porli segera mengungkap pelaku penembakan dan apa motif dari aksinya tersebut, agar tidak menim bulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Kedelapan, segala bentuk intimidasi, penyiksaan, penangkapan dan pemenjaraan segera dihentikan.

Kesembilan, kami memohon kepada Presiden, Kapolri dan Panglima TNI untuk mengatur secara cepat penanganan Papua dengan pendekatan kemanusiaan, investigasi oleh Tim Kemanusiaan, Tim Hukum dan HAM demi penegakkan Hukum dan penertiban aparat TNI/Polri.

Dan kesepuluh, para pimpinan agama dalam setiap melakukan tugas pastoral keliling, trauma hiling dan pelayanan kesehatan bagi yang mereka berduka, sakit, terpenjara atau menjadi terdakwa maupun pelaku tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

Para pimpinan agama di Tanah Papua meminta kepada setiap umat untuk tidak gampang terprovokasi dan mengambil tindakan sendiri dengan  cara apapun yang dapat merugikan semua pihak. Tak terpancing dengan berita - berita yang menyesatkan dan mengadu domba umat.

“Tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin baik selama ini. Setiap umat harus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamaman lingkungan tempat  tinggalnya masing-masing,”  kata Ketua PGGP Papua, Lipius Biniluk.

Menurutnya, meminta kepada pemerintah, TNI/Polri dan Penegak Hukum untuk  lebih meningkatkan keamanan dan menindak tegas serta mengikis habis setiap pelaku aksi teror  yang beraksi di Papua dan khususnya di Kota Jayapura.

“Semua umat yang hidup di atas tanah ini, wajib menjaga Papua sebagai  Tanah Papua Damai yang telah disepakati oleh semua pemimpin agama di Tanah Papua,” pungkasnya

Sumber: Bintang Papua

Indonesia Claims, Foreign Party Playing behind the West Papua conflict

JAKARTA - The shooting involving the military and civilians continue to occur in Papua. Increasingly falling victim. Vice Chairman of Commission I, TB Hasanuddin indicated there is a foreign hand had a role in a series of upheavals in the region of Indonesia's most eastern. 

According to him, looking at the data acts of violence that occurred in the past 18 months alone, the victim has been falling in almost every town in the Papua region.

In Sorong one civilian died in the Puncak Jaya seven officers dead and one wounded, civilians who come to be dead five people and injured two people, in Honor of the officers died, officer in Wamena one person died, in Abepura four civilians died, in Jayapura one officer dead, five civilians dead, two officers died in Merauke, Timika / Mimika three officers dead and one injured, the victims of the three injured civilians, in Paniai one civilian dead and four wounded.

 "In view of the deployment and the time it happened, it is clear this case seems well organized, systematic in selecting targets, planned well and with considerable cost through" local operator "in the field," he said in a release to Okezone, Sunday (06/10/2012). 

The goal, among others, creating instability in Papua in order to encourage and accelerate out of the Unitary Republic of Indonesia Papua. When the scenario that emerged, he added, government and local authorities in the solid state (solid or not contrived). "Government is not effective at all, followed by the election's noise caused new tensions," he said. 

Meanwhile, intelligence officials revealed almost helpless mastermind of all the events above. "In fact impressed distrust each other," he regrets.

More..http://news.okezone.com/read/

Surat Terbuka Gerakan Kristen Untuk Perdamaian untuk Papua

Pax Internasional Christi Kristen Perdamaian Gerakan
Australia , Nasional Presiden: Bapa Claude Mostowik MSC61 +2 +9550 3845, 0411 450 953 - E-mail, mscjust@smartchat.net.au

8 Juni 2012
Senator Hon Bob Carr ( Menteri Luar Negeri)
Gedung Parlemen, Canberra
ACT 2600


Hormat Senator Carr,
Pax Christi Australia dan Misionaris Hati Kudus Keadilan dan Perdamaian Pusat (Australia Provinsi) juga sangat prihatin dengan situasi yang memburuk di Papua Barat.  

