Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

20 Gereja di Aceh Disegel dan Terancam Dibongkar

Sekalipun Sidang UPR 23 Mei 2012, Negara-Negara Anggota PBB Menanyakan Soal Intoleransi Beragama Namun Pemerintah Tetap saja melakukan pemalangan terhadap kaum minoritas di Indonesia

Eva Kusuma Sundari.

Jakarta,-- Sebanyak 20 gereja di Aceh, khususnya di Kabupaten Singkil, telah disegel dan terancam dibongkar oleh pemerintah daerah setempat. Gereja-gereja itu dianggap tidak memenuhi syarat pembangunan tempat ibadah yang ditetapkan pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari, mengatakan, ia dan politisi PDI-P lain, yakni Adang Ruchiatna dan Moh Sayed, serta Suroso dari Fraksi Partai Gerindra, menerima pengaduan penutupan 20 gereja di Aceh dari Aliansi Sumut Bersatu, Senin kemarin.

Sumber masalah dari penutupan tempat ibadah itu, kata Eva, yakni Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Dalam Peraturan itu, lanjut dia, syarat pendirian tempat ibadah lebih berat dibanding Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mengatur hal sama.

"Kalau SKB mensyaratkan 60 anggota jemaat gereja untuk mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan), maka peraturan gubernur itu meminta 150 anggota jemaat," kata Eva di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/6/2012).

Eva menambahkan, yang lebih menyedihkan adalah adanya fatwa lokal yang mengharamkan umat Muslim untuk memberi tanda tangan persetujuan pembangunan tempat ibadah selain masjid. Artinya, kata dia, upaya meminta tanda tangan persetujuan dari masyarakat sekitar tidak mungkin tercapai.

Eva menambahkan, bukan hanya tempat ibadah baru yang terancam dibongkar. Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi yang sudah berdiri sejak 1932 pun dipaksa untuk mengikuti kesepakatan komunitas tahun 1971 dan 2001 yang berisi hanya memperbolehkan satu gereja di Kabupaten Singkil.

"Sesuatu yang tidak relevan mengingat saat ini penganut agama Kristen sudah mencapai 1.500 keluarga. Mereka menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Singkil. Belum lagi umat Khatolik yang tidak mungkin berbagi gereja dengan umat Protestan," ucap Eva.

Eva mengatakan, perlu ketegasan dan bimbingan dari pemerintah pusat agar pelaksanaan keistimewaan Aceh tetap dalam koridor NKRI. Menurut dia, kesepakatan tahun 1971 dan 2001 itu tidak sesuai dengan konstitusi sehingga tidak boleh dipaksakan.

"Bimbingan dari Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) diperlukan agar muspida dan Kapolres dapat bertindak adil dan netral bagi semua warga negara sesuai hukum nasional dan tidak tertekan oleh ormas intoleran setempat," minta Eva.

Sumber: http/www.News.Kompas.com/

SBY Mengabaikan Kasus Pembunuhan Papua Barat

Oleh,  Alex Rayfield (NewMatilda.com/news)

Presiden RI ( SBY)

Beberapa aktivis Papua Barat dibunuh bulan ini dan banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Para saksi mengatakan pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab - tapi tidak ada yang mendengarkan di Jakarta, melaporkan Alex RayfieldPapua Barat bergolak. 

Dalam dua minggu terakhir serangkaian penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer telah mengejutkan bahkan berpengalaman pengamat Papua. 

Tapi sebagai Barat berdarah Papua, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhuyono tetap diam.Gelombang kekerasan terakhir dimulai pada tanggal 29 Mei ketika seorang pria 55 tahun kelahiran Jerman, Pieter Dietmar Helmut, ditembak dan terluka di sebuah pantai populer di Jayapura.

Meskipun beberapa saksi mengidentifikasi mobil dari yang orang Papua diduga menembak Helmut, polisi belum menahan siapapun.

Pada hari yang sama Anton Arung, seorang guru sekolah dasar, ditembak di kepala oleh penembak tak dikenal saat ia sedang berdiri di sebuah kios di kota dataran tinggi Mulia. Empat hari kemudian, aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), seorang pemuda pro-kemerdekaan organisasi, memprotes penembakan. Menurut saksi indonesian polisi kemudian melepaskan tembakan.

Di cegat Aparat Saat Demo KNPB (foto Seby)

Lima orang terluka dalam serangan itu. 23 tahun Yesaya Mirin dari Yahukimo desa ditembak mati sementara 29 tahun Panuel Taplo tetap dalam kondisi serius dengan luka peluru.Ketika KNPB pemimpin Buchtar Tabuni dihadapkan polisi pada demonstrasi kedua di ibukota ia ditangkap, lanjut mengobarkan situasi yang sudah tegang.Pemimpin kemerdekaan Dipenjara Dominikus Surabut dan Selphius Bobii dan Ruben Magay, seorang anggota parlemen provinsi belum diketahui secara pro-kemerdekaan nya pandangan, secara terbuka mengecam cara polisi dari KNPB dan menyerukan pembebasan Buchtar Tabuni.

Korban Penembakan Polisi Yesaya Mirin ( Foto seby)

Sebagai ketegangan meningkat pesan teks beredar memperingatkan orang untuk berhati-hati "Dracula" dan lain penghuni setan seperti malam. Dalam peringatan Papua Barat dari Dracula dan sejenisnya kode untuk orang-orang untuk menjauhi jalan-jalan karena operasi militer rahasia.Similar pesan SMS yang dikirim sebelum kemerdekaan pemimpin terkemuka Theys Eluay dibunuh pada November 2001.Minggu berikutnya adalah satu sangat berdarah di Jayapura. Pada hari Minggu 3 Juni, mahasiswa Jimi Ajudh Purba ditikam sampai mati oleh penyerang tak dikenal. 

Sehari kemudian, 16 tahun siswa SMA Gilbert Febrian Ma'dika ditembak oleh orang tak dikenal dengan sepeda motor dan selamat dari luka tembak di punggungnya.Pada hari Rabu 6 Juni pegawai negeri dilaporkan ditembak mati di depan kantor walikota dan hari berikutnya tiga orang lainnya dilaporkan ditembak, dua di antaranya meninggal. 

Salah satu dari mereka menyerang adalah seorang polisi, Brigadir Laedi.Pada hari berikutnya, Jumat 8 Juni, Teyu Tabuni, yang berafiliasi dengan KNPB, ditembak mati saat ia sedang berdiri di area parkir ojek di Jayapura. Menurut saksi, Yopina Wenda, Tabuni ditembak empat kali di kepala oleh seorang polisi berseragam yang kemudian melarikan diri dari TKP.Minggu berikutnya pada tanggal 10 hingga 11 Juni dua orang lagi dilaporkan ditembak mati, satu di luar pusat perbelanjaan dan dekat kedua untuk Universitas Cendrawasih di Abepura.Pada minggu yang sama bahwa pembunuhan misterius mengguncang warga Jayapura, dataran tinggi Papua Barat juga berdarah. 

