Pendeta Socrates SY: Kami Siap Dirikan Negara Papua

Rev.Socratez Sofyan Yoman

 Jakarta--Tidak pernah sekalipun orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Tidak ada jaminan  warga Papua masih menginginkan menjadi bagian dari Indonesia.

"Tidak pernah orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Warga Papua dianggap sebagai binatang. Saya tidak jamin, warga Papua masih menginginkan jadi bagian Indonesia. Lihat saja, bagaimana orang Papua ditembak atau dibunuh,"  Pendeta Socrates Sofyan Yoman 

Menurut Socrates aparat keamanan telah gagal melindungi rakyat Papua. Bahkan aparat keamanan telah menjadi bagian dari kekerasan terhadap rakyat Papua. "Bagaimana tidak, orang Papua ditembak, dibunuh. Itu akan menyebabkan kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Siapapun yang diganggu akan melawan. Ini manusia," tegas Socrates.

Socrates mengingatkan, jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan kekerasan, rakyat Papua siap untuk merdeka. "Kami selalu siap mendirikan negara Papua. Kami akan urus kemanusiaan dan keadilan. Soal keinginan untuk merdeka itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada manusia," tegas Socrates.

Dialog yang jujur bermartabat menjadi solusi penyelesaian konflik Papua, kata Socrates. Pasalnya, kekerasan tidak menyelesaikan masalah, kekeresan menghasilkan kekerasan baru yang lebih keras lagi. "Yang terjadi di Papua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Pendekatan keamanan telah gagal. Alternatif penyelesaian adalah dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif," kata Socrates.

Socrates menampik keras jika dikatakan saat ini sudah dilakukan dialog pihak pemerintah dengan wakil Papua. "Dialog tidak pernah ada dan belum pernah terjadi. Kalau ada, kapan dan di mana, tolong tunjukkan. Wakil Papua belum pernah dilibatkan dalam dialog dengan semangat yang setara," tegas Socrates.

Secara khusus, Socrates mengapresiasi pernyataan politisi Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla yang mengusulkan pelepasan Papua, dengan pertimbangan tingginya biaya mempertahankan Papua. "Itu menunjukkan Ulil punya mata hati, dan mata iman. Itu orang cerdas, hati nuraninya berfungsi, pikiran sudah normal terhadap penderitaan warga papua," pungkas Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Reporter: Achsin (Itoday)

Siaran Pers: Presiden Segera Membentuk Tim Dialog Papua

Neles Tebay Kordinator JDB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk tim dialog Papua yang akan bertugas untuk mengintensifkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan baik di Tanah Papua maupun di Jakarta. Pembentukan tim dialog ini merupakan suatu kebutuhan mendesak sekarang ini dan perlu dipenuhi dalam rangka menghentikan berbagai aksi penembakan yang terjadi di Tanah Papua.

Presiden Yudhoyono perlu memilih orang-orang yang integritas kepribadiannya diakui secara nasional, serta dipercayai oleh baik komunitas internasional maupun oleh orang asli Papua. Dan orang Papua tidak perlu dilibatkan dalam tim tersebut.

Tanpa adanya tim ini, komitment pemerintah untuk berdialog secara terbuka dengan rakyat Papua akan diragukan banyak pihak, dan aksi-aksi penembakan tidak dapat dicegah lagi di Tanah Papua.

Tim dialog dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di Papua maupun di Jakarta, guna mengfasilitasi berbagai pertemuan dari berbagai kelompok dalam rangka menghasilkan suatu solusi strategis, antara lain, untuk mencegah terjadinya aksi-aksi penembakan di Tanah Papua.

Menurut perhitungan saya, sejak Januari hingga akhir Mei 2012, telah terjadi 17 kali aksi penembakan di Tanah Papua. Itu berarti, rata-rata tiga kali penembakan terjadi setiap bulan.

Aksi-aksi penembakan ini akan mendapatkan sorotan internasional setelah seorang warga negara Jerman atas nama Pieter Dietmar Helmut (55) ditembak oleh Oknum Tak diKenal (OTK). Kasus ini akan mendapatkan perhatian karena penembakannya terjadi bukan di kota yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil, bukan pula di kampung yang terpencil. Penembakan terjadi bukan di tengah hutan belantara, atau dicelah-celah gunung yang tinggi. Penembakan terhadap orang Jerman ini terjadi di dalam kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua, berjarak sekitar 400 meter dari sebuah kompleks Kepolisian.

Peristiwa ini merupakan penembakan orang asing yang pertama di Tanah Papua. Sepengetahuan saya, orang papua, dalam sejarahnya, tidak pernah membunuh orang barat di atas negeri luhurnya Papua. Maka pihak kepolisian ditantang untuk mengidentifikasi pelaku penembakan ini.

Menuntaskan berbagai kasus penembakan, baik terhadap Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI), merupakan suatu keharusan untuk memenuhi, paling kurang ,rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Maka saya mendukung pihak kepolisian yang berkomitment untuk mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap orang Jerman dan WNI yang menjadi korban selama ini.

Tentu, berbagai aksi penembakan ini dapat menghambat upaya masyarakat sipil Papua yang berjuang mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai. Penembakan ini, bahkan, dapat saja menghilangkan harapan akan terwujudnya Papua yang damai.

Aksi-aski penembakan ini juga dapat mengakibatkan munculnya keraguan rakyat Papua terhadap upaya dialog jakarta-Papua yang sedang didorong oleh berbagai pihak di Tanah Papua, Jakarta, bahkan di Luar negeri.

Rakyat Papua juga dapat meragukan niat dan komitmen Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang ingin menyelesaikan masalah Papua melalui dialog terbuka. Mereka melihat bahwa di satu pihak Presiden Yudhoyono berkomitmen untuk penyelesaian masalah Papua melalui dialog terbuka, tetapi di pihak lain penembakan terus terjadi di Tanah Papua.

Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh bergumul sebatas bagaimana mengatasi dan menuntaskan kasus-kasus penembakan. Yang lebih utama, menurut saya, pemerintah mesti berpikir tentang bagaimana mencegahnya agar penembakan tidak terjadi di masa depan sehingga hidup yang damai bisa dinikmati.

Saya melihat aksi-aksi penembakan ini bukan sebagai masalah melainkan sebagai akibat. Penembakan-penembakan ini hanyalah percikan-percikan dari masalah Papua yang belum dituntaskan secara menyeluruh dan komprehensif. Maka pemerintah tidak perlu sibuk hanya menangani letupan-letupan dari masalah-masalah mendasar.

Penembakan-penembakan ini tentunya dipicu oleh faktor-faktor penyebab. Selama faktor-faktor penyebab itu belum ditemukan dan dicarikan solusinya, selama itu pula aksi-aksi penembakan akan teurs terjadi di Tanah Papua. Maka menurut saya, kalau mau mencegah penembakan ini, maka faktor-faktor penyebab inilah yang perlu ditemukan dan diatasi.

