Gubernur PNG Powes Parkop) mendesak Indonesia untuk mengakui hak-hak orang Papua Barat

Powes Parkop

Gubernur Papua New Guinea Distrik Ibu Kota Nasional mengatakan tekanan harus dibawa untuk menanggung pada Indonesia  menangani masalah Papua Barat.

Seorang advokat waktunya ini hak Papua Barat di perhatikan, Powes Parkop mengatakan isu Papua Barat tetap merupakan hambatan bagi hubungan baik antara Indonesia dan  masyarakat pulau Pasifik.

Dia mengatakan jika Partai Sosial Demokrat adalah bagian dari pemerintahan berikutnya setelah pemilihan bulan Juni, dia akan mendorong pengakuan jangka panjang dan tidak menyangkal hak untuk menentukan nasib sendiri orang Papua Barat.

Bapak Parkop mengatakan Indonesia harus memungkinkan latihan yang tepat bahwa masalah hak untuk melanjutkan.

     "Kami memiliki rencana untuk bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan, jika Anda suka, keamanan, investasi mereka dan sebagainya, jika Papua Barat harus memilih untuk menjadi bangsa merdeka. Kami ingin melihat lebih banyak integrasi politik dan ekonomi antara Papua Nugini, Papua Barat dan Indonesia. "

Sumber: Radio Selandia Baru Internasional

Partai Politik dan Kandidat Untuk Pemilu 2012

Partai dan kandidat dapat membuat posisi mereka jelas pada isu-isu sensitif tertentu, seperti WTO, Papua Barat, jenis kelamin, VCMB, Niscol dll

Empat partai politik baru telah diluncurkan sepanjang tahun ini dan sudah 42 calon tidak resmi telah membuatnya dikenal untuk kontes selama enam kursi di daerah pemilihan perkotaan Vila.
Meskipun ini hak konstitusional mereka, saya bertanya-tanya apakah tidak ada alternatif atau ruang untuk perbaikan, terutama bila jawaban mengapa mereka berniat untuk kontes membuat satu pertanyaan jika kita benar-benar serius tentang masa depan negeri ini.

Dengan jawaban seperti prostitusi legalisasi dan ganja, penggunaan alokasi MP untuk gedung-gedung gereja, biaya sekolah gratis sampai dengan tahun 13, kesetaraan gender, dukungan Taiwan dan Papua Barat  penentuan nasib sendiri, membatasi investor Cina dan Australia dan karyawan, upah minimum di Vt50, 000 dll tidak mungkin untuk mengatakan jika ini adalah angan-angan sederhana, yang praktis atau janji-janji palsu. Ketika tekan pada bagaimana melaksanakan "kebijakan" dan strategi, mereka berkata "ada harus menjadi jalan".

Ini masalah saya berpikir bahwa jika tanggapan ini di ibukota dapat diambil sebagai semacam sampel, maka negara ini dalam masalah besar. Ada kurangnya visi, pengetahuan kebijaksanaan, dan keyakinan. Ini adalah kapan, bagaimana dan mengapa anggota parlemen dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap laki-laki asing dan bisnis dan hanyut bersama dengan arus.

Seperti menteri negara ini yang baru saja bergabung PPP, jika ditanya mengapa ia meninggalkan VP, kemudian NUP, dan mungkin Alliance dan mengapa ia sekarang bergabung PPP, kita pasti akan mendapatkan beberapa jawaban aneh. Dan mungkin dalam jangka baru jika ia kebetulan menang, ia akan berpindah ke dua atau tiga orang lainnya.

Tapi saya pikir dia mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa ini akan menjadi musim lalu, atau mungkin dia secara akurat memprediksi hasil pemilu untuk pemilih Luganville.

Partai dan kandidat dapat membuat posisi mereka jelas pada isu-isu sensitif tertentu, seperti WTO, Papua Barat, jenis kelamin, VCMB, Niscol dll maka sisi dapat diambil, memungkinkan kemudahan pembentukan pemerintah berdasarkan kebijakan umum.