Situasi ini kuburan sebagai laporan menunjukkan bahwa telah terjadi banyak insiden penembakan dan bentuk kekerasan lainnya di Papua Barat oleh orang tak dikenal, serta serangan terbaru oleh pasukan keamanan di desa Honai Lama, di Wamena.
Dalam serangan terbaru oleh pasukan keamanan, satu orang telah dilaporkan tewas dan sekitar 17 orang terluka. Kepala distrik Jayawijaya mengatakan bahwa pasukan keamanan juga membakar 37 rumah. Kami memahami bahwa serangan terhadap desa adalah serangan balas dendam. Ini dipicu oleh kecelakaan lalu lintas di mana anak bermain di pinggir jalan adalah knocked down oleh dua tentara di sepeda motor dari Kostrad, cadangan strategis Angkatan Darat Indonesia. Penduduk desa menyalakan tentara dan dalam jarak dekat yang mengikuti tentara diseret dari sepeda motor mereka dan seorang tentara tewas sayangnya setelah diduga ditikam.
Saud Usman Nasution, juru bicara polisi nasional, mengatakan setelah tentara jalan kecelakaan dari militer setempat tiba di dua truk dan membalas dendam dengan menembakkan senjata mereka ke arah ke arah warga masyarakat setempat dan pengaturan sejumlah rumah terbakar.
Pax Christi Australia dan Misionaris Hati Kudus Keadilan dan Perdamaian Pusat amat prihatin dengan keduanya, situasi yang tidak stabil dan tegang saat jalan-jalan terus dipatroli oleh personil keamanan, dan untuk keamanan penduduk setempat yang menjadi korban penyiksaan dan perlakuan buruk termasuk, karena saya telah ditunjukkan dalam surat sebelumnya kepada Anda, kekerasan terhadap aktivis politik tanpa kekerasan menggunakan hak mereka untuk mengekspresikan opini politik dan aspirasi mereka. Ini tidak bisa diterima dalam kondisi apapun.
Kami mendesak Anda untuk menghubungi pihak berwenang Indonesia di Jakarta, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta mereka untuk menempatkan kontrol yang efektif pada kegiatan kekerasan dan mengancam pasukan keamanan terhadap rakyat Papua Barat, dan juga mencari segala cara untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dari situasi tegang di Papua Barat.


Hormat saya
Bapa Claude Mostowik msc

Yoman, Label OTK (Orang Terlatih Khusus) di Papua Yang mengacaukan papua

Socratez Sofyan Yoman (ketua PGBP)

Jayapura VB--Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua yang mengorbankan warga sipil maupun aparat keamanan dalam bulan Mei dan Juni 2012 meningkat tajam dalam jumlah signifikan. Kenyamanan dan ketenangan hidup umat Tuhan di Tanah Papua benar-benar terusik. Hak hidup rakyat sipil dan aparat keamanan dihilangkan tanpa alasan.

Socratez Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis (PGBP) Papua melalui siaran persnya yang diterima tabloidjubi.com (7/6) via email,

Yoman menegaskan, bahwa aksi-aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) atau Orang Terlatih Khusus (OTK) yang belakangan ini terjadi, sangat menyayat dan memilukan hati. Ini menunjukkan bahwa Jayapura yang adalah ibu kota Provinsi Papua dan merupakan barometer atau tolok ukur kemajuan dan keamanan Tanah Papua memperlihatkan kekacauan dan tidak terkendali.

Yoman membeberkan beberapa peristiwa kekerasan tersebut dalam siaran pers PGBP ini. Penembakan dan
pembunuhan Terloji Weya (23) pada 1 Mei 2012 di depan kantor Koramil Perwakilan Wamena di Abepura.

Penembakan mati Arkilaus Rafutu (45) dan melukai Teringgen Murip luka tembak bagian paha kiri pada 19
Mei 2012 di Mulia, Puncak Jaya. Penikaman mati Paulus Tandiese (20) pada 22 Mei 2012 di Skyline, Jayapura. Pembunuhan dan pembakaran Syaiful Bahri (24) dalam mobil Toyota Avansa DS 1711 AK di
depan pemakaman Waena pada 22 Mei 2012. Penembakan Warga Negara Asing, Dr. Pieper Dietmar Helmut(55) di Pantai Base G Jayapura. Penembakan mati Anthon Taruang Tandila (45) pada 29 Mei 1212 di Puncak Jaya. Penikaman mati Ajud Jummy Purba (19) di Perumnas 3 di depan Rumah Makan Kiamang pada 3 Juni 2012. Gilbert Fabrian Mardika (16) di tembak di Skyline, Jayapura, pada 4 Juni 2012. Paniel Yaplo (20) disiksa mati dan dipatahkan lehernya oleh polisi dan Brimob di Sentani pada saat menghalang demo damai KNPB pada 4 Juni 2012. Yesaya (Yesa) Mirin (21) yang disiksa mati, mukanya dihancurkan dan lehernya dipatahkan oleh polisi dan BRIMOB pada 4 Juni 2012. Iqbal dan Ardi Jayanto ditembak pada 4 Juni 2012 di Jayapura dekat kantor Polda Papua. Pratu Doengki Kune ditembak di Entrop pada 4 Juni 2012. Arwan Apuan ditembak dibagian bawah dagu sebelah kanan tembus ke sebelah kiri dan tembus sampai leher bagian kanan. Pembunuhan anggota TNI Batalyon 756, Pratu Ahmad Sahlan dan penyiksaan Serda Parlo Pardede oleh masyarakat di Wamena karena seorang anak kecil yang bermarga Wanimbo ditabrak anggota TNI pada 6 Juni 2012. Aksi pembalasan dari TNI Batalyon 756 Wamena membunuh Elinus Yoman yang ditikam dengan sangkur di bagian leher, menikam dengan sangkur 8 orang warga sipil dan 1 warga sipil ditembak dengan senjata, 7 orang di Rumah Sakit Umum Wamena dan 2 orang dirawat di rumah.Penyiksaan, penembakan dan pembunuhan Teju Tabuni (17) yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada 7 Juni 2012 di Dok 5 Yapis Jayapura. Penangkapan Buktar Tabuni,Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 7 Juni 2012 di lingkaran Abepura.

