Pemerintah Cenderung Abaikan Terhadap Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA,.-Wakil Ketua HRW Asia Elaine Pearson dalam acara jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (15/5), sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang cenderung abai terhadap pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah dinilai lebih membela kepentingan ekonomi dengan mengorbankan kepentingan warga Papua. Akibatnya, banyak hak-hak warga Papua dilanggar karena kepentingan korporasi lebih diutamakan.

Parahnya, kebebasan media di sana sangat memprihatinkan lantaran akses jurnalis dan NGO dari luar dibatasi.
Menurut Pearson, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menetapkan Papua sebagai daerah tertutup. Oleh karena itu, sulit bagi jurnalis asing dan juga lokal meliput soal pelanggaran HAM di sana.

Bahkan dari sejumlah laporan, banyak berita soal pelanggaran HAM di Papua yang dibuat para jurnalis lokal tidak dimuat lantaran kuatnya kontrol militer terhadap media.

Kebebasan pers di provinsi kaya emas tersebut, kata Pearson, masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera menghapus status Papua sebagai daerah tertutup itu.
Sumber: Pikiran-rakyat.com/news

Benny Wenda "Koloni Indonesia yang Tersembunyi" di Oslo Freedom Forum

Benny Wenda ( Berbicara di Forum UK)

Jayapura,-- Oslo Freedom Forum, sebuah forum internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan telah berlangsung sejak kemarin, Senin (7/5) hingga besok (9/5). Konferensi yang telah memasuki tahun keempat ini menjadwalkan Benny Wenda, pendiri International Lawyer for West Papua (ILWP) sebagai pembicara bersama beberapa tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.

Konferensi tahunan ini diikuti oleh tokoh-tokoh dari Wikipedia dan Google; penulis buku-buku terlaris, seperti The Shadow War, Consent of the Networked, and You Can’t Read This Book, aktivis anti-perbudakan dari Kamboja, Haiti, dan Nepal; pemimpin oposisi dari Ethiopia , Rusia, dan Singapura, serta individu yang menggunakan media seni untuk menyoroti krisis hak asasi manusia, dan aktivis bawah tanah dari rezim di Equatorial Guinea, Pakistan, Arab Saudi, dan Zimbabwe.

Sebagaimana dirilis melalui website oslofreedomforum.com, Benny Wenda akan tampil dalam sesi keempat, hari ini (8/5) dengan tema Spotlight on Repression. Selain Benny Wenda, pembicara dalam sesi keempat ini adalah Tutu Alicante (Equatorial Guinea), Manal al-Sharif (Saudi Arabia), Jestina Mukoko (Zimbabwe) dan Alexey Tikhonov (Kazakhstan). Sesi sebelumnya dalam forum ini telah menampilkan Julia Ormond (Artis Hollywood dan Pemenang Emmy Award), Garry Kasparov (Mantan Juara Dunia Catur), Natalia Pelevine (Penulis Skenario dan Sutradara Teater) dan Jeta Xharra (Jurnalis dan Editor Balkan Investigative Reporting Network's). Benny Wenda sendiri akan berbicara tentang Koloni Indonesia yang Tersembunyi. 

Konferensi  ini menampilkan visioner dari akademisi, advokasi, bisnis, media, politik, kewirausahaan sosial, dan teknologi yang akan menjelaskan beberapa rezim di dunia setidaknya dikenal dan paling represif dan bertukar pikiran tentang cara terbaik untuk mengatasi krisis kemanusiaan.

Oslo Freedom Forum bertujuan untuk membawa isu-isu kemanusiaan ke puncak agenda global selain memberikan ruang untuk berbagai presentasi yang bisa membuka mata dunia terhadap cerita advokasi hak asasi manusia. Forum tahunan yang berbasis di Oslo, Norwegia ini diharapkan bisa mendorong inspirasi dan pertukaran fokus ide tentang masyarakat tertutup yang membutuhkan ruang berbicara serta menumbuhkan dan memberdayakan komunitas internasional.