Pada tanggal 6 Juni dari tentara Batalyon 756, tidak secara teratur ditempatkan di Papua Barat tetapi dibawa untuk tugas tempur, menjatuhkan dan membunuh seorang anak berusia tiga tahun, Wanimbo Desi, saat mengendarai sepeda motor mereka di desa Honai Lama di pinggiran Wamena.Kerabat anak kemudian diduga ditikam salah satu tentara mati dan buruk mengalahkan detik.New Matilda berbicara lokal Wamena aktivis berbasis Simeon Dabi dan Wellis Doba melalui telepon yang mengatakan bahwa tentara kemudian melanjutkan pembakaran 70 rumah mengamuk, membunuh 22 babi (binatang sangat dihargai oleh dataran tinggi Papua) sementara pemakaian senjata api tanpa pandang bulu mereka.

Dabi dan Doba keduanya melaporkan 11 orang dengan luka serius setelah tentara menembak, menikam dan penduduk mengalahkan. Ratusan melarikan diri ke gunung dan hutan. Dua orang Papua lebih kemudian meninggal dari luka yang diderita dari, militer 40 tahun Elinus Yoman dan 30 tahun Dominggus Binanggelo.Sementara itu di Yapen, sebuah pulau di lepas pantai utara Papua Barat, laporan penyaringan melalui operasi militer.

New Matilda berbicara satu aktivis di Yapen yang melaporkan melalui telepon seluler bahwa sekitar 60 orang - 10 keluarga dari 14 warga yang berbeda - telah mencari perlindungan di hutan setelah polisi dan pencarian diluncurkan militer dan operasi penangkapan menyusul pertemuan para pemimpin dipegang oleh Papua Barat Otoritas Nasional.

Tanggapan pemerintah Indonesia untuk penembakan baru-baru di Jayapura telah meminta tindakan tegas termasuk dari rumah ke rumah mencari pejuang bersenjata. Letnan Jenderal Marciano Norman, kepala Badan Intelijen Indonesia, mengatakan kepada Jakarta Post melalui telepon bahwa "Kami tidak punya pilihan selain melakukan menyapu, sebagai warga sipil tidak diperbolehkan untuk memegang senjata Aturan harus ditegakkan.."Ironisnya, Norman membuat hari-hari ini komentar sebelum Polisi mengaku seorang polisi menembak mati KNPB aktivis Teyu Tabuni pada tanggal 7 Juni.Keenam utama kelompok yang polisi, militer dan intelijen agen konsisten target dalam operasi sweeping adalah pemimpin dari Republik Federal Papua Barat yang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober tahun lalu, kelompok pro-kemerdekaan KNPB dan WPNA, para pemimpin gereja dan pemimpin suku.

Semua kelompok-kelompok ini tidak bersenjata - memerangi meskipun kata - memberikan kepercayaan untuk klaim aktivis bahwa tujuan dari menyapu bukan untuk menjaga keamanan, tetapi untuk menginjak-injak perbedaan pendapat.Sementara polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, pembela HAM di Papua titik jari pada pasukan keamanan Indonesia.

Dalam wawancara dengan Jakarta Globe Ferry Marisan dari Institut untuk Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat (ELSHAM) mengatakan bahwa "Papua adalah tempat bagi penegak hukum untuk mendapat promosi .... Bukankah aneh bahwa setelah seri dari penembakan, polisi tidak bisa menemukan pelaku Mereka selalu mengklaim pelakunya adalah orang bersenjata tak dikenal. 

Mereka menganalisis peluru, melakukan uji balistik tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan.? "Pejuang HAM di Papua Barat berpendapat bahwa polisi dan militer memiliki kepentingan dalam menciptakan dan memelihara konflik untuk membenarkan kehadiran mereka dan untuk menjaga kepentingan yang menguntungkan bisnis yang legal dan ilegal.Tapi ini bukan hanya kepentingan bisnis yang dipertaruhkan. Pihak keamanan di Papua Barat juga melihat diri mereka sebagai berani membela negara Indonesia dari penguraian lebih besar.

Di mata mereka ini membenarkan operasi rahasia. Tahun lalu New Matilda bertemu dua orang Papua dari Sorong yang dibayar untuk menghadiri upacara di Manokwari di mana mereka dilantik menjadi skuad sipil yang seolah-olah akan membantu polisi dengan penyelidikan anti-korupsi.Para aktivis membacakan sumpah kesetiaan kepada negara Indonesia dan diberi seragam dan kartu ID - dilihat oleh New Matilda. 

Mereka yang hadir pada pertemuan itu kemudian diberitahu bahwa sedikit akan dipilih untuk pelatihan tempur di Jakarta. Dalam bayang-bayang kekerasan milisi Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999 laporan seperti ini orang Papua sangat kesulitan.Aktivis lokal bukan satu-satunya memunculkan pertanyaan mengganggu tentang penanganan SBY situasi di Papua Barat. 

Oposisi MP Tubagus Hasanuddin, anggota Parlemen Komite Pertahanan, mengatakan kepada Radio Australia ia ingin jawaban."Bagaimana bisa ada 30 penembakan dalam satu setengah tahun dan tidak satu pun kasus diselesaikan?" tanyanya. "Dua puluh tujuh korban telah jatuh Kita harus mencari tahu mengapa.."Angka Hasanuddin yang mungkin berada di sisi konservatif tapi dia adalah bukti bahwa ada orang Indonesia yang ingin melihat kemajuan dalam menemukan solusi yang adil dan damai untuk konflik di Papua Barat.

Pemimpin Gereja seperti Pastor Neles Tebay dari Jaringan Perdamaian Papua berpendapat bahwa tindakan dari Jakarta untuk memerintah dalam pasukan keamanan sangat penting karena legislator provinsi tidak memiliki kontrol atas polisi dan militer.

Namun, SBY cepat kehabisan waktu. Kepresidenannya berakhir tahun depan dan Papua semakin menyerukan PBB untuk campur tangan.Dikatakan bahwa konflik mendalam duduk polarises posisi protagonis. 

Di Papua Barat posisi tersebut adalah pengerasan dan jumlah protagonis meningkat. Polisi dan militer membela negara yang telah kehilangan semua legitimasi di mata Papua.

Kenyataan ini tidak dibantu oleh kenyataan bahwa banyak polisi dan militer - lebih dari 90 persen di antaranya adalah Bahasa Indonesia - memiliki pandangan sangat rasis tentang orang-orang mereka dimaksudkan untuk melindungi.

Secara politik kepentingan orang Papua tidak terwakili oleh parlemen provinsi. DPRD, atau parlemen provinsi setempat, menemukan diri mereka terjebak di antara tuntutan untuk kemerdekaan Papua dari konstituen mereka dan penolakan yang kaku untuk masuk ke pembicaraan dari bos Jakarta yang partai 3000 kilometer - bahkan berbicara dipandang sebagai terlalu banyak konsesi untuk gerakan kemerdekaan.

Di tengah adalah orang Papua, mendidih dengan kemarahan selama beberapa dekade penyalahgunaan oleh pasukan keamanan dan semakin vokal tentang tuntutan mereka untuk asli penentuan nasib sendiri.Waktu tidak mungkin satu-satunya masalah. 

Diragukan apakah Susilo Bambang Yudhuyono bersedia untuk menghabiskan modal politik membuat baik pada janji-Nya berulang-ulang untuk memecahkan masalah Papua dengan "damai" dan "martabat" Banyak.