Jim.E.Taso

Isu Papua Merdeka Jadi Isu Pemilu Papua Nugini

PORT MORESBY, - Papua Nugini dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 23 Juni mendatang. Pemilu ini diharapkan bisa mengakhiri krisis politik yang berlangsung akhir 2011. Menariknya, salah satu kandidat perdana menteri mengangkat gerakan separatis di Papua di Indonesia sebagai isu kampanyenya. (sumber: kompas)

Kandidat yang dimaksud adalah Powes Parkop, yang merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Port Moresby. Parkop sering mengusung isu dalam kampanyenya. Dia bahkan aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional soal kemerdekaan Papua Barat.

Dalam tulisannya di Kompasiana, Hamid Ramli, seorang aktivis lingkungan di Papua, melaporkan, dalam deklarasi tim sukses untuk mendukung langkahnya ke kursi PM (Prime Minister) PNG 2012, di Five Mile Park, Port Moresby, pada 15 Juli 2010, Parkop disambut ribuan pengungsi asal Papua yang mendandani anak-anak mereka untuk menyanyi dan menari sebagai bentuk dukungan kepada Powes.

Kompasianer Hamid Ramli menulis, Parkop berjanji mendukung perjuangan Free West Papua. Dalam kampanye untuk pemilihan Perdana Menteri di PNG tahun 2012 nanti, ia akan lebih berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi bangsa Melanesia (termasuk di Papua Barat). Ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung semua perjuangan OPM yang ada di kepulauan Pasifik.

Gerakan Parkop untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat tidak berhenti sampai di situ. Dia selalu menghadiri berbagai forum terkait isu tersebut. Salah satunya pada Agustus 2011, Powes menghadiri konferensi Road to Freedom soal Papua Merdeka yang digelar Benny Wenda dkk di Oxford, Inggris.

Pada kesempatan itu, Parkop juga memberi sambutan, seperti dikutip situs web Radio New Zealand International. Dalam sambutannya, isu keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua menjadi faktor penyebab ketidakstabilan wilayah di sekitarnya, termasuk PNG. Padahal, katanya, kawasan itu bisa menjadi damai dan makmur.

"Papua Parat merupakan hambatan bagi potensi (perdamaian dan kemakmuran). Dan bagi saya, sebagai pemimpin nasional di PNG, itulah yang ingin saya tegaskan pada Indonesia, bahwa Anda, dengan mencengkeram Papua Barat, berarti menghalangi dan menghentikan potensi bahwa kami juga bisa menjadi pusat sosial ekonomi dunia," kata Parkop seperti dikutip Radio New Zealand International pada 1 Agustus 2011.

Powes juga hadir di Canberra, Australia, pada 28 Pebruari 2012 dalam acara peluncuran International Parliamentarians for West Papua (IPWP) untuk mendukung gerekan separatis Papua.

Ancaman PM PNG Menyasar Papua ?

Oleh: Jaka Setiawan

Ancaman Perdana Menteri (PM) Papua New Guinea (PNG) John O’Neill yang akan mengusir Dubes RI dari Port Moresby dan akan membekukan semua hubungan diplomatik dengan Indonesia, dinilai banyak pihak sangat berlebihan. Reaksi PM O’Neill yang berlebihan itu muncul terkait dengan insiden di wilayah udara Indonesia pada 29 November 2011, saat TNI AU mengirim pesawat tempur untuk membayang-bayangi pesawat Falcon F900 yang menerbangkan Wakil PM PNG, Belden Namah karena telah memasuki wilayah udara Indonesia.

Ancaman John O’Neill, “bak petir di siang bolong” itu yang kemudian ditanggapi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan menyebut Australia terlibat memanas-manasi pengusiran duta besar Indonesia di Papua Nugini. Pernyataan Kemenhan tesebut berangkat dari pemberitaan Radio ABC Australia yang melaporkan pertama kali, bahwa militer Indonesia memang sengaja melacak pesawat tersebut. Apakah angin permusuhan yang dilontarkan PNG ada kaitannya dengan kondisi Papua yang belakangan tidak stabil. Atau Australia sengaja menggunakan PNG sebagai alat diplomasi dan politik untuk memisahkan Papua dari NKRI.