Itu berarti pemerintah perlu menyadari bahwa upaya pencegahan penembakan di Papua ini bukan hanya urusan pihak kepolisian. Ada pihak lain yang juga perlu dilibatkan dalam upaya mencegah penembakan di Tanah Papua.

Menurut saya, sembilan kelompok yang perlu dilibatkan dalam upaya mencegah penembakan di Tanah Papua. Kesembilan kelompok itu adalah orang asli Papua, Penduduk Papua (termasuk semua paguyuban etnis yang hidup di Tanah Papua), pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, POLRI, TNI, pemerintah pusat, Perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah Papua, Gerilyawan Papua yang dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Nasional/Oganisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), dan orang Papua yang hidup di Luar Negeri (Papua New Guinea, Belanda, Australia, Vanuatu).

Setiap kelompok ini perlu diberikan ruang untuk berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan pandangan kolektif mereka tentang inidikator Papua Tanah Damai, masalah-masalah yang perlu dicarikan solusinya demi perdamaian Papua, dan solusi-solusinya menurut mereka. Pendapat kolektif dari setiap kelompok ini akan menjadi bahan untuk dibahas dalam dialog Jakarta-Papua Oleh karena begitu pentingnya keterlibatan dari semua kelompok di atas, maka pertemuan dengan kelompok-kelompok ini perlu diintensifkan oleh suatu tim yang kuat dan dipercaya oleh banyak pihak. Tim ini akan dapat berperan sebagai fasilitator dari semua pertemuan kelompok.

Pater Dr. Neles Tebay

Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP)

Pemerintah AS Dukung Penuh Dialog Damai Antara Indonesia-Papua

Socratez Sofyan Yoman

“Perlu adanya dialog dan reformasi politik berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan legal rakyat Papua, dan kami akan mengangkat kembali isu itu secara langsung dan mendorong pendekatan seperti itu.” (Menteri Luar Negeri Amerika  Serikat, Hillary Clinton, di Honolulu, Hawaii, 10 November 2011)

*Oleh : Socratez Sofyan Yoman

Pada saat pertemuan kami dengan pihak  Kedutaan Besar Pemerintah Amerika  di Jakarta, 24 Januari 2012,   kami menanyakan empat pokok masalah, yaitu:  (1) tentang tuntutan rakyat Papua  untuk Merdeka;  (2) desakan dialog antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga;  (3)  kegagalan Otonomi Khusus di Papua; dan  (4) Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Jawaban yang kami dengar adalah” Pemerintah Amerika

Serikat, mendukung penuh dialog terbuka antara rakyat Papua-Pemerintah Indonesia dan mendukung keutuhan wilayah Indonesia. Otonomi Khusus tidak berjalan seperti harapan rakyat Papua dan perlu dicari jalan keluar yang tepat untuk rakyat Papua. Tentang UP4B, Pemerintah Amerika belum mengetahui itu.”

Pada  Selasa, 31 Januari 2012, Washington,  Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat,  Ibu Victoria Nuland, menyatakan: “ Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan menjaga proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tentunya kami juga ingin melihat perkembangan pesat di Provinsi Papua.” (sumber: MetroNews.com).   Pemerintah Amerika Serikat menyatakan mendukung penuh  dialog antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua  dan Gereja-gereja di Tanah Papua menyatakan mendukung dialog antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Pernyataan Gereja-gereja di Tanah Papua, saya sudah sampaikan dalam opini: “Papua Sejak Dulu Sudah Persoalan Internasional” (Bintang Papua, hal. 12 dan Pasific Post , hal. 11, Rabu, 28 Maret 2012). Para pembaca opini yang terhormat, saya dengan terus mengulang dengan mengutip pernyataan ini, karena ini posisi Gereja-gereja di Tanah Papua yang menyampaikan seruan moral dan suara kenabian untuk kepentingan dan keselamatan umat Tuhan.

Pada tanggal 3 Mei 2007,  Gereja-gereja di Tanah Papua menyatakan bahwa Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua  menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan. Maka, solusinya ialah “Dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh Orang Asli Papua dan pemerintah Indonesia.”  Pada tanggal 3-7 Desember 2007, seluruh Pimpinan Agama dan Gereja dalam Lokakarya Papua Tanah Damai mendesak agar pemerintah Indonesia “segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara pemerintah pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak”.

Pada 22 Oktober 2008, Gereja-gereja di Tanah Papua menilai bahwa “Masalah pro dan kontra terhadap pelaksanaan PEPERA tidak akan bisa diselesaikan dengan cara pemblokiran jalan, penangkapan, penahanan, atau pemukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Menangkap, mengadili dan memenjarakan semua orang Papua pun tidak akan menyelesaikan persoalan PEPERA. Kami percaya bahwa kekerasan sebesar apapun tidak pernah akan menyelesaikan persoalan PEPERA ini. Oleh sebab itu, untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar masalah PEPERA ini diselesaikan melalui suatu dialog damai.”

Pada tanggal, 14-17 Oktober 2008, Konferensi Gereja dan Masyarakat  menyatakan, “Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua. Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi ’separatis, TPN, OPM, GPK, makar’ dan sejenisnya yang dialamatkan kepada Orang Asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan.”

Pada tanggal 18 Oktober 2009 dinyatakan, “Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar masalah PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ke tiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan.”

Pada 12 Agustus 2010, para pemimpin Gereja di Tanah Papua dalam pernyataan moral dan keprihatinan menyatakan, “Para pemimpin Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan untuk segera diadakan dialog nasional untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah Papua secara adil, bermartabat, dan manusiawi yang dimediasi oleh pihak ketiga yang lebih netral.” Pada 10 Januari 2011, Komunike Bersama Para Pemimpin Gereja di Tanah Papua mendesak pemerintah RI untuk segera melakukan dialog dengan rakyat Papua guna menyelesaikan ketidakpastian hukum dan politik di Tanah Papua yang menjadi akar dari konflik yang berkepanjangan dan telah menyengsarakan umat Tuhan di tanah ini. Pada 26 Januari 2011, para pemimpin Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membuka diri untuk berdialog dengan rakyat asli Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Berhubungan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Tuhan, Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes  Belo, SDB,  pernah mengungkapkan: “Saya sungguh paham akan norma-norma Gereja Katolik yang mengharuskan seorang pemimpin agama menjauhi politik praktis yang konkret, hal mana merupakan bidang spesifik dari kaum politisi. Akan tetapi, selaku seorang uskup, saya mempunyai kewajiban moral untuk menyuarakan suara dari kaum miskin dan kaum sederhana, apabila diintimidasi dan diteror, tidak berdaya membela diri mereka sendiri atau menjadikan maklum penderitaannya. Gereja selalu harus berpihak pada manusia, nilai-nilai kebebasan, demokrasi, keadilan sosial, martabat manusia. Itu universal.” (Siagian & Tukan, 1997:239,129). Uskup Belo  pernah berkata: “…dalam realita kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, Gereja akan memihak pada person karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara atau kepentingan nasional” (Sumber:  Frans Sihol Siagian & Peter Tukan. Voice of the Voiceless (Suara Kaum tak Bersuara). Jakarta: Penerbit Obor, 1997, hal. 127).

