Church leader wants world intervention on Papua tensions

Aktivis Papua Musa Mako Tabuni

The police killing last week of an independence activist in the Indonesian province of Papua has raised questions about whether the Indonesian government intends to address the violence there.
Source Here: Radioaustralianews.net.au.

Mako Tabuni was shot and killed last Thursday in what rights groups have described as a targeted killing.

The local police chief denies the claim, saying Mr Tabuni was shot while resisting arrest. Hundreds of mourners attended a funeral for the activist under the watchful eye of security forces.

Ferry Marisan from the Papua-based Human Rights NGO ELSAM has told Radio Australia's Asia Pacific program, the situation around the province's capital Jayapura remains tense with a strong military and police presence in the area.

The chairman of the Baptist Churches of Papua, Sofyan Yoman, is visiting the Indonesian capital, Jakarta, lobbying foreign embassies to help generate international intervention in Papua.

"The Indonesian government and the West Papua representative should come to the negotiation table to talk peacefully," he said.

A Papua specialist, Dr Richard Chauvel, a senior lecturer in the School of Social Sciences and Psychology at Victoria University, Melbourne, says the prospects for international intervention in Papua are not good.

"The president's recent statements saying that the killings weren't on all that large a scale, we shouldn't worry about them too much, is certainly not the sort of statement that a political leader would make who would welcome international intervention," he said.

Tokoh Gereja Serukan Papua Zona Darurat Kemanusiaan

Tokoh Gereja Papua ( Socratez S Yoman)

JAYAPURA - Menyikapi serangkaian aksi kekerasan dan teror penembakan yang terus terjadi di Tanah Papua, Forum Kerja Gereja Papua mendesak adanya intervensi lembaga  kemanusiaan internasional  untuk menyelamatkan rakyat Papua.

"Papua zona darurat, intervensi lembaga-lembaga Internasional seperti PBB harus segera datang, karena pemerintah dan aparat TNI/Polri tak mampu menyelesaikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua,"ujar Pendeta Benny Giay Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Rabu(13/6/2012) malam.

Benny mengatakan serangkaian aksi terror penembakan terus memakan korban,tapi pelaku tak kunjung bisa ditangkap, sementara aparat hanya bisa menuding OPM atau Orang Tak Dikenal sebagai pelakunya tanpa pernah bisa membuktikan.

"Kalau memang pelaku penebar terror adalah OPM, tangkap dan buktikan, jangan hanya menuding dan mencari kambinghitam,’’tegas Giay.

Hal senada juga ditandaskan Pendeta Socrates Sofyan Nyoman, pemerintah dan lembaga keamanan Negara tidak professional karena tidak mampu mengungkap pelaku penembakan yang terjadi, bahkan terkesan membiarkan aksi itu berlanjut.

“Ada pembiaran bahkan mengalihkan konflik Papua yang sebelumnya vertikal menjadi horizontal antara Papua dan pendatang, dengan cara menyebar rumor bahwa orang Papua yang melakukan penembakan,’" katanya.

Menyikapi keadaan ini, sambungnya, Forum Kerja Gereja Papua mendesak pemerintah mengadakan perundingan dengan wakil-wakil dari bangsa Papua untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua secara permanen. “Perundingan itu dimediasi pihak ketiga dalam rangka menyikapi radikalisme Papua Merdeka yang terus disuburkan oleh kekerasan dan pembiaran/penyangkalan terhadap hak-haka dasar orang asli bangsa Papua,’tukasnya. 

Ia melanjutkan, BIN jangan selalu menuding OPM berada dibalik serangkain kekerasan dan aksi terror penembakan, namun sebaiknya membuktikannya dengan menangkap para pelaku. "Intelijen jangan hanya tahunya mengkambinghitamkan tapi tidak pernah bisa mengungkap," jelasnya.

Socrates juga mengungkapkan, otonomi khusus yang diterapkan sebagai solusi menyelesaikan persoalan Ppaua terutama meredam keinginan untuk merdeka, juga telah gagal dalam pelaksanaannya.

"Negara telah gagal mengindonesiakan Papua, dengan serangkaian konflik yang terjadi,’’paparnya.

Jadi, saat ini solusinya menyelesaikan persoalan Papua hanya dengan dialog. "Hanya dialog dengan dimediasi pihak asing yang menjadi solusi penyelesaian permasalahan Papua,’’pungkasnya.