Di SBY bertentangan secara terbuka melangkah untuk melindungi dan mempertahankan pasukan keamanan ketika mereka telah dituduh tindakan kotor kekerasan terhadap warga sipil dan menolak untuk wajah bukti bahwa kekerasan negara merupakan masalah sistemik di Papua Barat.

Mengecilkan masalah di Papua dapat memenangkan dirinya teman di militer tapi di mata orang Papua itu membuatnya terlihat tidak efektif. Hal tarnishes citra internasionalnya sebagai seorang demokrat dan memperkuat tangan orang dalam dan di luar Papua Barat yang menyerukan kemerdekaan.Hal ini membuat suara-suara gereja dan para pemimpin suku senior yang menyerukan suara dialog diukur dan masuk akal. Satu-satunya masalah adalah tidak ada indikasi bahwa SBY mendengarkan.

Sidang UPR HAM PBB: Perancis,Jerman,Australia,USA,UK,Jepang,Denmark,Swiss, Soroti Situasi HAM Papua

 Perancis Desak  Membuka Akses Jurnalis di Papua, Jerman Desak Pembebasan Filep Karma dan  Penyelesaian konflik di Papua harus dilaksanakan secara serius dan menempuh jalur dialog, Australia: Meminta Indonesia menjamin perlindungan kelompok2 politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai, USA: Prihatin dengan kondisi Papua, dan human rights past abuses, UK: Papua dan Papua Barat ada eskalasi tindak kekerasan dan terus berlanjut, Jepang: Meminta adanya penegakkan hukum dan HAM di Papua serta Papua Barat!

Sidang UPR HAM PBB (foto Kontras)

Jayapura Baptist Voice-- Universal Periodic Review (UPR) sebagai agenda Sidang HAM PBB yang dimulai hari ini, Rabu (23/5), di Genewa, Swiss, memperlihatkan meski ada negara yang memuji perkembangan HAM di Indonesia, namun hampir 70 Negara menyatakan keprihatinan kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran HAM di Indonesia, terlebih khusus di Tanah Papua.

Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Swiss, Perancis adalah sebagian kecil dari negara-negara tersebut. Perancis misalnya, meminta kepada Pemerintah Indonesia membuka akses untuk media dan jurnalism.

Internasional ke Papua. Pemerintah Jerman juga dengan tegas meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Filep Karma dari tahanan politik tanpa syarat dan meminta Pemerintah Indonesia tidak
menyalahgunakan KUHP 106 dam 110.

Sedangkan pemerintah Kanada meminta Indonesia agar menjamin perlindungan para aktivis yg menyampaikan aspirasi politiknya secara damai. Hampir sama dengan Kanada, Australia meminta Indonesia
menjamin perlindungan kelompok-kelompok politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai.

Ingggris yang baru-baru ini menyatakan akan memperbaharui perjanjian perdagangan senjatanya dengan Indonesia meminta Indonesia untuk menerima kedatangan Special Rapporteur on Freedom of Religion/Belief & melakukan proses ratifikasi ICC dan OPCAT.

Sementara Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari Indonesia menegaskan Indonesia harus membawa para pelaku pelanggaran HAM dari latar belakang militer ke pengadilan. Dan Swiss, negara penyelenggara sidang HAM PBB ini Meminta Indonesia menyelesaikan isu freedom of expression di Papua dan Papua Barat serta penyiksaan terhadap tahanan.

Menanggapi isu Papua yang mencuat di UPR ini, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Yoman kepada tabloidjubi.com (23/5) mengatakan bahwa dunia internasional melalui lembaga atau badan dunia PBB mulai membuka hati dan mata untuk melihat penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan serta kejahatan Negara.

 "Tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk menutup pintu akses media internasional dan diplomat asing ke Papua. Sekarang sudah waktunya Pemerintah Indonesia meninggalkan atau berhenti beberbagai bentuk rekayasa dan kebohongan-kebohongan tentang persoalan Papua" (Rev. Socratez Sofyan Yoman.)

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk duduk berunding dan berdialog dalam semangat kesetaraan untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua." kata Yoman.
Lanjutnya, tekanan Internasional ini juga tidak terlepas dari kegagalan Otonomi Khusus sebagai solusi politik tentang masalah Papua. Amanat Otsus seperti perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan mengalami kegagalan tolal dan sebaliknya kejahatan dan kekerasan Negara semakin meningkat dan menyengsarakan penduduk asli Papua.

UPR adalah proses yang melibatkan kajian atas catatan hak asasi manusia dari semua anggota PBB setiap empat tahun. UPR adalah proses di bawah naungan Dewan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kesempatan bagi setiap Negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah mereka lakukan untuk  memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka dan untuk memenuhi kewajiban hak asasi
manusia mereka. UPR ini dirancang untuk memastikan perlakuan yang sama bagi setiap negara ketika situasi hak asasi manusia di negara mereka dinilai.

Sumber: Jubi

Universal Periodic Review (UPR) Harus Periksa Intoleransi Agama di Indonesia

Bendera NKRI

New York City - Human Rights First mendesak PBB negara anggota, termasuk Amerika Serikat, untuk fokus pada kekerasan agama di Indonesia karena mereka memeriksa catatan manusia negara itu hak minggu ini. Organisasi ini mencatat bahwa penghujatan hukum di Indonesia telah digunakan untuk membenarkan diskriminasi dan kadang-kadang kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Selain itu, pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi terjadi dengan peningkatan frekuensi melawan latar belakang intoleransi.

Selama siklus pertama Tinjauan Periodik Universal pada bulan April 2008, Indonesia menggambarkan dirinya sebagai "demokrasi multi-etnis" dan diakui bahwa untuk memelihara masyarakat, perusahaan itu perlu untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai Pemerintah "harmoni persatuan, dan toleransi." juga mengakui komitmen dan kewajibannya di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta jaminan konstitusional negara untuk promosi dan perlindungan ini "benar penting." Meskipun komitmen ini, namun , serius pelanggaran HAM terus berlanjut.

"Hanya dalam dua minggu terakhir, masalah serius yang berkaitan dengan undang-undang penghujatan Indonesia telah muncul kembali. Kita telah melihat meningkatnya kekerasan agama serta tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, "kata Hak Asasi Manusia Pertama Joelle Fiss. "Kelompok Islam terganggu pembahasan buku Irshad Manji di Jakarta Selatan. Penulis juga menderita luka ringan setelah serangan massa saat peluncuran bukunya di Institut Studi Islam dan Sosial (LKiS) Foundation di Yogyakarta. Hari kemudian, konser Lady Gaga dibatalkan setelah protes yang dipimpin oleh kelompok-kelompok serupa. Ancaman dan serangan menjadi tren di Indonesia, dan ekstremis menggunakan taktik intimidasi terhadap mereka yang ingin berbicara dan melaksanakan kebebasan berkeyakinan. Terlebih lagi, polisi tidak cukup melindungi mereka yang sedang diintimidasi. "

Fiss berada di Indonesia pekan lalu untuk bertemu dengan kelompok masyarakat sipil yang bekerja untuk memerangi kekerasan dan impunitas di Indonesia, serta untuk menegakkan kebebasan beragama dan berekspresi. Perjalanannya didahului Tinjauan minggu ini terhadap catatan hak asasi manusia Indonesia.