Tahun ini, konferensi bisa diikuti melalui streaming di http://www.oslofreedomforum.com/live dan update konferensi bisa diikuti di halaman facebook http://www.facebook.com/oslofreedomforum atau twitter @OsloFreedomFrm dengan menggunakan hashtag #OFF12. (Jubi/Victor Mambor)

50-an Bintang Kejora Berkibar di Serui papua

Aksi di serui (foto Binpa)

Binpa SERUI- Heboh,  sekitar  50-an bendera  Bintang Kejora  (BK) sebagai  simbol Papua Merdeka  berkibar
di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen,  Jumat (20/4).  Lima puluhan bendera itu dibawa  ribuan  warga  Papua yang menggelar unjuk rasa di Tanggul Serui , sebagai bentuk dukungan atas peluncuran International Parlementarian of West Papua (ILWP) di Amerika.

Koordinator Foker LSM Papua wilayah teluk Cencerawasih Aston Situmorang ketika dikonfirmasi mengatakan,  warga yang berunjuk rasa hari ini datang dari seluruh distrik di Serui. Mereka mengikatkan bendera di kayu dan mengayun-ayunkannya ke udara.
“Unjuka rasa ini Semacam merayakan pembentukan ILWP  yang sedang berlangsung di Amerika. Warga lalu membawa bendera bintang kejora sekitar 50-an lembar,” ungkapnya.
Ukuran bendera bintang kejora yang diusung warga, seperti  bendera biasa yang kerap dikibarkan. “Rata-rata ukuran bendera sekitar  2 X 3 dan  3 X 4 meter,” ucapnya.  

Polisi yang mengamankan jalan aksi unjuk rasa sama sekali tidak melarang,   justru polisi memfasilitasi.” Memang kondisi disini sempat sepi, lengang tidak aktivitas, mungkin warga kuatir, tapi  aman,”tukasnya.
Sementara itu Juru bicara Polda Papua AKBP Johannes Nugroho Wicaksono dalam pesan singkatnya, membenarkan adanya aksi unjuk rasa ribuan warga sambil membawa bendera bintang kejora. “Kelompok pendemo berasal dari  West Papua National Authority  WPNA, aksi mereka berjalan damai dan aman. Demo berlangsung pukul 09.00 -13.30 WIT,”ungakpanya. 
Lanjutnya, meski massa sempat membawa bendera bintang kejora, tapi setelah diperingatkan untuk tidak lagi mengibarkannya, massa lalu menyimpan.  Situasi Serui tetap aman dan terkendali, aktivitas warga kembali berjalan normal setelah aksi unjuk rasa bubar. Sedangkan, Yan Pit Maniaboi  yang  mengaku sebagai Bupati Pemerintahan Transisi Wilayah II Seireri  mengatakan, demo  sebagai bentuk dukungan rakyat  Papua  bagi 126 senat  dalam kongres Amerika ini,  berlangsung di halaman Tugu Perjuangan Jl.Diponegoro-Serui.

DIkatakan,  Demo  ini digelar bertepatan  dengan kongres yang digelar di America (20/4), dimana 126 senat dalam Kongres America mengadakan pertemuan terkait pelaksanaan kongres Papua III yang  telah menetapkan dan memutuskan Forkorus Yaboi Sembut sebagai Presiden (NRFPB) dan Edison Gladius Waromi sebagai Perdana Menteri (NRFPB). “Tepat tanggal 20 April 2012 di Negara America sedang dilakukan pertemuan dalam Kongres America untuk mengklarifikasi penangkapan Presiden NRFPB Forkorus Yaboi Sembut dan Perdana Menteri Edison Worumi,”jelasnya   kepada Bintang Papua disela-sela melakukan demo.

Lanjutnya,  hari ini  (maksudnya kemarin), rakyat Papua di Kepulauan Yapen yang mendiami wilayah Saireri II dari ujung ke ujung hadir bersama-sama memberikan dukungan kepada 126 senat yang ada dalam pertemuan pada kongres America.  Berdasarkan hal itulah, maka semua rakyat Papua hadir memberikan dukungan sehingga bisa dilihat dunia kalau hal ini mendapat dukungan yang besar dari segenap rakyat Papua yang ada di atas Tanah Yapen

Untuk itu,  dirinya menghimbau kepada segenap rakyat yang mendiami wilayah II Saireri Kepulauan Yapen agar dapat menjaga ketertiban di daerah ini,mengingat Indonesia adalah Negara hukum dan masih berlaku di tanah ini.  Selain itu jangan melakukan gerakan tambahan yang bisa memicu kekacauan.  “Tetapi disaat ini seluruh rakyat Papua wilayah II Saireri berkumpul bersama-sama untuk memberikan dukungan sekaligus menyampaikan aspirasi kami rakyat Papua kepada pemerintah RI sebagai penjajah,dan hal inipun akan disampaikan kepada pemerintah Internasional,  dalam hal ini PBB sehingga rakyat Papua bisa mendapatkan jawaban yang tepat dan respon yang baik di mata dunia di tahun ini,”tegasnya.

