TPN-OPM letter in Paniai: We Will Not Give Up

Gen Jhon Yogi  bersama pasukan (foto jubi)

Jubi --- Leader of TPN OPM IV Division II Makodam Pemka Paniai, General John Magai Yogi declared, would not retreat one step in the operation serve military-police joint forces that began last August 2011. It is committed, its predecessors pioneered the struggle continues to achieve the expectations of the West Papuans. The statement as stated in the letter issued from the middle of the jungle.

"We TPN throughout Papua OPM will never give up and will continue to fight the Indonesian authorities to the death," he wrote in a letter dated January 5, 2012. "We only hold Ukaa Mapega (bow and arrow, Ed.), But we rely on God, we are ready to face Brimob Police Headquarters and Detachment 88 as Indonesia's elite troops, equipped with modern weapons and today they still control Paniai area, "he added.

Two other statements that asserted in his letter, first: the United Nations (UN), United States and the Netherlands immediately responsible for the mistakes of the past at the expense of the people of Papua. Second, the United Nations and the United States to take immediate steps to resolve the Papua issue, because the problem will never be finished with all bids and forms of development by Indonesia.

"We will never give up. The people who lived in villages near the forest and always considered TPN OPM, though they were ordinary people. Even now they're chasing us TPN OPM IV Division II Makodam Paniai regency. We are not free from military pressure in the wilderness Paniai, because the police chief has ordered a lot of Palm II Brimob Depok, East Kalimantan and Detachment 88 comes surrounded our camp. They threaten our lives. Troops sent it disturb our peace, and we want the war to finish off TPN OPM, "he wrote.

Since the siege and attack on the headquarters Eduda, December 13, 2011, said John, a member of TPN OPM IV Division II Makodam Pemka Paniai still survive in the forest. That does not mean surrender.

He wrote at the end of the letter, "Every man and tribe has rights that must be respected by anyone, including the right to self-determination. Right this is what we people of Papua to the UN demanded that silent when our rights taken away by the Indonesian authorities and the United

source:http://www.tabloidjubi.com/

Venetina Kogoya: Hentikan Penambahan Pasukan ke Paniai

Anggota MRP Penetina Kogoya (foto Jubi)

JUBI --- Adanya laporan dari masyarakat jika hingga saat ini penambahan pasukan keamanan masih terus dilakukan ke Paniai mendapat rsepon dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Wakil Ketua I MRP Pokja Agama, Venetina Kogoya mengatakan, Informasih terakhir yang  diterima pihaknya menyebutkan bahwa ada penambahan pasukan lagi ke Panian dan masyarakat terus mengungsi.

“Dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami, katanya ada dua kampung yang sudah mengungsi. Tapi kami masih tetap
menyelidiki kebenaran informasih itu. Namun jika itu benar, maka saya tekankan jangan lagi ada penambahan pasukan kedaerah tersebut. Itu harus dihentikan, sehingga masyarakat bisa betah dan nyaman bukan seperti sekarang ini. Sebaiknya mari duduk bersama Gubernur, MRP, dan DPRP untuk mencari solusi terbaik,” kata Venetina Kogoya, Selasa (3/1).

Menurutnya, jika memang ada penambahan pasukan, harusnya ada koordinasi terlebih dahulu dengan wakil rakyat yang ada di Provinsi Papua seperti, Gubernur, DPRP dan MPR. “Disini kan ada Gubernur, ada DPRP dan juga kami MRP dan bisa dikoordinasikan terlebih dahulu. Namun tanpa adanya kesepakatan ada satu kesatuan yang dikirim kesana sehingga masyarakat merasa dalam posisi terancam,” ujarnya.

Dikatakannya, harusnya semua pihak duduk bersama membicarakan dan mencari solusi apa yang akan diambil. Dan sebagai Wakil Ketua I MRP Pokja Agama Venetina Kogoya menyesalkan hal itu.”Saya sangat menyesal jika ada tindakan kekerasan yang dilakukan kepada masyarakat yang ada di, Nabire, Puncak Jaya, Timika dan daerah Papua lainnya. Kita bisa duduk bersama dan mencari solusi terbaik untuk masalah yang sedang terjadi. Jadi hentikan penambahan pasukan dan tarik pasukan yang ada di lapangan,” tandas Venetina Kogoya. (Jubi/Arjuna)

Negeri Mutiara Hitam Itu Terus Membara

Ilustrasi

JAKARTA - Papua yang berada di wilayah Timur Indonesia menjelang tutup tahun terus membara. Aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi di Negeri Mutiara hitam itu seakan tidak pernah habis meski pemerintah telah mengerahkan ribuan pasukan.