Human Rights First mendesak Indonesia untuk menggunakan proses Tinjauan Universal Periodic sebagai kesempatan untuk mencabut hukum penghujatan atau, minimal, mengubah hukum yang ada untuk membatasi pelanggaran dengan memperkuat persyaratan untuk bukti niat dan bukti. Selain itu, Human Rights First mendesak pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjamin semua orang yang hidupnya telah diancam atau hampir punah karena penghujatan dan hukum yang terkait, termasuk para pembela mereka yang dituduh menghujat, pejabat pemerintah, pengacara dan hakim yang berbicara menentang hukum penghujatan . 

"Pejabat pemerintah harus berbicara menentang pelanggaran hak asasi manusia setiap kali tindakan seperti itu terjadi dan, khususnya dalam hal kekerasan, memastikan bahwa ada respon yang cepat dan tepat baik dari penegak hukum dan aparat peradilan pidana," kata Fiss. "Aturan hukum harus ditegakkan dengan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama, termasuk tindakan kekerasan terhadap anggota agama minoritas."Klik di Report Sini untuk penyerahan penuh Human Rights First dengan peninjauan UPR untuk Indonesia serta Hak Asasi Manusia Hukum Laporan Pertama Penghujatan Exposed

Dewan Gereja, Orang Papua Punya Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri

"Apakah yang terbaik itu merdeka ataukah yang terbaik itu masih menjadi bagian dari NKRI? Yang kita tahu masih banyak masalah di dalamnya. Ataukah yang terbaik itu dengan implementasi otsus atau apa? Itu bahan pertimbangan Dewan Gereja Sedunia. Bahwa masyarakat asli Papua harus diberiknh hak untuk menentukan nasib mereka," demikian kesimpulan Dewan Gereja dikutip Novel Matindas dari Biro Papua.

Tuntutan Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Papua (foto KNPB)

SBP--Dewan Gereja Sedunia dalam statemen terbarunya menyiratkan rakyat Papua berhak memutuskan ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau merdeka.

 "Apakah yang terbaik itu merdeka ataukah yang terbaik itu masih menjadi bagian dari NKRI? Yang kita tahu masih banyak masalah di dalamnya. Ataukah yang terbaik itu dengan implementasi otsus atau apa? Itu bahan pertimbangan Dewan Gereja Sedunia. Bahwa masyarakat asli Papua harus diberiknh hak untuk menentukan nasib mereka," demikian kesimpulan Dewan Gereja dikutip Novel Matindas dari Biro Papua, di Persatuan Gereja Indonesia PGI sebagaimana dimuat Radio Nederland, Senin (23/04/2012).
Sementara itu Oridek Ap dari Free West Papua di Belanda, mengatakan, pernyataan Dewan Gereja Sedunia itu merupakan langkah awal menuju kemerdekaan. Gereja sebetulnya harus bicara soal firman Tuhan. Kalau gereja bisa merasa perlu untuk membela bangsa, maka itu tidak ada salahnya.


"Kalau gereja harus bicara politik untuk membela masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi hidup, maka gereja tidak salah untuk berbuat seperti itu. Gereja wajib juga untuk membela jemaatnya. Sangat sulit sebetulnya persoalan ini, gereja memiliki posisi penting untuk membela masyarakat," demikian kutip Oridek Ap.
Meski demikian, menurut Novel, tidak semua orang Papua ingin memisahkan diri.
"Tidak semua orang Papua mau merdeka. Dalam arti merdeka secara politis. Nah, ada yang mau merdeka tapi secara ekonomi. Atau ingin merasakan hidup yang tentram dan damai. Yang mereka perjuangkan terutama kesamaan hak sebagai warga negara Indonesia. Yang terakhir ini masih ingin bergabung dengan Indonesia." *

PEPERA 1969, Otonomi Khusus 2001, UP4B 2011

Ketua PGBP Socratez Soryan Yoman (foto pgbp)

“Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintahan militer” (Amiruddin Al Rahab: Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme: 2010,  hal. 42)

Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia selalu mengkleim bahwa PEPERA 1969 sudah sah dan status Papua dalam wilayah Indonesia sudah final. Namun, dalam realitasnya, Rakyat Papua, penduduk asli Papua sebagai pemilik negeri dan ahli waris Tanah Papua ini sampai saat ini masih mempertanyakan status politik mereka dalam

wilayah Indonesia  dengan mempersoalkan PEPERA 1969. Penduduk asli Papua sebagai saksi  dan korban sejarah terus menyatakan bahwa PEPERA 1969 dilaksanakan dibawah tekanan militer Indonesia. Rakyat Papua selalu dan terus-menerus menyatakan bahwa masa depan dan hak politik rakyat Papua benar-benar dihancurkan oleh militer Indonesia.  Simson Barias (alm.), pernah berkata kepada saya, “PEPERA pada tahun 1969 itu dimenangkan oleh Tentara Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang kejam dan jahat.”  Pelaku sejarah PEPERA 1969, Gemenagi Wenda (alm.) pernah berkata kepada saya, “ PEPERA 1969 itu suatu penipuan orang-orang Indonesia dan tentara Indonesia jaga kami seperti orang-orang jahat.  Kami disuruh bicara merdeka-merdeka.” 

Sementara sahabat karib ayah kandung saya, Tawarakonuwa Wanimbo (alm.) pernah bertutur kepada saya, “ waktu PEPERA 1969 itu banyak tentara Indonesia yang menjaga kami. Kami takut dibunuh karena mereka pegang senjata. Mereka bilang kepada kami, sekarang kamu tinggal dengan Indonesia dan nanti setelah anak-anak kamu sekolah dan mengerti, mereka akan berjuang untuk Papua merdeka.”

Setelah saya mendengar kesaksian ini dan melihat kenyataan hidup penduduk asli Papua yang tidak normal selama ini, saya berusaha mencari tahu apa sesungguhnya PEPERA 1969. Saya sendiri mencari dokumen-dokumen PEPERA 1969 di PBB dan membangun komunikasi dengan teman saya, akademisi Inggris,  Dr. John Saltford, saya bertemu dia di London,  dan juga Sejarawan Belanda, Dr. Hans Meijer. Mereka berdua mengirim hasil penelitian mereka kepada saya.  Dari hasil yang saya selidiki dan pelajari bahwa   semua yang dikatakan pelaku sejarah kepada saya memang benar.  Bahwa PEPERA 1969 itu dimenangkan oleh Tentara Indonesia.   Saya sendiri belajar dokumen-dokumen PEPERA 1969 yang ada di PBB, Annex I yang dilaporkan perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, diplomat dari Bolivia, dan Annex II yang dilaporkan Pemerintah Indonesia tentang PEPERA 1969 yang penuh kebohongan Pemerintah Indonesia.   Karena itu saya katakan PEPERA 1969  palsu, cacat hukum, dan penuh dengan rekayasa militer Indonesia.  Bukti-bukti keterlibatan militer sulit dibantah dengan alasan apapun.

“Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969:   “ Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun  yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.  “Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 anggota dewan musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan resmi PBB: Annex 1, paragraph 189-200).