"Melihat dari beberapa kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan tadi, pelaku kekerasan yang pertama
adalah Orang Tak Dikenal atau Orang Terlatih Khusus (OTK); dan kedua adalah aparat keamanan dan ketiga adalah masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan dan hak mereka diakui oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan dilihat dari korban adalah kebanyak masyarakat sipil dan aparat keamanan non-Papua. Sedangkan penduduk asli Papua ditangkap, ditembak, disiksa, muka dihancurkan dan leher dipatahkan dengan kejam. Kejahatan kemanusiaan di Papua sudah melewati batas-batas kemanusiaan." ulas Yoman dalam siaran persnya.

Semua kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua beberapa tahun yang lalu dan dalam bulan ini, belum ada
satu kasus pun diungkap pelakunya. Aparat penegak hukum juga sulit dipercaya karena mereka juga adalah
pelaku pelanggar HAM. Untuk mengungkap kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh
hal: pertama, Kapoldanya dipindahkan untuk menghilangkan jejak kasus itu. Kedua, orang asli Papua
dijadikan “kambing-hitamkan” sebagai pelaku kekerasan dan kejahatan. Tapi patut dipertanyakan adalah
senjata yang digunakan adalah senjata berkaliber “canggih”. Apakah penduduk asli Papua mempunyai
kemampuan untuk membeli itu?

Karena itu, menurut Yoman, untuk membantu mengungkap pelaku kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
yang dilakukan oleh OTK dan PETRUS, merupakan kebutuhan sangat mendesak, yaitu kehadiran Misi
Kemanusiaan dan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tanah Papua. Supaya ada netralitas dalam
menjaga keamanan dan kedamaian dan mengungkap kasus-kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di
Tanah Papua. Misi intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) dari PBB bisa saja terjadi di Tanah
Papua kalau OTK dan PETRUS tidak menghentikan kekerasan ini. Dan juga kalau aparat penegak hukum
tidak mengungkap pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dan terutama, tidak memberikan jaminan perlindungan kenyamanan warga sipil dan juga aparat keamanan sendiri.

Untuk itu, pihaknya mendesak segera ada upaya untuk menghindari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
dan supaya tidak mengganggu kedaulatan manusia, yakni :
(1) OTK dan PETRUS segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan karena tindakan-tindakan yang jahat ini tidak cocok dan juga tidak relevan dalam alam demokrasi dan keterbukaan sekarang.
(2) Yang jelas dan pasti: menangkap penduduk asli Papua, memenjarakan dan menembak orang asli Papua
bukan merupakan solusi yang tepat, manusiawi, tapi itu tindakan aparat keamanan yang tidak menunjung
tinggi nilai keadilan, maka membangkitkan ideologi, nasionalme kebersamaan yang kuat dan juga
membangun simpati solidaritas kemanusiaan dari berbagai kalangan di Indonesia dan masyarakat
internasional;
(3) Kekerasan akan melahirkan kekerasan dan kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu , Presiden
Republik Indonesia, SBY, segera membentuk TIM Khusus untuk dialog damai antara Rakyat Papua dan
Pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga. Diharapkan semua perbedaan pandangan dan kompleksitas masalah Papua dibawa dalam meja dialog untuk mencari penyelesaian yang damai, menyeluruh dan bermartabat.
(4) Semua warga sipil dan aparat keamanan ada di Tanah Papua, baik orang asli Papua maupun non-Papua,
kita mempunyai kewajiban etis, tanggungjawab moral dan iman, tugas untuk menjaga tanah Papua sebagai
rumah kita yang damai. Kita bersama-sama harus hidup rukun, damai dengan menghormati perbedaan
pandangan politik, ras, etnis dan budaya. Kita bersama-sama juga melawan kekerasan,
kejahatan,ketidakadilan, diskriminasi dan eksploitasi yang merabik-rabik dan merendahkan martabat dan
kehormatan hidup manusia

Gereja Papua, Konflik Papua Butuh Intervensi PBB

Socratez Sofyan Yoman ( Ketua PGBP)

JAKARTA: Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa  segera mengirimkan pelapor khusus ke Papua untuk menyelidiki kekerasan dan pelanggaran HAM yang kian mencuat belakangan ini serta menimbulkan korban jiwa.