Saya Melihat, Polisi dan TNI Mencegat Demo KNPB' Padahal Demo Damai

Tuntutan KNPB  andalah Ungkap Pelaku Penembakan Pieter Dietmar Helmut (55 thn - warga Jerman)

Jayapura--Para aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) mengadakan demonstrasi damai dalam rangka solidaritas dengan pria 55-tahun Jerman, Pieter Dietmar Helmut, yang ditembak dan terluka di Jayapura oleh orang tidak dikenal.

Namun aksi solidaritas KNPB ini di cegat oleh aparat keamana indonesia, Padahal surat pemberitahuannya aksi demo sudah di sampaikan kepada pihak berwajib, namun polda papua tidak membalasnya.

Victor Yeimo mengatakan, Demontransi KNPB bukan demo anarkis, ini demo damai sebagai bentuk solidaritas papua untuk pengungkapan kasus penembakan warga jerman di base G jayapura papua 

Kami juga heran aparat membungkam demokrasi rakyat papua, dari dulu demo KNPB tidak pernah anarkis, KNPB tidak pernah ajarkan kekerasan. "KNPB menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara universal yang dikutip Suara-papua

 
Dalam insiden ini  militer Indonesia dan polisi menangkap dan menyerang 40 orang yang hadir di demonstrasi itu. Dua orang tewas serta Lima orang terluka parah dalam serangan itu. 

"Bucthar Tabuni di penjarakan tahun 2008 dengan tuduhan penghinatan (makar) 3tahun dan yang baru saja dilepaskan dari penjara pemerintah Indonesia, juga ditangkap oleh Polisi Indonesia dengan alasan terlibat dalam aksi penembakan di jayapura.

"Namun dalam penyelidikan oleh Tim Penyidik polda papua tidak menemukan keterlibatan Bucthar Cs dalam insiden penembakan di jayapura, selanjutnya polda papua menjerat Bucthar Cs atas kasus pengrusakan LP AB di tahun 2010 silam".

"Pemerintah Indonesia menganggap Bucthar Tabuni yang juga ketua KNPB ini, telah membangkitkan semangat rakyat papua dalam tuntutan hak penentuan nasib sendiri yang selanjutnya meningkat demonstrasi yang sangat besar".

Selama 5o tahun pemerintah indonesia menduduki papua barat, kekerasan, konflik tidak kunjung usasi, pengorbanan rakyat papua tidak kalah nilai dengan pengorbanan rakyat timor leste.

Bulan ini, Timor-Leste akan merayakan sepuluh tahun merdeka dan orang-orang saya, rakyat Papua Barat berjuang untuk hal yang sama: kebebasan. Kebebasan dari warisan pemerintah Indonesia pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dan intimidasi. Tapi, kita membutuhkan orang-orang dari seluruh dunia untuk membantu kami, sebelum menjadi terlambat. Timor Leste-Dili Santa Cruz, 12 November 1991.

Dengan terbatasnya akses meida dan jurnalis internasional serta  NGO asing di papua, sulit memverifikasi dan mengungkap fakta pelanggaran HAM di papua.
Oleh saksi mata ( Jufri Fery Kogoya)

Ini Lampira Foto KNPB

Yesaya Mirin wa Tourture and killed by Indonesian Police and Military

Panuel Tablo Indonesian Police and Military Killed

Tanius Kalakmabin Indonesian Police and Military Killed

 

Peaceful Demonstrations Taking place in Jayapura which then broke into Violence Caused by the Indonesian military

Report : National Committee of West Papua (KNPB) in Info Papua News

WEST PAPUA URGENT NEWS (Names of the victims):

Panuel Tablo, male,18 years old, from Bintang Mountains. Catholic Yesa Mirin, male 18 years old from Senani, Protestant The third victim has not yet been identified.

Chronology

On 29 May at around 11.30 am, a 55-year man with a German passport was found covered in blood after being shot by an unknown person (OTK) at Pantai Base-G. His wife, Eva Medina, 55 years old, saw the perpetrator

who she said, was a man with sideburns and curly hair.

On the following day, 30 May, the KNPB announced that it would hold a demonstration in response to all the shooting incidents that have recently occurred in Papua.

The following is a statement by the KNPB spokesman, Viktor Yeimo.