Adapun Surat Rahasia dari Komando Militer Wilayah XVII Tjenderawasih, Kolonel Infantri Soemarto-NRP.16716, kepada Kamando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969, Nomor: R-24/1969, Status Surat Rahasia, Perihal: Pengamanan PEPERA di Merauke. Intin isi surat rahasia adalah sebagai berikut:  “Kami harus yakin untuk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya percaya sebagai ketua Dewan Musyawarah Daerah dan MUSPIDA akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk mengabungkan Papua dengan Republik Indonesia” (Sumber:  Dutch National Newspaper: NRC Handelsbald, March 4, 2000).


Kita semua, penduduk asli Papua sebagai pemilik dan ahli waris Tanah ini, pemerintah Indonesia sebagai tamu yang menduduki dan menjajah Papua sebagai neo-kolonial, perlu memahami  pertanyaan saya, “Kalau status  Papua dalam Indonesia sudah final, mengapa harus ada UU No. 21 Tahun 2001 sebagai solusi politik yang final? Dan sekarang mencul lagi pertanyaan baru, yaitu: Kalau PEPERA 1969 adalah final dan Otonomi Khusus sudah dinyatakan berhasil mengapa harus ada Program Senter Klas, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)?  Yang lebih menarik perhatian saya adalah mengapa pelaksana Program UP4B semuanya dilibatkan para Jenderal Purnawirawan?  Apakah ini PEPERA 1969 jilid ke-III?

Saya adalah salah satu pemimpin Gereja yang pernah membantu menterjemahkan  Otonomi Khusus   kepada warga Gereja dan juga penduduk asli Papua.  Pada saat sosialisasi Otonomi Khusus di Wamena, saya dicaci-maki oleh warga Gereja. Saya dituduh menerima uang dari Pemerintah dan juga saya hampir dilempari batu oleh anggota Jemaat yang menolak Otsus dan pendukung Papua Merdeka.  Saya juga yang mendampingi rombongan utusan Negara-Negara Uni Eropa yang datang berkunjung ke Wamena dan selanjutnya kami ke Piramid. Saya dituduh oleh intelejen Indonesia bahwa saya menghalang-halangi pekerjaan intelejen dan disiarkan melalui RRI dari Jakarta dan nama saya disebut-sebut.

Dalam perjalanan dari Piramid ke Wamena kota, saya berbicara kepada mereka bahwa “rakyat Papua hampir 100% mau merdeka. Dan mereka menjawab: “ dalam Otsus itu ada perhatian dan perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keberpihakan, perlindungan bagi penduduk asli Papua. Kami harap pak Socratez sampaikan kepada rakyat Papua supaya menerima Otonomi Khusus.”  Saya berangkat ke Mulia, Puncak Jaya, saya sosialisasi Otonomi Khusus dengan bahasa Tanah, bahasa adat, bahasa mereka. Rakyat mendengar, mengerti dan menerima saya, walaupun hati mereka sangat menolak Otonomi Khusus. Mengapa rakyat mendengar dan menerima  saya?  Karena mereka “trust” apa yang saya sampaikan. Tapi, sayang, Otsus gagal dan dalam Otsus, rakyat Papua sangat menderita dan masa depan  penduduk asli Papua sangat memprihatinkan.

Sekarang Pemerintah Indonesia datang dengan Program baru, Unit Percepatan Pembanguan Papua dan Papua Barat (UP4B).  Program ini juga mendapat penolakan di mana-mana. Jayapura di tolak.Manokwari ditolak. Sorong pada Selasa, 13 Februari 2012 ditolak tegas oleh anggota MRP, DPRP Papua Barat dan rakyat Papua Barat.  Anggota MRP dan DPR Papua Barat meminta Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah Papua dengan dialog Jakarta-Papua.

PEPERA 1969 dipaksakan dan dimenangkan oleh tentara Indonesia. Otonomi Khusus 2001 dipaksakan walaupun  rakyat Papua menolak tegas dengan menuntut Papua Merdeka . Sekarang, UP4B dipaksakan untuk dilaksanakan di Papua, walaupun rakyat Papua menolak dengan tegas dan menuntut dialog tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga. Yang aneh adalah PEPERA 1969 dimenangkan oleh Tentara Indonesia. Otonomi Khusus juga dengan tekanan dan pembunuhan terhadap penduduk Papua yang menolak Otonomi Khusus, termasuk Theodorus Hiyo Eluay. UP4B dikepalai oleh seorang purnawirawan berpangkat Jenderal dan para mantan Jenderal di Papua dilibatkan dalam Program UP4B. Rakyat Papua mengatakan: “ PEPERA 1969 adalah palsu dan cacat hukum. Maka muncul Otsus 2001 sebagai PEPERA 1969 jilid II dan UP4B merupakan PEPERA 1969 jilid III.

Apapun tawaran dan program Pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua, yakinlah bahwa tidak akan pernah berhasil. Karena, ada dua jurang yang sulit terjembatani, yaitu ideologi Melayu, Indonesia dan ideologi Melanesia,  Papua.  Ditambah lagi masalah hilangnya “trust” Papua kepada Indonesia dan “kecurigaan” Indonesia yang berlebihan  kepada orang-orang asli Papua selama ini.  Pemerintah Indonesia telah gagal membangun rakyat Papua. Pemerintah Indonesia telah gagal memenangkan hati rakyat Papua selama ini. Pemerintah Indonesia telah menjauhkan hati rakyat dari Indonesia. Pemerintah Indonesia telah sukses mengintegrasikan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan tapi manusia Papua disingkirkan dan dibantai seperti hewan. Sekarang, saatnya, penduduk asli Papua bangkit untuk membela martabat dan kehormatannya dan sudah saatnya memimpin dirinya sendiri.

 Para pembaca opini ini, Anda percaya atau tidak. Anda akui atau tidak. Anda suka atau tidak suka. Anda senang atau tidak senang. Saya TAHU, saya SADAR, saya MENGERTI, saya PERCAYA dengan IMAN, bahwa CEPAT atau LAMBAT nubuatan ini akan terwujud, hanyalah persoalan waktu.   “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).

Karena itu, solusi terbaik yang berprospek damai dan manusiawi yang saya usulkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Indonesia ialah: Pertama, Pemerintah Indonesia dengan jiwa besar harus mengakui kegagalan dan kesalahan terhadap penduduk asli Papua sejak 1 Mei 1963 sampai hari ini  dan harus mengakhiri pendudukan dan penjajahan di atas Tanah Papua. Kedua, Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua harus membuat perjanjian-perjanjian kerja sama dalam bidang : ekonomi, keamanan, politik dan bagaimana nasib orang-orang Melayu, Indonesia yang sudah lama berada di Papua dan termasuk penduduk Transmigrasi.  Ketiga, semua dana Otonomi Khusus dan UP4B dipergunakan untuk membangun rakyat Indonesia yang miskin dan terlantar di Jakarta, Jawa, dan daerah lain di Indonesia  

Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan yang bertugas di Tanahnya orang Melanesia Papua ini diharapkan supaya mempelajari dan merenungkan nubuatan ini.  “Di Tanah ini, kita bekerja di antara satu bangsa (Papua) yang kita tidak tahu apa maksud TUHAN buat bangsa ini. Di Tanah ini, kita boleh pegang kemudi tetapi kita tidak menentukan arah angin, arus, dan gelombang di laut serta tujuan yang hendak kita capai di Tanah ini. Siapa yang bekerja dengan jujur, setia, dan dengar-dengaran pada Firman Allah di Tanah ini, maka ia akan berjalan dari satu pendapatan heran yang satu ke pendapatan heran yang lain” ( Pdt. Isaac Samuel Kijne, Holandia Binnen, Numbay/Abepura, 26 Oktober 1956).

