Kontras Nilai Ada Spekulasi Seputar Penembakan Mako Tabuni

Mako Tabuni Foto VB

JAYAPURA - Kontras Papua bersama Sekertariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan( SKPKC) dan Bersatu Untuk Kebenaran Papua( BUK)  menilai ada spekulasi seputar tewasnya Mako Tabuni,  14 Juni lalu.   Mako Tabuni ditembak aparat kepolisian dari Polda Papua di kawasan Perumnas III Waena.

Kontras Papua menyatakan, penembakan terhadap Mako Tabuni tidak  dilakukan oleh Pihak Polda saja, melainkan ada juga keterlibatan pasukan   Densus 88  yang diduga menjalankan tugas terselubung di Papua. Kontras bersama SKPKC telah mengumpulkan sejumlah fakta lapangan termasuk menemui para saksi yang melihat langsung tertembaknya Mako Tabuni. Sejumlah saksi yang berhasil ditemui menyebutkan, Alm. Mako Tabuni ditembak saat dia berdiri makan pinang di depan  kios perumnas III Waena, ketika itu  ada mobil pertama Avanza berwarna hitam,  diikuti Avanza silver serta satu Daihatsu biru, lantas orang yang turun dari Daihatsu biru langsung menembaki Mako Tabuni hingga dia tewas ditempat.

Setelah dia ditembak mati,   dilarikan ke RS Bhayangkara di Kotaraja, yang jadi pertayaan adalah, mengapa polisi setelah menembak Mako dibawa lari ke RS Bhayangkara sementara di sekitar Waena ada RS Dian Harapan yang lebih dekat dengan TKP,  apalagi Mako ditembak dan dibawa ke RS Bhayangkara tanpa sepengetahuan keluarganya, dalam perjalanan dia kehabisan darah. Yang menimbulkan kecurigaan  adalah, Polisi  cepat cepat melakukan formalin, sehingga belakangan pihak keluarga Mako meminta harus otopsi,  tetapi pihak medis RS Bhayangkara katakan tidak bisa otopsi karena sudah diformalin. 

Kontras Papua yang diwakili Peneas Lokbere menyatakan, tindakan polisi yang menembak Mako Tabuni menunjukkan  Polisi tidak mampu dan Profesional dalam mengungkap siapa aktor kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi akhir akhir ini. “ Dan, kami mengutuk pelaku langsung, pelaku komando dan pihak pihak yang terlibat dalam penembakan Mako Tabuni,”katanya.

Menurut Peneas, Mako Tabuni tidak menampakkan  sikap sebagai orang yang melakukan kekerasan penembakan, bahkan saat rentetan penembakan yang terjadi, dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, keluar rumah seperti biasa, pergi ke Kampus juga. “Dia orang murni, tidak melakukan sesuatu,” ujar Peneas.  Dikatakan bahwa ada banyak pembohongan publik yang dilakukan Polda Papua pasca tertembaknya Mako Tabuni.

Kontras dan SKPKC  menyatakan tertembaknya Mako Tabuni harus mendapatkan perhatian presdiden RI, demikian presiden menghentikan dan menarik pasukan organik maupun non organik serta merasionalisasi jumlah TNI Polri di tanah Papua.

Karena  tertembaknya Mako  dilakukan Polda Papua, maka Kapolda Papua segera menghentikan penyisiran, penangkapan, penganiayaan, kriminalisasi terhadap mahasiswa serta mengembalikan barang barang para mahasiswa seperti laptop yang berisi bahan skripsi milik mahasiswa, handphone, serta barang lainnya yang disita di asrama.

Kapolda juga perlu menghentikan penyisiran terhadap rumah rumah warga sipil serta segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus kasus penembakan di tanah Papua, termasuk pembunuhan Mako Tabuni. Peneas bersama  dua staf SKPKC  Bernard dan Frans Making mendesak Kapolda hentikan upaya upaya menghancurkan dan mengkambinghitamkan perjuangan murni rakyat sipil Papua untuk menuntut Keadilan dan Kebenaran sesuai kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak hak sipil dan Politik.
Sumber: http://bintangpapua.com/headline/

Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

Stop Lakukan Penembakan !