Dalam buku yang berjudul Demi Keadilan dan Perdamaian, Uskup Belo juga  pernah menyatakan: “Gereja merasa diri identik dengan rakyat, Gereja dalam menjalankan misinya tidak pernah serta tidak boleh bersikap acuh tak acuh atau asing terhadap perubahan-perubahan historis dari rakyat yang sama” (sumber: Tukan dan de Sousa: hal.105). Selanjutnya, Uskup  Belo mengatakan: “Untuk apa kita harus merendahkan orang lain hanya karena kita tidak suka padanya? …saya hanya melakukan tugas saya sebagai pastor yang memperhatikan martabat teman manusia, yang bekerja menurut Injil untuk perdamaian, keadilan, dan kebenaran” (Siagian dan Tukan, hal. 191-192).

Sedangkan  Uskup Dom Helmer Camara seorang Gembala umat  di Brazil dalam bukunya Spiral Kekerasan dengan tepat mengatakan: “Gereja menjadi satu-satunya organisasi publik yang tidak dikendalikan lansung oleh kediktatoran. Harapan para tahanan politik didasarkan pada Gereja, satu-satunya institusi di Brazil yang tidak dikendalikan oleh negara militer.” (Dom Helder Camara. Spiral Kekerasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000,hal.16, 19).

Dalam konteks Papua, kehadiran gereja  di Tanah Papua dalam misi Pekabaran Injil, sejak tanggal 5 Februari 1855, tidak terlepas dari tantangan demi tantangan, gelombang demi gelombang, badai demi badai, dan kemelut politik serta kompleksitas permasalahannya. Misalnya, sejarah diintegrasikannya (digabungkannya) Papua ke dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai oleh pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan dengan stigma-stigma yang melecehkan martabat dan kehormatan umat Tuhan seperti separatis, pembuat makar, atau anggota OPM.  Umat Tuhan (rakyat Papua) telah, sedang, dan terus mengalami suatu ketidakadilan sejarah, ketidakadilan hukum, dan karenanya merupakan ketidakadilan kemanusiaan. Secara hukum, diintegrasikannya Papua ke dalam Indonesia bermasalah. Oleh karena itu, Gereja harus memperbaiki kesalahan sejarah itu dengan terang Firman Tuhan, Injil Yesus Kristus sebagai kekuatan Allah karena Gereja adalah benteng terakhir untuk mempertahankan, melindungi, menggembalakan, menjaga integritas dan kehormatan manusia. Artinya pesan SALIB, yaitu:  Injil Yesus Kristus harus hadir di tengah-tengah realitas hidup umat Tuhan.  Injil tidak hanya berbicara di mimbar-mimbar Gereja. Injil harus menjadi jawaban atas persoalan umat. 
Menghadapi kenyataan hidup umat Tuhan ini, Gereja di Tanah Papua Barat ini sebenarnya berada di posisi siapa? Membela siapa? Menjaga dan menggembalakan siapa? Apakah Gereja dalam posisinya menjaga dan bekerjasama dengan yang menindas atau berpihak yang tertindas? Gembala ada di posisi siapa? Apakah gembala ada pada orang punya uang? Apakah Gereja berpihak pada orang yang miskin, tertindas, dan teraniaya? Lebih parah lagi kalau Ketua-Ketua Sinode, pendeta-pendeta dan gembala-gembala menjadi moncong atau corongnya kaum penguasa dan penindas dengan selalu mengkampanyekan pemerintah adalah wakil Allah. Apakah Gereja-gereja di Tanah Papua harus membisu  karena sudah dilumpuhkan dengan  dikasih uang Otonomi Khusus yang telah dinyatakan GAGAL oleh Penduduk Asli Papua?  Bagaimana para pemimpin Gereja menerima dana Otsus, padahal umat yang dilayaninya menyatakan Otsus telah gagal?  Apakah umat yang menuntut Merdeka, dialog, Referendum ini adalah bukan Warga Gereja?

Para pemimpin Gereja di Tanah Papua,  mari kita belajar dari teman kita, Uskup Belo sebagai seorang gembala,  dengan tegas   pernah menyatakan keyakinan imannya  sebagai berikut:  “Posisi Gereja Katolik di Timor Timur, pada pilihan apapun, adalah menerima situasi yang dipilih rakyat Timor Timur. Pada situasi ini, pilihan-pilihan yang dianjurkan oleh Gereja adalah pilihan untuk melakukan Referendum. Gereja memberikan anjuran terhadap pilihan ini karena percaya bahwa pilihan terhadap referendum adalah pilihan demokratis yang mampu mengakomodasikan seluruh aspirasi dan suara hati rakyat Timor Timur” (Sumber:  Demi Keadilan dan Perdamaian, Peter Tukan-Domingos de Sousa, 1997:hal. 338). Belo melanjutkan, “Dasar fundamental adalah martabat manusia, martabat rakyat Timor-Timur. Kenapa saya selalu tidak suka siksaan, penangkapan, dan pembunuhan? Justru karena manusia Timor-Timur ini diciptakan Tuhan untuk hidup, jadi martabatnya itu yang harus dijunjung tinggi walaupun berbeda agama dan visi politik.” (Siagian & Tukan, 1997:163).

Uskup Mgr. Leo Laba Ladjar, Uskup Jayapura,  pernah berujar: “Rakyat Papua sudah bertekad untuk berjuang tanpa kekerasan tetapi melalui perundingan dan diplomasi, dengan cara damai dan demokratis. Sikap yang amat simpatik itu harap tidak dijawab pemerintah dengan bedil, bom, dan penjara. Tanggapan untuk suatu dialog yang demokratis, adil, jujur, pasti, sekaligus juga meredam usaha-usaha para provokator yang tidak henti-hentinya memancing kekerasan entah dari pihak pemerintah/militer atau pihak-pihak rakyat Papua.” (Leo Laba Ladjar, “Kongres Papua: Memutuskan Apa?”, dalam Neles Tebay. Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura, 2009, hal. 16).