Akhirnya, saya mau ingatkan kepada Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia, jangan lupa sejarah ini.  Gereja dengan Injil adalah kekuatan Allah  pernah menjamah dengan penuh kasih damai dan memberkati Tanah dan orang asli Papua sejak 5 Februari 1855-2012, sudah mencapai 157 tahun.   Indonesia menganeksasi Tanah Papua dan menjajah penduduk asli Papua sejak 1 Mei 1963, melalui PEPERA 1969 dan Otonomi Khusus 2001 dan UP4B 2011. Indonesia hanya 47 tahun di Tanahnya orang Melanesia.   Wajah, watak, karakter yang ditampilkan Gereja selama hampir 157 tahun terhadap penduduk Papua sangat bertolak belakang atau berlawanan dengan wajah, watak, karakter yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia hanya dalam kurun waktu 47 tahun.  Pemerintah Indonesia harus berhenti membangun Kerajaan Firaun yang jahat di Tanah Papua. Pemerintah Indonesia harus berhenti memaksakan kehendaknya kepada rakyat Papua. Sekarang sudah waktunya, Pemerintah Indonesia harus mendengar suara penduduk asli Papua sebagai pemilik dan ahli waris Negeri ini. Shalom. Selamat membaca. Tuhan memberkati kita.

Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.

---

Artikel ini dimuat di Koran Harian Bintang Papua, Selasa, 14 Februari 2011

Yoman : Kami Menyampaikan Agenda Rakyat Papua, yakni DIALOG!

Benny Giay dan S.Sofyan Yoman (foto/Jubi)

JUBI---Sebagaimana direncanakan, Empat Pemimpin Gereja di Papua kembali akan bertemu dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yoedhoyono, tanggal 17 Januari 2011.

Keempat pimpinan gereja tersebut, yakni Pdt. Jemima Krey, Rev Benny Giay, Pdt Socratez Sofyan Yoman dan Pendeta Martin Luther Wanma akan menyampaikan beberapa agenda Rakyat Papua, yang disebutkan sebagai suara Rakyat Papua.

"Kami menyampaikan agenda rakyat Papua. Bukan agenda pribadi atau gereja. Salah satu yang akan kami sampaikan kepada Presiden adalah agenda rakyat Papua, yakni Dialog. Bukan kami yang berdialog dengan presiden. Karena sudah ada 5 orang juru runding yang ditetapkan dalam Konferensi Perdamaian Papua tahun lalu."

kata Socratez Sofyan Yoman, salah satu tokoh Agama Papua yang akan menemui Presiden RI nanti kepada tabloidjubi.com (12/01)

Menurut Yoman, Pemimpin Agama seharusnya mengkawal agenda rakyat Papua untuk menyelesaikan persoalan Papua secara komperehensif. Yakni dengan cara melakukan dialog secara damai, eklusif, tanpa syarat dan mediasi oleh pihak ketiga.

"Ini demi penyelesaian menyeluruh yang diinginkan oleh rakyat Papua, bukan oleh Pemerintah Indonesia seperti pelaksanaan UP4B ataupun dialog dalam tiga pilar (NKRI, Otsus dan UP4B)." tegas Yoman.

Dalam pertemuan sebelumnya (16/12) keempat pemimpin gereja ini telah menyampaikan permintaan agar pemerintah menarik pasukan non-organik dari Papua, melepaskan tahanan politik Papua dan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2007 yang melarang bendera Bintang Kejora. Selain itu mereka juga menyampaikan pandangan mereka bahwa Otonomi Khusus 2001 di Papua telah gagal namun mereka mempertanyakan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipastikan berjalan tanpa partisipasi dari orang Papua.

Sementara itu, dari informasi yang diterima tabloidjubi.com dari Persekutuan Gereja-Gereja di Australia,  sekelompok pemimpin gereja yang menamakan dirinya "Tokoh Gereja/Perwakilan dan Utusan Gereja” di Papua juga telah mencari dukungan kepada Australia. Namun berbeda dengan agenda rakyat Papua, pemimpin gereja yang mencari dukungan ke Australia ini, membawa agenda pembahasan “Strategi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan sekaligus Mempertahankan Otonomi Khusus Papua Seluasnya”. Sebelumnya, menurut sumber tabloidjubi.com di Persekutuan Gereja-Gereja Australia, kelompok ini mengadakan kontak dan komunikasi tertutup dengan beberapa elemen pemerintah RI di beberapa tempat di Papua. (Jubi/Victor Mambor)

Safiudin (Peneliti STAIN Al-Fatah): Perkeruh Situasi Kerukunan Agama di Papua

Welesi wamena papua

Jayapura, (Suara baptis papua), Menurut  Safiudin dan para peneliti STAIN Al-Fatah yang di publikasikan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, (10/10/2011) lalu, bahwa Papua adalah milik tanah islam adalah peneliti sepihak dan tanpa dasar.
Lanjutnya, kata Safiudin, karena saat ini mereka dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa kuantitas penduduk pendatang muslim semakin lama makin bertambah.

Ade Yamin, yang juga peneliti STAIN Al-Fatah, Jayapura, dalam makalahnya berjudul "Dani Muslim di Tengah Benturan Peradaban", membantah anggapan itu. Menurutnya orang yang pertama membawa Islam ke Papua adalah Syekh Abdurrauf yang  merupakan putra ke-27 dari Waliyullah Syekh Abdul Qadir Jaelani dari kerajaan Samudra Pasai, yang telah mengutus Tuan Syekh Iskandar Syah untuk melakukan perjalanan dakwah ke Nuu War (Papua) sekitar abad XIII, tepatnya 17 Juli 1224.

Juga klaim bahwa, masuknya zending Kristen C.W. Ottow dan G.J. Geissler juga atas jasa umat Islam. "Kedua orang itu yang mengantarkan ke Papua umat Islam. Ini juga harus diketahui", kata Ketua AFKN Ustadz Fadzlan Garamatan yang di lansir Berita Suara-islam.com

Masuknya  Kristen Protestan pertama kali di daerah Manokwari yaitu ketika dua orang missionaris Jerman bernama C.W. Ottow dan G.J. Geissler mendarat dan kemudian menjadi pelopor kegiatan missionaris di sana terjadi pada tahun 1855.

Papua mempunyai sejarah peradaban yang panjang dari sebelum agama masuk ke papua. sehingga ide islamisasi dan penyebaran agama tertentu terhadap kaum agama minoritas adalah melanggar hak kejakinan dan tidak bisa di benarkan.