Ketua MRP: Kapolda  Perlu Berikan Kronologi  Tertembaknya Mako Tabuni kepada MRP

Timotius Morib Ketua MRP

JAYAPURA - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan,   MRP minta kepada aparat keamanan  agar tidak ada lagi penembakan terjadi serta pertumpahan darah, setelah tertembaknya Mako Tabuni, Kamis  lalu.

Atas tertembak matinya Mako Tabuni, MRP  juga menyatakan turut berbela sungkawa.    Ketua MRP  juga menyatakan menyesalkan semua aksi teror yang dilakukan OTK maupun Penembak Misterius ‘Petrus’  di Kota Jayapura dalam dua bulan  belakangan ini, Mei- Juni, khusus menyesalkan kejadian di Perumnas III Waena,  Kamis lalu.

Rasa belangsungkawa dan penyesalan terhadap hal itu, diungkapkan Ketua MRP  kepada wartawan di Kantor MRP, Selasa( 19/6/2012). Murib menegaskan, di Papua tidak ada namanya OTK atau ‘petrus’ yang melakukan penembakan kepada warga sipil. Bila  tertembaknya Mako Tabuni pada Kamis lalu, lantas Polisi menemukan ada senjata atau pistol dan lainnya, maka menjadi tugas aparat untuk mengungkap, siapa otak di baliknya.

Namun, lain pihak tertembaknya Mako Tabuni, justru banyak saksi  masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu.  Dan laporan yang masuk kepada MRP bahwa saat itu Mako tidak melakukan perlawanan, tetapi bila memang ada pernyataan    terdapat pistol atau senjata, maka aparatlah yang harus mengungkapkan dengan transparan.

“ Sebagai  lembaga kultural MRP  menyatakan,  tertembaknya Mako hingga meninggalnya dia  membuat  masyarakat tidak senang, MRP sendiri menyesalkan hal itu. Seharusnya polisi  tidak langsung  melakukan penembakan, bila memang dia tidak melakukan perlawanan, sebab  penembakan  yang dilakukan aparat berdampak sosial bagi masyarakat dan merupakan tindakan yang berlebihan. Ditegaskan, dengan tertembaknya Mako, maka MRP minta tidak ada lagi pertumpahan darah terjadi. Menurut Murib, sekalipun dalam semua rentetan kasus penembakan Polisi telah mengantongi identitas dan kriteria pelaku. “Untuk hal itu kami MRP  menyatakan terima  kasih karena aparat sudah bekerja, minimal mengenal identitas pelaku, berikut barang bukti serta mengambil langkah langkah,”katanya. Mengutip pernyataan Kapolda Papua yang menyatakan, pelaku penembakan di Kota Jayapura adalah orang yang sudah terlatih,  lanjut Murib, lantas Polisi juga pada akhirnya  menyimpulkan Mako Tabuni pelaku penembakan.

“Menurut kami, apakah benar Mako Tabuni ini masuk dalam kriteria orang terlatih, ini pertanyaan kami sebagai masyarakat awam, sebab setahu kami, Mako Tabuni adalah masyarakat biasa  apakah dia terlatih atau tidak kami masih mempertanyakan hal itu,” sambungnya.

“ Kami berharap aparat kepolisian kedepannya dapat mengungkap dengan transparan identitas pelaku penembakan dan terbuka saja kepada publik untuk membuktikan bahwa memang aparat sudah bekerja dan buktinya aparat sudah mengantongi identitas pelaku, selanjutnya MRP sebagai lembaga kultural yang melindungi masyarakat asli Papua menyatakan aparat kepolisian perlu memberikan keterangan resmi kepada MRP tentang kronologis sesungguhnya, sehingga Mako Tabuni  ditembak, karena  hal ini menjadi pertanyaan  semua masyarakat,”  terang  Murib.

Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga diri, jangan melakukan hal hal yang dapat mencelakakan diri sendiri hingga  menjadi korban. Diingatkan, bila masyarakat asli Papua mau menyampaikan aspirasi  maka sampaikanlah dengan  cara- cara yang baik kepada  lembaga resmi, seperti DPRP.