Ketua Umum Pusat Persekutan Socratez Sofyan Yoman mengatakan sudah waktunya PBB menghadirkan misi kemanusiaan dan perdamaian di Papua karena aparat kepolisian tak mampu menangkap para penembak dalam kasus dugaan pelanggaran HAM. Para penembak itu juga dikenal dengan istilah orang tak dikenal.

“Perlu adanya pelapor khusus PBB  diundang dan datang ke Papua untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Tanah Papua,” ujar Socratez dalam laporan singkat mengenai kejahatan kemanusiaan di Papua selama Mei-Juni 2012, Jumat 8 Juni 2012. “Sudah waktunya  dukungan dan kehadiran  misi kemanusiaan PBB.”

Analisa dalam laporan itu menyebutkan para penembak lebih berkuasa dan terus mendominasi suasana di Papua dengan menghilangkan nyawa manusia. Menurut Socratez, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan telah gagal mengayomi dan melindungi masyarakat sipil di provinsi tersebut.

Hasil pemantauan persekutuan gereja-gereja itu memaparkan telah terjadinya kejahatan kemanusiaan yang menyebabkan korban jiwa maupun korban luka periode Mei-Juni 2012.

Pada Mei, persekutuan mengidentifkasi para korban  adalah Terloji Weya (ditembak mati pada 1 Mei); Arkilaus Rafutu (ditembak mati pada 19 Mei); Paulus Tandiesse (ditikam mati pada 22 Mei); Syaiful Bahri (dibunuh dan dibakar pada 22 Mei); Kaharudian (ditikam mati pada 24 Mei); serta Pieper Dietmar Helmut (WNA) yang ditembak pada 29 Mei).

Sementara pada periode Juni adalah Ajud Jimmy Purba (dikeroyok dan ditikam pada 3 Juni); Prajurit Satu TNI Doengki Kune (ditembak bagian bawah dagu kanan hingga tembus ke bagian kiri pada 4 Juni); Iqbal Rival dan Hardi Jayanto (penembakan pada 4 Juni); massa Komite Nasional Papua Barat (penangkapan dan penyiksaan terhadap 43 orang); Yesaya Mirin (ditembak mati, leher dipatahkan dan muka dihancurkan pada 4 Juni 2012); Imanuel Piniel Taplo (penyiksaan pada 6 Juni 2012); dan Gilbert Febrian Mardika (ditembak pada 4 Juni, kini kritis).

Sedangkan peristiwa pada 6 Juni lalu, bermula dari dua anggota TNI Infanteri (Yonif) 756/WMS saat melewati Jalan Raya Hone Lama, Distrik Wamena, Jayawijaya dan menabrak anak kecil. Berdasarkan laporan persekutan gereja, keduanya kemudian berusaha menghindari kemarahan orangtua dari sang anak namun akhirnya terlibat perkelahian.

Seorang anggota TNI yang bernama Pratu Ahmad Sahlan mati di tempat karena mengalami luka tusuk di dada tembus jantung. Sementara anggota TNI bernama Serda Parloi Pardede dalam keadaan kritis karena pukulan benda keras di seluruh bagian tubuh dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

Aksi pembalasan dari pasukan TNI Batalyon 756 kemudian dilakukan sangat brutal dan tak terkendali dengan menyerang, menyiksa, membunuh dan melukai warga sipil  dan membakar rumah.

Persekutuan gereja itu juga mencatat sejumlah korban dari masyarakat sipil yakni Berton Gwijangge (ditikam dengan sangkur); Denius Kogoya (ditembak namun berhasil melarikan diri); Elinus Yoman (ditembak dan ditikam sehingga tewas); Enos Lokbere (anggota DPR Kabupaten Nduga, kepala dan bahu kirinya ditikam dengan sangkur, kini kritis); Lenius Wenda (telinga putus karena terkena sangkur);  Pikinus Wenda (ditikam sangkur di kepala); Ponius Kogoya (ditembak bagian perut tapi terkena jaket); dan Yermias Kogoya (ditikam dengan sangkur).