According to plan, the KNPB held a demonstration to press for investigations into a number of shooting incidents that have occurred in Papua recently. The KNPB held a demo on 4 June. A large crowd of people wanted to go to Abepura but were prevented from doing so by heavily armed Indonesian security forces.

The demonstrators decided to return to Sentani. While on the way, there were skirmishes with the security forces who attacked the demonstrators in Kampung Harapan. This is where the shooting and maltreatment as well as kidnappings began, perpetrated by members of the Indonesian security 

forces, the TNI and the police. The demonstrators dispersed and fled into the forest, hiding in the tall grass for protection.

As a result of the violence perpetrated by the security forces, three demonstrators were killed and ten were arrested. All those arrested were subjected to torture. We cannot report about any other people.

According to a report by the TNI - Indonesian army - leaked to us by a pro-Merdeka soldier, the troops said that they had killed twenty demonstrators on 4 June.

Please Note:

We intend to cross check this information and update this report with new information, based also on investigations made at the location of the incident and in the hospital in Yowari, Papua.

The persons we found in the hospital were Ericson Suhun and Aksina Balingga along with their colleagues..In a cell phone message we were told that they had been tortured and had sustained serious maltreatment. They were then detained by the security forces in Bayangkara Hospital, without legal counsel.

Statement by an independent human rights activist:

There is a humanitarian crisis in Papua, along with a serious human rights crisis. We call for international intervention into the situation in Papua, in accordance with UN mechanisms. Without this, we Papuans will be annihilated because the Indonesians are constantly killing us, anywhere and everywhere.

We hope that this information about the shooting of demonstrators on 4 June by the security forces will be used for an urgent appeals release programme, internationally, and that it will be drawn to the attention

of the international community.

Please accept our thanks for your attention and support in the defence of human rights in West Papua.

Sebby Sambom.

Pro-independence Human Rights Activist in West Papua

PhotoNews

Pimpinan Lintas Agama Kutuk Aksi Penembakan

Memohon Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Mengatur Secara Cepat Penanganan Papua

Lintas Agama Papua

JAYAPURA— Maraknya aksi teror penembakan yang akhir – akhir ini terjadi di Papua, khususnya Kota Jayapura, baik terhadap warga asing, aparat keamanan, maupun terhadap masyarakat sipil, yang sejak 17 Mei hingga kini telah tercatat 9 orang yang menjadi korbannya, mendapat perhatian serius dari para Pimpinan Lintas Agama di Tanah Papua. Pada intinya mereka mengutuk keras aksi-aksi penembakan yang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah tersebut.

Dalam menyikapi aksi-aksi penembakan tersebut para pimpinan umat ini mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan keprihatinan.  Mereka adalah Ketua PGGP, Pdt. Lipiyus Biniluk, FKUB Papua, George Rumi, Ketua Muhammdiyah Papua, H. R. Partino, Uskup Jayapura, DR. Leo Laba Ladjar, MUI Papua Dudung, AQN, PHDI I Nyoman Sudha, NU Papua Tony Wanggai, Yapelin Petrus, FKUB T. H. Pasaribu, PGGP Mathias Sarwa, PGPI Papua Pdt. M.P.A. Maury, S.Th. FKPPA Pdt. Herman Saud, FKPPA Eddy Pranata dan FKUB Ponco Winata saat melakukan jumpa pers, di Kantor Keuskupan Jayapura Dok II-Distrik Jayapura Utara, Senin (11/6) kemarin sore.  
Sedikitnya ada 10 poin pernyataan sikap mereka. Pertama, mengutuk keras aksi-aksi teror penembakan yang menimbulkan korban jiwa dari orang-orang tidak berdosa, seluruh umat agar mendoakan Papua sebagai Tanah Damai menjadi kenyataan dalam kehidupan bersama demi pembangunan di segala bidang dan kehidupan bersama yang damai dan aman. Kedua, pihak-pihak yang melakukan kekerasan agar menghentikan tindakannya dan bertobat sebagaimana yang diajarkan oleh semua agama.
Ketiga, pihak keamanan dalam hal ini aparat kepolisian supaya menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh umat, agar masyarakat menjadi aman dan damai. Keempat, para pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan baik ancaman fisik, non fisik, penganiayaan dan sampai pada penghilangan nyawa harus diproses secara hukum demi penegakkan hukum dan keadilan di Tanah Papua.
Kelima, pemerintah dalam hal ini Legislatif maupun Eksekutif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus proaktif mencegah kekerasan dan pembunuhan manusia.
Keenam, TNI/Polri harus melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, untuk melayani dan menghidupi rakyat Indonesia di Tanah Papua. Aparat harus bersih dan melakukan tugas secara profesional demi penegakkan hukum, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan HAM bagi bangsa kita di mata dunia.
Ketujuh, Porli segera mengungkap pelaku penembakan dan apa motif dari aksinya tersebut, agar tidak menim bulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Kedelapan, segala bentuk intimidasi, penyiksaan, penangkapan dan pemenjaraan segera dihentikan.