Sumber: Bintang-Papua

 

Anggota Parlement West Papua Pertanyakan Kronologi Kematian Mako Tabuni

Hakim Pahabol

JAYAPURA - Koordinator anggota Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Hakim Pahabol dengan mengatasnamakan keluarga duka, rakyat dan Bangsa Papua Barat, mempertanyakan kronologis kematian Ketua I KNPB Mako Tabuni di Perumnas III, Kamis 14 Juni lalu.

Hal itu diungkapkan saat menggelar jumpa pers di Café Prima Garden Abepura, Senin (18/6).
“Kami rakyat Bangsa Papua Barat  mempertanyakan, Polisi RI di Papua itu untuk menyelesaikan masalah, menambah masalah atau bagian dari masalah itu sendiri,” ungkapnya.

Hal itu, berkaitan dengan statemen Polda Papua menyangkut kronologis tertembaknya Mako Tabuni versi Polda Papua, yang dinilainya sangat kontra dengan fakta dan keterangan saksi di lapangan.

Sedikitnya ada 14 pertanyaan yang dilontarkan terkait hal tersebut, seperti : Kenapa Polda Papua tidak melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali sesuai dg perundang-undangan RI sebelum penangkapan itu terjadi?;  kenapa penangkapan tidak dilakukan hari-hari lain, misal saat demo atau usai JP?. Juga kenapa mako langsung dibunuh? dan tidak ditangkap dan dilumpuhkan saja?; kenapa kalau Mako Tabuni menyimpan senjata masih harus merampas senjata yang dipegang anggota polisi?; berapa mobil yang ditumpangi aparat kepolisian untuk mengeksekusi Mako Tabui?; kenapa eksekutor tidak mengenakan pakaian dinas?; apa artinya aparat harus mengenakan topeng (penutup muka); fakta ada 5 lubang yang diperiksa pihak keluarga, sedangkan yang dipublikasikan hanya di perut dan paha?; juga ditanyakan terkait kondisi Mako Tabuni yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian, kenapa masih harus dipasang infus dan alat bantu pernapasan saat sampai di rumah sakit? 

Dalam kesempatan tersebut  juga diuraikan kronologis versi saksi yang dimilikinya, bahwa ketika Mako Tabuni sedang makan pinang bersama dua rekannya.saat itu juga tiga unit mobil kijang, masing-masing warna biru, hitam dan silver melaju perlahan-lahan dari arah Abepura menuju putaran Perumnas III.

Dua mobil berhenti di sekitar Pos Polisi (Yanmor) dan satu mobil berwarna biru terus melaju perlahan ke putaran taksi Perumnas III. Pas dekat dengan Mako Tabuni orang dari mobil biru tersebut langsung melepas tembakan 5 kali dengan menggunakan senjata laras panjang.

Penembak menggunakan topeng dan berpakaian preman, dan belum diketahui apakah ada korban atau tidak dalam aksi tembakan 5 kali tersebut.
Setelah melepaskan tembakan, mobil biru tancap gas melaju ke arah Abepura kemudian diikuti dua mobil yg berhenti di Pos Yanmor.

Beberapa menit kemudian massa dari arah kampus Uncen Atas datang dan membakar Ruko maupun rumah di dekat Pos Yanmor, serta membakar sebuah mobil dan beberapa unit motor. 30 menit kemudian Polisi tiba di lokasi.

Hakim Bahabol menyatakan juga bahwa apabila pihak Polda Papua tidak memberikan tanggapan  dan menjelaskan kronologis sebenar-benarnya kepada rakyat Bangsa Papua atas peristiwa penangkapan dan penembakan Mako Tabuni, maka pihak KNPB akan menempuh jalur hukum Internasional dan bukan dengan menempuh jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

“Karena pengalaman berbagai kasus, seperti kasus pembunuhan Theys Eluay, tidak ada penyelesaian yang baik. Bahkan pelakunya bebas dan sekarang mungkin sudah naik pangkat,” ungkapnya

 Sumber: Harian Bintang-Papua 

Polisi Tembak Mati "Mako Tabuni" ( Wakil Ketua KNPB)

Mako Tabuni ( Wakil Ketua KNPB)

Kepolisian Indonesia untuk mengungkapkan kasus teror penembakan di Jayapura tidak mendapatkan hasil akhinya berbuntut kepada penembakan kepada sala satu pemimpin gerakan activist KNPB MUSA alias MAKO TABUNI telah ditembak mati pada pukul 8:03 pagi WIT di Perumas III Waena oleh operasi gabungan polisi dan Densus 88. 