PNG dan Australia Menyasar Papua

Pada tahun 1970-an Posisi PNG menjadi amat strategis sebagai surga untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam melakukan perlawanan bersenjata terhadap NKRI di Papua, maupun untuk melakukan gerakan diplomatis. Awal tahun 1980-an kehadiran OPM di PNG menyebabkan masalah pengungsi dan kekerasan di perbatasan. Daerah perbatasan PNG-Papua telah menjadi wilayah paling violent karena seringnya perang bersenjata antara OPM dan TNI. Seringnya kontak senjata di perbatasan Papua, antara OPM dan TNI, serta makin tegangnya hubungan antara kelompok OPM dengan pemerintah Indonesia, malah membuat PNG membukukan penjanjian keamanan dengan Australia pada tahun 1987. Dengan adanya kenjasama keamanan ini, Australia akan langsung bisa terlibat jika terjadi konflik bersenjata di perbatasan Papua-PNG.

Papua, mempunyai nilai strategis bagi Australia, baik yang berdimensi politik, ekonomi dan keamanan. Namun, Bagi Australia, keterlibatannya dalam konflik Papua lebih didasari oleh pertimbangan keamanan karena Papua dianggap sebagai mata rantai yang sangat essensial dalam garis pertahanan Australia. Papua dan khususnya PNG telah sekian lama berperan sebagai Buffer Zone bagi Australia dalam menangkal ancaman keamanan balk itu dan Jerman tahun 1880-an, Jepang pada Perang Dunia II dan tentunya dan ancaman komunisme yang disebarkan oleh Uni Soviet di wilayah Asia Tenggara. Maka, goncangan politik atau militer yang terjadi di Indonesia (Papua), akan sangat berpengaruh pada keamanan Australia.

Bahkan bila Papua merdeka menjadi sebuah negara, secara tradisional Papua akan cenderung tertarik ke dalam wilayah Pasifik yang dihuni oleh negara-negara berpenduduk ras Melanesia. Negara-negara Pasifik sendiri cenderung berada di bawah perlindungan dan pengaruh besar Australia. Jika Papua menjadi negara merdeka bukan tidak mungkin Papua akan lebih dekat ke Australia dan memerlukan penlindungan Australia. Dengan perhitungan ini, Papua akan sangat bergantung dengan Australia dan dengan leluasa Papua akan dijadikan sebagai Buffer Zone yang bisa dengan kuat menjaga wilayah Australia. Jadi sikap berlebihan Papua Nugini terhadap Indonesia akibat provokasi Australia tersebut harus dicurigai sebagai upaya merusak keutuhan integrasi NKRI dan harus dinilai sebagai upaya perang diplomatik untuk menyasar kemerdekaan Papua.

Waspada Diplomasi Kemerdekaan Papua

Kita bangsa Indonesia tentu ingat bagaimana pemerintah Australia berhasil memainkan proses referendum Timor Timur yang digelar PBB pada masa lalu. Guru Besar Ilmu Politik Singapore National University, Prof.Dr.Bilveer Sing yang banyak melakukan studi soal Timor Timur dan menulis buku berjudul: Timor Timur Indonesia dan Dunia Mitos dan Kenyataan, merinci pengkhianatan yang dilakukan Amerika dan Australia yang telah memaksa Indonesia untuk melakukan referendum dan ternyata referendum itupun direkayasa untuk kemenangan mereka. Bahkan pasca referendum Timor Timur, pemerintah Australia melalui departemen pertahannya membuat Task Force Papua yang dipimpin oleh Jenderal Peter Cosgrove, bersama tujuh staf ahlinya telah mengkaji permasalahan serta prospek kemerdekaan Papua. Pengalaman pahit lepasnya Timor Timur kini agaknya sedang digencarkan berlaku ulang kembali di Papua.