Kesembilan, kami memohon kepada Presiden, Kapolri dan Panglima TNI untuk mengatur secara cepat penanganan Papua dengan pendekatan kemanusiaan, investigasi oleh Tim Kemanusiaan, Tim Hukum dan HAM demi penegakkan Hukum dan penertiban aparat TNI/Polri.

Dan kesepuluh, para pimpinan agama dalam setiap melakukan tugas pastoral keliling, trauma hiling dan pelayanan kesehatan bagi yang mereka berduka, sakit, terpenjara atau menjadi terdakwa maupun pelaku tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

Para pimpinan agama di Tanah Papua meminta kepada setiap umat untuk tidak gampang terprovokasi dan mengambil tindakan sendiri dengan  cara apapun yang dapat merugikan semua pihak. Tak terpancing dengan berita - berita yang menyesatkan dan mengadu domba umat.

“Tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin baik selama ini. Setiap umat harus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamaman lingkungan tempat  tinggalnya masing-masing,”  kata Ketua PGGP Papua, Lipius Biniluk.

Menurutnya, meminta kepada pemerintah, TNI/Polri dan Penegak Hukum untuk  lebih meningkatkan keamanan dan menindak tegas serta mengikis habis setiap pelaku aksi teror  yang beraksi di Papua dan khususnya di Kota Jayapura.

“Semua umat yang hidup di atas tanah ini, wajib menjaga Papua sebagai  Tanah Papua Damai yang telah disepakati oleh semua pemimpin agama di Tanah Papua,” pungkasnya

Sumber: Bintang Papua

NZ mendesak untuk bertindak atas kekerasan Papua Barat

Partai Hijau mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk memutuskan hubungan militer dan polisi dengan Indonesia setelah mengamuk kekerasan oleh tentara Indonesia di daerah Wamena Papua pekan lalu.
 Insiden itu berawal dua anggota batalyon wamena mengendarai Sepeda motor yang menabrak seorang remaja di hanai lama wamena, akhirnya para keluarga datang dan menganiaya ke dua anggota TNI sampai diantaranya satu tewas. 
Sebagi balas dendam anggota batalyon menembak dan membakar rumah warga di honai lama wamena,
Laporan mengatakan satu orang meninggal dan 17 terluka dengan puluhan rumah hancur bersama semua harta bendanya.

  MP Hijau Catherine Delahunty mengatakan Selandia Baru harus berbuat lebih banyak untuk mendukung proses perdamaian di Papua.

Ms Delahunty mengatakan para pemimpin gereja di sana telah menyerukan pembicaraan damai untuk waktu yang lama dan Selandia Baru dapat memainkan peran yang sama itu diputar saat itu membantu perdamian di Bougainville.

Dia mengatakan militer Indonesia sangat dikompromikan dan pemerintah Indonesia akan menjadi yang pertama mengakui ada masalah.

Sumber, Radio Selandia Baru

KNPB Bukan Organisasi Kriminal dan Teroris!

Bucthar Tabuni Ketua KNPB

PAPUAN, Biak --- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Biak meminta Kapolda Papua untuk segera membebaskan Bucthar Tabuni, sebab KNPB bukan organisasi atau kelompok kriminal dan teroris seperti yang dituduhkan aparat keamanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KNPB Wilayah Biak, Apolos Sroyer, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Senin (11/6) siang ini dari Biak, Papua.

Menurut Apolos yang juga sebagai ketua Fraksi Sairery di Parlemen Nasional West Papua, Polda Papua harus segera membebaskan Ketua Umum KNPB Bucthar Tabuni, sebab Polda segaja membuat skenario untuk mengadu domba orang Papua.