Hal ini jelas terbukti bahwa upaya teror dan penembakan merupakan operasi intelijen Indonesia dalam rangka mengkambing hitamkan setiap aktivis HAM di Papua. Penangkapan dan penembakan pentolan aktivis KNPB oleh polisi Indonesia terbukti bahwa apa yang dilakukan polisi terhadap upaya pengusutan pelaku teror penembakan adalah penipuan publik karena justru polisi yang balik melakukan teror penangkapan dan penembakan para aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas.

Operasi Polisi di Papua Malam hari

Tindakan polisi Indonesia semakin membrutal terhadap warga asli Papua sebagai aktivis KNPB dan melakukan pelanggaran HAM berat, dan tindakan polisi bukan dalam rangka mengungkap kasus teror penembakan dijayapura tetapi murni bentuk operasi khusus yang telah di intruksikan Presiden Republik Indonesia untuk menambah pasukan elit kepolisian Indonesia ke Papua dalam rangka Operasi khusus.

Presiden Republik Indonesia harus bertanggung jawab ata semua bentuk operasi yang bersifat diskriminasi terhadap warga Papua asli di tanah mereka sendiri, operasi ini murni bentuk pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh Indonesia terhadap masyarakat Asli Papua.

Penembakan atas pentolan aktivis KNPB MAKO TABUNI merupakan murni operasi khusus yang diboncengi dengan alasan mengungkapkan kasus teror dan penembakan akhir-akhir ini di kota Jayapura, telah terbukti bahwa polisi bukan mengusut kasus teror dan penembakan tetapi melakukan penangkapan, penembakan kepada aktivis tidak sesuai degan hukum yang berlaku di republik Indonesia.

Polisi tidak melindungi warga Papua asli sebagai bagian dari warga Negara Indonesia tetapi melihat sebagai musuh dan keberpihakan polisi murni dalam rangka mengamankan penduduk non Papua yang ada di Papua maka Operasi ini merupakan tidakan diskriminativ dan menghilangkan nyawa orang asli Papua dan operasi ini merupakan tindakan teror Negara yang dilakukan khusus untuk orang Papua.

Bentuk operasi ini dirancang khusus kedalam kinerja Polisi Indonesia degan alasan mengungkap kasus penembakan dan teror di kota Jayapura dan berupaya untuk menghindar dari bentuk-bentuk Pelanggaran HAM di Papua. 

Tindakan ini dalam rangka mengalihkan perhatian dunia bahwa polisi melakukan pengamanan tindakan kriminal di tanah Papua, dan mendiskreditkan upaya aktivis KNPB sebagai pelaku kriminal dan dalam kesempatan itu polisi Indonesia memanfaatkan isu kriminal untuk menembak dan menculik para activis HAM di Papua

News source: PapuaPost

Kontras:"Tanggapan SBY Mengalihkan Perhatian Dunia Internasional"

Korban Penembakan di papua ( foto Binpa)

"Sikap Istana itu menunjukkan Menutupi masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kondisi aksi kekerasan di Papua masih dalam kategori skala kecil dalam pembukaan Rapat Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Namun, fakta di lapangan kondisi keamanan di kawasan ujung timur Indonesia itu malah semakin parah.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan eskalasi kekerasan di Papua cukup mengkhawatirkan. Buruknya situasi di Papua, menurutnya, tidak bisa dibandingkan dengan keadaan di Timur Tengah. 

"Yang terjadi di sana memang buruk karena setiap hari ada upaya penembakan yang misterius. Membuat keberadaan polisi atau tentara di sana seperti tidak ada gunanya," kata Haris, di Jakarta, Selasa (12/6).

Ucapan SBY disebut Haris lebih pada menenangkan pasar dan mengalihkan perhatian dunia internasional.

"Namun apa yang terjadi di Papua gaungnya bisa lebih besar ke luar daripada ucapan SBY sendiri," kata Haris.