Dalam menjalankan tugas advokasi persoalan hukum dan keadilan serta HAM di Papua dibutuhkan peran profetis agar Gereja tetap setia dan konsisten dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka pembebasan dan perdamaian bagi umat Tuhan di seluruh Tanah Papua. Dekade Pembebasan, sebagai komitmen dan janji dimana seluruh tugas dan misi Gereja di bidang kesaksian menjadi kesaksian yang membebaskan; bidang pelayanan, menjadi pelayanan yang membebaskan; dan bidang koinonia atau persekutuan, menjadi koinonia yang membebaskan. Maka Gereja-gereja di Tanah Papua dengan konsisten mendukung penuh dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Shalom. Tuhan memberkati kita.

*Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.

Dialog: Praksis Damai bagi Rakyat Papua

 Oleh : Honaratus Pigai

Ilustrasi Dialog Jakrat-Papua

BETAPA sulitnya mewujudkan kedamaian di tanah Papua. Bila kita cermati kenyataan sejarah bahwa di beberapa daerah, rakyat yang tidak tahu-menahu persoalan sesungguhnya selalu mengalami kekerasan demi kekerasan dan penderitaan demi penderitaan. Penderitaan dan kekerasan sepertinya sudah mengakar pada kehidupan orang Papua di atas tanahnya sendiri. Selama orang Papua berada dalam pangkuan negara ini, dari tahun ke tahun perdamaian itu sungguh merupakan perjuangan yang sulit. Kendati demikian, kita toh tidak boleh bosan berjuang demi tegaknya kedamaian. 

Harapan luhur untuk mewujudkan kedamaian itu, selalu terganjal oleh berbagai nilai kekerasan, sampai mengakibatkan pertumpahan darah. Dewasa ini, jika kita membaca, mendengar dan mengikuti perkembangan media masa lokal, nasional maupun internasional, tema-tema kekerasan (ketidakadilan, ketidakamanan, pembunuhan dan lainnya) selalu menjadi berita utama.


Di Papua sejak rezim Orde Baru, pengiriman pasukan militer untuk Operasi Militer (DOM) di daerah konflik khususnya di Papua. Sampai saat sekarang pengiriman pasukan militer itu masih berlangsung. Dengan pengiriman pasukan, justru situasi keamanan tidak terwujud. Yang ditebarkan militer hanyalah ketidakamanan. Warga menjadi panik dan tidak dapat menjalani hidup seperti biasanya. Kedatangan militer dianggap membuat situasi berubah.

Sekedar untuk mengabil contoh konkrit bahwa suhu konflik di Papua, akhir-akhir ini sangat tegang. Situasi kembali memanas seusai KRP III (Kongres Rakyat Papua III), yang dilaksanakan pada 16-19 Oktober 2011. KRP III sudah selesai dilaksanakan dengan aman dan damai, dicegat dan mendapatkan tindak kekerasan yang brutal tanpa memperhitungkan peri-kemanusiaan, hingga jatuh korban tewas. Situasi ini membuat masyarakat mulai tidak percaya lagi kepada aparat keamanan dan percaya bahwa ketidakamanan dan ketidakdamaian bukan diciptakan oleh orang Papua.

Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya kembali memanas. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap yang mengacaukan kedamaian di Puncak Jaya, dengan terus mengampanyekan kemerdekaan Papua Barat. Di sisi lain, pengiriman pasukan militer dalam jumlah yang besar ke Puncak Jaya, diharapkan membawa keamanan dan kedamaian, namun situasi itu tidak tercipta.

Lain hal lagi, Otonomi Khusus (Otsus), yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Papua, tidak menjadi senjata ampuh dalam menyelesaikan masalah. Sebagian orang Papua dan masyarakat Papua sampai saat ini tidak mengenal yang namanya Otsus. Rakyat Papua menganggap Otsus hanya milik para elit politik Papua.
Otsus bukan milik rakyat. Salah satu fakta kita bisa melihat mama-mama pedangang asli Papua yang masih berjualan di emperan toko dan setiap ruas jalan, yang tanpa atap dan beralaskan karung.

Situasi-situasi demikian di atas, sebenarnya Papua masih berada di bawah garis penderitaan di atas tanahnya sendiri. PT. Freeport pun sama, kesejahteraan bagi rakyat Papua hanya menjadi mimpi di siang bolong. Karena memang PT itu bukan milik orang asli Papua yang sudah sejak lama beroperasi di daerah selatan Papua Tembagapura.

Sebagian masyarakat selalu bertanya-tanya "siapa dalang yang menciptakan keadaan penderitaan dan konflik di Papua? Pertanyaan kritis dan mendasar ini, diajukan karena masyarakat merindukan adanya keadaan damai di Papua, tanpa ada permusuhan antara sesama manusia yang mendiami Tanah Papua.

Ada banyak masalah di atas tanah Papua, yang mestinya ditangani secara serius dan damai. Perlu ada solusi yang diambil secara tegas. Supaya slogan Papua Tanah Damai yang dicanangkan beberapa waktu lalu, tidak berubah arti menjadi Papua Tanah Darurat.
Kalau benar-benar mau menciptakan tanah damai di Papua, sesuai slogan yang ada "PAPUA TANAH DAMAI" setiap orang (dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat di kamapung-kampung) harus membangun kesadaran dan kerjasama serta mengubah struktur penindasan yang ada demi membangun tanah damai itu, yakni dengan sebuah jalan yang bisa diterima semua orang.

Dalam hal ini kata kunci yang mesti diterima adalah Dialog.Dialog antara kedua kubu yang saling bertikai. Duduk bersama dan membahas masalah-masah yang terjadi selama ini di Papua dan mengambil langkah kedamaian bersama. Dialog itu bukanlah sebuah tujuan, melainkan ‘jalan'. Jalan yang memungkinkan kita untuk menempuh melaluinya dan mencari solusi-solusi yang tepat.
Pater Dr. Neles Tebay, Pr dalam bukunya "Dialog Jakarta-Papua", sangat teliti menilai kondisi konflik yang berkembang dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu dan hari ke hari, sampai detik ini. Seorang rohaniwan ini, mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan konflik besar yang membawa ketidakamanan dan ketidakdamaian serta pertumbahan darah itu, dengan sebuah tawaran konsep dialog.

Tawaran ini rasanya bisa menjadi dasar untuk melangkah, membangun tanah damai di Papua. Untuk membangun kesadaran dan kerjasama demi satu tujuan yakni damai. Jaringan Damai Papua (JDP) telah bekerja keras untuk mendorong konsep dialog ini. Pada Konfrensi Perdamaian Papua (KPP), yang diselenggarakan di Auditorium Uncen (Universitas Cenderawasih Papua), pada 5-7 Agustus 2011 lalu, menjadi ajang yang telah berhasil melahirkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang patut diterima. Dalam konfrensi itu, jelas melahirkan solusi untuk mengatasi suasana pendertiaan ini.