Bulan Mei 2012, Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua

Berita yang langsir dari  Room XXIV Palais des Nations,United Nations Headquarter in Geneva, Switzerland di Bulan Mei 2012, akan adakan Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua.

Even di bulan mei 2012, Universal Periodic Review (UPR) akan menilai situasi hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya di papua dan papua barat.

Dalam Realese yang di publikasikan http://www.franciscansinternational.org/News. bahwa ada Empat Pembicara utama dalam sidang ini dengan satu moderator di sidang ke-19 Dewan HAM PBB.

Acara ini akan bekerja sama dengan beberapa LSM Internasional seperti Franciscans International (a voice at the United Nations), Tapol, Asia Human Rigths Comission (AHRC), OMCT dari tema undangan dengan Judul "Papua Land Of Peace" 

Kami mengundang para peserta Sidang ke-19 Dewan HAM PBB untuk mengambil bagian dalam acara paralel kami yang bertujuan untuk secara kritis meninjau status hukum di Indonesia mengingat rekomendasi UPR dibuat ke Indonesia pada tahun 2008 dan sebelum kedua UPR Indonesia. 

Delam even ini di bahas dengan agenda Pelaksanaan Rekomendasi UPR di Indonesia: Penegakan Hukum di Indonesia Situasi vis vis HAM di Papua.

Speakers

1. Mr. Ferry Marisan: Director of Institute of Human Rights Studies and Advocacy Papua (ElsHAM Papua)
2. Rev. Matheus Adadikam,: Secretary General of the Evangelical Christian Church in Papua (GKI-TP)
3. Rev. Novel Matindas: West Papua Desk, the Communion of Churches in Indonesia (PGI)
4. Mr. Norman Voss: Asian Legal Resource Center (ALRC)

Moderator 

     Dr. Theodore Rathgeber,
     Expert, Forum Menschenrechte (FMR), Germany

Sumber     : http://www.franciscansinternational.org/News

Download  : Info Even File PDF

=============================================== 
Franciscans International (FI) bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi ketidakadilan hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat miskin dan paling rentan. FI adalah organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif Umum PBB.

Laporan Franciscans International Tentang Situasi HAM Buruk di Papua dan Papua Barat

Meluasnya kejadian penyiksaan di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia
Publikasi : http://www.franciscansinternational.org/News
oleh  Mr Juan Menez.
 

Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau yang Diterbitkan, Mr Juan Menez.

 Selama UPR Indonesia tahun 2008, pemerintah sepakat untuk meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan lainnya atau Penghukuman, untuk memasukkan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana, dan untuk meningkatkan upayanya untuk memerangi kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan. Namun ketentuan belum dilakukan dalam hukum pidana militer dan sipil untuk mengkriminalisasi penyiksaan dan pasukan keamanan Indonesia terus menggunakannya untuk mendapatkan pengakuan dan menjaga ketertiban.

FI ( franciscans international ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk: memastikan Konvensi Menentang Penyiksaan dihormati dalam hukum nasional untuk mengkriminalisasi prosedur penyiksaan, untuk memastikan bahwa personil militer yang melakukan kejahatan, termasuk penyiksaan, terhadap warga sipil diadili di pengadilan sipil; untuk diterapkan di setidaknya satu mekanisme nasional pencegahan.
 Laporan Selengkapnya : Donwload PDF

Isu Papua Merdeka Jadi Isu Pemilu Papua Nugini

PORT MORESBY, - Papua Nugini dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 23 Juni mendatang. Pemilu ini diharapkan bisa mengakhiri krisis politik yang berlangsung akhir 2011. Menariknya, salah satu kandidat perdana menteri mengangkat gerakan separatis di Papua di Indonesia sebagai isu kampanyenya. (sumber: kompas)

Kandidat yang dimaksud adalah Powes Parkop, yang merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Port Moresby. Parkop sering mengusung isu dalam kampanyenya. Dia bahkan aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional soal kemerdekaan Papua Barat.

Dalam tulisannya di Kompasiana, Hamid Ramli, seorang aktivis lingkungan di Papua, melaporkan, dalam deklarasi tim sukses untuk mendukung langkahnya ke kursi PM (Prime Minister) PNG 2012, di Five Mile Park, Port Moresby, pada 15 Juli 2010, Parkop disambut ribuan pengungsi asal Papua yang mendandani anak-anak mereka untuk menyanyi dan menari sebagai bentuk dukungan kepada Powes.

Kompasianer Hamid Ramli menulis, Parkop berjanji mendukung perjuangan Free West Papua. Dalam kampanye untuk pemilihan Perdana Menteri di PNG tahun 2012 nanti, ia akan lebih berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi bangsa Melanesia (termasuk di Papua Barat). Ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung semua perjuangan OPM yang ada di kepulauan Pasifik.

Gerakan Parkop untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat tidak berhenti sampai di situ. Dia selalu menghadiri berbagai forum terkait isu tersebut. Salah satunya pada Agustus 2011, Powes menghadiri konferensi Road to Freedom soal Papua Merdeka yang digelar Benny Wenda dkk di Oxford, Inggris.

Pada kesempatan itu, Parkop juga memberi sambutan, seperti dikutip situs web Radio New Zealand International. Dalam sambutannya, isu keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua menjadi faktor penyebab ketidakstabilan wilayah di sekitarnya, termasuk PNG. Padahal, katanya, kawasan itu bisa menjadi damai dan makmur.

"Papua Parat merupakan hambatan bagi potensi (perdamaian dan kemakmuran). Dan bagi saya, sebagai pemimpin nasional di PNG, itulah yang ingin saya tegaskan pada Indonesia, bahwa Anda, dengan mencengkeram Papua Barat, berarti menghalangi dan menghentikan potensi bahwa kami juga bisa menjadi pusat sosial ekonomi dunia," kata Parkop seperti dikutip Radio New Zealand International pada 1 Agustus 2011.

Powes juga hadir di Canberra, Australia, pada 28 Pebruari 2012 dalam acara peluncuran International Parliamentarians for West Papua (IPWP) untuk mendukung gerekan separatis Papua.

Aktivis Kemerdekaan Papua Barat Ingin Indonesia keluarkan dari MSG

Aktivis Kemerdekaan Papua (foto ilustr)

Vanuatu berbasis gerakan kemerdekaan Papua Barat sekali lagi menerapkan untuk menjadi pengamat resmi dalam Grup Spearhead Melanesia.(Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/)
Dan pada saat yang sama mereka ingin Indonesia menanggalkan status pengamat di dalam tubuh sub-regional.
Juru bicara gerakan, Dokter John Ondawame mengatakan Indonesia tidak pernah seharusnya status pengamat parut resmi dalam MSG.
Dia mengatakan aplikasi Papua Barat akan diserahkan pada KTT dijadwalkan berikutnya MSG pemimpin di Kaledonia Baru tahun depan.
Dokter Ondawame mengatakan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik dari sekarang sedang diberikan status pengamat mengikuti perubahan kebijakan MSG internal.
Presenter: Hilare Bule
Pembicara: Dokter John Ondawame, dari kantor Papua Barat diplomatik di Vanuatu
ONDAWAME: Tujuannya adalah untuk mengirimkan aplikasi untuk MSG sehingga MSG yang dapat mengabulkannya status pengamat, karena ada pedoman baru dalam kebijakan MSG bahwa gerakan pembebasan Papua Barat dapat mengajukan permohonan untuk status pengamat dalam MSG. Ada kemungkinan untuk memungkinkan kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tidak dapat menerapkan, dan ketika Anda menerapkan di masa lalu saya tidak berpikir kita bisa mendapatkan, namun sekarang kemungkinan karena kebijakan baru berubah dalam MSG juga. Pedoman baru memungkinkan kami untuk menerapkan untuk menjadi, untuk diberi status pengamat dalam MSG.
Bule: Jadi, ketika orang Papua Barat mengirimkan kembali aplikasi mereka untuk memperoleh status pengamat dalam MSG?
ONDAWAME: pertemuan MSG akan diselenggarakan di Noumea tahun depan. Jadi sekarang kami sedang mempersiapkan aplikasi kita untuk menyerahkan sebelum itu.
Bule: Dalam hal perjuangan rakyat Papua Barat untuk mendapatkan kemerdekaan mereka, apa yang akan menjadi dampak dari memperoleh status pengamat dalam MSG?
ONDAWAME: Pertama-tama dampaknya akan bahwa pertama-tama kita harus menghapus Indonesia dari status pengamat dalam MSG, karena Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di sini sebagai pengamat dalam keluarga Melanesia. Kedua untuk membangun hubungan yang lebih kuat, untuk membawa kembali anak yang hilang dari Papua Barat yang di 96 ini sudah hukum, kembali ke keluarga Melanesia, kita harus meletakkan dasar. Ketiga, adalah kita ingin juga mengembangkan ide baru pembangunan politik budaya, ekonomi,, kita harus meletakkan dasar untuk mengembangkan mereka bagian penting dari pembangunan di masa depan.
Bule: Apakah saat ini dukungan keseluruhan dari negara-negara anggota MSG terhadap perjuangan masyarakat Papua Barat?
ONDAWAME: Setidaknya di tingkat pemerintah ada simpati, tetapi tidak ada satu lagi yang membawa kita serius, mengambil posisi dalam masalah ini. Tetapi pada tingkat masyarakat kita tahu ada dukungan di semua lapisan masyarakat, baik di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, Kanaki, besar, dan saya yakin masalah ini tidak dilupakan oleh masyarakat dan pemerintah dari masing- negara di Melanesia.

KNPB Serukan Demo Dukung Konferensi Guinea Raad di Belanda

Foto Ilustrasi

Jayapura--- Menyikapi konferensi New Guinea Raad yang akan digelar di Kerajaan Belanda pada 02 April 2012, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan aksi demo damai pada, Senin (2/4) mendatang di Taman Imbi, Jayapura, Papua untuk mendukung penyelenggaraan konfrensi tersebut.

Kepada suarapapua.com, ketua I KNPB, Mako Tabuni mengatakan, KNPB akan menggelar demo damai dalam rangka mendukung konferensi New Guinea Raad di Belanda yang akan dihadiri beberapa anggota parlemen Belanda, juga aktivis Papua Merdeka di Belanda.

“KNPB menghimbaukan kepada seluruh rakyat Papua Barat yang ada di kota Jayapura untuk turut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam aksi demo tersebut,” ujar Mako.

Mako juga meminta kepada seluruh rakyat Papua Barat yang akan ikut ambil bagian dalam demo untuk mendukung konferensi Dewan New Guinea Raad di Belanda.

“Masyarakat yang akan hadiri demo, kami himbau untuk datang dengan mengenakan pakaian adat daerah masing-masing," ujar Mako.

Mako menjelaskan, dalam konferensi tersebut akan dihadiri beberapa pembicara utama diantaranya, Benny Wenda sebagai diplomat Papua Barat dan Jennifer Robinson perwakilan dari Internatonal Lawyers for West Papua (ILWP).

Sedangkan dari parlemen Belanda, akan hadir Wim  Kortenoeven, anggota parlemen Belanda dari partai PVV, Cees Van Der Staaij, anggota parlemen Belanda dari partai SGP, Joel Voordewind, anggota parlemen Belanda dari partai Christine Unie (CU), dan Harry Van Bommel, anggota parlemen Belanda dari Partai SP.

Selain itu, aksi yang digelar KNPB juga dalam rangka mendukung pembukaan Teater "De Papua In Het Huis Van Smaragd" dengan "Thema Manusia Papua Dalam Rumah Jamrud".

Teater tersebut bercerita tentang nasib anak Papua yang ditinggalkan oleh Bapak Belanda dan hidup susah dalam rumah Bapak Tiri Indonesia.

“Dukungan dan kehadiran rakyat Papua Barat yang diperlukan agar aksi dapat berjalan dengan baik, dan diharapkan menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.”

Sebelum melalukan peluncuran IPWP di Belanda, sudah terbentuk juga di Inggris, Australia, Papua New Guinea, dan beberapa wilayah pasific lainnya.

Peluncuran IPWP di Belanda dikordinir langsung oleh beberapa pengacara internasional, bersama dengan Benny Wenda, salah satu aktivis Papua Merdeka yang telah bermukim di Inggris.

sumber; Suara papua

KNPB UmumKan Hasil Peluncuran IPWP Region Australi – Pasifik di Cambera

Numbay SBP, Perjuangan bangsa papua untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua terus berjalan, hal ini dibuktikan dengan berbagai dukungan politik luar negeri yang begitu mengembar di berbagai daerah belahan dunia.
Pantauan SBP, Dalam aksi pangung terbuka ini di hadiri oleh belasan ribu rakya papua sebagai bukti dukungan atas hasil Peluncuran Parlemen (IPWP)  di cambera australia.
Aksi yang sama berlangsung di berbagai kabupaten laninnya, Dalam orasi politik sebagai penangunggung jawab dalam negeri Ketua  Komiten Nasional papua Barat (KNPB) oleh Bucthar J. Tabuni menyampaikan bahwa Perjuangan bangsa papua sudah memenuhi jalur legal internasioanla. IPWP sebagai lembaga politik legal sudah terbentuk di pelahan dunia.
Pertama kali tahun 2008 terbentuk di eropa London yang di motori oleh Andrew Smit bersama perlemen di inggris raya. Lembaga politik ini bekerja dengan konsekuen danfokus serta  terbentuk di beberapa benua seperti di eropa, Afrika - senegal, Amerika lain, Australi –pasifik dan kita tunggu dua negara besar yaitu Belanda dan Amerika dan akan di luncurkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dalam orasi poltiknya berjanji bahwa saya dan KBPB berada posisi paling terdepan untuk memediasi rakyat papua untuk mewujudkan misi penentuan basib sendiri (Referendum), sayalah jenderal barisan paling terdepan untuk membawa rakyat papua dari penjajahan imperialis NKRI, apapun resikonya kami bersama KNPB selalu ada dan berdiri barisan terdepan untuk menghakiri perjuangan ini dengan nada tegas.

Di tempat yang sama Sebby sambon  menyampaikan bebrapa latar belakang perjuangan rakyat papua, dia menambahkan bahwa resolusi PBB tentang penentuan nasib sendiri sebagai suatu bangsa belum cabut, rakyat papua punya kesempatan yang sama untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.
Ada Empat polin Resolusi Peluncuran Parlement Internasional For West Papua (IPWP) region Australia pasifik yang di bacakan oleh ketua KNPB Bucthar Tabuni yaitu.
1. Parlement Australi akan mendesak Pemerintah Australia untuk menhentikan bantuan militer bagi Indonesia. 2. Parlement Australia dan pasifik Mendesak pemerintah untuk membebaskan tahanan politik seluruh papua tanpa syarat. 3. Parlemet australia – pasifik mendesak pemerintah untuk membuka akses pekerja kemanusiaan dan media idenpenden untuk mengawasi dan menyelidiki kasus pelanggaran HAM di papua. 4. Parlemen australia – pasifik mengajak seluruh arlement dan pemerintah Australi – Pasifik untuk besama – sama mendorong keinginan rakyat papua untuk menentukan nasib sendiri melalui jalur REFERENDUM.
Empat resolusi ini menjadi kerja fokus dan konsisten bagi parlemen australi - pasifik  untuk mendorong agar hak politik rakyat papua barat harus di tentukan oleh rakyat papua sendiri melalui jalur referendum.

Dalam aksi pangung terbuka ini di backup oleh aparat gabungan TNI/POLRI untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain.

Dalam sela-sela aksi ini Kapolres jayapura menyampaikan bahwa aparat sebagai keamanan harus mempunyai tanggung jawab untuk untuk menjaga hak dan demokrasi rakyat papua untuk menyampaikan hak pendapatnya. Kami hanya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain.
Dari akhir kegiatan enyampaian haisl Peluncuran Parlement Internasional Untuk papua barat dengan intruksi KNPB masa pendukung KNPB pulang dengan tertip dan aman

Ini Foto-foto Kegiatan di makam Theys Hiyo Eloay

Calling of full Council meeting null and void: Mayor

By Harrison Selmen

.

Mayor Moliva in his office

Lord Mayor of Luganville, Trevor Moliva, has described attempts by the Union of Moderate Parties (UMP) to organise a full Council meeting last Friday as not valid.

Moliva said amid the confusion in the calling of the council meeting, members of the coalition running the council reportedly supported the calling.
“They have pointed out several issues inside the Municipality as an excuse to make sure the sitting happens.

“Some of the concerns raised by them were; improper financial management; the Mayor is helping his councilors under the NUP umbrella and lastly the discipline of the Deputy Mayor Elisabeth Sihos,” Moliva said.

A total of nine councilors altogether including the coalition partners were able to sign the document for the meeting to take place.

But Moliva said later on Acting Deputy Mayor (VRP) Pedro Yapisai, Chairman of Social Affairs (Vanua’aku Party) Johnny Willie and Chairman of Health and Sanitation (Alliance Group) Pedro Andrew, switched allegiance to withdraw their signatures.

The withdrawal of the three councilors’ support for the calling was done in respect of the agreement of the coalition of the national government of the day, Moliva said.

Meanwhile the mayor has replaced Councillor Elizabeth Sihos as Deputy Mayor with Councillor Pedro Lapisae.

“From now on Elizabeth Sihos is no longer part of the running council because she declared herself that she will not be part of the council and she joined the opposition.

“Councilor Pedro Lapisae is the Acting Deputy Mayor.

“Lapisae is only acting on Sihos’s behalf for commission meetings and other external official activities”.

But Moliva said while Lapisae is acting deputy, Councillor Sihos is still entitled to benefits of a Deputy Mayor.

Source news, Calling of full Council meeting null and void: Mayor

Forkorus: Presiden Indonesia yang Melakukan Makar

Forkorus Yaboisembut

JUBI ( Jumat, 09/03/2012 ) ---"Presiden Republik Federal Papua Barat" Forkorus Yaboisembut menuduh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang melakukan makar. Soekarno melakukan makar dengan gagasan Trikora membubarkan Negara Papua Barat yang merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 dengan anggapan sebagai negara boneka buatan Belanda.

Fokorus mengatakan itu dalam nota pembelaan pribadi yang dibacakannya sendiri di Pengadilan Negeri Jayapura, Jumat (9/3). “Dihina sebagai negara boneka, seakan bangsa Papua adalah boneka,” kata Ketua Dewan Adat yang kemudian didaulat sebagai Presiden Republik Federal Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua III, Rabu 19 Oktober 2011 lalu.

Menurut Forkorus, Soekarno menghina Negara Papua Barat secara tersirat namun secara tersirat mengakuinya. Karena mengakui Negara Papua Barat, Soekarno memerintahkan untuk menghina secara tersurat dalam pidatonya di alun-alun Kota Jogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961.

Menurut Forkorus, Soekarno bukan hanya menghina bangsa Papua, melainkan membubarkan bangsa dan Negara Papua Barat melalui kekerasan militer. Militer yang membubarkan negara telah mengorbankan banyak nyawa orang Papua yang mempertahankan kemerdekaan politiknya waktu itu hingga kini.

“Negara Papua Barat yang dihina itu kemudian diperintahkan untuk dibubaran dengan infasi militer dan polisi para militer secara faktual dimulai pada tahun 1962,” kata Forkorus.

Fakta infasi militer ini berhasil mencaplok, membubarkan dan menganeksasi Negara Papua Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI berhasil berdiri di dalam Negara Papua Barat yang pernah ada sejak deklarasi kemerdekaan 19 Oktober 1961 dan perayaan pada 1 Desember 1961.

“Jadi pemerintah Indonesia yang telah melakukan perbuatan makar terhadap Negara Papua Barat dan mendirikan Negara Indoneia di dalam Negara Papua Barat,” katanya.

Sehingga, kata Fokorus, tindakan orang Papua melakukan Kongres Rakyat Papua II dan Kongres Rakyat Papua III hanyalah usaha pemulihan negara yang dianeksasi, bukan melakukan makar. “Kongres Rakyat Papua III sah untuk memulihkan kemerdekaan bangsa dan Negara Papua yang diakui Presiden Soekarno,” katanya.