Kondisi di Papua, kata Haris, bisa lebih parah kalau negara tidak meresponnya dengan baik, atau merespon tapi dengan cara gegabah. Kalau gegabah bisa memperburuk situasi dan menguntungkan pihak-pihak tertentu terutama menjelang Pilkada.

Papua Belum Pulih

Sementara itu, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, mengatakan situasi keamanan di Papua belum pulih karena masih terjadi penembakan gelap yang menewaskan warga. 

Menurut dia, apa yang disebutkan Istana bahwa kondisi secara umum keamanan di Papua kondusif adalah sebuah kebohongan publik.

"Sikap Istana itu menunjukkan penyederhanaan masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya, mengingat kekhawatiran masih tinggi, baik di masyarakat maupun pihak berwenang," kata Syahganda, Selasa (12/6).

"Pertandingan sepak bola dalam laga nasional di Jayapura oleh Liga Super Indonesia pada Selasa ini, nyatanya tidak diizinkan kepolisian akibat pertimbangan keamanan," imbuh kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia itu.

Ditambahkannya, kondisi Papua bahkan di ibu kota Jayapura tergolong mencemaskan. Kurang dari dua pekan sejak 29 Mei sampai 10 Juni lalu terjadi tujuh rentetan kasus penembakan kepada warga sipil dan aparat hingga tewas, mulai korban turis asal Jerman bernama Pieter Dietmar Helmut (29/5), kemudian seorang pelajar SMU Gilbert FM (4/6), dan sehari sesudahnya (5/6) menewaskan anggota TNI Pratu Doengki Kune. 

Pada hari bersamaan, penembakan kembali dilakukan atas warga sipil, yaitu Iqbal Rivai dan Ardi Jayanto. Selang hari berikut (6/6), penembakan menimpa PNS Kodam Cenderawasih Arwan Apuan yang disusul penembakan terhadap Satpam "supermarket" Tri Sarono pada Minggu malam (10/6). 

Di tempat lain persisnya Kampung Kulirik, Distrik Mulai, Kabupaten Puncak Jaya, seorang guru SD Inpres Dondobaga, Anton Arung Tambila, juga ditembak oleh orang tak dikenal (OTK) pada tanggal 29 Mei saat berada di warung kelontong.

Menurut Syahganda, penyelesaian rangkaian kasus memilukan yang terjadi di Papua memerlukan beban ekstra dengan keterlibatan langsung Presiden SBY sehingga akar persoalan utama dapat dipecahkan seiring dengan penciptaan rasa damai bagi warga Papua.

"Persoalan inti Papua itu bukan semata-mata keamanan, melainkan meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, ketidakadilan pembangunan, serta pengakomodasian aspirasi politik masyarakatnya untuk memenuhi kemartabatan Papua," tandas Syahganda.

Penembakan Masih Diselidiki

Terkait sejumlah kasus kekerasan dan penembakan misterius di Papau itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Timur Pradopo mengatakan, aparat kepolisian terus mengembangkan penyelidikan terhadap tiga orang yang telah ditangkap dalam kasus penembakan di wilayah Papua.

Namun, Kapolri mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil-hasil penyelidikan selama ini, mengingat masih terus didalami. "Sekali lagi tolong sabar bahwa ini sedang kita kembangkan," kilah dia, ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/6).

Waspadai Kekerasan Jelang Pilgub

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui pemerintah tetap waspada terhadap situasi menjelang pemilihan gubernur di Papua. Menurut dia, sikap ini diambil pemerintah karena pengalaman menunjukkan seringkali terjadi konflik antarpendukung saat pemilihan kepala daerah berlangsung di Papua.

"Bahkan ada yang berhadap-hadapan di beberapa kabupaten antara kelompok pendukung A dengan kelompok lain, karena itu dari sekarang kita waspadai supaya tidak terjadi," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/6).

Mendagri mengatakan, peristiwa penembakan di Papua beberapa waktu lalu juga telah membuat spekulasi terkait pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini, tidak ditemukan keterkaitan peristiwa tersebut dengan proses akan digelarnya pemilihan gubernur.