Karena itu, kita semestinya jangan menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku dalam mendorong dialog. Karena tanpa dialog tidak akan ada pembicaraan terhadap persoalan. Persoalan akan terus terjadi hingga kematian diri kita masing-masing, kalau menjadi penonton. Maka setiap kita dari unsur pemerintahan, militer, LSM, toko agama, tokoh masyarakat dan berbagai pihak wajib mendorong terlaksananya dialog ini. Dialog yang merupakan jalan praktis demi keamanan, kedamaian dan keberadaban manusia di tanah Papua.

Mari kita ciptakan damai di tanah Papua. Walaupun susah untuk mencari kedamaian itu, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa dialog yang bermartabat, akan menemukan tujuan yang bermartabat pula. Seperi tulisan yang sering saya baca di pamphlet/baliho yang terpajang di halaman depan KOREM Padangbulan Jayapura, dan itu diperdengarkan oleh TNI sendiri "Damai Dan Kasih Itu Indah." Semoga perjuangan kedamaian bersama ini tercipta. 
 Opini ini di terbitkan: kabarindonesia.com
*) Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Fisafat Teologi (STFT) "Fajar Timur" Abepura-Jayapura-Papua

Teks dialog wawancara berita

Teks dialog wawancara berita - atau Contoh Dialog Interaktif TV One, Antv, Global tv, Rcti Dan Sctv .Jika anda suka mendengarkan berita-berita terbaru di televisi misalnya metro tv tentu anda tidak akan melewatkan Acara Dialog Interaktif Kick Andy serta Dialog wawancara yang dengan nara sumber. Disamping acara ini, masih banyak acara menarik lainnya di metro tv seperti Dialog Interaktif Metro tv hari ini (Today’s Dialogue) yang pernah saya tulis sebelumnya termasuk dialog interaktif Nazzarudin Metro Tv yang belakangan heboh dibicarakan diberbagai media

Bagi mereka yang sudah terbiasa menyaksikan acara dialog seperti itu jika ketinggalan acara sekali saja kadang merasa menyesal sehingga banyak yang mencari naskah wawancara dan ringkasan dialog interaktif maupun teks dialog interaktif nara sumber dan pewawancara tertulis di internet. Nah, kali ini kita tidak perlu khawatir karena acara seperti itu bisa kita saksikan disiaran tunda atau langsung pada website tv yang bersangkutan misalnya jika di metro tv anda bisa membuka website MetroTv.com

Dialog Interaktif memang salah acara menarik yang banyak disiarkan di tv dan tentunya dengan nama acara berbeda, sebut saja misalnya acara Dialog interaktif Tv One, Apa kabar indonesia malam/pagi, Dialog percakapan berita Antv, wawancara trans 7 termasuk Dialog interaktif public Corner, Jakarta lawyer Club dan ada juga Dialog interaktif Global Tv, TVRI, acara liputan6 SCTV, RCTI, dialogue Suara Anda, Wawancara acara hitam putih, Majelis nurul mustofa dan masih banyak lagi acara serupa yang bisa anda saksikan,

Berikut contoh dialog interaktif yang saya ambil dari situs berbagi video youtube terkait acara yang saya sebutkan diatas:
Dialog Interaktive TV One Apa Kabar Indonesia Pagi


kick andy


Dialog interkatif TVRI

sumber : lensaberita.com/646/contoh-dialog-interaktif-tv-one-antv-global-tv-rcti-dan-sctv/

rating 5

Yoman : Kami Menyampaikan Agenda Rakyat Papua, yakni DIALOG!

Benny Giay dan S.Sofyan Yoman (foto/Jubi)

JUBI---Sebagaimana direncanakan, Empat Pemimpin Gereja di Papua kembali akan bertemu dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yoedhoyono, tanggal 17 Januari 2011.

Keempat pimpinan gereja tersebut, yakni Pdt. Jemima Krey, Rev Benny Giay, Pdt Socratez Sofyan Yoman dan Pendeta Martin Luther Wanma akan menyampaikan beberapa agenda Rakyat Papua, yang disebutkan sebagai suara Rakyat Papua.

"Kami menyampaikan agenda rakyat Papua. Bukan agenda pribadi atau gereja. Salah satu yang akan kami sampaikan kepada Presiden adalah agenda rakyat Papua, yakni Dialog. Bukan kami yang berdialog dengan presiden. Karena sudah ada 5 orang juru runding yang ditetapkan dalam Konferensi Perdamaian Papua tahun lalu."

kata Socratez Sofyan Yoman, salah satu tokoh Agama Papua yang akan menemui Presiden RI nanti kepada tabloidjubi.com (12/01)

Menurut Yoman, Pemimpin Agama seharusnya mengkawal agenda rakyat Papua untuk menyelesaikan persoalan Papua secara komperehensif. Yakni dengan cara melakukan dialog secara damai, eklusif, tanpa syarat dan mediasi oleh pihak ketiga.

"Ini demi penyelesaian menyeluruh yang diinginkan oleh rakyat Papua, bukan oleh Pemerintah Indonesia seperti pelaksanaan UP4B ataupun dialog dalam tiga pilar (NKRI, Otsus dan UP4B)." tegas Yoman.

Dalam pertemuan sebelumnya (16/12) keempat pemimpin gereja ini telah menyampaikan permintaan agar pemerintah menarik pasukan non-organik dari Papua, melepaskan tahanan politik Papua dan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2007 yang melarang bendera Bintang Kejora. Selain itu mereka juga menyampaikan pandangan mereka bahwa Otonomi Khusus 2001 di Papua telah gagal namun mereka mempertanyakan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipastikan berjalan tanpa partisipasi dari orang Papua.

Sementara itu, dari informasi yang diterima tabloidjubi.com dari Persekutuan Gereja-Gereja di Australia,  sekelompok pemimpin gereja yang menamakan dirinya "Tokoh Gereja/Perwakilan dan Utusan Gereja” di Papua juga telah mencari dukungan kepada Australia. Namun berbeda dengan agenda rakyat Papua, pemimpin gereja yang mencari dukungan ke Australia ini, membawa agenda pembahasan “Strategi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan sekaligus Mempertahankan Otonomi Khusus Papua Seluasnya”. Sebelumnya, menurut sumber tabloidjubi.com di Persekutuan Gereja-Gereja Australia, kelompok ini mengadakan kontak dan komunikasi tertutup dengan beberapa elemen pemerintah RI di beberapa tempat di Papua. (Jubi/Victor Mambor)

Pimpinan Gereja Papua Bertemu SBY, Ada Konfrensi Pers Siang Ini

Rev. Dr. Phil Erari (Foto: Ist

PAPUAN, Jakarta --- Rev. Dr. Phil Erari, mantan ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melaporkan bahwa, Jumat (16/12) tadi malam, beberapa pimpinan gereja dari Papua dan Papua Barat telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang di mediasi oleh PGI di Jakarta. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan akar masalah di tanah Papua beserta solusi penyelesaiannya.