“Beberapa peristiwa penembahkan di Papua, terlebih di Jayapura adalah permainan dari aparat kemanan untuk menangkap dan membungkam ruang demokrasi di Papua Barat,” kata Apolos.

Karena itu, lanjut Apolos, “Kami minta kepada Polda jangan mengkriminalisasi perjuangan suci rakyat Papua Barat yang selama ini dilakukan dengan mentaati hukum dan aturan yang berlaku di negara ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan adanya sekelompok orang yang memanfaatkan situasi terakhir di Papua degan wacana dialog Jakata-Papua, KNPB Wilayah Biak dengan tegas menolak usulan tersebut.

“Dialong model apapun dengan tegas kami tolak, karena masalah Papua adalah masalah internasional, maka harus diselesaikan melalui jalur internasional.

Kami juga minta selama Bucthar Tabuni belum di bebaskan, tolong jangan ada yang bicara soal dialog Jakarta-Papua,” kata Apolos.

Dalam pernyataan tersebut, Apolos juga meminta agar aparat kepolisian segara mengungkap pelaku penembakan yang telah meresahkan warga kota Jayapura.

Apolos juga menghimbau kepada ketua-ketua KNPB di seluruh tanah Papua untuk menyikapi penangkapan Ketua Umum KNPB yang dinilai salah alamat dan tak berdasar.

Informasi yang dihimpun suarapapua.com, Bucthar Tabuni telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan kasus pengrusakan LP Abepura pada tahun 2010 lalu. 

Editor: Oktovianus Pogau (Suara Papua)

Buchtar arrest, Extend Papua Conflict

"Bucthar Is A Papuan leader, follower and KNPB Buctar remain active so that a second arrest in the case a little different to give this more powerful spirit to the supporters to keep the road..(Weinal Watori)"

Buctar Tabuni ( Chaiman KNPB)

Jayapura Binpa--Chairman of West Papua National Committee (KNPB) Buchtar Tabuni and two of his followers will never resolve the conflict. But that extend teradi conflict in Papua.

It is submitted Members of the Commission A DPRP Ir. Weynand B Watory in his office on Friday (8/6). Although Buchtar been arrested, according to him, the conflict will never be finished but continue to fight the ideology of led Buchtar would not stop. Because the Buchtar not arrested this time alone. But during his stay in prison custody Abepura, KNPB remain active so that a second arrest in the case a little different to give this more powerful spirit to the supporters to continue.

Therefore, he argues, it proposes that the government should immediately open a dialogue space as wide as to minimize any possibility that it will appear next state where it will be widened where because of the wings or the network established during this also not only in the city of Jayapura. But throughout the Land of Papua in a more advanced level and modern.

"In the future could have Buchtar Buchtar will appear elsewhere in Papua," he said. He said if the government's offer of dialogue is not addressed, it will continue to place public antipathy but also the community as it is today bigger. Moreover, leaders are treated is not fair.

"We'll see the number of groups or factions or groups that are now emerging faction is not less but more and more. Therefore we have an evaluation of all systems that have been dealt with systems that do not have something right, "he said.

According to him, he also suggested evaluation is necessary for the government to fix the problem and handle any problems that exist in Papua. "If we can be honest the amount of faction faction is now growing so there should be an evaluation of all the systems approach has been made to pro-independence movement memimalisir movement," he said.

Metro-TV: Parliamentary Caucus for Papua, Violence Performed by TNI / police

Paskalis Kosay (anggota DPR RI)

Metro-TV, President Susilo Bambang Yudhoyono asked to form an independent investigative team to uncover all the violence in Papua. Therefore, it allegedly performed military and police elements.
"There are some events that happened two months and made known to both military personnel want police," said Coordinator of Papua Caucus in Parliament, Paschal Kossay Arrested during a press conference at the Parliament complex, Jakarta, Friday (8/6).
He called the shooting of five people who do BriMobs in Degeuwo; burning of houses in the District Angkaisera, Serui; and shooting 13 civilians in Wamena as an example of violence by the TNI / police.
SBY describes the sequence of events is very weak in controlling the military / police. Therefore, Papua Caucus in Parliament asked the President to immediately reveal the mysterious shooter so far. Yudhoyono also asked to re-evaluate state policies that put the military / police exceed the number of local people in Papua.
The President also had to replace the Papua police chief and military commander of Paradise or XVII of the State Intelligence Agency officials if they are not able to control security. "SBY asked to open up wider access for humanitarian workers and the mass media in order to access information and advocacy events on the ground," said Paschal.
He hopes, SBY opened the door for dialogue with the Papuans with the feel of constructive and dignified. "As soon as the need for enforcement of human rights violations, corruption and other crimes in Papua," he said. (Andhini)