Saat ini kenyataan riil membuktikan bahwa papua sedang terjadi penyebaran agama tertentu dengan kekuatan Negara. karena para migram kaum islam masuk ke papua tidak sedikit jumlahnya. ini di buktikan dengan banyak bangunan mesjid dan kegiatan islamisasi yang di pasilitasi oleh para pihak berkepentingan.

Para umat Kristen di papua tidak bisa melihat hal ini terus terjadi, mestinya harus melakukan berbagai tindakan agar jangan terjadi konflik  agama di papua.

Apa lagi papua berlaku daerah otonomi khusus sehingga, penyebaran agama tertentu harusnya di batasi melalui perdasus dan perdasi dan ini tanggung jawab MRP dan DPR.

Contonya saja, di aceh, tanah jawa dll, Umat Kristen sulit membangun Gereja, Gerejapun di bakar dan di bongkar dengan alasan Ijin bangunan, padahal Indonesia berlaku 5 agama, hal ini tidak bisa biarkan, para pejabat Kristen harus mengabil sikap tegas dan jelas atas islamisasi papua.

Sebelumnya juga, dengan alasan separatis Forum Umat Islam (FUI) meyeruhkan Jihad di papua, Seruan jihad ini di lontarkan oleh Mantan Ketua YLBHI, Munarman, di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (23/12/2011). dilihat dari misi FUI sesungguhnya bagian dari islamisasi di papua, alasa separatis hanyalah slogan belaka.

Umat Islam dari berbagai penjuru tanah air akan disiapkan untuk berhijrah dan berjihad ke Papua dan Maulu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI.

Dengan pernyataan ini, kami menghimbau agar para pemuda gereja papua jelih melihat ini, hal ini tidak main-main, kenyataan demikian sehingga tidak tertutup kemungkinan papua akan terjadi islamisasi, apalagi mereka di dukung oleh kekuatan Negara.
Harapan ini tidak terjadi, karena papua adalah tanah damai dan tanah yang di berkati Tuhan.

Editor: turius wenda (FGPBP)

STAIN Al-Fatah, Safiudin:Benarkah Klaim Papua 'Tanah yang Diberkati?'

Islam Wamena

Jakarta (SI ONLINE) - Penolakan terhadap isu Islamisasi Papua oleh penduduk Kristen karena bertentangan dengan cita-cita mereka yang mengkalim Papua sebagai 'tanah yang diberkati'. Slogan Papua sebagai tanah yang diberkati merupakan simbol bahwa tanah Papua merupakan tanah milik orang-orang kristen baik Protestan maupun Katolik.

"Gereja Pengharapan Jayapura membentangkan spanduk dengan slogan 'Tanah Papua Milik Yesus Kristus'", tulis peneliti STAIN Al-Fatah, Jayapura, Safiudin, dalam makalah ilmiahnya yang dipublikasikan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, (10/10/2011) lalu.

Berbagai tindakan masyarakat Papua yang menolak Islam dengan berbagai simbol yang dimiliki, dan mengklaim Papua sebagai 'tanah yang diberkati', kata Safiudin, karena saat ini mereka dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa kuantitas penduduk pendatang muslim semakin lama makin bertambah.

Sementara umat Islam menganggap bahwa tanah Papua bukanlah milik orang Kristen, karena Islam lebih dahulu masuk ke Papua dari pada Kristen. Jadi, benarkah klaim bahwa tanah Papua adalah 'tanah yang diberkati?'.

Ade Yamin, yang juga peneliti STAIN Al-Fatah, Jayapura, dalam makalahnya berjudul "Dani Muslim di Tengah Benturan Peradaban", membantah anggapan itu. Menurutnya orang yang pertama membawa Islam ke Papua adalah Syekh Abdurrauf yang  merupakan putra ke-27 dari Waliyullah Syekh Abdul Qadir Jaelani dari kerajaan Samudra Pasai, yang telah mengutus Tuan Syekh Iskandar Syah untuk melakukan perjalanan dakwah ke Nuu War (Papua) sekitar abad XIII, tepatnya 17 Juli 1224.

Artinya, jika merujuk pada pendapat ini, Islam telah masuk ke tanah Papua jauh lima abad sebelum Kristen masuk. Sebab masuknya  Kristen Protestan pertama kali di daerah Manokwari yaitu ketika dua orang missionaris Jerman bernama C.W. Ottow dan G.J. Geissler mendarat dan kemudian menjadi pelopor kegiatan missionaris di sana terjadi pada tahun 1855.

Menurut penulis buku “Islam Atau Kristen Agama Orang Irian (Papua)”, Ali Atwa, masuknya Islam ke Papua, tidak bisa dilepaskan dengan jalur dan hubungan daerah ini dengan daerah lain di Indonesia. Selain faktor pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit, masuknya Islam ke kawasan ini adalah lewat Maluku, di mana pada masa itu terdapat kerajaan Islam berpengaruh di kawasan Indonesia Timur, yakni Kerajaan Bacan.

Bahkan, lanjut Ali Atwa, keberadaan Islam Bacan di Maluku sejak tahun 1520 M dan telah menguasai beberapa daerah di Papua pada abad XVI telah tercatat dalam sejarah. Sejumlah daerah seperti Waigeo, Misool, Waigama dan Salawati pada abad XVI telah mendapat pengaruh dari ajaran Islam.

"Melalui pengaruh Sultan Bacan inilah maka sejumlah pemuka masyarakat di pulau-pulau tadi memeluk agama Islam, khususnya yang di wilayah pesisir. Sementara yang dipedalaman masih tetap menganut faham animisme", tulisnya.

Ali lantas mengutip tulisan Thomas Arnold, seorang orientalis berkebangsaan Inggris, yang memberi catatan kaki dalam kaitannya dengan wilayah Islam tersebut: “…beberapa suku Papua di pulau Gebi antara Waigyu dan Halmahera telah diIslamkan oleh kaum pendatang dari Maluku"

Tentang masuk dan berkembangnya syi'ar Islam di daerah Papua, lebih lanjut Arnold menjelaskan: “Di Irian sendiri, hanya sedikit penduduk yang memeluk Islam. Agama ini pertama kali dibawa masuk ke pesisir barat [mungkin semenanjung Onin] oleh para pedagang Muslim yang berusaha sambil berdakwah di kalangan penduduk, dan itu terjadi sejak tahun 1606. Tetapi nampaknya kemajuannya berjalan sangat lambat selama berabad-abad kemudian..."

Bila ditinjau dari laporan Arnold tersebut, maka berarti masuknya Islam ke daerah Papua terjadi pada awal abad ke XVII, atau dua abad lebih awal dari  masuknya Protestan. Baik memakai pendapat pertama yang menyatakan Islam masuk sejak abad XIII maupun pendapat kedua Islam masuk Papua sejak abad XVI, keduanya tetap lebih dahulu dibandingkan dengan masuknya Kristen.

Bahkan, masuknya zending Kristen C.W. Ottow dan G.J. Geissler juga atas jasa umat Islam. "Kedua orang itu yang mengantarkan ke Papua umat Islam. Ini juga harus diketahui", kata Ketua AFKN Ustadz Fadzlan Garamatan.

Jika demikian halnya, lantas apa dasar dan alasan untuk mengklaim bahwa Papua adalah 'tanah yang diberkati?'. 

