Kata-Kata SBY, Menjadi Ancaman Bagi Aktivis dan Perburuk Reputasi Indonesia

SBY (foto-antara)

"Ini perhatian dunia, saya sudah sampaikan kebijakan dasar Indonesia tentang Papua dan Aceh kepada dunia, kepada PBB dan para world leaders yang sering bertemu saya, tentang soal Papua dan Aceh," ujar Presiden SBY saat memberikan pengarahan terhadap Panglima Tinggi (Pati) Polri di Mabes Polri"SBY.

Pada acara pengarahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Terhadap Panglima Tinggi (Pati) dan Polri di Mabes Polri 17/1/2012,  mengintruksikan hal – hal yang menjadi ancaman bagi aktivis Ham dan pejuang keadilan bagi Bangsa ini.

Inilah kata-kata SBY yang dikutip media okezone 17/1/12:

• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintruksikan agar aparat kepolisian tetap bertindak tegas atas gangguan keamanan yang tengah terjadi di Papua dan Aceh.
• Bagi SBY, di manapun kekakacauan itu, selama masih berada dalam NKRI maka harus ditegakkan. "Papua bagaimana pun, kedaulatan NKRI harus ditegakkan, termasuk Papua," kata dia
• Negara-negara di dunia tidak begitu saja mau melepaskan bagian negaranya. Oleh sebab itu, keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijalankan di Indonesia juga berlaku universal.
• "Tidak ada di dunia ini, diperbolehkan baginya melepaskan semau-maunya. AS, saya tidak yakin Hawai dan Texas melepaskan diri. Hukum dan kamtibmas ditegakkan. Ini universal, tidak hanya Indonesia
• SBY juga tak sepakat dengan penilaian banyak pihak yang mengganggap Polri telah berlebihan menangani keamanan di Papua. Baginya, tindakan yang dilakukan polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua terhadap pihak-pihak yang mencoba maker, sudah sesuai standarisasi Kamtibmas.
• Kata SBY, pendekatan terhadap Papua HARUS dengan pendekatan keamanan, namun yang lebih penting pendekatan yang harus dilakukan adalah dari sisi kesejahteraan agar cita-cita pembangunan di Papua tercapai.

Intruksi atau pengarahan ini SBY harus di lakukan atas dasar tekanan pemimpin dunia termasuk PBB dan LSM dunia soal pelanggaran HAM dan tindakan represif Aparat TNI/POLRI terhadap rakyat.

Dengan memperhatikan kata-kata SBY di atas, Maka Presiden memberi semangat dan Sprit baru bagi TNI/POLRI untuk bertindak represif. seperti kutipan ini “aparat kepolisian tetap bertindak tegas atas gangguan keamanan yang tengah terjadi di Papua dan Aceh”

Padahal Reputasi TNI/PORLI di Indonesia buruk di mata public dan dunia, selama ini SBY mengatakan penyelesaian kasus papua dengan pendekatan dialog konstruktif, namun kenyataannya de depan para penegak hokum SBY mengatakan untuk papua di perlukan harus pendekatan keamanan, hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita tokoh papua yang sedang mendorong dialog damai.

Editor: Turius wenda

Satu orang ditembak Mati oleh TNI/POLRI

TNI dan OPM (foto ilst SBP)

Dalam Kontak Senjata TNI-OPM di Puncak Jaya Papua

Puncak Jaya SBP—Aksi penembakan dan baku tembak antar gabungan TNI/POLRI dan OPM terus berlanjut di kabupaten puncak jaya – papua, tepatnya di lokasi Kumipaga sekitar 3 km dari kota mulia puncak jaya , Yang diterima laporan oleh baptis huma rights yang di knformasi melalui suara baptis papua jumat 06/12 waktu setempat.

 Dalam aksi baku tembak itu   seorang anggota OPM tewas tertembak. Satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 call 5,56 dengan nomor seri AG A.095370 serta amunisi sebanyak 75 butir berhasil disita.

Menurut sumber yang berhasil dihubungi, kronologis penembakan bermula ketika anggota TNI dari Yonif 753 Nabire melakukan patroli rutin di sekitar Pos Merah Putih Mulia Ibukota Puncak Jaya. Lalu segerombolan anggota OPM melakukan penghadangan. Akibatnya, sempat trjadi baku tembak. Dan salah satu anggota OPM bernama Lindiron Tabuni, berhasil ditembak.

Walaupun belum di perivikasi berita tapi aparat di prediksi bahwa Korban adalah anak kandung dari Goliat Tabuni pimpinan OPM wilayah Puncak Jaya yang bermarkas di Tingginambut. Dan untuk pemakaman korban, Pemda Puncak Jaya langsung menanganinya.