Menurut Phil, untuk penyelesaiaan masalah Papua, gereja-gereja telah menawarkan solusi dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga atau melibatkan dunia internasional.

“Kami juga sudah memaparkan fakta sejarah yang terjadi di Papua seperti dicetuskannya Trikora, berlanjut ke Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), dan berlanjut sampai terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk yang paling baru terjadi di Kabupaten Paniai,” tulis Phil dalam surat elektronik di sebuah mailing list.

Selain merekomendasi dialog internasional, gereja juga meminta agar pemerintah menghentikan stigma separatis bagi orang Papua, mengakhiri pelanggaran HAM, termasuk menghentikan operasi militer, dan juga meminta agar ditinjau ulang Peraturan Presiden No. 27/2007 tentang Simbol dan Lambang Daerah, termsuk meminta agar membabaskan semua tahanan politik di tanah Papua dan Maluku.

“Dan rekomendasi paling terkahir adalah menyangkut aspirasi politik, dimana meminta diselenggarakan hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua,’ kata Phil.

Para pemimpin gereja juga telah menunjukan kegagalan Otonomi Khusus Papua, dan menyebut pemberiaan Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat (UP4B) adalah tidak tepat.

Menurut Phil, SBY memberikan perhatian yang serius atas aspirasi yang disampaikan pemimpin gereja dari Papua.

“SBY juga telah memastikan bahwa sengketa antara Papua dan Jakarta harus diselesaikan dalam waktu dekat dengan semangat dari hati ke hati, tulus, akuntabel dan transparan,” sebut Phil.

SBY juga mengakui peran Gereja di Papua sebagai mitra strategis, untuk mencari solusi demokratis untuk tanah Papua.

Beberapa tokoh Gereja-gereja yang hadir antara lain Rev. Socrates Sofyan Yoman (Ketua Gereja Baptis), Rev. Dr. Benny Giay (Ketua Gereja Kigmi), Pdt. Jemima Krey (Ketua GKI Papua), Wahy Mathin Luther Wanma (Ketua Gereja Kristen Alkitab), didampingi Frederika Korain aktivis HAM, mewakili PGI hadir Dr. Andreas Yewangoe (Ketua PGI). Rev. Dr. Phil Erari dan Gomar Gultom (Sekjend PGI).

Dari Jakarta dikabarkan siang ini, Sabtu (17/12), pukul 11.00 WIB akan berlangsung konfrensi pers terkait pertemuan pimpinan gereja di Papua dengan presiden SBY.

“Benar, siang ini ada konfrensi persi di Wisma PGI di Cikini, ini terkait pertemuan pimpinan gereja dengan SBY,” ucap salah satu mahasiswa di Jakarta ketika di konfirmasi Papuan Voices.

OKTOVIANUS POGAU

Pernyataan Dr Neles Tebay di Papua Barat ke Sub-komite Parlemen Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Oleh Dr Neles Tebay

Pernyataan untuk Sub-komite Parlemen Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Published Europarl.europa.eu/committees"Audiensi Publik mengenai situasi HAM di Asia Tenggara dengan fokus khusus pada Papua Barat 'Koordinator Jaringan Perdamaian Papua (JDP) dan Rektor Sekolah Katolik Fajar Timur 'Filsafat dan Teologi, Jayapura
Pertama-tama, saya ingin meminta maaf karena tidak bisa bersama Anda dan di antara kamu dalam pertemuan penting. Aku telah mengambil keputusan untuk tidak datang ke Brussels, karena ketegangan di Papua Barat sekarang sedang berjalan tinggi. Orang Papua sedang mempersiapkan diri untuk merayakan 1 Desember. Pasukan keamanan lebih Indonesia sedang dikerahkan di Papua Barat. Banyak orang di sini khawatir dan gelisah. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk tinggal di antara dan dengan Orang di sini di saat krisis.

Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk mengizinkan saya untuk berbagi pengamatan saya dan pendapat tentang hubungan antara Indonesia dan Papua Barat.
Hubungan antara pemerintah yang berbasis di Jakarta dan Papua telah dan masih ditandai oleh saling curiga dan ketidakpercayaan.
Papua Barat di bawah pemerintahan Indonesia telah menjadi tanah konflik kekerasan.
Konflik berasal dari interpretasi yang berbeda dari integrasi Papua Barat ke dalam Republik Indonesia.
Indonesia menganggap bahwa Papua Barat merupakan bagian integral dari wilayahnya. Papua Barat, maka, selalu shpould dipertahankan sebagai wilayah Indonesia.
Oleh karena itu resistensi Papua dianggap sebagai ancaman terhadap integritas teritorial Indonesia.
Pemberantasan gerakan separatis di Papua Barat telah alasan untuk membenarkan segala bentuk kekerasan negara terhadap Papua dan pelanggaran HAM yang dilakukan againat orang Papua Asli.
Aku thinki, lebih pelanggaran hak asasi manusia kemungkinan akan terus terjadi di masa depan karena ribuan tentara tambahan telah dikerahkan di Papua Barat dan akar penyebab konflik Papua belum ditangani belum.
Menwahile penduduk asli Papua banyak yang melihat tanah leluhur mereka di Papua Barat yang diduduki oleh militer Indonesia. Mereka merasa bahwa mereka telah dan masih sedang dijajah oleh Indonesia.
Oleh karena mereka telah meningkatkan perlawanan mereka terhadap kekuatan kolonial di tanah leluhur mereka. Perlawanan mereka telah diwujudkan melalui menas kekerasan dan non-kekerasan. Saya melihat bahwa Papua akan terus meningkatkan perlawanan mereka terhadap pemerintahan Indonesia dengan cara apapun.
Saya pikir, sekarang adalah waktunya bagi pemerintah pusat dan orang Papua Asli untuk berpikir tentang kebijakan untuk mengakhiri pelanggaran HAM.
Saya percaya bahwa lebih banyak hak asasi manusia yang mungkin terjadi di Papua Barat kecuali akar penyebab separatisme Papua diselesaikan.
Jadi sangat penting bagi kedua belah pihak untuk terlibat dalam dialog konstruktif untuk mengidentifikasi akar penyebab separatisme ini dan menetap mereka tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu.
Kabar baiknya adalah bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan adat Papua telah menyatakan secara terbuka kesediaan mereka untuk terlibat dalam dialog untuk mencari solusi damai konflik Papua.
Presiden Yudhoyono berkomitmen untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog. Dia secara terbuka mengumumkan government'commitment untuk terlibat dalam dialog dengan orang Papua untuk mencari solusi yang lebih baik dan pilihan untuk memantapkan keluhan di Papua Barat.
Jadi, Jika saya mungkin menyarankan, saya ingin meminta Uni Eropa, termasuk Parlemen Eropa dan Komisi Eropa, untuk mendukung inisiatif pemerintah Indonesia untuk dialog terbuka dengan orang Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai. Uni Eropa dapat menawarkan bantuan yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintah Indonesia sehingga conflcit Papua dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dengan orang Papua Indigensous.
Terima kasih banyak atas pengertian dan perhatian.