Sebelumnya, Forum Umat Islam (FUI) Siapa Berjihad Di Papua

Forum Umat Islam (FUI) dalam pernyataan yang disampaikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jumat (23/11/2011) menyatakan akan menyerukan kepada seluruh laskar Islam untuk berjihad mempertahankan bumi Islam, Papua (Nuu Waar). Pernyataan itu keluar karena  sampai sekarang negara dinilai tidak berani menggunakan hard power untuk menumpas gerakan separatis, baik Republik Maluku Selatan (RMS) maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

" Status perang melawan para pembangkang/pengacau keamanan (Quththa’ at-Thariq au al-Hirabah) itu juga termasuk jihad. Pasukannya disebut mujahidin dan jika tewas dalam peperangan mereka disebut syahid (syuhada). Apalagi jika para pembangkang itu adalah orang kafir, maka status jihadnya adalah memerangi kaum kafir untuk menjunjung tinggi kalimat Allah (li ila’i kalimatilLah). "

 Statement ini mendapat rekasi keras oleh Element Pemuda Kristen Papua

 Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buctar Tabuni, seperti diberitakan Suara Baptis Papua (SBP), menanggapi pernyataan Ketua Dewan Penasehat FUI, Habib Rizieq Syihab, dengan mengatakan, “Kami di Papua siap berjihat apabila Forum Umat Islam mau berjihat di Papua”.

Bahkan Tabuni menganggap FUI gila dan statemen yang dikeluarkan sangat diskriminatif terhadap kaum minoritas khususnya di Papua. Tabuni mengharapkan pemuda Kristen Papua untuk menanggapi statemen FUI tersebut agar rencana jihat itu tidak terjadi di Papua.

Sementara Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP), Turius Wenda, mengaku sangat menyesalkan pernyataan FUI. “Harusnya mereka (FUI) mengerti dan memahami akar persoalan Papua. Kalau tidak tahu persoalan Papua jangan omong sembarangan. Karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau konflik agama”, katanya seperti dikutip SBP.

seruan FUI juga mendapat pertentangan keras dari Ketua Muslim Pegunungan Tengah Papua, Ismail Asso. Seperti diberitakan Central Demokrasi, Rabu (28/12/2011),  Ismail  meminta rakyat Papua tidak perlu takut dengan pernyataan FUI, karena dianggap hanya bentuk cari muka. Asso menambahkan, jika FUI benar datang berjihad di Papua, dirinya bersama muslim Papua lainnya akan berdiri paling depan untuk mengusir mereka.

“Itu ormas goblok, mereka cari muka saja. Mereka juga tidak punya massa di Papua. Jangan takut kalau mereka akan datang ke Papua,” ujarnya.  

Ismail mengaku akan berdiri di barisan paling depan untuk mengusir Laskar Islam. Dia merasa mempu menghentikan laskar Islam. “Karena gerakan mereka kecil dan pinggiran”, lanjutnya. (@tw)

  

Church leader in Papua, the Government of the Most Responsible for Papua conflict

Baptist church leader Socratez S. Yoman (foto-sbp)

Jakarta, The leaders of the churches in Papua declared independence and sovereignty of the region already crystallized related to the systematic violence that still occurs in the territory of Papua and the left by Jakarta.

It was mentioned by four church leaders in Papua when he met President Susilo Bambang Yudhoyono on Friday last week.

They are the Chairman of GKI Synod Jemima M. Krey, Chairman of the Synod Kingmi Benny Giay, Chairman of the Board waiter Center Baptist Fellowship of Churches in Papua Socratez Sofyan Yoman and Chairman of the General Assembly (the National Synod) Bible Christian Church of Indonesia Martin Luther Wanma.

The four were delivered letter entitled Baby Handling Nationalism (Separatism) Papua As a result "Forced marriage" Jakarta - Papua: New York As the Sower and the Seed Users Papuan separatism.

In a letter obtained by Businesses, they declared independence and formed Papuan nationalism due to violence by Jakarta.

"With the Papuan nationalism that has been built a long time and triggered by a variety of systematic violence and injustice, then we Papuan churches convey to the President that the Papuan people's desire for independence and sovereign has been crystallized," says Jemima at the meeting.

The meeting was conducted in the library at the residence of the President, accompanied by Vice President Boediono and several ministers of United Indonesia Cabinet volume II.

Jemima said that in order to address nationalism babies born in the context of government who faced violence, gereha leaders in Papua have Church leaders issued a Joint Communique on January 10, 2011 and the Declaration of Theology on January 26, 2011.

In essence, they claimed that the construction by the government of Indonesia has failed to native Papuans, except give birth and nurture the aspirations of Papuan independence.

In addition, said Jemima, the Jakarta government had no intention to break the chain of violence that occurred there.

Therefore, he continued, Papuans asked the government to open up to hold an inclusive dialogue without conditions, fair, dignified and comprehensive with the people of Papua, with mediated by a third party.

"In order to dialogue in question, we urge the President to immediately stop the Operation Completed Matoa 2011 which was held in Paniai from the date of December 12 that killed 14 people, injuring dozens more and burn the villages," said Jemima.

In addition, church leaders also wanted the central government to withdraw troops from Papua non-organic, free political prisoners; and Revoking Government Regulation no. 77/2007 on regional emblem which prohibits the use of symbols nuanced separatists in Aceh, Maluku and Papua.

They also assess the agenda of the Papua Special Autonomy has been running and UP4B which will run the government of Indonesia is a unilateral work done without the participation of the people of Papua. (Ea)

Buctar: FUI berjihat di papua, Kami juga Siap berjihat

Buctar Tabuni Ketua KNPB (Foto sbp)

Jayapura,  Buctar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kami di papua siap berjihat   apabila Forum Umat Islam mau berjihat di papua. hal itu disampaikan lewat via seluler, saat menghubungi SBP papua, selasa, 27/11.

 

Tabuni menambahkan, mereka (FUI) itu gila dan Statement sangat diskrimunatif  terhadap umat minoritas di Indonesia khususnya di papua.

Dia berharap pemuda kristen di papua harus menanggapi ini agar rencana jihatan tidak terjadi papua, kalaupun terjadi di papua maka akan berakibat konflik agama (Sara), ujarnya.

Senada juga di sampaikan salah satu anggota pemuda baptis papua Iche Morib, Bahwa mereka FUI hanya mencari sentasi dan perhatian public sehingga tidak perlu menanggapi terlalu berlabihan, ujarnya.

Morib tambakan, Perjuangan kita harus focus dan para generasi muda papua jangan tervorfokasi isu sara seperti ini.

Dia berharap pemuda islam di papua harus menolak statement yang penuh provokatif dan tidak mendasar ini.

Tanggapan ini atas dasat statement FBI di media okzone beberapa waktu lalu bahwa Forum Umat islam siap berjihat di papua oleh Ketua Dewan Penasehat FUI Habib Rizieq Shihab dan muhaman.

Konflik papua terjadi berakibat perbedaan ideology dan sejarah integrasi yang penuh controversial.

Para tokoh papua bersama pemerintah sedang berupaya mencari formula terbaik atas penyelesaian kasus papua, sehingga statement ini sangat bertolak belakang dengan pendekatan solusi damai konflik papua (tw).