 Sebelumnya di puncak jaya menjadi daerah konflik selama 6 tahun terakhir, para aparat gabungan TNI/POLRI menjadikan daerah ini sebagai daerah merah dan di tangani secara khusus, penambahan pasukan TNI/POLRI terus terjadi dan insiden baku tembak tidak pernah berakhir.

 Para jurnalis dan LSM idenpenden sulit memperivikasi fakta berita di lapangan karena daerah telah di batasi dan dilarang bagi pekerja kemanusiaan dan media local dan internasional.

Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk mengecek langsung ke Kodam Cenderawasih. "Coba tanya Kapendam karena infonya OPM itu kontak senjata dengan rekan-rekan TNI yang ada di puncak Jaya," ucapnya.

Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Ali Bogra ketika dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan. Begitupun dengan Pangdam Mayjen Erfi Triassunu, sama sekali tidak membalas pesan mengenai konfirmasi terkait peristiwa tersebut.(@tw

Pemerintah Segaja Memelihara Konflik Papua

 "Kenyataan rill di papua terus terjadi dan diabaikan maka saya yakin pemerintah akan menyerahkan papua sebagai Negara berdaulat tanpa pertempuran" Oleh, Turius wenda 

Turius wenda (foto SBP)

Sejak tahun 1960-an sampai saat ini konflik papua tidak kunjung usai, pembantaian, penembakan, Penangkapan semena-mena, diskriminasi, pelanggaran HAM, dominasi dan banyak kasus lainnya telah menjadi kenyataan rill sehari-hari di papua, rakyat papua-lah yang paling dominan menjadi korban, tidak ada itikat baik oleh para  berkompeten mencari solusi untuk menghakiri semua kasus konflik  di papua.

Kita baru saja melihat kasus 17-20 Oktober 2011, saat rakyat papua mengelar kongres III, Aparat gabungan TNI/POLRI dengan kekuatan peralatan perang telah bubarkan paksa, akibatnya rakyat papua tidak luput dari serangkaian aksi brutal ini, dan telah menewaskan setidaknya 6 orang (sesuai laporan komnas HAM). dan juga aksi mogok di PT. Freeport telah menelan 3 oarng korban akibat kebrutalan aparat keamanan.

Pemerintah Jakarta menganggap papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI (Harga Mati), namun dari kondisi riil di papua perlu dipertanyakan itikat baik pemerintah. kalau memang papua bagian dari NKRI kenapa Jakarta tidak peduli dengan konflik berkepanjangan di papua?,

Para intelektual papua selalu menyuarakan agar persoalan papua harus diselesaian melalui jalan dialog damai jakarta-papua. ide dialog ini telah di dorong oleh lembaga LIPI Indonesia dibawah coordinator Muridan W, bersama Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor Neless Tebay, namun jakarta selalu menolaknya dan tidak menanggapi secara serius.

Status papua saat ini diberlakukan Daerah otonomi khusus sesuai UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang otonomi Khusus bagi provinsi papua. Pemerintah menganggap otsus solusi final (win-wing Solution), namun selama 10 tahun implementasi dari Otsus ini tidak ada tanda-tanda keberhasilan alias gagal.

Protecsi terhadap orang papua kenyataan tidak, semua sector di dominasi oleh para migram (pendatang), sehingga orang asli papua di marjinalkan di atas tanahnya sendiri.

Kita melihat subtansial otsus sendiri sebenarnya adalah hasil kompromi politik, karena saat itu papua minta merdeka sehingga pemerintah menawarkan otonomi khusus. sebenarnya otsus bukan solusi kesejahtraan tapi solusi politik, Jakarta dan pemerintah provinsi berfikir bahwa otsus identik dengan uang sehingga dengan nilai triliunan rupiah itu yang menyebabkan konflik karena uang adalah akar segala kejahatan.

Solusi melalui jalan dialog adalah jalan terbaik yang ditawarkan namun kebijakan Jakarta selalu melenceng dengan aspirasi rakyat papua. Jakarta mengatur papua dengan kemauan dan pikiran mereka sendiri (tidak aspiratif).

Jika pemerintah tidak serius dan mengabaikan konflik papua terus terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah Indonesia akan menanggung konsekuensi. walaupun konflik papua adalah masalah dalam negeri tapi NKRI tidak bisa luput dari tekanan internasional. pemerintah jangan menganggap NKRI Negara berdaulat, bias saja Indonesia dibawa pada furum perundingan.

Dari kondisi dan kenyataan rill di papua terus terjadi dan diabaikan maka saya yakin pemerintah akan menyerahkan papua sebagai Negara berdaulat tanpa pertempuran, karena di dunia politik tidak ada harga mati, kita belajar dari kasus Kosovo, sudan, mesir dan lain-lain.

Penulis: Staf Penelitian dan Pengembangan (Litbag) Sinode Badan Pelayan Pusat -  Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua (PGBP), Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (BPP-FGPBP),

e-mail: turiuswenda_84@yahoo.com