PGI Minta Pemerintah Undang PBB ke Papua

JAKARTA--MICOM: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyambut baik inisiatif pemerintah untuk membentuk Upaya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) agar bisa segera menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua.

Selain itu, PGI juga meminta Pemerintah Indonesia agar memberikan kesempatan bagi Amnesty Internasional untuk berkunjung ke Papua dan mengundang Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa.

"PGI mendesak agar dialog Papua-Jakarta segera dilaksanakan,"kata Sekretaris umum PGI Pdt Gomar Gultom, di Jakarta, Senin (28/11).

Selanjutnya, menurut Gomar, sambil mempersiapkan pelaksanaan dialog, semua aksi kekerasan di Papua dan penyisiran oleh aparat keamanan harus dihentikan.

"Kami minta pemerintah untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik dari Papua, dan menempatkan aparat secara proporsional dan profesional."

Selain itu, lanjut dia, segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua harus diusut tuntas dan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam hal ini PGI sangat berharap ketegasan pemerintah dalam mengakhiri praktek impunitas yang begitu sistematis dalam berbagai insiden yang terjadi di Papua.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/ 

Papua-Indonesia peaceful dialogue needs a neutral mediator

Socratez Sofyan Yoman, The Jakarta Post

We have followed the latest developments in Papua through various media reports as well as direct observation, in which violence and crimes against humanity were committed by the Indonesian Military (TNI), the National Police (Polri), Free Papua Organization (OPM) rebels and their fostered groups, as well as unidentified gunmen.

The different comments and views so far voiced have indicated that the separatist movement in the resource-rich province is a result of a lack of attention to public welfare, the need for adequate infrastructure, an indifferent attitude among Papuan officials, shortage of skilled human resources among indigenous Papuans, poverty among the Papuan people, the absence of a clear Papua development concept, and the Rp 28 trillion (US$3.13 billion) special autonomy funding that has gone to only a handful of people.

When Papuan people offered a peaceful, honest and dignified dialogue on an equal footing with the central government, the authorities responded by sending large security forces to Papua. Government officials continued to make intimidating statements that hurt the conscience of the Papuans and marred the value of justice and equality as fellow citizens.

The authorities have always maintained that Papua’s integration into Indonesia, the history of integration and the 1969 Act of Free Choice are final for the sake of the unitary state of the Republic of Indonesia (NKRI).

Therefore, the Indonesian authorities have failed to integrate Papuan people under the national motto Bhinneka Tunggal Ika or Unity in Diversity. They have only managed to integrate the economy and region politically by means of the TNI and Polri as well as various laws and regulations that do not take the side of the indigenous Papuans.

President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) has failed to keep or been slow in keeping his promise he made in his state address of Aug. 16, 2006, to settle the Papuan issue by peaceful dialogue. The President’s latest pledge in his Aug. 16, 2011 state address was to resolve the Papuan problem with heart. The Papuans are waiting for such a peaceful dialogue and settlement with heart pledged by the government.

As a manifestation of his spirit, SBY has named a special envoy, Dr. Farid Hussein, to initiate an approach and preliminary communication with people of various levels in Papua. Farid has a big and heavy, yet noble, task, which is to start sowing the seeds of compassion, justice, sincerity and equality.

He will be meeting with OPM, political groups, communal leaders, Papuan community figures in Papua and abroad such as Rex Rumakiek, Otto Ondowame, Benny Wenda, Otto Mote, and hundreds, even thousands of Papuans overseas.
Church leaders will cooperate with Dr. Farid in attending the peaceful dialogue between the Indonesian government and Papuan people. But sadly, SBY’s attempts have been tarnished by the dispatch of more TNI and Polri to Papua and the guarding of natural resources in Papua, with the Papuans’ stigmatized by separatism, OPM and treason.

Papuan people can understand the position of Indonesians toward the upheaval and problem in Papua. Indonesian people in general do not yet correctly and accurately fathom the Papuan issue. Consequently, it comes as no surprise that most Indonesians have always described Papuan popular resistance as opposing Indonesia.

Indonesians in general have no idea of the history, culture and background of indigenous Papuans. The Papuans belong to the Melanesian group, far different from the Malay majority of the Indonesian population. The ignorance of the Malays (Indonesians) about the Melanesians (Papuans) is natural because non-Papuan people have never received lessons about indigenous Papuans’ history and existence.

Conversely, the history and existence of non-Papuan cultures are taught by force in Papuan schools and colleges.
The Indonesian government, the TNI, Polri and Indonesians in general are mistaken in judging the indigenous people of Papua. The Papuans are not primitive people without culture and civilization.

The native Papuans are those who have through generations maintained their history, culture, value system and way of life. The Papuans are free individuals who have lived in and occupied their ancestral land in peace and justice, since a time before the arrival of missionaries, the Dutch and Indonesians.

The problem posed by the indigenous Papuans for four decades from 1961 to 2011 is the political rights of the people of Papua who have been misled by the United Nations, the US, the Netherlands and Indonesia.

The integration of Papua into Indonesia was made and signed without involving the indigenous population of Papua.
The failure in implementing Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua, marginalization of indigenous Papuans, exploitation of the province’s natural resources, devastation of forests and occupation of people’s land for transmigration settlements, oil palm estates, illegal logging with TNI and Polri backing, and the economic domination by migrants constitute a very complex root of the Papuan problem. The Papuans have concluded that Indonesia has failed in developing the people of Papua.

Government officials, the TNI and Polri and even most Indonesians have always been worried about internationalization of the Papuan issue. This is a mistaken belief because the Papuan problem has assumed an international dimension from the start.

The conclusion of the New York Agreement of Aug. 15, 1962 with American mediation, which led to Papua’s integration into Indonesia, was an involvement of the international community.

It should not be overlooked that the State Intelligence Agency (BIN) has also had a major role in lobbying and campaigning on the Papuan issue overseas.

A gap is yet to be bridged. The Indonesian government’s understanding of the history of Papua’s integration is very much different from that understood by the people of Papua.