Socratez dalam laporan itu juga memaparkan pada 6 Juni, orang tak dikenal diduga menembak seorang PNS Kodam XVII/Cendrawasih, Arwan Apuan, di bagian leher sebelah kiri hingga tembus ke bagian kanan. Sedangkan pada 7 Juni, aparat kepolisian Indonesia menghancurkan rumah  keluarga David Kaiba dan aparat keamanan melakukan penembakan. Hal itu dilatarbelakangi penembakan di kantor Polsek Angkaisera, Serui dan polisi Aldi A, tertembak di bagian perut.

Laporan itu juga mencatat Teyu Tabuni ditembak mati di bagian kepala pada 7 Juni 2012 di Dok 5 Jayapura karena dianggap melakukan pemblokiran jalan umum. Sementara pada hari yang sama, kepolisian kemudian menangkap Buchtar Tabuni, Ketua Umum KNPB, dengan alasan mengajak dan menghasut kelompoknya melakukan tindakan anarkis saat berdemonstrasi.

“Apakah ini bukti pemerintah dan aparat keamanan sudah gagal dan lumpuh di Papua,” kata Socratez. “Semua kasus pelanggaran HAM di Papua beberapa tahun yang lalu dan dalam bulan ini, belum ada satu kasus pun diungkap pelakunya. Aparat penegak hukum juga sulit dipercaya

Kasus Wamena, Kontroversi Antara Dua Intitusi Polda Papua Vs Pagdam Cenderawasih

Siapa yang berbohong, Polda atau Pagdam Karena ke dua intitusi itu berbeda statement atas kasus Penembakan dan Pembakaran di wamena (6/6/12)

Pembakaran Rumah Warga oleh TNI

Kekerasan pecah di wamena setelah dua personil TNI batalyon wamena yang mengendarai sepeda motor menabrak hingga tewas seorang anak laki-laki.

Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS wamena.

Namun TNI Membantah (kompas) Hal itu, Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Papua Letnan Kolonel Ali Hamdan Bogra membantah adanya berita yang menyebutkan bahwa prajurit TNI melakukan penembakan kepada belasan warga sipil dan pembakaran puluhan rumah di Wanema, Papua, Rabu malam lalu.

"Kami tidak membakar rumah warga, itu mustahil. Kami adalah prajurit, tidak mungkin kami melakukan hal itu," tegas Ali Hamdan seperti dilansir situs berita Australia

Tetapi Polda Papua membenarkan (kompas), TNI yang melakukan Penembakan sampai membakar rumah warga yang merabat di dalam kota.

"Menyusul kecelakaan lalu lintas itu, tentara dari sebuah pos militer setempat datang dengan dua truk dan membalas dengan menembaki warga sekitar, serta membakar sejumlah rumah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution. "Kejadian itu menyebar hingga ke pusat kota, di mana sejumlah toko dan rumah juga terkena tembakan," kata Saud Usman lagi.

Pemberitaan Polda di perkuat oleh Bupati jayawijaya ( Jhon Wetipo),  Bupati Jayawijaya Jhon Wetipo membenarkan adanya penembakan oleh militer terhadap warga sipil di wilayahnya pada Rabu (6/6/2102) malam.

Tentara, kata Wetipo, menembak mati satu orang dan melukai 17 orang lainnya. Satu orang dari 17 yang terluka kini dalam kondisi kritis. Wetipo menambahkan, setidaknya 37 rumah terbakar dalam peristiwa itu. Namun, kondisi itu berlangsung normal pada Kamis 

Demi nama baik intitusi TNI dan Polri, para politisipun angkat bicara, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR - RI), dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dengan pesan singkat mengatakan, TNI dan Polri di Papua Diminta Kompak.

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian diminta kompak dalam mengatasi situasi memanas di Papua. Jika kedua institusi itu tidak serius mengusut berbagai kasus di Papua, khususnya penembakan, maka akan merugikan kedua institusi itu sendiri.

Sekjen PDI-P itu berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada jajaran Polri, TNI, dan intelijen agar membentuk tim khusus untuk menuntaskan masalah keamanan di Papua.

Septer Manufandu: Pangdam dan Kapolda Harus Bertanggung jawab

JAYAPURA Binpa—DPRP   dan  Gubernur    diminta   memanggil  Pangdam  XVII/Cenderawasih  Mayjen  TNI  Mohammad  Erfi Safitri dan Kapolda  Papua  Irjen Pol  Drs BL   Tobing   untuk  dimintai  pertanggungjawabannya sekaligus  menyurati Presiden  atas keadaan  di Tanah Papua , serta  rangkaian  kejadian  (penembakan) yang  tak  pernah terungkap.

Demikian  disampaikan  Direktur  FOKER  LSM Papua   Drs   Septer Manufandu saat   pertemuan    Komisi  A  DPRP  bersama  elemen masyarakat  untuk menyikapi   rangkaian  aksi   penembakan  misterius   (Petrus)  yang   akhir  akhir  mendera   warga  Kota  Jayapura  khususnya  dan  Papua umumnya   di Ruang  Banggar  DPRP, Jayapura, Kamis  (7/6).