Pemberitaan Media Massa Atas Insiden Demo KNPB, Diskriminatif dan Tak Berimbang

Massa KNPB di Hadang Polisi

Jayapura -Jubi, (6/6)---Pemberitaan media massa terhadap insiden yang mengakibatkan terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dinilai sangat
diskriminatif dan tidak berimbang.
"Pemberitaan Media massa Indonesia atas penghadangan & pembubaran Demonstran KNPB yg disertai penembakan, pengejaran, penangkapan, penahanan dan penyiksaan oleh pihak aparat Kkeamanan Indonesia adalah penuh diskriminasi dan tidak seimbang." demikian disampaikan oleh Sebby Sambom, aktivis HAM independen kepada tabloidjubi.com, Rabu (6/6).

Sebby melihat, media massa sama sekali tidak memberitakan perlakuan aparat keamanan terhadap massa aksi yang notebene adalah anggota KNPB. Termasuk beberapa anggota KNPB yang tewas setelah insiden terjadi tidak mendapatkan porsi pemberitaan di media massa. Media massa hanya berpatokan pada pernyataan-pernyataan aparat keamanan tanpa memberikan ruang yang berimbang pada massa aksi atau keluarga korban untuk menyampaikan pendapat mereka. Media massa lebih membesarbesarkan penangkapan beberapa anggota massa aksi seperti layaknya pelaku tindakan kriminal, padahal kebebasan berekspresi sudah dijamin oleh peraturan negara ini.

"Ini adalah pelanggaran terhadap pemenuhan hukum yang setara dan sangat tidak adil bagi demonstran."
tegas Sebby. Sebagaimana diketahui, paska insiden penghadangan massa aksi KNPB hari Senin (4/6) lalu, dilaporkan oleh media ini bahwa tiga orang orang tewas. Ketiganya diakui oleh keluarga korban sebagai anggota KNPB. 

"Benar ada korban jiwa anggota KNPB. Venius Tablo (Pamuel Taplo) Korban Tikam Mati, Yesa Mirin Korban Tembak Mati, Tanius Kalakmabin korban Tembak mati juga,” kata Victor Yeimo kepada tabloidjubi.com, Selasa (5/6) pagi melalui pesan singkat.

Pantauan tabloidjubi.com di ruang ICU RS Yowari (5/6), di tubuh korban bernama Pamuel Taplo, asal Distrik Bemta Kabupaten Pegunungan Bintang terlihat luka bacok, tusukan di punggung dan memar di bagian muka. Sementara menurut keluarga Yesa Mirin, salah satu korban tewas, Yesa tewas karena dianiaya oknum aparat keamanan yang membubarkan masa aksi. “Kemarin itu dia duduk di pinggir bak kijang menghadap ke depan dan kena tembakan dari belakang. Ia jatuh ke badan jalan. Lalu polisi datang, pegang leher dan memutar leher, mati di tempat. Peluru masih bersarang di tubuh korban,” kata paman Yesa, J. Bitibalyo. Pihak kepolisian Polda Papua, paska terjadinya insiden, sebagaimana yang diberitakan Wicaksono, kepada wartawan via SMS, Senin (4/6).
Mengetahui tindakan massa sudah anarkis, sambung Yohanes, aparat gabungan kemudian melakukan
pengejaran. Polisi pun berhasil menangkap puluhan massa yang diduga bertindak anarkis. "Ada 43 orang yang
diamankan karena diduga melakukan pengerusakan, dan di saat dilakukan pengejaran, satu orang ditemukan
terkapar di selokan," jelasnya.
Massa juga melempar tombak dan panah hingga mengenai dua warga. "Ada dua warga yang terkena di bahu
dan tangan, saat ini sedang dirawat di rumah sakit," lanjut Yohanes.