Keterlibatan PNG dan Amenika Serikat, Australia dalam konflik Papua harus menjadi kewaspadaan bagi Indonesia. Dalam teori politik tidak ada harga tetap, kita memiliki pengalaman lepasnya Timor Timur. Kita tidak boleh lupa bagaimana Amerika bersama Australia meng aneksasi kembali Timor Timur setelah menitipkannya kepada Soeharto. Rezim Soeharto pada 1975 tidak secuil kuku pun tertarik untuk meng aneksasi Timor Timur. Amerika dan Australia lah yang membujuk Soeharto menguasai Timor Timur dengan alasan ingin membendung teori domino meluasnya pengaruh Komunis oleh raksasa Cina.

Kini pasca berakhirnya perang dingin Cina menjadi salah satu negara dengan ekonomi dan militer terkuat. Dengan alasan untuk membendung hegemoni Cina di kawasan pasifik itulah, Amerika kemudian menempatkan 2.500 Marinir AS di Fort Robertson, Darwin Australia. Bagi Australia penempatan militer Amerika di Darwin dapat menjadi balance power di kawasan. Namun, pada kenyataannya memicu “ketegangan” dan “ketidakpercayaan” di wilayah tersebut, terutama bagi Indonesia (Papua).

Kita juga dapat melihat rentetan upaya diplomatik dan politik Amerika mulai dari menggelar pasukan pangkalan militernya di Darwin. Kemudian pergerakan Amerika diruang-ruang diplomatik dengan sepenuhnya terlibat dalam institusi multilateral di kawasan itu, seperti lobi di ASEAN yang dilakukan untuk membuka jalan AS Serikat dalam upaya untuk menguasai dan memenangkan berbagai kepentingannya, termasuk melepaskan Papua sebagaimana Timor Timur. Secara kongkrit diplomasi Amerika itu dapat kita lihat dari dinamika yang terjadi pada pertemuan Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) di Honolulu, Hawaii.

Merlu Hillary Clinton mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bagi Indonesia, yaitu menyatakan kekhawatirannya atas kekerasan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Secara keras Hillary juga mengatakan perlu diadakan dialog dan reformasi politik untuk memberikan keinginan orang-orang Papua (merdeka-pen). Bagi Indonesia, sikap Amerika ini tidak bisa dipandang sebagai “kepedulian terhadap HAM” akan tetapi sudah merupakan intervensi nyata urusan dalam negeri Indonesia, khususnya mengenai Papua. Karena pernyataan tersebut muncul di forum yang tidak tepat (APEC). Pernyataan keras Hillary Clinton tersebut dilontarkan saat menjawab pertanyaan dari seorang mahasiswa dari Kepulauan Solomon, Derek Mane. Derek Mane, menanyakan bagaimana sikap AS pada isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua di Indonesia?”. Dari rangkaian kejadian tersebut tentunya kita bisa melihatnya sebagai early warning untuk tetap waspada dan siaga karena patut diduga ada operasi intelijen di Pasifik (Australia, PNG, Kep. Solomon) di bawah komando Australia dan pengawasan Amerika. Waspada Papua terancam lepas.

---

[*] Mahasiswa Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia/Sekertaris Umum BPL PB HMI/

Sesuai Prosedur, Kesaksian Pilot Jet Papua Nugini,

Pesawat Jet PNG (foto tempo)

Jakarta -Pilot jet Falcon milik Papua Nugini, Kapten Christoper Smith memberi kesaksian bahwa dirinya dicegat oleh dua pesawat tempur TNI Angkatan Udara setelah mendapatkan izin kontak dengan lalu lintas udara Indonesia. "Pesawat kami dicegat di titik koordinat A125 wilayah udara Makassar," kata dia pada Senin 9 Januari 2012.

Pada 29 November 2011, Kapten Smith mendapat tugas menerbangkan pesawat jenis Falcon dari Subong, Malaysia menuju Port Moresby, Papua Nugini. Pesawat dengan nomor penerbangan P2ANW itu membawa delapan penumpang, termasuk Wakil Perdana Menteri Papua Nugini, Belden Namah beserta pejabat dan tiga awak lainnya.

Menurut Smith, dua hari sebelumnya izin melintas wilayah udara Indonesia diperoleh melalui Universal Weather (lembaga pengatur penerbangan berbasis di Houston, Texas, biasanya mereka melayani pengaturan penerbangan pesawat pribadi dan bisnis). Area izin terbang yang diperoleh adalah antara wilayah Sydney, Australia hingga Kuala Lumpur, Malaysia. Izin berlaku sampai tujuh hari berikutnya, sehingga tak menutup bagi penerbangan lain.