Pertemuan  tersebut   dipimpin  Ketua   Komisi   A  DPRP  Ruben  Magay,  S.IP, Anggota Komisi  A  DPRP masing masing  Nasson  Utti, SE,  Yulius  Miagoni  dan Ina Kudiai  STh  diikuti   sekitar   30  orang   dari  kalangan LSM, mahasiswa, partai  politik, tokoh  perempuan,  tokoh agama,   termasuk  Kakanwil  Hukum  dan  HAM  Papua  Daniel Biantong   SH  dan  Ketua Umum  Komite  Nasional  Papua Barat   (KNPB) Buchtar  Tabuni.

Pertemuan  itu  juga  awalnya    mengundang   Pangdam  XVII/Cenderawasih  Mayjen  TNI  Mohammad  Erfi Safitri dan Kapolda  Papua  Irjen Pol  Drs BL   Tobing,  tapi   keduanya  tak hadir  tanpa  pemberitahuan.
Dia  mengutarakan  pertanggungjawaban  otoritas  keamanan di Papua   sekaligus   meminta  kebijakan  Presiden   untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dan kenyamanan   khususnya  bagi  rakyat  Papua yang   terusik  lantaran   rangkaian  kejadian  yang  tak  pernah terungkap  selama  ini.

Menurut  dia, kohesi  sosial   yang  selama  ini dibangun antar   budaya, antara  agamana  perlahan  berantakan sehingga  menyulut  konflik  sosial.  Karenanya,  kata dia,  semua  elemen masyarakat   membutuhkan adanya  sebuah dialog   internal  antar warga  Papua untuk  membangun kembali  kohesi  sosial  sekaligus   memutuskan  mata  rantai kekerasan yang terjadi  selama  ini.  
“Hanya  dengan  cara  ini  kita  minimalisir konflik sosial  serta membuka  ruang dialog   bagi  kelompok kelompok yang berkonflik dengan  pemerintah,”  imbunya.

Usul  yang disampaikan  Septer  Manufandu  mendapat dukungan  dari  Direktur  KIPRA  Markus  Kayoi  yang  mengatakan,  otoritas  sipil  harus kuat  untuk  meminta   pertanggungjawaban  TNI/Polri.  Pasalnya,   tugas  mereka adalah  menjamin keamanan  warga  setempat.
“Jika  mereka   tak mampu menamin keamanan,  maka  rakyat berhak   untuk  minta pihak  lain   yang  juga  bekerja memberikan  keamanan dan keselamatan  bagi  manusia,”  tukasnya.
Dikatakan, pihaknya juga menyoroti  prilaku  aparat kepolisian sepertinya  menyimpan  dendam terhadap  orang  Papua  sehingga  masyarakat  menilai    prilaku  aparat  yang  tak  mencerminkan kepribadian  polisi  yang  memiliki  tugas  memberikan keamanan.

“Kita minta  polisi   yang  bertugas  disini  tak  dendam  dengan  orang Papua sehingga  polisi kembali  dicintai   rakyatnya,”  tukasnya.

Direktur Aliasi Demokrasi  untuk Papua  (ALDP)  di  Jayapura Latifa  Anum Siregar, SH mengutarakan  kini  tak  ada  satu  wilayapun di  Tanah Papua yang  dapat  memberikan jaminan keamanan  bagi warganya.   Pasalnya, dimana  mana  ada  gangster  kelompok yang  dengan  seenaknya  melakukan  cara apapun  untuk membunuh  orang lain. 

“Kami  minta   penataan kembali  lembaga keamanan untuk memberikan  jaminan keamanan  bagi  warga,”  tutur dia seraya menambahkan,   pihaknya meminta  seluruh  elemen  warga menjadwalkan   untuk  mengundang Kapolda  Papua dan Pangdam untuk mengclearkan situasi  kantibmas   yang  terjadi”.  

Direktur  KONTRAS Papua  Olga  Hamadi mengatakan  rakyat Papua membutuhkan  pemimpin yang berani  mengungkap kasus penembakan  dan  kekerasan yang   terjadi  di Papua.  Bila  Kapolda  tak mampu mengungkapnya sebaiknya  diganti orang lain.  “Kami  tak butuh   statement  aparat kepolisian pelaku aksi  penembakan itu  Orang  Taka  Dikenal  (OTK) atau pelaku  diduga  memiliki  ciri ciri berkulit  hitam,  rambut kriting dan  brewok.  “Itu  statement   yang   kurang  bagus serta  menyulut  konflik di masyarakat,”  kata dia.  “Bila  disampaikan  pelakunya  OTK  kita  tak  pernah melihat  rakyat  sipil membawa senjata”.   