OPM: Penembakan di Papua, Intelijen Ikut Bermain

Report: Chanry Andrew Suripatty (TribunNews)

Lamber Pikikir ( OPM Wilayah RI-PNG)

JAYAPURA – Adanya pernyataan Kepala BIN bahwa penembakan di Papua adalah ulah Organisasi Papua Merdeka membuat Pimpinan TPN/OPM angkat bicara.

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) Wilayah Keroom Papua Lambert Peukikier yang dihubungi Tribunnews.com, Senin (11/6/2012) menegaskan pihak TPN/OPM di wilayah Papua sama sekali tidak terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang terjadi di wilayah Jayapura, Papua belakangan ini.

“Yang Pertama OPM sudah sampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan tegas bahwa seluruh Pasukan TPN/OPM di wilayah Papua tidak terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang terjadi di Papua khususnya di Jayapura beberapa waktu terakhir,”kata Lambert.

Menurutnya gambaran umum di Papua ini banyak satuan tugas, yang didatangkan ke Papua mulai dari Intel Kopassus, BIN, BAIS dan satuan tugas Intelijen lainnya dan TPN/OPM mencurigai merekalah yang bermain dibalik semua kejadian penembakan di Papua ini.

”Ada Kopassus, BIN, BAIS dan lain-lain mereka datang ke Papua dikirim banyak-banyak untuk apa, kenapa kejadian terus terjadi, jangan-jangan merekalah yang bermain dalam serangkaian kasus penembakan di Jayapura ini,”kata Lambert.

Lebih lanjut Lambert mengatakan kehadiran Satuan tugas Intelijen militer di Papua perlu dipertanyakan dimana kehadiran mereka sangat tidak bermanfaat malah justru menjadi tanda Tanya besar bagi rakyat dan warga Papua.

”Intel banyak datang tapi penembakan terus terjadi, lalu masyarakat resah, terus siapa yang mau dituduh. Mereka kan Intel pasti tahu kejadian yang akan terjadi,”jelas Lambert.

Menurut Lambert TPN/OPM selalu menjadi bayangan ketakutan bagi pemerintah Indonesia, padahal dalam perjuangan TPN/OPM selalu berjuang dengan cara-cara damai dan tidak pernah mengajarkan kepada pasukan lainnya untuk bertindak anarkis dan brutal.

”Kami berjuang dengan damai, tidak ada cara-cara kekerasaan yang kami gunakan, dan itu perlu dicatat semua pihak,”kata Lambert.

Menurutnya program  Nasional TPN/ OPM pada tahun 2012 ini hanya satu yaitu akan melakukan aksi pengibaran bendera bagi 01 Juli 2012 selama tiga hari berturut dalam rangka HUT TPN/OPM.

”Kami hanya laksanakan program kami yang sudah diagendakan dimana akan kibarkan bendera bintang kejora di seluruh tanah Papua pada perayaan HUT TPN/OPM 01 pada tanggal 1 Juli mendatang,”kata Lambert.

Lambert juga menduga dengan adanya program TPN / OPM yang akan segera dilaksanakan, pemerintah Indonesia mulai mengkambinghitamkan kegiatan TPN/OPM dengan melakukan pengalihan isu dimana TPN/OPM lah yang berada dibalik serangkaian aksi kekerasan tersebut.

”Saya duga mereka (Pemerintah Indonesia.red) mau mengalihkan isu saat melihat adanya program OPM yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat yaitu peringatan HUT TPN/OPM,jadi saya kira ini skenario Indonesia,”ujar Lamberth menutup pembicaraan teleponnya dengan Tribunnews.com.

Sebelumnya Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erwin Syafitri membantah dengan tegas adanya keterlibatan militer dalam serangkaian aksi penembakan di Papua, khususnya di Jayapura. Menurutnya TNI dan Polri terus bersinergi mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI dari setiap gangguan keamanan yang terus terjadi.

Dalam kurun waktu dua minggu, wilayah kota Jayapura, Papua diteror dengan beberapa kali peristiwa penembakan. Penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal kepada sejumlah warga sipil, aparat keamanan, hingga warga asing yang tengah menikmati keindahan pantai tak luput dari aksi koboy OTK tersebut. 

Akibat kejadian ini, warga Jayapura, Papua mulai resah. Rasa nyaman yang dulunya terpelihara dengan baik kini mulai sirna dengan adanya aksi orang tidak dikenal yang melakukan serangkaian kasus-kasus penembakan tersebut. Masyarakat kini berharap Polisi dapat segera mengungkap siapa pelaku penembakan yang sebenarnya di Papua.

OPM Klaim Tak Bertanggung Atas Penembakan Misterius

Lamber Pekikir (OPM wiayah Perbatasan RI-PNG)

JAYAPURA - Organisasi Papua Merdeka OPM  pimpinan Lambert Pekikir yang bermarkas di Victoria  Perbatasan Papua New guinea (PNG) dan Indonesia Papua mengklaim sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi terror penembakan yang terjadi di Jayapura dalam dua minggu terakhir.

‘’Kami tak bertanggung jawab dengan semua peristiwa penembakan di Jayapura, dan kami sama sekali tidak mengetahui akan aksi-aksi itu, bahkan kami juga bingung siapa pelakunya,’’ujar Lambert Pekikir Komando Revolusioner  OPM Wilayah Perbatasan Indonesia-PNG, saat dikonfirmasi  melalui selulernya Selasa 12 Juni.

Untuk itu, sambungnya,Pemerintah RI  jangan menuding OPM sebagai pelaku serangkain aksi terror tersebut. ‘’Jangan kambinghitamkan kami, karena kami sama sekali tidak terlibat. Juga Jangan selalu  jadikan OPM sebagai proyek kepentingan pemerintah sipil maupun militer Indonesia,’’tegasnya.

Bahkan, sambungnya, untuk menghentikan pengkambinghitaman terhadap kelompoknya, sudah menyurati secara resmi pemerintah dan militer Indonesia, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror penembakan. ‘’Kami sudah surati pemerintah maupun militer indonesia yang intinya menyatakan tak bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa penembakan tersebut,’’ tandasnya.

Lamber Pekikir  mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan HUT OPM 1 Juli mendatang. Semua organisasi sayap maupun politik OPM saat ini sedang berkonsentrasi mempersiapkan peringatan HUT OPM, tai yang pasti tidak ada kaitan dengan serangkain aksi penembakan,’’tegasnya.

Sementara Juru Bicara  Revolusioner OPM Saul J Bomay juga menandaskan hal senada, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab ata aksi terror penembakan yang terjadi akhir-akhir ini. ‘’Mulai dari penembakan warga Jerman dan warga  yang semuanya terjadi di dalam kota, kami tidak tidak bertanggung jawab,’’tukasnya. Ia meminta, Kepolisian Indonesia sebaiknya segera mengungkap siapa sebenar pelaku penebar teros penembakan di Jayapura, jangan hanya tuding menuding. ‘’Jangan hanya menyebut OTK atau menuding OPM, tapi tak pernah bisa membuktikan siapa pelaku serangkaian aksi terror penembakan,’’tukasnya.

Saul J Bomay melanjutkan, bila pemerintah dan aparat Indonesia tidak mampu mengungkap serangkaian terror penembakan sebaiknya melibatkan lembaga-lembaga internasional. ‘’Kalau memang aparat Indonesia tak mampu mengungkap ya undang saja lembaga internasional,’’ jelasnya.

Sumber: Bintang-Papua

Statemen BIN Kontradiksi Soal Kekerasan di Papua

Jayapura BV--Menurut Badan Intejen Negara ( BIN) soal kekerasan di papua sangat kotradiksi dan membingungkan.

Dalam statement yang di kutip MetroTV (Kekerasan di Papua Ulah OPM) "oal pelaku dari tindak kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa. Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), kekerasan di Bumi Cendrawasih adalah ulah kelompok bersenjata Operasi Papua Merdeka (OPM). 

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meyakini aksi kekerasan ulah pihak asing. Namun intinya sama yakni agar persoalan-persoalan di Papua, mendapat perhatian dunia internasional.".

Namun Senin (11/06/2012) kepala BIN juga mengeluarkan Statement berbeda dengan sebelumnya, yang di kutip Media Kompas bahwa "Penembakan di Papua terkait  Pemilukada"

"Badan Intelijen negara (BIN) menengarai penembakan yang terjadi di Papua terkait dengan upaya mengacaukan pemilukada. Hal tersebut berdasarkan pengalaman tindak kekerasan di Aceh beberapa waktu lalu yang juga terjadi menjelang pemilukada. "Berkaitan dengan pemilukada," ujar Marciano Norman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di gedung DPR, Jakarta, Senin (11/06/2012).".

Dalam mengungkap pelaku penembakan dan kekerasan di papua tidak bisa mengada-ada, BIN sebagai agen rahasia negara harusnya realistis dan tidak membingungkan publik. bagimana seorang pejabat negara berkomentar hal - hal yang tidak realitistis hanya mengada - ada, apakah ini yang cara kerja BIN, perlu evalusi diri di lembaga BIN kerja BIN lebih optimal.

Soal pengungkapan pelaku kekerasan di papua, harus ada pendekatan dan maksimalkan kerja profesioanl, tidak bisa di lakukan dengan pendekatan keamanan, rasia, tangkap menangkap dan lain-lain, karena hal ini jutru menyebunyikan pelaku kekerasan yang sesungguhnya.

Kerja aparat keamanan dan BIN harus profesiaonal, Kalau benar yang dilakukan terkait pemilukada siapa pelakunya, kalau OPM dimana orangnya dan dari mana pertahanannya.

Harap semua kekerasan tidak di tuduhkan pada OPM saja, namun di papua banyak kepentingan yang bermain, harap polda jujur mengungkapkan siapa pelaku yang sesungguhnya.

Turius wenda ( Staf  Litbag PGBP)

Kasus Wamena, Kontroversi Antara Dua Intitusi Polda Papua Vs Pagdam Cenderawasih

Siapa yang berbohong, Polda atau Pagdam Karena ke dua intitusi itu berbeda statement atas kasus Penembakan dan Pembakaran di wamena (6/6/12)

Pembakaran Rumah Warga oleh TNI

Kekerasan pecah di wamena setelah dua personil TNI batalyon wamena yang mengendarai sepeda motor menabrak hingga tewas seorang anak laki-laki.

Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS wamena.

Namun TNI Membantah (kompas) Hal itu, Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Papua Letnan Kolonel Ali Hamdan Bogra membantah adanya berita yang menyebutkan bahwa prajurit TNI melakukan penembakan kepada belasan warga sipil dan pembakaran puluhan rumah di Wanema, Papua, Rabu malam lalu.

"Kami tidak membakar rumah warga, itu mustahil. Kami adalah prajurit, tidak mungkin kami melakukan hal itu," tegas Ali Hamdan seperti dilansir situs berita Australia

Tetapi Polda Papua membenarkan (kompas), TNI yang melakukan Penembakan sampai membakar rumah warga yang merabat di dalam kota.

"Menyusul kecelakaan lalu lintas itu, tentara dari sebuah pos militer setempat datang dengan dua truk dan membalas dengan menembaki warga sekitar, serta membakar sejumlah rumah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution. "Kejadian itu menyebar hingga ke pusat kota, di mana sejumlah toko dan rumah juga terkena tembakan," kata Saud Usman lagi.

Pemberitaan Polda di perkuat oleh Bupati jayawijaya ( Jhon Wetipo),  Bupati Jayawijaya Jhon Wetipo membenarkan adanya penembakan oleh militer terhadap warga sipil di wilayahnya pada Rabu (6/6/2102) malam.

Tentara, kata Wetipo, menembak mati satu orang dan melukai 17 orang lainnya. Satu orang dari 17 yang terluka kini dalam kondisi kritis. Wetipo menambahkan, setidaknya 37 rumah terbakar dalam peristiwa itu. Namun, kondisi itu berlangsung normal pada Kamis 

Demi nama baik intitusi TNI dan Polri, para politisipun angkat bicara, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR - RI), dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dengan pesan singkat mengatakan, TNI dan Polri di Papua Diminta Kompak.

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian diminta kompak dalam mengatasi situasi memanas di Papua. Jika kedua institusi itu tidak serius mengusut berbagai kasus di Papua, khususnya penembakan, maka akan merugikan kedua institusi itu sendiri.

Sekjen PDI-P itu berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada jajaran Polri, TNI, dan intelijen agar membentuk tim khusus untuk menuntaskan masalah keamanan di Papua.