"Pada 29 November pagi, P2ANW meninggalkan Subong melewati wilayah Singapura tanpa ada masalah," kata Smith. Namun saat bersiap melakukan kontak radio dengan Jakarta, iindikator peringatan untuk menghindari tabrakan di pesawatnya berbunyi.

Smith dan Kapten Vincent Kipma, yang mengendalikan pesawat dari tempat duduk sebelah kiri sepakat untuk mematuhi peringatan. Mereka merespons peringatan dengan mengubah frekuensi dan kemudian mengontak Ujung (Makassar) agar memberikan panduan dalam mengontrol kecepatan.

Ketika menerima panduan dari menara kontrol Ujung, Smith mengaku melihat dua pesawat datang mendekat. "Dengungan keras yang saya yakini berasal dari suara jet tempur tiba-tiba terdengar," ujarnya.

"Saat itu saya berpikir ini adalah konfrontasi," Smith menambahkan. Ia kemudian melanjutkan kontak dengan menara kontrol Ujung dan meminta kejelasan mengenai izin terbang mereka. Menurutnya, saat itu ia diberikan pilihan alternatif.

Menara kontrol Ujung mengatakan, mereka segera menghubungi Universal Weather untuk mengkonfirmasi keabsahan izin. Universal Weather memberikan laporan kepada menara Ujung bahwa P2ANW memiliki izin sah.

TNI AU melalui Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) mengambil langkah intersepsi untuk melakukan indentifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual. Hal itu dilakukan karena terdapat perbedaan data antara flight clearance milik Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara ataupun radar Kohanudnas

disini sumber

Kenapa? Buntutnya RI-PNG Kaitkan Dengan OPM

Bendera RI, OPM, PNG (foto ilurs)

Sebuah media onine nasional www.inilah.com menerbitkan satu opini yang berjudul Konspirasi Internasional Hancurkan NKRI?, Artikel ini ditulis oleh Derek Manangka, yang di terbitkan kolom opini.

Artikel ini di tulis berhubungan dengan panasnya isu hubungan diplomatik antara Indonesia denganPNG. Insiden buntutnnya hubungan ini bemula dari kasus pengintaian oleh dua pesat tempur angkatan udara pertahanan RI yang mengintai atau mengintimindasi pesawat Jet yang ditumpangi Wakil PM PNG Belden Namah dan para pejabat senior PNG . Saat itu mereka baru pulang tugas dari Malaysia.

Awalnya media australia seperti  ABC Australia melaporkan bahwa ada tuduhan yang mengatakan militer Indonesia memang sengaja melacak pesawat tersebut. Wakil PM PNG, Belden Namah, mengatakan aksi ini adalah tindakan agresif dan intimidasi. “Saya sangat marah. Saya menuntut penjelasan. Jika tidak ada penjelasan selama 48 jam, semua hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Papua Nugini akan tegang,” kata Namah.

Namun dalam artikel itu kasus ini telah dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM),

Seperti ini bunyi artikel yang di kaitkan dengan OPM:

Aroma permusuhan itu disampaikan PNG pada saat Indonesia sedang menghadapi pekerjaan yang cukup berat. Yaitu gangguan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua provinsi Indonesia yang berbatasan langsung dengan PNG. Eksistensi OPM di Papua pun sedang diberi dorongan semangat oleh pegiat LSM internasional.

Sehingga jika pernyataan permusuhan itu dikaitkan dengan gerakan-gerakan OPM, setidaknya akan terlihat adanya benang merah dan kesamaan kepentingan antara PNG dan OPM serta LSM internasional.Peryataan pemimpin PNG itu bisa jadi merupakan sinyal bahwa negara itu memang berkeinginan memunculkan sebuah hubungan yang tidak harmonis antara RI dan PNG.

Dengan hubungan yang tidak harmonis, sangat mudah bagi PNG untuk memberikan semacam bantuan ataupun suaka kepada pengikut OPM yang mencari perlindungan di PNG. Berhubung hubungan Jakarta-Port Moresby tidak harmonis, O’Neill bisa berpura-pura tidak tahu atau cuci tangan.

