Kontras Nilai Ada Spekulasi Seputar Penembakan Mako Tabuni

Mako Tabuni Foto VB

JAYAPURA - Kontras Papua bersama Sekertariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan( SKPKC) dan Bersatu Untuk Kebenaran Papua( BUK)  menilai ada spekulasi seputar tewasnya Mako Tabuni,  14 Juni lalu.   Mako Tabuni ditembak aparat kepolisian dari Polda Papua di kawasan Perumnas III Waena.

Kontras Papua menyatakan, penembakan terhadap Mako Tabuni tidak  dilakukan oleh Pihak Polda saja, melainkan ada juga keterlibatan pasukan   Densus 88  yang diduga menjalankan tugas terselubung di Papua. Kontras bersama SKPKC telah mengumpulkan sejumlah fakta lapangan termasuk menemui para saksi yang melihat langsung tertembaknya Mako Tabuni. Sejumlah saksi yang berhasil ditemui menyebutkan, Alm. Mako Tabuni ditembak saat dia berdiri makan pinang di depan  kios perumnas III Waena, ketika itu  ada mobil pertama Avanza berwarna hitam,  diikuti Avanza silver serta satu Daihatsu biru, lantas orang yang turun dari Daihatsu biru langsung menembaki Mako Tabuni hingga dia tewas ditempat.

Setelah dia ditembak mati,   dilarikan ke RS Bhayangkara di Kotaraja, yang jadi pertayaan adalah, mengapa polisi setelah menembak Mako dibawa lari ke RS Bhayangkara sementara di sekitar Waena ada RS Dian Harapan yang lebih dekat dengan TKP,  apalagi Mako ditembak dan dibawa ke RS Bhayangkara tanpa sepengetahuan keluarganya, dalam perjalanan dia kehabisan darah. Yang menimbulkan kecurigaan  adalah, Polisi  cepat cepat melakukan formalin, sehingga belakangan pihak keluarga Mako meminta harus otopsi,  tetapi pihak medis RS Bhayangkara katakan tidak bisa otopsi karena sudah diformalin. 

Kontras Papua yang diwakili Peneas Lokbere menyatakan, tindakan polisi yang menembak Mako Tabuni menunjukkan  Polisi tidak mampu dan Profesional dalam mengungkap siapa aktor kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi akhir akhir ini. “ Dan, kami mengutuk pelaku langsung, pelaku komando dan pihak pihak yang terlibat dalam penembakan Mako Tabuni,”katanya.

Menurut Peneas, Mako Tabuni tidak menampakkan  sikap sebagai orang yang melakukan kekerasan penembakan, bahkan saat rentetan penembakan yang terjadi, dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, keluar rumah seperti biasa, pergi ke Kampus juga. “Dia orang murni, tidak melakukan sesuatu,” ujar Peneas.  Dikatakan bahwa ada banyak pembohongan publik yang dilakukan Polda Papua pasca tertembaknya Mako Tabuni.

Kontras dan SKPKC  menyatakan tertembaknya Mako Tabuni harus mendapatkan perhatian presdiden RI, demikian presiden menghentikan dan menarik pasukan organik maupun non organik serta merasionalisasi jumlah TNI Polri di tanah Papua.

Karena  tertembaknya Mako  dilakukan Polda Papua, maka Kapolda Papua segera menghentikan penyisiran, penangkapan, penganiayaan, kriminalisasi terhadap mahasiswa serta mengembalikan barang barang para mahasiswa seperti laptop yang berisi bahan skripsi milik mahasiswa, handphone, serta barang lainnya yang disita di asrama.

Kapolda juga perlu menghentikan penyisiran terhadap rumah rumah warga sipil serta segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus kasus penembakan di tanah Papua, termasuk pembunuhan Mako Tabuni. Peneas bersama  dua staf SKPKC  Bernard dan Frans Making mendesak Kapolda hentikan upaya upaya menghancurkan dan mengkambinghitamkan perjuangan murni rakyat sipil Papua untuk menuntut Keadilan dan Kebenaran sesuai kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak hak sipil dan Politik.
Sumber: http://bintangpapua.com/headline/

Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

Pidato Senator AU: Australia harus menunjukkan kepemimpinan di Papua Barat

 Report by: Hansard (http://greensmps.org.au/)

MASALAH KEPENTINGAN PUBLIK - PAPUA BARAT

Senator Richart Di Natale (foto Grenn MP)

Senator Di Natale (Victoria) (13:17): Saya naik hari ini untuk mengekspresikan keprihatinan serius saya tentang situasi tragis yang sedang berlangsung di depan pintu Australia pada saat ini. Saya berbicara tentang masalah Papua Barat, di mana pelanggaran yang mengkhawatirkan hak asasi manusia dan demokrasi yang terjadi. Tampaknya telah terjadi eskalasi yang signifikan dalam kekerasan bermotif politik selama bulan lalu. Jadi inilah saatnya untuk merenungkan apa yang terjadi di tempat yang salah satu tetangga terdekat kita dan peran kita bisa bermain dalam mengakhiri konflik dan melindungi hak orang-orang yang tinggal di sana.

Papua Barat ini menjadi tantangan dalam diplomasi Australia dan bagi komunitas global. Ini adalah sebuah tantangan bahwa bangsa ini dan memang dunia belum bertemu. Meskipun pulau terbesar kedua di dunia, New Guinea merupakan bagian dari dunia yang jarang membuat berita malam. Bagian barat pulau ini Papua Barat. Situasi yang dihadapi oleh rakyatnya adalah sesuatu yang layak untuk mendapatkan perhatian mendesak kita.

Saat Richart Menerima aspirasi Papua (foto Grenn)

Papua Barat adalah salah satu bagian terakhir dari Asia yang akan decolonised. Kontrol ditahan Belanda di wilayah ini ketika Indonesia merdeka tahun 1949. Belanda mengambil langkah untuk mempersiapkan wilayah itu untuk merdeka, yang meliputi pengembangan sebuah lagu kebangsaan dan bendera nasional, yang disebut Bintang Kejora. Sayangnya, kemerdekaan ini adalah tidak terjadi. Indonesia selalu mengklaim provinsi, dan konflik antara Belanda dan Indonesia atas Papua Barat mengakibatkan konflik bersenjata pada tahun 1961. Pada tahun 1963 perjanjian New York lulus administrasi Papua Barat ke Indonesia. Papua Barat secara resmi dianeksasi ke Indonesia pada 1969, menyusul apa yang kemudian disebut Act of Free Choice. Papua sebut 'Undang-Undang No Choice' ini. Sebuah tindakan yang benar menentukan nasib sendiri seharusnya terjadi, tetapi ternyata tidak. Orang Papua tidak diberi kesempatan mereka untuk memilih pada masa depan mereka. Sebaliknya, ada suasana kekerasan dan intimidasi, dengan 1.022 terpilih Papua berkumpul, membujuk, menyogok dan mengancam ke suara untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa rakyat Papua Barat telah menunggu sejak untuk kesempatan untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk memetakan masa depan mereka sendiri. Penentuan nasib sendiri, hak milik semua orang, ditolak mereka. Indonesia berjuang lama dan keras untuk kemerdekaan sendiri, sehingga orang Indonesia mengerti keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Memang, mereka akan mempertimbangkan diri mereka sebagai pembebas Papua Barat dari penjajahan, yang dalam pandangan saya adalah ironi yang menyedihkan, ketika kita mempertimbangkan apa yang telah terjadi di sana sejak 1969.

Rakyat Papua Barat Melanesia. Mereka adalah etnis, bahasa dan budaya berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia. Mereka memerintah dari Jakarta oleh pemerintah yang sering tampak lebih tertarik pada sumber daya mereka dan dalam apa yang dapat diperoleh dari daerah daripada kesejahteraan mereka. Mereka harus bertahan bentuk baru dari penjajahan, dan Melanesia Papua sudah menjadi minoritas di beberapa bagian Papua Barat. Bahkan, mereka akan segera menjadi minoritas di provinsi secara keseluruhan jika kecenderungan ini terus berlanjut. Papua kini menghadapi kemarahan dari didiskriminasi di tanahnya sendiri, dengan, elit masyarakat bisnis jasa dan pasukan keamanan sekarang didominasi oleh non-asli Papua.