Polisi Tangkap 43 Demontrans KNPB Soal Demo Pelanggaran HAM Papua

Foto Ilustrasi

JayapuraVoice of Baptist,--Pihak Polda Papua dalam hal ini Polres Jayapura telah mengamankan sedikitnya 43 orang simpatisan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diamankan pasca rusuh demo Papua Merdeka yang mengakibatkan 6 warga sipil luka-luka dan 1 orang pendemo meninggal dunia Senin(4/6/2012)lalu. Menurut Kabid Humas Polda Papua, AKBP Johannes Nugroho Wicaksono kepada Tribunnews.com di ruang kerjanya mengatakan 43 orang simpatisan tersebut kini tengah diperiksa secara intensif oleh pihak Polres Jayapura dimana mereka masih berstatus sebagai saksi.

”43 orang simpatisan KNPB yang diamankan Polres Jayapura di Sentani masih berstatus sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan statusnya akan meningkat menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP Drs Johannes Nugroho Wicaksono Johannes di kantornya, Selasa(5/6/2012).
Saat ini ke-43 simpatisan KNPB yang telah diamankan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Jayapura.

”Para otoritas menyatakan, Mereka masih dimintai keterangan, terkait demo penolakan aksi kekerasan di papua dan mengungkap pelaku pelanggaran HAM di papua,” terangnya.

Menurut Kabid Humas aksi brutal oleh simpatisan KNPB di Sentani, setelah pihak kepolisian Polres Jayapura Kota dan Polres Sentani dengan dibantu Brimobda Papua membubarkan 11 iringan truk yang mengangkut massa KNPB di daerah kampong harapan sentani jayapura.

”Dari kejadian itu 6 orang luka-luka, dan 1 orang pendemo tewas diduga akibat di bunuh saat pembubaran aksi massa dibubarkan aparat, sehingga kami langsung mengamankan 43 orang simpatisan KNPB karena dengan alasan tidak punya surat ijin, jelasnya.

Sementara itu, salah satu korban  simpatisan KNPB, Sunardi  (39) yang berprofesi sebagai Sopir Truk, Selasa sore dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura karena mengalami luka kena panah di bagian punggung belakang dan mengakibatkan kondisi korban sempat kritis.

Dari pantauan Tribunnews.com di RSUD Dok II Jayapura kondisi korban tampak lemah dengan luka dibagian punggung tembus pinggang. Bahkan, saat itu Sunarso langsung dibawa ke ruang ICU guna menjalani perawatan intensif atas lukanya. Hernadin, selaku teman korban mengakui, sebelum kejadian dia sempat bersama-sama korban untuk mengantar barang pesanan kearah Sentani.
”Saya sempat sama-sama dengan korban, tapi tak lama kami berpisah. Beberapa menit kemudian, saya ditelepon kalau Sunardi kena panah,” tuturnya.

Di tempat yang sama, pihak keluarga korban, Andi saat ditemui Tribunnews.com  menyampaikan bahwa, Sunardi dirujuk ke RSUD Dok II untuk mempermudah pihak keluarga memantau perkembangan dan kondisi korban, apalagi korban tinggal di Entrop.

”Itu kan masih dekat dengan RSUD Dok II dibandingkan RSUD Sentani, jarak tempuh relative jauh. Menurut Andi pihak keluarga sangat sedih atas peristiwa ini, dimana mereka tidak menyangka salah seorang kerabat mereka Sunardi bisa dipanah saat kerusuhan pecah Senin kemarin, pihaknya berharap agar ada yang dapat bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami pihak keluarga juga berharap ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini, karena kami tidak tau apa-apa soal kejadian kerusuhan kemarin, kenapa tiba-tiba adiok saya yang harus jadi korban, saya harap polisi bisa mengungkap kasus ini dengan segera,” pintanya.

Sekedar diketahui kejadian bermula ketika massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berdemo menuju kota jayapura dengan tuntutan “ Segera Mengungkap kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di papua “  dan saat itu KNPB yang hendak menuju arah Waena dengan menggunakan sejumlah truk pada pukul 13:30 WIT dihalau dan dibubarkan oleh aparat keamanan di depan Telaga Maya. Karena tidak diperbolehkan melintas akhirnya massa dibubarkan aparat dan massanya terpencar kembali ke arah Sentani. Ketika sampai di Kampung Harapan, Sentani beberapa orang massa  tidak menerima perlakuan aparat polisi, massa mulai mengamuk di sekitar jalan raya. (Chanry Andrew Suripatty )