Jaringan  HAM  untuk Perempuan  Papua Ida  Klasin mengatakan  kini  rakyat  Papua membutuhkan jaminan  keamanan.   “Kami menyatakan  sikap hari ini  Papua  tak  aman. Kita  butuh polisi  profesional bukan   polisi  yang  setiap  terjadi  penembakan  selalu  mengatakan  pelakunya  OTK,”  kata dia.

Pertemuan itu   akhirnya  menyepakati  Selasa (12/6)  pukul  08.00  WIT mengundang  Gubernur, Kapolda  Papua, Pangdam   untuk  menyampaikan  pertangungjawaban terkait  rangkaian  aksi   Petrus di  Papua.

Paulus Waterpauw: Buchtar Cs Ditangkap karena ditengarai sebagai dalang kekerasan Papua

Victor Yeimo: KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak menguntungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini

Penangkapan Bucthar Tabuni CS (foto liput6)

Jayapura: Ketua Komite Nasional Papua Barat Buchtar Tabuni ditangkap aparat reserse dan kriminal Kepolisian Daerah Papua di Jalan Lingkaran Abepura saat menuju rumahnya di Waena, Abepura, Jayapura, Kamis (7/6) petang. Ia kemudian langsung digiring ke Markas Polda Papua dengan pengawalan ketat aparat Brigade Mobil (Brimob).

Wakil Kepala Polda Papua Brigadir Jenderal Pol. Paulus Waterpauw mengatakan penangkapan Buchtar Tabuni karena ditengarai sebagai dalang berbagai kekerasan di Papua. Terutama, terkait serangkaian kekerasan di Kota Jayapura, sepekan terakhir yang dikutip media liputan6.

Namun pernyataan rilis Jubir KNPB Victor Yeimo Membantah Hal itu, Bahwa Penangkapan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni bersama dua rekannya merupakan skenario Indonesia melalui Polda Papua untuk mengalihkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri 

Serta upaya menutupi ketidakmampuan kepolisian mengungkap pelaku-pelaku penembakan di West Papua, dengan modus mengkambinghitamkan gerakan perlawanan damai yang dilakukan KNPB

Lihat saja, berbagai kasus penembakan di Puncak Jaya, Timika, Paniai, Wamena serta beberapa daerah dalam beberapa waktu terkahir terbukti bahwa Polisi Indonesia tidak mampu mengungkap pelaku, apalagi menangkap dan menghukum pelaku yang jelas-jelas terbukti,” kata Yeimo

 

Ditambahkan, KNPB sangat memahami prinsip-prinsip kemanusiaan, perdamaian dan demokrasi secara universal, oleh sebabnya, ribuan massa rakyat Papua Barat selama ini dikoordinir secara damai untuk menyampaikan tuntutan rakyat secara terbuka. 

 

KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak menguntungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini.

Selain Buchtar ada sejumlah pimpinan KNPB yang juga ditangkap. Mereka adalah Riber Weya dan Hengki Ola-ua. Polisi juga memburu pentolan KNPB lainnya, yakni Mako Tabuni yang diduga kuat menjadi otak teror di Papua.

KNPB adalah organisasi masyarakat di Papua yang bergaris keras setiap melakukan aksinya. Misalnya, demonstrasi yang selalu berbau makar dan tuntutan penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Adapun sejumlah penembakan terus mewarnai Kota Jayapura dalam rentang lima hari terakhir. Dari lima kali penembakan, enam orang tewas, baik warga dan anggota TNI

13 Papuans, Killed In Shooting Death By Police Joint army / police in Wamena - Papua

Increased anxiety and Emergency Situations in West Papua after a violent military / police led to 13 people were killed in (24h) twenty-four hours.

Voice Baptist Jayapura, - Violence broke out again after two battalions Wamena military personnel who ride a motorcycle crashed into and killed a boy.

The family did not accept their son in a hit, the population of military personnel are attacking both of them have been killed and only in-patient hospital Wamena.

As the combined forces revenge TNI / police brutality and uncontrolled, while the police reportedly beat and shot several people, while the data on the victims who gathered some 13 people were shot and killed instantly in the incident 06/06 at 07 at night.

Up to 500 homes have been burned by the soldiers allegedly with all the goods and treasure on earth scorching in quotation Newzeland radiator.
Local human rights sources said the bullets that were fired indiscriminately and that dozens of people have been beaten and shot by soldiers.

Until this news was sent down, can not be in the confirmation and verification because the real situation is very urgent and tertutut for the people and journalists and humanitarian workers.