Orang Papua harus menonton tanpa daya sebagai tanah mereka dieksploitasi. Emas dan tembaga Grasberg, terbesar di dunia, adalah bencana lingkungan tetapi memberikan manfaat sangat sedikit bagi rakyat Papua Barat. Orang Papua harus menyaksikan tanah mereka dijaga oleh tentara Indonesia. Mereka nominal warga negara Indonesia, namun tentara tidak ada untuk membela hak-in mereka Bahkan, dalam banyak kasus justru sebaliknya terjadi. Hasilnya adalah sebagai diprediksi karena mereka tragis. Ketegangan tumbuh setiap hari, pembagian etnis tersebar luas, penindasan mengarah pada kekerasan dan keinginan Papua untuk hak untuk memilih masa depan mereka sendiri tidak pernah kuat.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Papua Ketiga Kongres Rakyat diselenggarakan di Jayapura. Lima ribu orang Papua hadir untuk memiliki suara pada masa depan mereka, dan itu adalah pertemuan damai. Hak untuk berkumpul dan mendiskusikan masa depan mereka dijamin oleh konstitusi Indonesia, namun pertemuan itu terganggu oleh tindakan keras militer. Setidaknya tiga orang tewas. Lima pemimpin ditangkap dan sejak dipenjara selama tiga tahun. Tidak ada kata protes dari pemerintah Australia.

Sejak itu, situasi telah memburuk. Dalam dua sampai tiga minggu terakhir, telah terjadi penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer di Jayapura. Ada sejumlah serangan terpisah, dengan beberapa orang yang telah ditembak atau ditikam. Akun-akun penyaringan melalui menunjukkan bahwa tidak ada penangkapan telah dibuat. Polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, tetapi para pembela HAM di Papua titik jari tepat pada pasukan keamanan Indonesia. Para pelaku kekerasan ini harus diidentifikasi melalui proses yang transparan.

Kami juga telah mendengar laporan dari pasukan keamanan Indonesia menyapu Papua dataran tinggi kota Wamena. Mereka telah menyebabkan setidaknya dua kematian, melukai sedikitnya 11 orang dan membakar sedikitnya 70 rumah. Ini rupanya pembalasan aksi polisi membalas atas pembunuhan salah satu petugas mereka dengan orang Papua. Pembunuhan polisi, bagaimanapun, itu dipicu oleh pembunuhan itu, pada sepeda motornya, seorang anak Papua. Kecuali mereka yang menimbulkan kekerasan harus bertanggung jawab, ini siklus kekerasan akan terus berlanjut dan memburuk.

Kita sekarang telah mendengar berita tentang pemimpin Papua Mako Tabuni ditembak dan dibunuh oleh polisi pada Kamis pekan lalu. Dia berjalan di jalan dekat sebuah kompleks perumahan di pinggiran kota Jayapura. Mako Tabuni adalah wakil KNPB, sebuah kelompok yang menyerukan referendum Papua menentukan nasib sendiri dan suatu gerakan yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai salah satu damai. Partai Hijau Australia sangat sedih mendengar tentang pembunuhan Mako Tabuni. Kami memperluas belasungkawa kami kepada keluarga Mako Tabuni dan kami mengkonfirmasi solidaritas kami dengan rakyat Papua Barat yang manusia dan hak-hak demokrasi terus dilanggar.

Polisi mengatakan Mako Tabuni menolak penangkapan dan dipersenjatai dengan senjata yang telah diambil dari arrester, namun saksi mata mengatakan bahwa Tabuni, saat ia berjalan dengan sendiri, tiba-tiba dan tak terduga ditembak oleh seorang pria bersenjata di salah satu beberapa mobil di jalan. Pembunuhan Tabuni diminta adegan marah di Jayapura Papua sebagai protes kematiannya. Semua ini telah terjadi sementara banyak orang Papua merana sebagai tahanan politik di penjara-penjara Indonesia, dengan tuduhan makar karena mengibarkan bendera mereka, menyanyikan lagu-lagu tradisional mereka atau mengekspresikan pandangan politik mereka. Salah satu contoh adalah Filep Karma, yang telah di penjara selama lebih dari satu dekade untuk melakukan tidak lebih dari damai memprotes. Saya kembali meminta pemerintah untuk mendesak tetangga indonesian kami untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan di daerah ini.

Sudah beberapa minggu berdarah di Papua Barat, menambah kengerian yang dialami oleh rakyat Papua Barat selama beberapa dekade pemerintahan Indonesia atas tanah mereka. Australia sekarang menjadi lebih sadar akan kekejaman yang dilakukan di depan pintu mereka. Mereka tahu apa yang terjadi di Timor Timur di bawah pemerintahan Indonesia dan mereka tahu bahwa kita, sebagai bangsa, tidak dapat duduk diam sementara itu terjadi lagi di Papua Barat.

Ada petisi dijadwalkan akan diajukan minggu depan di DPR, dibawa ke parlemen oleh sekelompok aktivis komunitas yang berbasis di negara bagian asal saya dari Victoria dan ditandatangani oleh lebih dari 3.000 warga Australia. Amnesty International meminta kepada pemerintah Australia untuk meminta PBB meninjau perjanjian New York 1962 dan Undang-Undang 1969 Pemilihan Bebas dan melakukan asli, PBB dimonitor referendum untuk menentukan nasib sendiri di mana semua orang Papua Barat dewasa yang diizinkan untuk memilih tanpa paksaan . Petisi itu juga meminta DPR untuk menghentikan semua dukungan keuangan Australia untuk dan pelatihan militer Indonesia dan aparat keamanan sampai pelanggaran hak asasi manusia oleh personel militer dan keamanan di Papua Barat berhenti. Ini meminta wakil-wakil terpilih untuk meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus blokade media dan wartawan internasional memungkinkan akses gratis ke Papua Barat.

Saya telah berbicara sebelumnya di parlemen tentang keinginan Partai Hijau untuk melihat orang Papua Barat bebas untuk mengekspresikan pandangan politik mereka tanpa takut dibunuh. Tapi kebebasan ini tidak akan terwujud sampai ada pengawasan internasional lebih. Hal ini mutlak penting bahwa wilayah ini dibuka untuk wartawan, yang harus bebas untuk mengunjungi dan melaporkan situasi di lapangan. Cerita tentang orang Papua Barat harus diberitahu. Yang benar harus dikatakan.  

Organisasi hak asasi manusia juga harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Sampai pemeriksaan ini diterapkan, semua kita harus meyakinkan kita bahwa tindakan ilegal tidak terjadi adalah pernyataan dari pemerintah setempat. Itu tidak bijaksana, mengingat sejarah, mengambil pernyataan ini pada nilai nominal.

Saya akan terus melakukan advokasi untuk hak asasi manusia dari salah satu tetangga terdekat kita sampai kita melihat perubahan penting. Orang tidak harus merasa ancaman kekerasan atau kematian hanya untuk mengekspresikan pandangan politik mereka. Kita harus mengadvokasi dialog baru antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil masyarakat Papua. Sementara dalam teori Papua Barat memiliki otonomi khusus, ini telah gagal Papua orang Barat. Saatnya untuk mulai dari awal diskusi.

Perlu dicatat bahwa Indonesia baru-baru ini menjalani Tinjauan PBB berkalanya, tinjauan hak asasi manusia yang terjadi untuk negara anggota PBB setiap empat tahun. Ini adalah kesempatan bagi sesama negara anggota PBB untuk melakukan pengamatan dan rekomendasi tentang catatan hak asasi manusia Indonesia. Kajian ini diadakan pada tanggal 23 Mei dan pemerintah Indonesia menerima 180 rekomendasi dari 74 negara. Indonesia mengadopsi 144 ini, dengan sisanya untuk dibawa kembali ke Indonesia untuk dipertimbangkan dan diputuskan pada bulan September 2012 selama sesi ke-21 Dewan HAM PBB. 

Dari rekomendasi belum diadopsi, itu masih harus dilihat apakah Indonesia akan membahas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Telah dipanggil untuk membebaskan orang-orang ditahan selama protes politik secara damai. Tidak dapat diterima bahwa seseorang seperti Filep Karma ditahan selama puluhan tahun hanya untuk menyatakan hak yang kita semua harus diberikan.

Di antara item yang tersisa bahwa Indonesia telah dibawa pulang untuk membahas, itu juga telah merekomendasikan bahwa mereka menangani masalah-masalah impunitas dan segera mengambil tindakan atas laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer dan polisi, khususnya di Papua. Saya akan menonton mereka respon dengan bunga.

Selain hasil penelaahan berkala PBB, dunia akan menonton Papua Barat. Ada pengawasan baru di daerah ini, dengan teknologi baru sekarang memungkinkan orang Papua untuk menyampaikan pesan, foto dan video ke dunia luar. Mereka berbagi pengalaman mereka kebrutalan dan konflik meskipun pembatasan yang mencegah wartawan luar dari pelaporan di wilayah tersebut.

Di Australia sekelompok muda Papua Barat aktivis menggunakan media online dan musik untuk menciptakan kesadaran akan penindasan keluarga mereka mengalami kembali ke rumah. Saya telah bertemu dengan banyak anggota kelompok ini. Bahkan, saya menikmati musik mereka. Sebuah kelompok yang disebut Rize sang Bintang Fajar pantas dipuji untuk advokasi dan aktivisme pada masalah yang sangat penting. Ini adalah proyek yang menangkap hati dan pikiran banyak orang Australia melalui musik, menceritakan cerita tradisional dari Papua Barat dan meminta kami semua untuk duduk dan mendengarkan apa yang terjadi di wilayah tersebut.

Petisi yang akan diajukan minggu depan adalah pemberitahuan kepada parlemen ini bahwa ribuan warga Australia marah atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Saya mendesak menteri luar negeri, Menteri Carr, untuk mengambil perhatian dari Australia untuk mitranya dari Indonesia. Saya juga senang bahwa dengan beberapa rekan saya, saya akan mengundang semua anggota Parlemen ke-43 ini untuk bergabung dengan kami dalam membangun teman parlemen Papua Barat kelompok. Ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bekerja sama lintas partai pada isu-isu kompleks yang dihadapi tetangga kita.

Papua Barat adalah kesempatan bagi Australia untuk menunjukkan kepemimpinan nyata. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kami akan membela nilai-nilai perdamaian dan demokrasi kita begitu mudah dukung. Kita bisa berdebat untuk masa depan yang damai dan optimis untuk Papua dan tetap menjadi teman baik Indonesia. Tapi dimulai dengan menghadapi kebenaran. Kita harus menghadapi kenyataan ini sebelum lebih banyak darah yang tumpah.

Pendeta Socrates SY: Kami Siap Dirikan Negara Papua

Rev.Socratez Sofyan Yoman

 Jakarta--Tidak pernah sekalipun orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Tidak ada jaminan  warga Papua masih menginginkan menjadi bagian dari Indonesia.

"Tidak pernah orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Warga Papua dianggap sebagai binatang. Saya tidak jamin, warga Papua masih menginginkan jadi bagian Indonesia. Lihat saja, bagaimana orang Papua ditembak atau dibunuh,"  Pendeta Socrates Sofyan Yoman 

Menurut Socrates aparat keamanan telah gagal melindungi rakyat Papua. Bahkan aparat keamanan telah menjadi bagian dari kekerasan terhadap rakyat Papua. "Bagaimana tidak, orang Papua ditembak, dibunuh. Itu akan menyebabkan kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Siapapun yang diganggu akan melawan. Ini manusia," tegas Socrates.

Socrates mengingatkan, jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan kekerasan, rakyat Papua siap untuk merdeka. "Kami selalu siap mendirikan negara Papua. Kami akan urus kemanusiaan dan keadilan. Soal keinginan untuk merdeka itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada manusia," tegas Socrates.

Dialog yang jujur bermartabat menjadi solusi penyelesaian konflik Papua, kata Socrates. Pasalnya, kekerasan tidak menyelesaikan masalah, kekeresan menghasilkan kekerasan baru yang lebih keras lagi. "Yang terjadi di Papua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Pendekatan keamanan telah gagal. Alternatif penyelesaian adalah dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif," kata Socrates.

Socrates menampik keras jika dikatakan saat ini sudah dilakukan dialog pihak pemerintah dengan wakil Papua. "Dialog tidak pernah ada dan belum pernah terjadi. Kalau ada, kapan dan di mana, tolong tunjukkan. Wakil Papua belum pernah dilibatkan dalam dialog dengan semangat yang setara," tegas Socrates.

Secara khusus, Socrates mengapresiasi pernyataan politisi Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla yang mengusulkan pelepasan Papua, dengan pertimbangan tingginya biaya mempertahankan Papua. "Itu menunjukkan Ulil punya mata hati, dan mata iman. Itu orang cerdas, hati nuraninya berfungsi, pikiran sudah normal terhadap penderitaan warga papua," pungkas Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Reporter: Achsin (Itoday)

Stop Lakukan Penembakan !

Ketua MRP: Kapolda  Perlu Berikan Kronologi  Tertembaknya Mako Tabuni kepada MRP

Timotius Morib Ketua MRP

JAYAPURA - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan,   MRP minta kepada aparat keamanan  agar tidak ada lagi penembakan terjadi serta pertumpahan darah, setelah tertembaknya Mako Tabuni, Kamis  lalu.

Atas tertembak matinya Mako Tabuni, MRP  juga menyatakan turut berbela sungkawa.    Ketua MRP  juga menyatakan menyesalkan semua aksi teror yang dilakukan OTK maupun Penembak Misterius ‘Petrus’  di Kota Jayapura dalam dua bulan  belakangan ini, Mei- Juni, khusus menyesalkan kejadian di Perumnas III Waena,  Kamis lalu.

Rasa belangsungkawa dan penyesalan terhadap hal itu, diungkapkan Ketua MRP  kepada wartawan di Kantor MRP, Selasa( 19/6/2012). Murib menegaskan, di Papua tidak ada namanya OTK atau ‘petrus’ yang melakukan penembakan kepada warga sipil. Bila  tertembaknya Mako Tabuni pada Kamis lalu, lantas Polisi menemukan ada senjata atau pistol dan lainnya, maka menjadi tugas aparat untuk mengungkap, siapa otak di baliknya.

Namun, lain pihak tertembaknya Mako Tabuni, justru banyak saksi  masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu.  Dan laporan yang masuk kepada MRP bahwa saat itu Mako tidak melakukan perlawanan, tetapi bila memang ada pernyataan    terdapat pistol atau senjata, maka aparatlah yang harus mengungkapkan dengan transparan.

“ Sebagai  lembaga kultural MRP  menyatakan,  tertembaknya Mako hingga meninggalnya dia  membuat  masyarakat tidak senang, MRP sendiri menyesalkan hal itu. Seharusnya polisi  tidak langsung  melakukan penembakan, bila memang dia tidak melakukan perlawanan, sebab  penembakan  yang dilakukan aparat berdampak sosial bagi masyarakat dan merupakan tindakan yang berlebihan. Ditegaskan, dengan tertembaknya Mako, maka MRP minta tidak ada lagi pertumpahan darah terjadi. Menurut Murib, sekalipun dalam semua rentetan kasus penembakan Polisi telah mengantongi identitas dan kriteria pelaku. “Untuk hal itu kami MRP  menyatakan terima  kasih karena aparat sudah bekerja, minimal mengenal identitas pelaku, berikut barang bukti serta mengambil langkah langkah,”katanya. Mengutip pernyataan Kapolda Papua yang menyatakan, pelaku penembakan di Kota Jayapura adalah orang yang sudah terlatih,  lanjut Murib, lantas Polisi juga pada akhirnya  menyimpulkan Mako Tabuni pelaku penembakan.

“Menurut kami, apakah benar Mako Tabuni ini masuk dalam kriteria orang terlatih, ini pertanyaan kami sebagai masyarakat awam, sebab setahu kami, Mako Tabuni adalah masyarakat biasa  apakah dia terlatih atau tidak kami masih mempertanyakan hal itu,” sambungnya.

“ Kami berharap aparat kepolisian kedepannya dapat mengungkap dengan transparan identitas pelaku penembakan dan terbuka saja kepada publik untuk membuktikan bahwa memang aparat sudah bekerja dan buktinya aparat sudah mengantongi identitas pelaku, selanjutnya MRP sebagai lembaga kultural yang melindungi masyarakat asli Papua menyatakan aparat kepolisian perlu memberikan keterangan resmi kepada MRP tentang kronologis sesungguhnya, sehingga Mako Tabuni  ditembak, karena  hal ini menjadi pertanyaan  semua masyarakat,”  terang  Murib.

Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga diri, jangan melakukan hal hal yang dapat mencelakakan diri sendiri hingga  menjadi korban. Diingatkan, bila masyarakat asli Papua mau menyampaikan aspirasi  maka sampaikanlah dengan  cara- cara yang baik kepada  lembaga resmi, seperti DPRP.

Sumber: Bintang-Papua

 

'West Papua Is Your Inconvenient Truth' Green Party Protest

Article: Mark P. Williams

'West Papua Is Your Inconvenient Truth'
Green Party Protest at Indonesian Embassy

Scoop Full Audio + Video Highlights
By Mark P. Williams

Click for big version.Today the Green Party hosted a protest outside the Embassy of the Republic of Indonesia in Wellington. MP Catherine Delahunty led representatives from the Green Party and Mana Party in delivering a letter to the Embassy calling for an urgent peace process between the Indonesian Government and a movement towards self-determination for the people of West Papua.
The protesters gave an impassioned call for an end to colonial domination, comparing the current political situation to Apartheid South Africa and and the occupied Palestinian territories.

Catherine Delahunty said that she would be raising the West Papua issue in Parliament and urged other groups across New Zealand to lend their support. She called West Papua an 'inconvenient truth' for Indonesia and for the New Zealand government.
More Orginal News: http://www.scoop.co.nz/stories/

Anggota Parlement West Papua Pertanyakan Kronologi Kematian Mako Tabuni

Hakim Pahabol

JAYAPURA - Koordinator anggota Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Hakim Pahabol dengan mengatasnamakan keluarga duka, rakyat dan Bangsa Papua Barat, mempertanyakan kronologis kematian Ketua I KNPB Mako Tabuni di Perumnas III, Kamis 14 Juni lalu.

Hal itu diungkapkan saat menggelar jumpa pers di Café Prima Garden Abepura, Senin (18/6).
“Kami rakyat Bangsa Papua Barat  mempertanyakan, Polisi RI di Papua itu untuk menyelesaikan masalah, menambah masalah atau bagian dari masalah itu sendiri,” ungkapnya.

Hal itu, berkaitan dengan statemen Polda Papua menyangkut kronologis tertembaknya Mako Tabuni versi Polda Papua, yang dinilainya sangat kontra dengan fakta dan keterangan saksi di lapangan.

Sedikitnya ada 14 pertanyaan yang dilontarkan terkait hal tersebut, seperti : Kenapa Polda Papua tidak melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali sesuai dg perundang-undangan RI sebelum penangkapan itu terjadi?;  kenapa penangkapan tidak dilakukan hari-hari lain, misal saat demo atau usai JP?. Juga kenapa mako langsung dibunuh? dan tidak ditangkap dan dilumpuhkan saja?; kenapa kalau Mako Tabuni menyimpan senjata masih harus merampas senjata yang dipegang anggota polisi?; berapa mobil yang ditumpangi aparat kepolisian untuk mengeksekusi Mako Tabui?; kenapa eksekutor tidak mengenakan pakaian dinas?; apa artinya aparat harus mengenakan topeng (penutup muka); fakta ada 5 lubang yang diperiksa pihak keluarga, sedangkan yang dipublikasikan hanya di perut dan paha?; juga ditanyakan terkait kondisi Mako Tabuni yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian, kenapa masih harus dipasang infus dan alat bantu pernapasan saat sampai di rumah sakit? 

Dalam kesempatan tersebut  juga diuraikan kronologis versi saksi yang dimilikinya, bahwa ketika Mako Tabuni sedang makan pinang bersama dua rekannya.saat itu juga tiga unit mobil kijang, masing-masing warna biru, hitam dan silver melaju perlahan-lahan dari arah Abepura menuju putaran Perumnas III.

Dua mobil berhenti di sekitar Pos Polisi (Yanmor) dan satu mobil berwarna biru terus melaju perlahan ke putaran taksi Perumnas III. Pas dekat dengan Mako Tabuni orang dari mobil biru tersebut langsung melepas tembakan 5 kali dengan menggunakan senjata laras panjang.

Penembak menggunakan topeng dan berpakaian preman, dan belum diketahui apakah ada korban atau tidak dalam aksi tembakan 5 kali tersebut.
Setelah melepaskan tembakan, mobil biru tancap gas melaju ke arah Abepura kemudian diikuti dua mobil yg berhenti di Pos Yanmor.

Beberapa menit kemudian massa dari arah kampus Uncen Atas datang dan membakar Ruko maupun rumah di dekat Pos Yanmor, serta membakar sebuah mobil dan beberapa unit motor. 30 menit kemudian Polisi tiba di lokasi.

Hakim Bahabol menyatakan juga bahwa apabila pihak Polda Papua tidak memberikan tanggapan  dan menjelaskan kronologis sebenar-benarnya kepada rakyat Bangsa Papua atas peristiwa penangkapan dan penembakan Mako Tabuni, maka pihak KNPB akan menempuh jalur hukum Internasional dan bukan dengan menempuh jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

“Karena pengalaman berbagai kasus, seperti kasus pembunuhan Theys Eluay, tidak ada penyelesaian yang baik. Bahkan pelakunya bebas dan sekarang mungkin sudah naik pangkat,” ungkapnya

 Sumber: Harian Bintang-Papua 

Jenazah Aktivis Kemerdekaan Papua, Mako Tabuni di Makamkan

Acara Pemakaman Musa Mako Tabuni (foto-VB)

Jayapura Voice-Baptist- -Akhirnya Jenasah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Makamkan, proses pemakaman jenazah, Mako Tabuni, diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh KNPB bersama pendukungnya.

Dihadiri oleh ribuan orang papua, jenazah dimakamkan di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura sentani  - Papua, sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Timur.

"Para pendukungnya mengibarkan dua bendera Bintang Kejora dan 2 bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di lokasi pemakaman," Voice Baptist yang meliput langsung proses Pemakaman Sabtu (16/06) petang.

Pet jenazah Musa M. Tabuni yang ditutupi bendera Bintang Kejora -- sempat diarak para pendukungnya dari rumah duka menuju ke lokasi pemakaman yang berjarak sekitar 1 km.

"Tidak ada yel-yel, atau teriakan, kecuali Rasa duka dan kehilangan seorang Musa Mako Tabuni yang meliputi di sepanjang jalan menuju pemakaman.

Proses arak-arakan dan pemakaman jenazah sendiri di ambil alih oleh KNPB dan para militan berseragam army mengawal jenazah berlangsung dengan tertib. "Dan, aparat keamanan hanya melihat dari kejauhan, yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi pemakaman,"

Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan antara keluarga dan otoritas keamanan tentang lokasi pemakaman Mako Tabuni.

Pihak Komite Nasional Papua Barat disebutkan meminta jenazah Mako Tabuni untuk dimakamkan di samping makam tokoh Papua, Theis Hio Eluay, namun hal ini tidak terealisasi Karena aparat melarang untuk dimakamkan di samping Theis Hio Heluay.

Informasi dari Pengurus KNPB bahwa Ondoapi Sereh telah ijinkan Mako Tabuni di makamkan di lapangan Theis, namun rencana ini tidak terealisasi yang di sebabkan karena aparat memblokade tempat pemakan di lapangan Theis, ahkirnya pihak keluarga dan KNPB sepakat Jenazah di makamkan di pemakaman umum di Sereh sentani.

Namun menurut pemantauan VB, aparat gabungan TNI/Polri melakukan penjagaan cukup ketat di sejumlah lokasi  vital di daerah Jayapura, Abepura dan Sentani dan sekitarnya.

"Sangat banyak aparat polisi dan TNI, berada di sepanjang lokasi di jayapuar, "Namun sampai proses pemakaman berakhir tadi sore, situasi relatif aman," lanjutnya.

Walaupun demikian, sejumlah masyarakat di Jayapura, Sentani dan Abepura, sempat termakan isu akan adanya arak-arakan pendukung Mako Tabuni yang mengancam akan membalas dendam kematian pemimpinnya.

"Akibatnya sejak pukul 5 sore WIT, sebagian warung, pasar swalayan, dan toko kecil, memilih tutup," l

Musa Mako tabuni Tewas di Tembak aparat kepolisian Polda Papua, di lokasi Perumnas 3 Wena Jayapura - Papua, Sejumlah saksi menyebutkan Almarhum di tembak saat berdiri makan pinang di depan kios perumnas, Saat itu ada tiga Mobil Avanza  berwarna Hitam, Silver dan satu Dahaztu Biru yang turun dari mobil dan menembaki Mako Tabuni sampai tewas  di tempat kejadian, (tw)

BBC: Polisi Indonesia Membunuh Aktivist Kemerdekaan Papua Mako Tabuni

Mako Musa Tabuni ( Sekjen KNPB) di Tembak Polisi

Polisi di provinsi bergolak indonesian Papua telah menembak mati seorang pemimpin separatis senior, Mako Tabuni, memicu protes keras oleh masyarakat lokal.

Bapak Tabuni tewas setelah melawan penahanan di kota utama Papua, Jayapura, kata pihak berwenang. Dia dicari karena menyebabkan kerusuhan di provinsi tersebut.

Aktivis dan kelompok hak asasi manusia mengatakan Mr Tabuni tidak bersenjata ketika ia ditembak.

Dia adalah salah satu aktivis paling vokal Papua merdeka. Warga setempat mengatur kendaraan dan rumah terbakar di Jayapura.

Kekerasan itu terjadi di pinggiran Waena kota, di mana Bapak Tabani tewas.

Wartawan BBC Karishma Vaswani di Jakarta mengatakan ia salah satu pemimpin kunci dari gerakan kemerdekaan Papua dan telah berulang kali menyerukan pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan referendum di provinsi ini.

Menurut Yohanes NugrohoJuru bicara polisi Tersangka melawan, dan ketika ia ditujukan untuk salah satu 'petugas dengan senjata. Hanya kemudian ia ditembak oleh polisi "

Pembunuhan Mr Tabuni telah memicu kontroversi mengenai apakah ia bisa saja ditangkap hidup-hidup oleh polisi.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan ketika polisi mencoba menangkapnya, dia lari - dan kemudian ditembak di bagian belakang kepala.

Polisi mengatakan ia bersenjata dan melawan."Ketika ia ditujukan untuk salah satu 'petugas dengan senjata, hanya kemudian ia ditembak oleh polisi," kata juru bicara polisi Papua Yohanes Nugroho BBC Layanan Bahasa Indonesia.

"Kami menduga bahwa dia berada di balik serangkaian kekerasan di Papua sejak Maret." Beberapa orang tewas dalam protes tersebut, termasuk seorang warga negara Jerman.

Papua adalah salah satu bagian yang paling tidak berkembang di Indonesia tetapi memiliki kekayaan sumber daya. Ini menjadi bagian dari kepulauan dalam pemilihan kontroversial pada tahun 1969 mengatakan bahwa banyak orang Papua adalah palsu.

Sekelompok kecil pemberontak telah melancarkan perjuangan kemerdekaan di provinsi selama puluhan tahun, tapi para analis mengatakan panggilan untuk kemerdekaan telah semakin keras dan lebih luas dalam beberapa bulan terakhir.

Sumber: BBC

Konflik Papua: Human Rights Watch Soroti Persoalan Akses 14 June 2012 12:45

Kerusuhan Perum III (foto jubi)

JAKARTA–Human Rights Watch mendesak pemerintah Indonesia membuka akses penuh untuk media internasional termasuk ahli hak asasi manusia  Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk memantau pelanggaran HAM dan meminimalisir informasi yang keliru soal Papua.

Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Musa Tabuni diduga ditembak di otak belakang oleh aparat keamanan sehingga meninggal dunia hari ini. Aksi itu memicu massa membakar sejumlah tempat di Jayapura, Papua.

Aktivis HAM Papua Markus Haluk mengatakan saat itu Mako tengah memakan pinang bersama dengan empat rekan lainnya dan mengetahui kedatangan aparat pada sekitar pukul 09.30 WIT. Mako kemudian menghindari mereka, namun akhirnya ditembak aparat.

“Tidak ada surat pemanggilan sama sekali terhadap Mako. Aparat kalau ingin tembak, tembak saja sekarang seperti preman. Ini bukan penegakan hukum,” ujar Markus ketika dikonfirmasi Bisnis, Kamis 14 Juni 2012.

Dia juga mengatakan setelah kejadian itu sejumlah anggota KNPB dan mahasiswa melakukan pembakaran terhadap sejumlah tempat karena marah dan memprotes insiden tersebut. Penembakan terhadap  Mako dilakukan di daerah putaran taksi Universitas Cendrawasih-Perumnas III, Waena Jayapura.

Saat ini, sambungnya, aparat juga tengah melakukan penyisiran di lokasi terkait dengan kejadian tersebut. Menurut Mako, para anggota KNPB dan mahasiswa pun sudah kembali ke tempat mereka masing-masing.

Direktur Deputi Asia HRW Elaine Pearson mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mengizinkan media asing dan kelompok masyarakat sipil untuk memasuki Papua untuk melaporkan terjadinya praktik kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain itu, organisasi tersebut juga mendesak agar Indonesia menerima permintaan Dewan HAM PBB untuk  mengundang para pakar HAM organisasi dunia tersebut.

“Dengan menempatkan Papua di balik tabir, pemerintah Indonesia tengah menumbuhkan impunitas untuk pasukan militer dan kebencian dari orang-orang Papua,” kata Pearson dalam rilis media pada Kamis, 14 Juni 2012. “Pemerintah sebaiknya membiarkan media dan kelompok sipil menerangi provinsi tersebut.”

Dia menuturkan pemerintah Indonesia telah gagal menghukum para pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Papua.

Peristiwa pada 6 Juni lalu, bermula dari dua anggota TNI Infanteri (Yonif) 756/WMS saat melewati Jalan Raya Hone Lama, Distrik Wamena, Jayawijaya dan menabrak anak kecil. Berdasarkan laporan persekutan gereja, keduanya kemudian berusaha menghindari kemarahan orangtua dari sang anak namun akhirnya terlibat perkelahian.

Seorang anggota TNI yang bernama Pratu Ahmad Sahlan mati di tempat karena mengalami luka tusuk di dada tembus jantung. Sementara anggota TNI bernama Serda Parloi Pardede dalam keadaan kritis karena pukulan benda keras di seluruh bagian tubuh dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

Aksi pembalasan dari pasukan TNI Batalyon 756 kemudian dilakukan sangat brutal dan tak terkendali dengan menyerang, menyiksa, membunuh dan melukai warga sipil  dan membakar rumah.

HRW juga meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mencari-cari alasan lagi atas kegagalan pemerintahannya melakukan investigasi.  Pearson mengatakan dengan mengizinkan akses penuh ke Papua, akan meminimalisir romor dan misinformasi yang memicu pelanggaran.

HRW juga mengingatkan tentang permintaan sejumlah negara dalam perhelatan the Universal Periodic Review PBB pada Mei, terkait dengan pembukaan akses penuh Papua dan mengundang Reporter Khusus.  Sejumlah negara itu adalah Inggris, Perancis, Austria, Chile, dan Korea Selatan.

“Beberapa negara menyatakan kekhawatirannya di Dewan HAM PBB soal kegagalan Indonesia untuk mengundang ahli dari PBB,” ujar Pearson.  ”Jika Indonesia ingin dianggap serius, maka tidak seharusnya mengabaikan permintaan tersebut

Aktivis Kemerdekaan Papua Barat, Mako Tabuni Tewas di tembak Polisi, Jayapura Rusuh

Mako Tabuni ( Sekjen KNPB)

Jayapura--Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni, Kamis (14/6) sekitar pukul 11.50 WIT tewas tertembak di Jayapura, Papua.

Saat berita ini ditulis, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Polri Bhayangkara, Jayapura, untuk autopsi.

Mako Tabuni tewas tertembak saat berada di kawasan Perumnas Waena sedang belanja roko di depan kios . Pagi tadi kawasan perumnas itu memanas setelah sejumlah massa KNPB mengamuk akibat tewasnya pimpinan mereka.

Mako cs, adalah orang aktivis papua yang paling vokal menyuarakan aspirasi rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri, dia juga Menjabat sebagai Sekjen Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Sejumlah rumah toko (ruko), kendaraan roda dua dan empat dibakar massa. Kepala Humas Polda Papua Ajun Komisaris Besar Polisi Johannis Nugroho membenarkan adanya kerusuhan tersebut. Namun Kapoda Menyangkal penyebab kerusuhan, Ia mengatakan belum bisa memastikan penyebab. Satuan Brimob sudah dikerahkan ke kawasan itu.

Menurut sejumlah saksi, Polisi datng menenbak mati pimpinan KNPB yang paling vokal itu, setelah terjadi penembakan massa datng membakar ruko dan kendaraan mereka melarikan diri ke gunung. Polisi tengah mengejar para pelaku yang lari ke arah belakang Kampus Universitas Cenderawasih, Waena. Warga panik dan lari menyelamatkan diri.

Diduga, kerusuhan ini masih terkait dengan serangkaian kekerasan di Jayapura, Papua, dalam beberapa pekan terakhir. Polda papua mengklaim bahwa keterlibatan Komite Nasional Papua Barat dalam serangkaian kekerasan jayapura.

Ketua Komte Buchtar Tabuni ditangkap Kepolisian Daerah Papua. namun keterlibatan bukthar Cs, tidak membuktikan oleh penyidik Polda Papua dan bukthar di jerat dengan kasus pengrusakan LP abepura tahun 2010 silam.

Buchtar ditangkap di Lingkaran Abepura dan kemudian di giring ke Markas Polda Papua Jalan Samratulangi, dengan pengawalan ketat anggota Reskrim dan Brimob Polda Papua. 

Wakapolda Papua Brigadir Jenderal Pol Paulus Waterpauw mengatakan, penangkapan Buchtar Tabuni karena ditengarai sebagai dalang berbagai kekerasan di Papua

Tokoh Gereja Serukan Papua Zona Darurat Kemanusiaan

Tokoh Gereja Papua ( Socratez S Yoman)

JAYAPURA - Menyikapi serangkaian aksi kekerasan dan teror penembakan yang terus terjadi di Tanah Papua, Forum Kerja Gereja Papua mendesak adanya intervensi lembaga  kemanusiaan internasional  untuk menyelamatkan rakyat Papua.

"Papua zona darurat, intervensi lembaga-lembaga Internasional seperti PBB harus segera datang, karena pemerintah dan aparat TNI/Polri tak mampu menyelesaikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua,"ujar Pendeta Benny Giay Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Rabu(13/6/2012) malam.

Benny mengatakan serangkaian aksi terror penembakan terus memakan korban,tapi pelaku tak kunjung bisa ditangkap, sementara aparat hanya bisa menuding OPM atau Orang Tak Dikenal sebagai pelakunya tanpa pernah bisa membuktikan.

"Kalau memang pelaku penebar terror adalah OPM, tangkap dan buktikan, jangan hanya menuding dan mencari kambinghitam,’’tegas Giay.

Hal senada juga ditandaskan Pendeta Socrates Sofyan Nyoman, pemerintah dan lembaga keamanan Negara tidak professional karena tidak mampu mengungkap pelaku penembakan yang terjadi, bahkan terkesan membiarkan aksi itu berlanjut.

“Ada pembiaran bahkan mengalihkan konflik Papua yang sebelumnya vertikal menjadi horizontal antara Papua dan pendatang, dengan cara menyebar rumor bahwa orang Papua yang melakukan penembakan,’" katanya.

Menyikapi keadaan ini, sambungnya, Forum Kerja Gereja Papua mendesak pemerintah mengadakan perundingan dengan wakil-wakil dari bangsa Papua untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua secara permanen. “Perundingan itu dimediasi pihak ketiga dalam rangka menyikapi radikalisme Papua Merdeka yang terus disuburkan oleh kekerasan dan pembiaran/penyangkalan terhadap hak-haka dasar orang asli bangsa Papua,’tukasnya. 

Ia melanjutkan, BIN jangan selalu menuding OPM berada dibalik serangkain kekerasan dan aksi terror penembakan, namun sebaiknya membuktikannya dengan menangkap para pelaku. "Intelijen jangan hanya tahunya mengkambinghitamkan tapi tidak pernah bisa mengungkap," jelasnya.

Socrates juga mengungkapkan, otonomi khusus yang diterapkan sebagai solusi menyelesaikan persoalan Ppaua terutama meredam keinginan untuk merdeka, juga telah gagal dalam pelaksanaannya.

"Negara telah gagal mengindonesiakan Papua, dengan serangkaian konflik yang terjadi,’’paparnya.

Jadi, saat ini solusinya menyelesaikan persoalan Papua hanya dengan dialog. "Hanya dialog dengan dimediasi pihak asing yang menjadi solusi penyelesaian permasalahan Papua,’’pungkasnya.

Kontras:"Tanggapan SBY Mengalihkan Perhatian Dunia Internasional"

Korban Penembakan di papua ( foto Binpa)

"Sikap Istana itu menunjukkan Menutupi masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kondisi aksi kekerasan di Papua masih dalam kategori skala kecil dalam pembukaan Rapat Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Namun, fakta di lapangan kondisi keamanan di kawasan ujung timur Indonesia itu malah semakin parah.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan eskalasi kekerasan di Papua cukup mengkhawatirkan. Buruknya situasi di Papua, menurutnya, tidak bisa dibandingkan dengan keadaan di Timur Tengah. 

"Yang terjadi di sana memang buruk karena setiap hari ada upaya penembakan yang misterius. Membuat keberadaan polisi atau tentara di sana seperti tidak ada gunanya," kata Haris, di Jakarta, Selasa (12/6).

Ucapan SBY disebut Haris lebih pada menenangkan pasar dan mengalihkan perhatian dunia internasional.

"Namun apa yang terjadi di Papua gaungnya bisa lebih besar ke luar daripada ucapan SBY sendiri," kata Haris.

Kondisi di Papua, kata Haris, bisa lebih parah kalau negara tidak meresponnya dengan baik, atau merespon tapi dengan cara gegabah. Kalau gegabah bisa memperburuk situasi dan menguntungkan pihak-pihak tertentu terutama menjelang Pilkada.

Papua Belum Pulih

Sementara itu, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, mengatakan situasi keamanan di Papua belum pulih karena masih terjadi penembakan gelap yang menewaskan warga. 

Menurut dia, apa yang disebutkan Istana bahwa kondisi secara umum keamanan di Papua kondusif adalah sebuah kebohongan publik.

"Sikap Istana itu menunjukkan penyederhanaan masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya, mengingat kekhawatiran masih tinggi, baik di masyarakat maupun pihak berwenang," kata Syahganda, Selasa (12/6).

"Pertandingan sepak bola dalam laga nasional di Jayapura oleh Liga Super Indonesia pada Selasa ini, nyatanya tidak diizinkan kepolisian akibat pertimbangan keamanan," imbuh kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia itu.

Ditambahkannya, kondisi Papua bahkan di ibu kota Jayapura tergolong mencemaskan. Kurang dari dua pekan sejak 29 Mei sampai 10 Juni lalu terjadi tujuh rentetan kasus penembakan kepada warga sipil dan aparat hingga tewas, mulai korban turis asal Jerman bernama Pieter Dietmar Helmut (29/5), kemudian seorang pelajar SMU Gilbert FM (4/6), dan sehari sesudahnya (5/6) menewaskan anggota TNI Pratu Doengki Kune. 

Pada hari bersamaan, penembakan kembali dilakukan atas warga sipil, yaitu Iqbal Rivai dan Ardi Jayanto. Selang hari berikut (6/6), penembakan menimpa PNS Kodam Cenderawasih Arwan Apuan yang disusul penembakan terhadap Satpam "supermarket" Tri Sarono pada Minggu malam (10/6). 

Di tempat lain persisnya Kampung Kulirik, Distrik Mulai, Kabupaten Puncak Jaya, seorang guru SD Inpres Dondobaga, Anton Arung Tambila, juga ditembak oleh orang tak dikenal (OTK) pada tanggal 29 Mei saat berada di warung kelontong.

Menurut Syahganda, penyelesaian rangkaian kasus memilukan yang terjadi di Papua memerlukan beban ekstra dengan keterlibatan langsung Presiden SBY sehingga akar persoalan utama dapat dipecahkan seiring dengan penciptaan rasa damai bagi warga Papua.

"Persoalan inti Papua itu bukan semata-mata keamanan, melainkan meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, ketidakadilan pembangunan, serta pengakomodasian aspirasi politik masyarakatnya untuk memenuhi kemartabatan Papua," tandas Syahganda.

Penembakan Masih Diselidiki

Terkait sejumlah kasus kekerasan dan penembakan misterius di Papau itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Timur Pradopo mengatakan, aparat kepolisian terus mengembangkan penyelidikan terhadap tiga orang yang telah ditangkap dalam kasus penembakan di wilayah Papua.

Namun, Kapolri mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil-hasil penyelidikan selama ini, mengingat masih terus didalami. "Sekali lagi tolong sabar bahwa ini sedang kita kembangkan," kilah dia, ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/6).

Waspadai Kekerasan Jelang Pilgub

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui pemerintah tetap waspada terhadap situasi menjelang pemilihan gubernur di Papua. Menurut dia, sikap ini diambil pemerintah karena pengalaman menunjukkan seringkali terjadi konflik antarpendukung saat pemilihan kepala daerah berlangsung di Papua.

"Bahkan ada yang berhadap-hadapan di beberapa kabupaten antara kelompok pendukung A dengan kelompok lain, karena itu dari sekarang kita waspadai supaya tidak terjadi," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/6).

Mendagri mengatakan, peristiwa penembakan di Papua beberapa waktu lalu juga telah membuat spekulasi terkait pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini, tidak ditemukan keterkaitan peristiwa tersebut dengan proses akan digelarnya pemilihan gubernur.

SBY Mengabaikan Kasus Pembunuhan Papua Barat

Oleh,  Alex Rayfield (NewMatilda.com/news)

Presiden RI ( SBY)

Beberapa aktivis Papua Barat dibunuh bulan ini dan banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Para saksi mengatakan pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab - tapi tidak ada yang mendengarkan di Jakarta, melaporkan Alex RayfieldPapua Barat bergolak. 

Dalam dua minggu terakhir serangkaian penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer telah mengejutkan bahkan berpengalaman pengamat Papua. 

Tapi sebagai Barat berdarah Papua, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhuyono tetap diam.Gelombang kekerasan terakhir dimulai pada tanggal 29 Mei ketika seorang pria 55 tahun kelahiran Jerman, Pieter Dietmar Helmut, ditembak dan terluka di sebuah pantai populer di Jayapura.

Meskipun beberapa saksi mengidentifikasi mobil dari yang orang Papua diduga menembak Helmut, polisi belum menahan siapapun.

Pada hari yang sama Anton Arung, seorang guru sekolah dasar, ditembak di kepala oleh penembak tak dikenal saat ia sedang berdiri di sebuah kios di kota dataran tinggi Mulia. Empat hari kemudian, aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), seorang pemuda pro-kemerdekaan organisasi, memprotes penembakan. Menurut saksi indonesian polisi kemudian melepaskan tembakan.

Di cegat Aparat Saat Demo KNPB (foto Seby)

Lima orang terluka dalam serangan itu. 23 tahun Yesaya Mirin dari Yahukimo desa ditembak mati sementara 29 tahun Panuel Taplo tetap dalam kondisi serius dengan luka peluru.Ketika KNPB pemimpin Buchtar Tabuni dihadapkan polisi pada demonstrasi kedua di ibukota ia ditangkap, lanjut mengobarkan situasi yang sudah tegang.Pemimpin kemerdekaan Dipenjara Dominikus Surabut dan Selphius Bobii dan Ruben Magay, seorang anggota parlemen provinsi belum diketahui secara pro-kemerdekaan nya pandangan, secara terbuka mengecam cara polisi dari KNPB dan menyerukan pembebasan Buchtar Tabuni.

Korban Penembakan Polisi Yesaya Mirin ( Foto seby)

Sebagai ketegangan meningkat pesan teks beredar memperingatkan orang untuk berhati-hati "Dracula" dan lain penghuni setan seperti malam. Dalam peringatan Papua Barat dari Dracula dan sejenisnya kode untuk orang-orang untuk menjauhi jalan-jalan karena operasi militer rahasia.Similar pesan SMS yang dikirim sebelum kemerdekaan pemimpin terkemuka Theys Eluay dibunuh pada November 2001.Minggu berikutnya adalah satu sangat berdarah di Jayapura. Pada hari Minggu 3 Juni, mahasiswa Jimi Ajudh Purba ditikam sampai mati oleh penyerang tak dikenal. 

Sehari kemudian, 16 tahun siswa SMA Gilbert Febrian Ma'dika ditembak oleh orang tak dikenal dengan sepeda motor dan selamat dari luka tembak di punggungnya.Pada hari Rabu 6 Juni pegawai negeri dilaporkan ditembak mati di depan kantor walikota dan hari berikutnya tiga orang lainnya dilaporkan ditembak, dua di antaranya meninggal. 

Salah satu dari mereka menyerang adalah seorang polisi, Brigadir Laedi.Pada hari berikutnya, Jumat 8 Juni, Teyu Tabuni, yang berafiliasi dengan KNPB, ditembak mati saat ia sedang berdiri di area parkir ojek di Jayapura. Menurut saksi, Yopina Wenda, Tabuni ditembak empat kali di kepala oleh seorang polisi berseragam yang kemudian melarikan diri dari TKP.Minggu berikutnya pada tanggal 10 hingga 11 Juni dua orang lagi dilaporkan ditembak mati, satu di luar pusat perbelanjaan dan dekat kedua untuk Universitas Cendrawasih di Abepura.Pada minggu yang sama bahwa pembunuhan misterius mengguncang warga Jayapura, dataran tinggi Papua Barat juga berdarah. 

Pada tanggal 6 Juni dari tentara Batalyon 756, tidak secara teratur ditempatkan di Papua Barat tetapi dibawa untuk tugas tempur, menjatuhkan dan membunuh seorang anak berusia tiga tahun, Wanimbo Desi, saat mengendarai sepeda motor mereka di desa Honai Lama di pinggiran Wamena.Kerabat anak kemudian diduga ditikam salah satu tentara mati dan buruk mengalahkan detik.New Matilda berbicara lokal Wamena aktivis berbasis Simeon Dabi dan Wellis Doba melalui telepon yang mengatakan bahwa tentara kemudian melanjutkan pembakaran 70 rumah mengamuk, membunuh 22 babi (binatang sangat dihargai oleh dataran tinggi Papua) sementara pemakaian senjata api tanpa pandang bulu mereka.

Dabi dan Doba keduanya melaporkan 11 orang dengan luka serius setelah tentara menembak, menikam dan penduduk mengalahkan. Ratusan melarikan diri ke gunung dan hutan. Dua orang Papua lebih kemudian meninggal dari luka yang diderita dari, militer 40 tahun Elinus Yoman dan 30 tahun Dominggus Binanggelo.Sementara itu di Yapen, sebuah pulau di lepas pantai utara Papua Barat, laporan penyaringan melalui operasi militer.

New Matilda berbicara satu aktivis di Yapen yang melaporkan melalui telepon seluler bahwa sekitar 60 orang - 10 keluarga dari 14 warga yang berbeda - telah mencari perlindungan di hutan setelah polisi dan pencarian diluncurkan militer dan operasi penangkapan menyusul pertemuan para pemimpin dipegang oleh Papua Barat Otoritas Nasional.

Tanggapan pemerintah Indonesia untuk penembakan baru-baru di Jayapura telah meminta tindakan tegas termasuk dari rumah ke rumah mencari pejuang bersenjata. Letnan Jenderal Marciano Norman, kepala Badan Intelijen Indonesia, mengatakan kepada Jakarta Post melalui telepon bahwa "Kami tidak punya pilihan selain melakukan menyapu, sebagai warga sipil tidak diperbolehkan untuk memegang senjata Aturan harus ditegakkan.."Ironisnya, Norman membuat hari-hari ini komentar sebelum Polisi mengaku seorang polisi menembak mati KNPB aktivis Teyu Tabuni pada tanggal 7 Juni.Keenam utama kelompok yang polisi, militer dan intelijen agen konsisten target dalam operasi sweeping adalah pemimpin dari Republik Federal Papua Barat yang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober tahun lalu, kelompok pro-kemerdekaan KNPB dan WPNA, para pemimpin gereja dan pemimpin suku.

Semua kelompok-kelompok ini tidak bersenjata - memerangi meskipun kata - memberikan kepercayaan untuk klaim aktivis bahwa tujuan dari menyapu bukan untuk menjaga keamanan, tetapi untuk menginjak-injak perbedaan pendapat.Sementara polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, pembela HAM di Papua titik jari pada pasukan keamanan Indonesia.

Dalam wawancara dengan Jakarta Globe Ferry Marisan dari Institut untuk Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat (ELSHAM) mengatakan bahwa "Papua adalah tempat bagi penegak hukum untuk mendapat promosi .... Bukankah aneh bahwa setelah seri dari penembakan, polisi tidak bisa menemukan pelaku Mereka selalu mengklaim pelakunya adalah orang bersenjata tak dikenal. 

Mereka menganalisis peluru, melakukan uji balistik tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan.? "Pejuang HAM di Papua Barat berpendapat bahwa polisi dan militer memiliki kepentingan dalam menciptakan dan memelihara konflik untuk membenarkan kehadiran mereka dan untuk menjaga kepentingan yang menguntungkan bisnis yang legal dan ilegal.Tapi ini bukan hanya kepentingan bisnis yang dipertaruhkan. Pihak keamanan di Papua Barat juga melihat diri mereka sebagai berani membela negara Indonesia dari penguraian lebih besar.

Di mata mereka ini membenarkan operasi rahasia. Tahun lalu New Matilda bertemu dua orang Papua dari Sorong yang dibayar untuk menghadiri upacara di Manokwari di mana mereka dilantik menjadi skuad sipil yang seolah-olah akan membantu polisi dengan penyelidikan anti-korupsi.Para aktivis membacakan sumpah kesetiaan kepada negara Indonesia dan diberi seragam dan kartu ID - dilihat oleh New Matilda. 

Mereka yang hadir pada pertemuan itu kemudian diberitahu bahwa sedikit akan dipilih untuk pelatihan tempur di Jakarta. Dalam bayang-bayang kekerasan milisi Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999 laporan seperti ini orang Papua sangat kesulitan.Aktivis lokal bukan satu-satunya memunculkan pertanyaan mengganggu tentang penanganan SBY situasi di Papua Barat. 

Oposisi MP Tubagus Hasanuddin, anggota Parlemen Komite Pertahanan, mengatakan kepada Radio Australia ia ingin jawaban."Bagaimana bisa ada 30 penembakan dalam satu setengah tahun dan tidak satu pun kasus diselesaikan?" tanyanya. "Dua puluh tujuh korban telah jatuh Kita harus mencari tahu mengapa.."Angka Hasanuddin yang mungkin berada di sisi konservatif tapi dia adalah bukti bahwa ada orang Indonesia yang ingin melihat kemajuan dalam menemukan solusi yang adil dan damai untuk konflik di Papua Barat.

Pemimpin Gereja seperti Pastor Neles Tebay dari Jaringan Perdamaian Papua berpendapat bahwa tindakan dari Jakarta untuk memerintah dalam pasukan keamanan sangat penting karena legislator provinsi tidak memiliki kontrol atas polisi dan militer.

Namun, SBY cepat kehabisan waktu. Kepresidenannya berakhir tahun depan dan Papua semakin menyerukan PBB untuk campur tangan.Dikatakan bahwa konflik mendalam duduk polarises posisi protagonis. 

Di Papua Barat posisi tersebut adalah pengerasan dan jumlah protagonis meningkat. Polisi dan militer membela negara yang telah kehilangan semua legitimasi di mata Papua.

Kenyataan ini tidak dibantu oleh kenyataan bahwa banyak polisi dan militer - lebih dari 90 persen di antaranya adalah Bahasa Indonesia - memiliki pandangan sangat rasis tentang orang-orang mereka dimaksudkan untuk melindungi.

Secara politik kepentingan orang Papua tidak terwakili oleh parlemen provinsi. DPRD, atau parlemen provinsi setempat, menemukan diri mereka terjebak di antara tuntutan untuk kemerdekaan Papua dari konstituen mereka dan penolakan yang kaku untuk masuk ke pembicaraan dari bos Jakarta yang partai 3000 kilometer - bahkan berbicara dipandang sebagai terlalu banyak konsesi untuk gerakan kemerdekaan.

Di tengah adalah orang Papua, mendidih dengan kemarahan selama beberapa dekade penyalahgunaan oleh pasukan keamanan dan semakin vokal tentang tuntutan mereka untuk asli penentuan nasib sendiri.Waktu tidak mungkin satu-satunya masalah. 

Diragukan apakah Susilo Bambang Yudhuyono bersedia untuk menghabiskan modal politik membuat baik pada janji-Nya berulang-ulang untuk memecahkan masalah Papua dengan "damai" dan "martabat" Banyak.

Di SBY bertentangan secara terbuka melangkah untuk melindungi dan mempertahankan pasukan keamanan ketika mereka telah dituduh tindakan kotor kekerasan terhadap warga sipil dan menolak untuk wajah bukti bahwa kekerasan negara merupakan masalah sistemik di Papua Barat.

Mengecilkan masalah di Papua dapat memenangkan dirinya teman di militer tapi di mata orang Papua itu membuatnya terlihat tidak efektif. Hal tarnishes citra internasionalnya sebagai seorang demokrat dan memperkuat tangan orang dalam dan di luar Papua Barat yang menyerukan kemerdekaan.Hal ini membuat suara-suara gereja dan para pemimpin suku senior yang menyerukan suara dialog diukur dan masuk akal. Satu-satunya masalah adalah tidak ada indikasi bahwa SBY mendengarkan.

Impartial: President Responsible Protect People in Papua

JAYAPURA-action series of mysterious killings continue to occur in Papua, along with the casualties of innocent people also continue to fall. Impartial observer NGO Human Rights calling for the president is responsible for the safety of the people in Papua.

"The actions of a mysterious murder, which took the lives of innocent victims should be immediately discontinued. The President is responsible for the protection and safety of the lives of people in Papua, "said Executive Director Imparsial Poengki Indartis, via short message, Monday, June 11.

 According to him, the President should immediately intervene with memangggil security-related staff. "SBY should immediately call the Police, Armed Forces Commander, Ka-BIN and Minister of Home Affairs, along with officials from the Acting Governor of Papua, police chief and military commander. 

There is a definitive indication of the governor's absence makes oversight of uncontrolled movement of troops in Papua. Situations like this can not be tolerated, "he said. The President also had to prepare the Jakarta-Papua dialogue to find out the real issues and find solutions Papua.

"Impartial SBY urged to immediately prepare the Jakarta-Papua dialogue, in order to unravel the tangled threads of the problems in Papua," he said. Impartial suspect the situation in Papua lately there are also links to the Governor General Election process is ongoing. 

"We expect these actions were all pre-conditions before the election, considering similar action is also used to take place in Aceh ahead of the election. This old toy interest groups that exploit vulnerabilities in the Jakarta area for their greater interest in 2014, "he explained

Source: Bintang Papua

Pimpinan Lintas Agama Kutuk Aksi Penembakan

Memohon Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Mengatur Secara Cepat Penanganan Papua

Lintas Agama Papua

JAYAPURA— Maraknya aksi teror penembakan yang akhir – akhir ini terjadi di Papua, khususnya Kota Jayapura, baik terhadap warga asing, aparat keamanan, maupun terhadap masyarakat sipil, yang sejak 17 Mei hingga kini telah tercatat 9 orang yang menjadi korbannya, mendapat perhatian serius dari para Pimpinan Lintas Agama di Tanah Papua. Pada intinya mereka mengutuk keras aksi-aksi penembakan yang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah tersebut.

Dalam menyikapi aksi-aksi penembakan tersebut para pimpinan umat ini mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan keprihatinan.  Mereka adalah Ketua PGGP, Pdt. Lipiyus Biniluk, FKUB Papua, George Rumi, Ketua Muhammdiyah Papua, H. R. Partino, Uskup Jayapura, DR. Leo Laba Ladjar, MUI Papua Dudung, AQN, PHDI I Nyoman Sudha, NU Papua Tony Wanggai, Yapelin Petrus, FKUB T. H. Pasaribu, PGGP Mathias Sarwa, PGPI Papua Pdt. M.P.A. Maury, S.Th. FKPPA Pdt. Herman Saud, FKPPA Eddy Pranata dan FKUB Ponco Winata saat melakukan jumpa pers, di Kantor Keuskupan Jayapura Dok II-Distrik Jayapura Utara, Senin (11/6) kemarin sore.  
Sedikitnya ada 10 poin pernyataan sikap mereka. Pertama, mengutuk keras aksi-aksi teror penembakan yang menimbulkan korban jiwa dari orang-orang tidak berdosa, seluruh umat agar mendoakan Papua sebagai Tanah Damai menjadi kenyataan dalam kehidupan bersama demi pembangunan di segala bidang dan kehidupan bersama yang damai dan aman. Kedua, pihak-pihak yang melakukan kekerasan agar menghentikan tindakannya dan bertobat sebagaimana yang diajarkan oleh semua agama.
Ketiga, pihak keamanan dalam hal ini aparat kepolisian supaya menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh umat, agar masyarakat menjadi aman dan damai. Keempat, para pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan baik ancaman fisik, non fisik, penganiayaan dan sampai pada penghilangan nyawa harus diproses secara hukum demi penegakkan hukum dan keadilan di Tanah Papua.
Kelima, pemerintah dalam hal ini Legislatif maupun Eksekutif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus proaktif mencegah kekerasan dan pembunuhan manusia.
Keenam, TNI/Polri harus melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, untuk melayani dan menghidupi rakyat Indonesia di Tanah Papua. Aparat harus bersih dan melakukan tugas secara profesional demi penegakkan hukum, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan HAM bagi bangsa kita di mata dunia.
Ketujuh, Porli segera mengungkap pelaku penembakan dan apa motif dari aksinya tersebut, agar tidak menim bulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Kedelapan, segala bentuk intimidasi, penyiksaan, penangkapan dan pemenjaraan segera dihentikan.

Kesembilan, kami memohon kepada Presiden, Kapolri dan Panglima TNI untuk mengatur secara cepat penanganan Papua dengan pendekatan kemanusiaan, investigasi oleh Tim Kemanusiaan, Tim Hukum dan HAM demi penegakkan Hukum dan penertiban aparat TNI/Polri.

Dan kesepuluh, para pimpinan agama dalam setiap melakukan tugas pastoral keliling, trauma hiling dan pelayanan kesehatan bagi yang mereka berduka, sakit, terpenjara atau menjadi terdakwa maupun pelaku tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

Para pimpinan agama di Tanah Papua meminta kepada setiap umat untuk tidak gampang terprovokasi dan mengambil tindakan sendiri dengan  cara apapun yang dapat merugikan semua pihak. Tak terpancing dengan berita - berita yang menyesatkan dan mengadu domba umat.

“Tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin baik selama ini. Setiap umat harus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamaman lingkungan tempat  tinggalnya masing-masing,”  kata Ketua PGGP Papua, Lipius Biniluk.

Menurutnya, meminta kepada pemerintah, TNI/Polri dan Penegak Hukum untuk  lebih meningkatkan keamanan dan menindak tegas serta mengikis habis setiap pelaku aksi teror  yang beraksi di Papua dan khususnya di Kota Jayapura.

“Semua umat yang hidup di atas tanah ini, wajib menjaga Papua sebagai  Tanah Papua Damai yang telah disepakati oleh semua pemimpin agama di Tanah Papua,” pungkasnya

Sumber: Bintang Papua

NZ mendesak untuk bertindak atas kekerasan Papua Barat

Partai Hijau mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk memutuskan hubungan militer dan polisi dengan Indonesia setelah mengamuk kekerasan oleh tentara Indonesia di daerah Wamena Papua pekan lalu.
 Insiden itu berawal dua anggota batalyon wamena mengendarai Sepeda motor yang menabrak seorang remaja di hanai lama wamena, akhirnya para keluarga datang dan menganiaya ke dua anggota TNI sampai diantaranya satu tewas. 
Sebagi balas dendam anggota batalyon menembak dan membakar rumah warga di honai lama wamena,
Laporan mengatakan satu orang meninggal dan 17 terluka dengan puluhan rumah hancur bersama semua harta bendanya.

  MP Hijau Catherine Delahunty mengatakan Selandia Baru harus berbuat lebih banyak untuk mendukung proses perdamaian di Papua.

Ms Delahunty mengatakan para pemimpin gereja di sana telah menyerukan pembicaraan damai untuk waktu yang lama dan Selandia Baru dapat memainkan peran yang sama itu diputar saat itu membantu perdamian di Bougainville.

Dia mengatakan militer Indonesia sangat dikompromikan dan pemerintah Indonesia akan menjadi yang pertama mengakui ada masalah.

Sumber, Radio Selandia Baru