The core of the Papuan issue is in fact the history of Papuan integration into Indonesia. Thus, the settlement of the Papuan problem cannot be applied through force and security, legislation and public welfare.

A settlement with dignity and humanity should be made in a peaceful, unconditional dialogue mediated by a neutral third party.
A neutral third party should be involved because such third parties as the United Nations, the US and the Netherlands directly concerned with the inclusion of Papua into Indonesia should also be part of the construction of this peaceful dialogue.
The writer is chairman of the Papuan Baptist Church Alliance. His latest book, West Papua: International Matter, is scheduled to be launched on Nov. 3.

Activists Call for Dialogue on Papua’s Future

Rights activists agree that the government should work to solve the problems besetting the restive provinces of Papua and West Papua through dialogue and by halting the violence and ongoing human rights violations by security forces there.
Poengky Indarti, the executive director of rights group Imparsial, said she hoped President Susilo Bambang Yudhoyono could approach the Papuan people as part of efforts to solve the problem there, including initiating a dialogue with local people.

“Who else can we hope to become the strong figure that will be able to unite this nation but the president? Because he was elected after receiving the majority of the people’s votes,” she said on Sunday.

Poengky added that former president Abdurrahman Wahid had managed to involve the Papuan people in discussions by approaching them, including by allowing them to change the name of their region to Papua from the previous title of Irian Jaya, and to fly the pro-independence flag.

He also went to Papua himself to hold a dialogue with the local population.

However, she said that President Megawati Sukarnoputri, who replaced Wahid, undid his work by issuing the special autonomy law and splitting Papua into two provinces.

Poengky said the trillions of rupiah that had been poured into Papua to accelerate development there had not reached much of the population and that a large proportion of it had been used to line the pockets of local officials.
“This is one of the many things that made the people of Papua increasingly disappointed with the Central Government,” she said.

Meanwhile, Ridha Saleh, the deputy chairman of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) on Sunday urged the security forces to refrain from conducting raids that lead to rights violations and subsequently have a significant impact on efforts to solve the problems in Papua through dialogue.

He said that the commission had already found several cases of human rights violations by security personnel following the violent breaking up of the Papua People’s Congress in Abepura on Oct. 17.

He said that even would-be pastors at the local Higher School of Philosophy in Abepura and tribal customary leaders had become victims to the violence by security forces.

Usman Hamid, an activist with the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (Kontras) said that he believed the security forces were bent on weakening pro-peace groups in Papua .

“Considering the context of raids conducted at the Higher School of Philosophy, it is apparent that the security forces target gathering places of peace activists,” Usman said.

He added that by pushing the notion that separatism was rife in Papua the authorities could justify asking for more troops and money.
Usman said the continuing violence by the security forces could make it hard for the Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua Provinces to do its job.

Paskalis Kossay, a member of the House of Representatives from Papua, said that although the government’s special autonomy program for Papua is more than 10 years old, there has never been an evaluation conducted.

“It should have been evaluated after three years,” Paskalis said.
“The evaluation of the implementation of the Special Autonomy Law would also be the duty of this team. The president had already planned an evaluation by forming this team,” Velix Wangai, a presidential adviser on regional autonomy, said on Saturday.

Rights activist and former State Secretary Bondan Gunawan said that to settle the problems in Papua, the government should work in the field.

“Go deep into Papua, and look for information on why the violence happens,” Bondan told a public discussion on Papua over the weekend.

He said that if the violence and other problems in Papua are left to fester, unsolved for a long period, “then with time, there will be a wish to secede.”

Researchers from the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) said that the problems in Papua concerned marginalization and discrimination.
One of the researchers, Adriana Elisabeth, said that the lack of development in Papua and also a failure of politics there meant there should be a complete re-evaluation of policy.

More>>http://www.thejakartaglobe.com/news/activists

CSW urges Indonesia to establish dialogue with Papuan people following brutal crackdown by military in West Papua

Christian Solidarity Worldwide (CSW) today urged the Indonesian Government to take urgent steps to address the grievances of the Papuan people after tension escalated in West Papua last week.

On 19 October, the Indonesian military and police brutally suppressed a peaceful Papuan People’s Congress after delegates raised the Morning Star flag, a symbol of West Papua’s resistance to Indonesian rule, and declared independence. At least six Papuan people were killed and six have been charged with treason. Several hundred were initially arrested, although many have since been released.

According to media reports, the police and military fired shots into the air to disband the gathering, but some soldiers reportedly pointed weapons directly at people. Delegates were beaten by the police and soldiers with batons, bamboo poles and rifle butts. Security forces raided a nearby Catholic seminary and priests’ residence.

In a chilling warning, the police chief in Jayapura, Imam Setiawan, told the media, “Whoever supports separatism or subversion activity, I will do the same as yesterday. I’ll finish them.”

Rev Socratez Sofyan Yoman, Chairman of the Alliance of Papuan Baptist Churches, told CSW, “We call on the Indonesian authorities to open the door for peaceful dialogue between the Papuan representatives and the Indonesia Government. Dialogue must take place without preconditions and be mediated by  a neutral party. The Indonesian military and police must respect the Papuan people’s dignity and rights and stop the violations. As church leaders we strongly support genuine dialogue between the Indonesia Government and West Papuan leaders to solve West Papua’s problems.”

CSW’s Advocacy Director Andrew Johnston said, “It is overwhelmingly clear that the Indonesian military and police used disproportionate force against a peaceful gathering, flagrantly violating human rights and brutally beating and killing unarmed civilians. As a member of the UN Human Rights Council, Chairman of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) and a member of the G20, Indonesia has a responsibility to uphold the rule of law, protect human rights and respect international law. The tragic and bloody escalation in tensions serves as a wake-up call to Indonesia and the international community, that the grievances of the Papuan people must be addressed. Indonesia cannot continue to suppress the Papuan peoples’ freedom of expression as it did last week. Instead, a dialogue process is urgently needed, in which concerns about human rights, health care, education, development, environmental degradation and the impact of migration should be discussed, and Papua’s political future negotiated. We urge the Indonesian government to take the following steps to build confidence with the Papuan people, which has been further damaged by last week’s brutal crackdown: release all political prisoners, lift the ban on raising the Morning Star Flag, demilitarize Papua by reducing the military presence, and start to address the basic needs and rights of the Papuan people. The time for genuine dialogue is now.”

Published;http://dynamic.csw.org.uk/article

For further information or to arrange interviews please contact Kiri Kankhwende, Press Officer at Christian Solidarity Worldwide, on +44 (0)20 8329 0045 / +44 (0) 78 2332 9663, email kiri@csw.org.uk or visit www.csw.org.uk.

Christian Solidarity Worldwide (CSW) is an organisation working for religious freedom through advocacy and human rights, in the pursuit of justice.