Papua expert, Greg Poulgrain told Radio Australia Connect Asia said that the current situation in Papua needs serious attention.

Papua current situation is an emergency, officials can not be controlled by humanitarian workers because the apparatus is very brutal and banya catching and shooting without hair, it needs no special advocacy and international intervention on the current situation.

 Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages 

Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. No veteran. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to 62 21 3442223

PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Susilo Bambang Yudhoyono

The President of Indonesia

Jl. Veteran No. 16

Jakarta Pusat

INDONESIA

Tel: +62 21 3863777, 3503088.

Fax: +62 21 3442223

2. Mr. Kemal Azis Stamboel

The Chairman of the First Commission of House of Representative of Indonesia Gedung DPR RI Nusantara II, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA

Phone: +62 21 5715518

Fax: +62 21 5715523

3. Chairman of Third Commission of The House of Representative of Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta INDONESIA

Tel:+62 21 5715569

Fax: +62 21 5715566

4. Mr. Erfi Triassunu

Commander of Regional Military Command XVII Cendrawasih (Kemiliteran Daerah Papua / Kodam Papua) Jl. Polimak atas Jayapura Provinsi Papua INDONESIA

Fax: +62 967 533763

5. General of Police Timur Pradopo

Chief of Indonesian National Police

Markas Besar Kepolisian Indonesia

Jl. Trunojoyo No. 3

Kebayoran Baru

South Jakarta 12110

INDONESIA

Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010

Fax: +62 21 7220669

Email: info@polri.go.id

6. Head of Division of Profession and Security of Indonesian Police Markas Besar Kepolisian Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru South Jakarta 12110 INDONESIA

Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010

Fax: +62 21 7220669

Email: info@polri.go.id

7. Chairman of the National Police Commission (Kompolnas) Jl. Tirtayasa VII No. 20 Komplek PTIK Jakarta Selatan INDONESIA

Tel: +62 21 739 2352

Fax: +62 21 739 2317

8. Head of National Commission on Human Rights of Indonesia Jalan Latuharhary No.4-B, Jakarta 10310 INDONESIA

Tel: +62 21 392 5227-30

Fax: +62 21 392 5227

Email: info@komnas.go.id

9. Ms. Harkristuti Harkrisnowo

General Director of Human Rights

Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta 12940 INDONESIA

Tel: +62 21 525 3006, 525 3889, 526 4280

Fax: +62 21 525 3095

10. Chief of Regional Police of Papua province Jl. Samratulangi No. 8 Jayapura INDONESIA

Tel: + 62 0967 531014

Fax: +62 0967 533763

 11. Chief of Jayapura city district police (POLRESTA) Jl. A. Yani No.11 Jayapura INDONESIA

13 Orang Tewas Di Tembak Mati Oleh Aparat Gabungan TNI/POLRI di Wamena Papua

Kekhawatiran dan Situasi Darurat meningkat di Papua Barat setelah terjadi kekerasan TNI/Polri menyebabkan 13 orang tewas dalam (24jam)  dua puluh empat jam terakhir.

Jayapura VB,--Kekerasan kembali pecah setelah dua personil TNI batalyon wamena yang mengendarai sepeda motor menabrak hingga tewas seorang anak laki-laki.

Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS wamena.

Sebagai balas dendam Aparat gabungan TNI/Polri brutal dan tak terkendalikan , sementara polisi dilaporkan memukul dan menembaki sejumlah orang, sementara data korban yang di himpun sejumlah 13 orang tewas tertembak seketika dalam insiden itu 06/06 pukul 07 malam.

Sampai dengan 500 rumah diduga telah dibakar oleh tentara dengan semua barang dan hartanya di bumi hanguskan di kutip radia newzeland.
Hak asasi manusia lokal sumber mengatakan peluru tajam yang ditembakkan tanpa pandang bulu dan bahwa puluhan orang telah dipukuli dan ditembak oleh tentara.

Sampai berita ini di turunkan, belum bisa di konfirmasi dan verifikasi karena situasi riil sangat urgen dan tertutut bagi rakyat dan jurnalis serta pekerja kemanusiaan.

Ahli masalah Papua, Greg Poulgrain kepada Connect Asia Radio Australia mengatakan bahwa situasi terkini di Papua perlu mendapat perhatian serius.

Situasi papua saat ini sangat darurat, para aparat tidak di kontrol oleh pekerja kemanusiaan karena aparat sangat brutal dan banya penangkapan dan penembakan tanpa bulu, perlu ada advokasi khusus dan intevensi internasional atas situasi saat ini.

Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to +62 21 3442223

Berita Terkait:

• Aparat polisi menembak mati teju tabuni 
• Dua Anggota TNI di Wamena Dikeroyok, Satu Orang Tewas 

Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages