Amnesty: Usut Tembakan Aparat ke Mako Tabuni

Jay

Jika aparat terbukti melanggar hukum, harus diadili di pengadilan sipil.

Jakarta VIVAnews -- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni tewas ditembak aparat dalam penyergapan di Wamena Jayapura, Papua. Insiden itulah yang kemudian menyulut rusuh, Kamis 14 Juni 2012.

Terkait peristiwa tersebut, Amnesty International menyerukan penyelidikan, cepat, menyeluruh dan independen mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum aktivis pro-kemerdekaan Papua itu.

"Jika penyelidikan menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, mereka yang bertanggung jawab, termasuk
orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional," tegas
Josep Roy Benedict Juru Kampanye Amnesty Internasional untuk Indonesia melalui pesan elektroniknya, Kamis 14 Juni malam.

Amnesty mengatakan, aktivis politik pro-kemerdekaan di Papua sering menjadi sasaran penindasan oleh pasukan keamanan Indonesia. Banyak yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara cukup panjang untuk kegiatan politik damai mereka.

Pihak berwenang juga harus membuka akses pemantauan independen, dari pengamat internasional, organisasi non-pemerintah dan wartawan.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik dari setiap provinsi Indonesia, termasuk desakan untuk kemerdekaan Papua. "Namun organisasi kami mempercayai hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk advokasi secara damai, referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan," tambah dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Mako Tabuni tak sekonyong-konyong ditembak. Dia dianggap melawan. Sehingga aparat mengambil tindakan tegas. "Karena sudah diancam akhirnya dilumpuhkan," kata Timur. Dari Mako Tabuni ditemukan senjata laras pendek dengan 18 peluru.

Timur mengungkapkan, penangkapan Mako Tabuni ini merupakan buntut rentetan penembakan yang terjadi mulai 29 Mei hingga 10 Juni yang lalu. Hasil penyelidikan polisi menemukan adanya kaitan Mako Tabuni dengan peristiwa itu. "Itu yang intensif kami lakukan sehingga hari ini kita dapatkan satu inisial MT," katanya. (eh)

Aktivis Kemerdekaan Papua Barat, Mako Tabuni Tewas di tembak Polisi, Jayapura Rusuh

Mako Tabuni ( Sekjen KNPB)

Jayapura--Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni, Kamis (14/6) sekitar pukul 11.50 WIT tewas tertembak di Jayapura, Papua.

Saat berita ini ditulis, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Polri Bhayangkara, Jayapura, untuk autopsi.

Mako Tabuni tewas tertembak saat berada di kawasan Perumnas Waena sedang belanja roko di depan kios . Pagi tadi kawasan perumnas itu memanas setelah sejumlah massa KNPB mengamuk akibat tewasnya pimpinan mereka.

Mako cs, adalah orang aktivis papua yang paling vokal menyuarakan aspirasi rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri, dia juga Menjabat sebagai Sekjen Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Sejumlah rumah toko (ruko), kendaraan roda dua dan empat dibakar massa. Kepala Humas Polda Papua Ajun Komisaris Besar Polisi Johannis Nugroho membenarkan adanya kerusuhan tersebut. Namun Kapoda Menyangkal penyebab kerusuhan, Ia mengatakan belum bisa memastikan penyebab. Satuan Brimob sudah dikerahkan ke kawasan itu.

Menurut sejumlah saksi, Polisi datng menenbak mati pimpinan KNPB yang paling vokal itu, setelah terjadi penembakan massa datng membakar ruko dan kendaraan mereka melarikan diri ke gunung. Polisi tengah mengejar para pelaku yang lari ke arah belakang Kampus Universitas Cenderawasih, Waena. Warga panik dan lari menyelamatkan diri.

Diduga, kerusuhan ini masih terkait dengan serangkaian kekerasan di Jayapura, Papua, dalam beberapa pekan terakhir. Polda papua mengklaim bahwa keterlibatan Komite Nasional Papua Barat dalam serangkaian kekerasan jayapura.

Ketua Komte Buchtar Tabuni ditangkap Kepolisian Daerah Papua. namun keterlibatan bukthar Cs, tidak membuktikan oleh penyidik Polda Papua dan bukthar di jerat dengan kasus pengrusakan LP abepura tahun 2010 silam.

Buchtar ditangkap di Lingkaran Abepura dan kemudian di giring ke Markas Polda Papua Jalan Samratulangi, dengan pengawalan ketat anggota Reskrim dan Brimob Polda Papua. 

Wakapolda Papua Brigadir Jenderal Pol Paulus Waterpauw mengatakan, penangkapan Buchtar Tabuni karena ditengarai sebagai dalang berbagai kekerasan di Papua

KNPB Bukan Organisasi Kriminal dan Teroris!

Bucthar Tabuni Ketua KNPB

PAPUAN, Biak --- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Biak meminta Kapolda Papua untuk segera membebaskan Bucthar Tabuni, sebab KNPB bukan organisasi atau kelompok kriminal dan teroris seperti yang dituduhkan aparat keamanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KNPB Wilayah Biak, Apolos Sroyer, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Senin (11/6) siang ini dari Biak, Papua.

Menurut Apolos yang juga sebagai ketua Fraksi Sairery di Parlemen Nasional West Papua, Polda Papua harus segera membebaskan Ketua Umum KNPB Bucthar Tabuni, sebab Polda segaja membuat skenario untuk mengadu domba orang Papua.

“Beberapa peristiwa penembahkan di Papua, terlebih di Jayapura adalah permainan dari aparat kemanan untuk menangkap dan membungkam ruang demokrasi di Papua Barat,” kata Apolos.

Karena itu, lanjut Apolos, “Kami minta kepada Polda jangan mengkriminalisasi perjuangan suci rakyat Papua Barat yang selama ini dilakukan dengan mentaati hukum dan aturan yang berlaku di negara ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan adanya sekelompok orang yang memanfaatkan situasi terakhir di Papua degan wacana dialog Jakata-Papua, KNPB Wilayah Biak dengan tegas menolak usulan tersebut.

“Dialong model apapun dengan tegas kami tolak, karena masalah Papua adalah masalah internasional, maka harus diselesaikan melalui jalur internasional.

Kami juga minta selama Bucthar Tabuni belum di bebaskan, tolong jangan ada yang bicara soal dialog Jakarta-Papua,” kata Apolos.

Dalam pernyataan tersebut, Apolos juga meminta agar aparat kepolisian segara mengungkap pelaku penembakan yang telah meresahkan warga kota Jayapura.

Apolos juga menghimbau kepada ketua-ketua KNPB di seluruh tanah Papua untuk menyikapi penangkapan Ketua Umum KNPB yang dinilai salah alamat dan tak berdasar.

Informasi yang dihimpun suarapapua.com, Bucthar Tabuni telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan kasus pengrusakan LP Abepura pada tahun 2010 lalu. 

Editor: Oktovianus Pogau (Suara Papua)

Freedom Struggle, Not Mysterious Shooting

vision of the struggle of Papuan independence

Jayapura Binpa-- A series of mysterious cases of firing that occurred in Jayapura and some areas are not the vision of the struggle of Papuan independence, but it is a purely criminal case that intentionally disrupt public order, or the life of a nation and society in Papua bernega.  

This was said by the commander Koteka West Papua, "Roberthus Takimai, Kerpada Media reporter, yesterday, in Jayapura. "The struggle is not Papua independence by violent means, especially with the way this mysterious firing," Clearly Commander.
He also asked the police to unravel the mysterious case of firing in Papua, as it is a purely criminal case that threatens the life of a peaceful society in Papua,"Then, this mysterious firing, if done by the Free Papua Movement, meaning it has violated the vision of the struggle of the Free Papua Movement, the struggle for independence Papua peacefully, without violence," explains Robert.

However, if this mysterious firing, conducted by security means, security forces deliberately disrupt the security situations in the land of Papua, so that individual security is to be dealt with in accordance with applicable laws corridor, "said Takimai.

In addition, he also asked the local government and the Central Government to immediately review and mengklarifikaksi to the mysterious firing case rife in Papua, that orderliness and safety of people in Papua still assured, then, he also dismissed a growing issue in the community that, the rise mysterious firing in Papua was carried out by the armed citizens of Papua is not true, because Papuans did not have modern weaponry, as well as the National Liberation Army of Free Papua Movement is also not true, but everything is done by unscrupulous vandals security situations, obviously Robert.

Serhingga, if the police could not reveal the mysterious case of firing in Papua fast, accurate, and reliable, meaning, the police would deliberately disrupt the security situation in Papua is full of peace, or there are certain motifs that had been created by the security forces so that it is questionable, "said Robert.Therefore, he asked the police to demonstrate professionalism to unravel this case, because for this case by case which occurred in Papua, there was no clear disclosure of the case by the police, especially in the case of the mysterious firing of the flare occurred dibekang this, "said Takimai .In addition, he also asked the central government, and the Papua provincial government to immediately see, observe and review the firing this case, because the struggle for Papuan independence not by force but the Papuan struggle with vision, namely independence peace, which is imbued with a safe , peace, and quiet.

"Mysterious and wild firing, it's not our fight Papuans, but that there are elements of security vandals who deliberately create conflict in Papua, so do not do their omission of a troublemaker in the middle of the community" says Robert.

In addition, he also disagreed with the arrest of the West Papua National Committee Chairman, Buchtar Tabuni, as Dahlan of serentatan Mysterious firing cases in Papua, because he did not have weapons that shoot way masyaraklat Papua innocent of this, therefore, exempt Buchtar "If the police detained buchhar menghelabui firing was done by the police itself," Bold Robert.

If this country honestly, foreigners as independent in solving various cases in Papua peacefully, without violence, "said Commander Koteka peace sona

Amnesty Internasional: Desak RI Selidiki serangan militer terhadap penduduk desa di Wamena, Papua

AI desak, Pemerintah Indonesia harus menjamin suatu penyelidikan dengan cepat, independen dan imparsial atas laporan-laporan dari penggunaan yang tidak perlu dan berlebihan kekerasan termasuk senjata api oleh aparat keamanan di Wamena, Provinsi Papua.Pada sore hari tanggal 6 Juni 2012, dua tentara bersepeda motor dilaporkan berlari dan melukai 3 tahun anak bermain di pinggir jalan di desa Honelama di Wamena. Penduduk desa yang menyaksikan insiden itu mengejar tentara dan menikam sampai mati seorang dan melukai yang lain.Sebagai pembalasan, dua truk tentara dari batalyon tentara Yonif 756/Wamena tiba di desa Honelama tidak lama setelah dan dilaporkan melepaskan tembakan sewenang-wenang di desa itu menewaskan satu orang, Elinus Yoman. Menurut sumber lokal yang handal, tentara juga ditikam sekitar selusin orang dengan bayonet mereka. Selain itu, tentara dilaporkan membakar puluhan rumah, bangunan dan kendaraan selama serangan itu. Banyak penduduk desa telah melarikan diri daerah tersebut dan takut untuk kembali ke rumah mereka.Amnesty International mengakui kesulitan yang dihadapi oleh pasukan keamanan di Indonesia, terutama ketika dihadapkan dengan kekerasan. Orang yang diduga melakukan kejahatan kekerasan, termasuk terhadap anggota pasukan keamanan, harus dibawa ke pengadilan. Namun, tersangka harus diidentifikasi secara individual untuk penangkapan dan penuntutan sesuai dengan hukum - tidak ada tempat untuk hukuman kolektif dan acak, kekerasan pendendam.Kekuatan aparat penegak hukum untuk menggunakan kekuatan dibatasi oleh hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dan standar, dasar yang merupakan kebutuhan untuk menghormati dan melindungi hak untuk hidup. Hak ini diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia adalah negara, yang juga mengatur bahwa hak ini tidak boleh derogated dari, termasuk di saat darurat. Hak untuk hidup juga diatur dalam Konstitusi Indonesia.Jika penyelidikan menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum berlaku atau digunakan tidak perlu atau berlebihan, maka mereka yang bertanggung jawab, termasuk orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional. Korban harus diberi ganti rugi.Laporan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan terus muncul di propinsi Papua dan Papua Barat, termasuk penyiksaan dan penggunaan perlakuan buruk, yang tidak perlu dan berlebihan lainnya kekuatan, termasuk senjata api, dan pembunuhan di luar hukum.Meskipun komitmen publik yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Februari 2012 yang kasus pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi "diproses secara hukum dan pelakunya dihukum", penyelidikan laporan pelanggaran oleh pasukan keamanan jarang dan hanya beberapa pelaku telah dibawa ke pengadilan.Kurangnya akuntabilitas diperburuk oleh kegagalan untuk merevisi Undang-Undang tentang Pengadilan Militer (UU No 31/1997). Personil militer yang dituduh HAM yang diadili di pengadilan militer. Amnesty International telah menyatakan prihatin dengan kurangnya independensi dan imparsialitas uji coba ini.Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk mengatasi budaya impunitas di Papua dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasukan keamanan semua bertanggung jawab atas pelanggaran HAM harus bertanggung jawab. Pemerintah juga harus segera merevisi Undang-Undang tentang Pengadilan Militer sehingga personil militer yang diduga melakukan serangan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dapat diselidiki dan diadili dalam sistem peradilan yang independen sipil dan para korban dan saksi diberi perlindungan yang memadai.

This Source Published AI:

http://www.amnesty.org/publish 

Indonesia: Investigate military attacks on villagers in Wamena, Papua

Download:

• HTML
• PDF

Index Number: ASA 21/020/2012
Date Published: 8 June 2012

Indonesia mengklaim bahwa kemenangan diplomasi atas Vanuatu

Oleh,Winston Tarere (dailypost-vanuatu)
Di Indonesia Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa telah mengklaim kemenangan politik dan diplomatik atas orang-orang Vanuatu dan berdiri teguh mereka pada kemerdekaan bagi Papua Barat.

"Vanuatu telah berubah posisi dan sekarang mendukung otonomi khusus di Papua," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
The Jakarta Globe mengutip Menteri Natalegawa pada tanggal 1 Juni yang mengatakan: "diplomasi Indonesia untuk meredakan kekhawatiran internasional tentang kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua perlahan-lahan menghasilkan buah ... beberapa negara telah melunak sikap mereka pada kebijakan, termasuk pulau Pasifik negara-negara seperti Vanuatu yang secara tradisional telah menentang pemerintahan Indonesia di Papua. "

Ini kemenangan diplomatik adalah anak otak Perdana Menteri Sato Kilman yang melihat hubungan yang lebih erat ekonomi dengan Indonesia sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan bagi Papua Barat.
Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Indonesia telah disumpal suara Vanuatu kebebasan agar sesuai dengan protokol diplomatik PBB dan menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.Hal ini juga dilengkapi sebagai kemenangan khusus bagi rezim Perdana Menteri Kilman, yang memandang posisi mantan Vanuatu - dilembagakan oleh ayahnya kemerdekaan - pertama dan mantan Perdana Menteri Fr Lini sebagai korban sia-sia yang telah datang dengan biaya besar hubungan ekonomi lebih dekat dan Bahasa Indonesia bantuan.

Ada kekhawatiran bahwa pergeseran kebijakan mencerminkan posisi etis ini pemerintah yang nilai-nilai komputer, traktor, peralatan elektronik dan pelatihan paramiliter untuk menekan kebebasan dan hak-hak demokratis individu untuk memprotes eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi dari Melanesia di Papua Barat, dan untuk menghabisi keluar api, harapan dan aspirasi orang Papua Barat untuk melaksanakan diberikan Tuhan hak untuk memerintah dan memutuskan nasib mereka sendiri.

Kepedulian juga telah dikemukakan bahwa posisi baru Pemerintah berimplikasi rakyat Vanuatu dalam konspirasi internasional untuk terus menindas orang Papua Barat sehingga mereka dapat memiliki saham dalam keuntungan besar yang ditambang dari pegunungan dan dasar laut Papua Barat.

Pemerintah bertindak yang menyimpang dari tindakan parlemen dari hukum - yang mewajibkan pemerintah untuk mensponsori kemerdekaan bagi Papua Barat - untuk mengenali aturan Jakarta melalui otonomi khusus atas kemerdekaan rakyat Melanesia Papua Barat.

Three Demonstrators Killed In Sentani, West Papua

Press Release – West Papua Media Alerts

On 29 May at around 11.30 am, a 55-year man with a German passport was found covered in blood after being shot by an unknown person (OTK) at Pantai Base-G. His wife, Eva Medina, 55 years old, saw the perpetrator who she said, was a man with sideburns …

Report From Knpb National Committee Of West Papua

WEST PAPUA URGENT NEWS

Names of the victims:

Panuel Tablo, male,18 years old, from Bintang Mountains. Catholic Yesa Mirin, male 18 years old from Senani, Protestant The third victim has not yet been identified.

Chronology

On 29 May at around 11.30 am, a 55-year man with a German passport was found covered in blood after being shot by an unknown person (OTK) at Pantai Base-G. His wife, Eva Medina, 55 years old, saw the perpetrator who she said, was a man with sideburns and curly hair. On the following day, 30 May, the KNPB announced that it would hold a demonstration in response to all the shooting incidents that have recently occurred in Papua.

The following is a statement by the KNPB spokesman, Viktor Yeimo.

According to plan, the KNPB held a demonstration to press for investigations into a number of shooting incidents that have occurred in Papua recently. The KNPB held a demo on 4 June. A large crowd of people wanted to go to Abepura but were prevented from doing so by heavily armed Indonesian security forces.

The demonstrators decided to return to Sentani. While on the way, there were skirmishes with the security forces who attacked the demonstrators in Kampung Harapan. This is where the shooting and maltreatment as well as kidnappings began, perpetrated by members of the Indonesian security forces, the TNI and the police. The demonstrators dispersed and fled into the forest, hiding in the tall grass for protection.

As a result of the violence perpetrated by the security forces, three demonstrators were killed and ten were arrested. All those arrested were subjected to torture. We cannot report about any other people.

According to a report by the TNI – Indonesian army – leaked to us by a pro-Merdeka soldier, the troops said that they had killed twenty demonstrators on 4 June.

Please Note:

We intend to cross check this information and update this report with new information, based also on investigations made at the location of the incident and in the hospital in Yowari, Papua. The persons we found in the hospital were Ericson Suhun and Aksina Balingga along with their colleagues..In a cell phone message we were told that they had been tortured and had sustained serious maltreatment. They were then detained by the security forces in Bayangkara Hosital, without legal counsel.

Statement by an independent human rights activist:

There is a humanitarian crisis in Papua, along with a serious human rights crisis. We call for international intervention into the situation in Papua, in accordance with UN mechanisms. Without this, we Papuans
will be annihilated because the Indonesians are constantly killing us, anywhere and everywhere. We hope that this information about the shooting of demonstrators on 4 June by the security forces will be used for an urgent appeals release programme, internationally, and that it will be drawn to the attention of the international community.

Please accept our thanks for your attention and support in the defence
of human rights in West Papua.

Sebby Sambom (Pro-independence Human Rights Activist in West Papua)

Gubernur PNG Powes Parkop) mendesak Indonesia untuk mengakui hak-hak orang Papua Barat

Powes Parkop

Gubernur Papua New Guinea Distrik Ibu Kota Nasional mengatakan tekanan harus dibawa untuk menanggung pada Indonesia  menangani masalah Papua Barat.

Seorang advokat waktunya ini hak Papua Barat di perhatikan, Powes Parkop mengatakan isu Papua Barat tetap merupakan hambatan bagi hubungan baik antara Indonesia dan  masyarakat pulau Pasifik.

Dia mengatakan jika Partai Sosial Demokrat adalah bagian dari pemerintahan berikutnya setelah pemilihan bulan Juni, dia akan mendorong pengakuan jangka panjang dan tidak menyangkal hak untuk menentukan nasib sendiri orang Papua Barat.

Bapak Parkop mengatakan Indonesia harus memungkinkan latihan yang tepat bahwa masalah hak untuk melanjutkan.

     "Kami memiliki rencana untuk bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan, jika Anda suka, keamanan, investasi mereka dan sebagainya, jika Papua Barat harus memilih untuk menjadi bangsa merdeka. Kami ingin melihat lebih banyak integrasi politik dan ekonomi antara Papua Nugini, Papua Barat dan Indonesia. "

Sumber: Radio Selandia Baru Internasional

Benny Wenda Forum Olso Freedom, Membawa isu-isu kemanusiaan West Papua ke puncak agenda global

Oslo Freedom Forum: http://www.oslofreedomforum.com/

Forum Kebebasan Berusaha Untuk:

•      Membawa isu-isu kemanusiaan ke puncak agenda global
•      Memberikan pengaturan untuk membuka mata presentasi
•      Sorot cerita pembela hak asasi manusia
•      Mendorong inspirasi dan pertukaran ide
•      Fokus pada masyarakat tertutup yang membutuhkan paparan
•      Tumbuh dan memberdayakan komunitas internasional 

Benny Wenda adalah Pemimpin Suku Besar Papua Barat dan pembela hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan orang Papua Barat. Seorang tokoh terkemuka dalam gerakan kemerdekaan di wilayah ini, ia menjabat sebagai wakil khusus untuk kedua Parlemen Inggris dan PBB. Dia ditahan pada tahun 2002 oleh pemerintah Indonesia atas tuduhan menghasut kekerasan dan pembakaran, tapi melarikan diri selama persidangan dan diberikan suaka politik di Inggris. Setelah tiba di Inggris, Wenda mendirikan Kampanye Papua Merdeka Barat untuk menyebarkan kesadaran tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat.

Wenda adalah pendiri Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP) dan anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP). Tumbuh di dataran tinggi terpencil di Papua Barat, Nugini, Wenda dan keluarganya menghabiskan lima tahun bersembunyi di hutan setelah militer Indonesia pembantaian kekerasan menguasai tanah airnya pada tahun 1977. Pada tahun 1983, setelah sebagian besar masyarakat mereka kembali untuk tinggal di bawah pemerintahan Indonesia, orang tuanya memutuskan untuk kembali sehingga anak-anak mereka bisa bersekolah.

Setelah lulus dari universitas, Wenda menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Adat Koteka. Wenda memprotes penindasan hak-hak orang Papua Barat atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berbicara menentang penahanan individu untuk mengambil bagian dalam demonstrasi tanpa kekerasan dan mengungkapkan pendapat mereka.

Sebagai hasil dari keunggulan mulai berkembang, Wenda menjadi sasaran pengawasan yang lebih tinggi oleh pemerintah Indonesia pendudukan. Pada tahun 2002, ia ditangkap dan dituduh menghasut kekerasan dan pembakaran, rumahnya digeledah tanpa surat perintah, dan pihak berwenang menolak untuk memberitahukan kepadanya tentang tuntutan terhadapnya. Ia disiksa oleh polisi dan ditahan di sel isolasi selama beberapa bulan. Selama persidangan, Wenda secara fisik diserang beberapa kali oleh penjaga penjara. Khawatir bahwa ia tidak akan diberi pengadilan yang adil dan bahwa ia bisa terbunuh sebelum keputusan itu diberikan, Wenda lolos dan melarikan diri ke wilayah tetangga Papua New Guinea.

Dia diberikan suaka politik dengan keluarganya di Inggris, di mana ia meluncurkan kampanye Barat Papua Merdeka, yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat dan mempromosikan hak-hak dasar dan penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat melalui pengembangan masyarakat sipil . Kampanye ini bekerja untuk mengekspos pelanggaran HAM yang terjadi di bawah pemerintahan Indonesia, karena semua media asing dan organisasi internasional yang paling dilarang di Papua Barat.