Bagi OPM sendiri ketidak harmonisan Jakarta-Port Moresby akan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Suplai bantuan yang sulit mereka dapatkan melalui wilayah manapun, kelak bisa dilakukan lewat PNG. Lalu bagaimana Indonesia merespon ancaman PM PNG itu ?

Indonesia tidak perlu panik. Terutama karena putusnya hubungan diplomatik kedua negara, tidak akan banyak merugikan Indonesia. Yang akan menderita kerugian terbesar justru pihak PNG. Negara ini mau tidak mau akan membayar mahal semua ekspor dan impornya ke kawasan Asia. Sebab dengan tidak bisa melewati wilayah udara dan laut Indonesia, perjalanan ke dan dari Asia ke PNG, otomatis akan menjadi mahal.

Hanya saja bersamaan dengan sikap yang tidak panik, Indonesia juga harus mewaspadai manuver-manuver masyarakat internasional. Bisa saja PM PNG John O’Neill hanya dijadikan sebagai “umpan” oleh masyarakat internasional untuk mengusik Indonesia.

Setelah terusik, persoalan yang akan mereka soroti adalah soal penegakan HAM di Papua, terkait dengan keinginan OPM untuk mendirikan negara sendiri, berpisah dari NKRI. Kewaspadaan ini penting sebab sekalipun PNG hanya merupakan sebuah negara berkembang di pintu Pasifik, tetapi merupakan anggota negara-negara persemakmuran.

Dalam kasus-kasus tertentu, negara-negara anggota persemakmuran yang induknya Inggris Raya, kadang kala bersatu walaupun sifatnya hanya sementara. Negara persemakmuran yang bertetangga dengan Indonesia antara lain, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Australia.

Pertanyaannya kenapa indonesia menganggap perjuangan orang papua sering di curingai dengan berbagai manufer politiknya?

Kalau memang Indonesia tidak melakukan apapun saat perjalanan wakil PM PNG, kenapa tidak menjelaskan kepada pemerintah PNG, apa yang harus kaitkan kasus mereka pada OPM.

Apakah Perjuangan orang papua memang harus menjadi alat untuk menufer politik mereka??

Sangat tidak bijaksana jika kasus mereka kaitkan dengan perjuangan mulia anak bangsa papua barat tercinta.

Oleh, Turius wenda

Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP)

Office of the Australian Defence Provocation accusations of Papua New Guinea

Brig Hartind Asrin (Foto by google)

JAKARTA - The Ministry of Defence (Kemenhan) denied that the incident occurred Air Force fighter plane ride will hit the Deputy Prime Minister of Papua New Guinea, Belden Namah.

 This published:http://id.berita.yahoo.com/

Kemenhan spokesman, Brig Hartind Asrin, saying that the plane's radar did not find any Air Force aircraft carrying the movement of officials of Papua New Guinea is in the sky Homeland.

According Hartind, which claimed the plane through the sky Homeland occurred on 29 November 2011. The plane carrying Belden Namah, said he, taking off from Kuala Lumpur, Malaysia, to Port Moresby, Papua New Guinea. "That's not what happened. Australia's ngomporin it, "pointing Hartind, Friday (6 / 1).

Why Australia accused of engaging in the back of Papua New Guinea ambassador expulsion plan related to Indonesia in Papua New Guinea? Hartind replied, "That was a preaching Australian radio."

Related incidents that military aircraft almost collided with the plane, Prime Minister of Papua New Guinea, Peter O'Neil, threatened to expel the Ambassador of Indonesia to Papua New Guinea, Andreas Sitepu.

Threat to commit fully supported the expulsion of the parliament of Papua New Guinea. Previously, circulating allegations that Indonesia intends to spy on the government of Papua New Guinea.

"I demand an explanation. When our side does not get an explanation within 48 hours, the entire diplomatic relations between Indonesia and Papua New Guinea will be destroyed, "said Belden Namah, as quoted by Radio Australia, Friday (6 / 12).)