Di sepanjang 2011, tercatat belasan orang meregang nyawa di Papua. Sebagian besar kasus, korban tewas akibat tembakan oleh orang tidak dikenal. Berikut data yang berhasil diperoleh okezone:

Pada 13 April 2011, terjadi penembakan 5 orang warga sipil di Dogiyai Papua.
Dalam peristiwa ini, dua orang menjadi korban tewas yakni Dominikus Auwe dan Aloysius Waine. Sedangkan tiga korban lainnya menderita luka-luka yaitu Vince Yobee, Albertus Pigai, dan Matias Iyai.

Genap sebulan tepatnya 14 Mei, aksi kekerasan terjadi di Pelabuhan Laut Nabire. Pria yang diketahui bernama Derek Adii diduga dianiaya oleh oknum anggota TNI. Sayangnya infomasi siapa pelakuknya masih simpang siur.

Di bulan yang sama yakni 28 Mei, Sertu Kamaruzaman dari Kopassus menjadi korban penembakan di Distrik Ilu, Puncak Jaya. Saat kejadian, Kamaruzaman didatangi tiga orang bersenjata yang diduga OPM dan melakukan penyerangan, sehingga mengakibatkan telinga kirinya terluka.

Setelah dua bulan tenang, Bumi Cenderawasih kembali bergejolak. Pada 5 Juli, Pratu Kadek Widana dari Yonif 751/BS tertembak saat melakukan patroli di kawasan Puncak Jaya, Papua. Akibat insiden penembakan itu, tangan kanannya tertembus peluru.

Selang enam hari, 11 Juli, kembali terjadi penembakan terhadap seorang berkebangsaan Australia, Drew Nicholas Grant, dan Bripda Marson Freddy, anggota provost Polda Papua yang mengawal mobil Freeport. Mereka tewas di Mile-53 dan di mile 51, Tembagapura, Timika, Papua.

Sehari setelah itu, dua peristiwa terjadi secara bersamaan di dua tempat terpisah. Satu kasus penembakan terjadi di Mile-51, Timika. Korban merupakan security PT Freeport Indonesia Markus Rante Allo

Di tempat terpisah, Pratu Herber yang tengah melakukan patroli keamanan di Puncak Senyum, Puncak Jaya, diserang orang tidak dikenal dan mengalami luka di tangan kanannya hingga tiga jarinya patah.

Akhir bulan yakni 30 Juli-1 Agustus terjadi bentrokan antara warga di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Bentrokan tersebut menyebabkan korban tewas menjadi 21 orang. Insiden ini dipicu ketidakpuasan atas penyelenggaran pilkada di wilayah itu.

Tak kalah dengan bulan Juli, pada Agustus 2011 tercatat ada lima insiden di Papua. Pada 1 Agustus, terjadi serangan yang dilakukan OPM di Tanjakan Gunung Merah, Papua. Akibat serangan itu empat orang tewas, dua luka berat, dan dua luka ringan.

Pada 3 Agustus, giliran Helikopter Mil Mi-17 milik Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di sekitar Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Tidak hanya kasus kekesaran saja yang terjadi di tanah Papua, namun pembakaran bendera Indonesia sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah juga terjadi.

Ini terlihat pada 5 Agustus terjadi pembakaran Bendera Merah Putih oleh Kelompok OPM di bawah pimpinan Goliat Tabuni. Peristiwa ini terjadi di Markas Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPM-OPM) di Tinggi, Nambut, Pucak Jaya.

Bahkan saat peringatan Hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus, terjadi pengibaran bendera bintang kejora dilakukan di dua tempat terpisah, yakni di Gunung Tanah Hitam Abepura dan di Dok 8 Jayapura.

Di bulang yang sama tepatnya 23 Agustus, terjadi penyerangan terhadap anggota Komando Daerah Milliter (Kodam) Cenderawasih, Kapten (inf) Tasman yang merupakan Perwira Pembina Mental.

Kapten Tasman tewas dengan kondisi mengenaskan, yakni leher belakang ditebas dengan parang. Jenazah ditemukan di Jalan Baru, Campwolker, Perumnas 3, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Papua. Dia dibantai usai mengatar istrinya ke sekolah untuk mengajar.

Belum genap sebulan, aksi kekerasan kembali terjadi. Pada 10 Oktober, terjadi bentrokan antara massa pekerja dengan aparat keamanan di area pertambangan Freeport, Timika.

Bentrokan ini muncul karena tambang di Tembagapura masih beroperasi di saat ribuan pekerja sedang melakukan mogok karena menuntut kesejahteraan lebih baik.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh sekira 2.000 orang dari tujuh suku dan pekerja PT Freeport Indonesia mengakibatkan 2 warga tertembak, 7 polisi terluka terkena lemparan batu, dan 3 kendaraan operasional PT Freeport hangus dibakar massa.

Penembakan lagi-lagi terjadi pada 14 Oktober. Saat itu dua penembakan terjadi di hari yang bersamaan. Pertama, di ruas jalan Tanggul Timur tepatnya di Mil 37 pada yang menewaskan tiga pekerja PT Puri Fajar Mandiri yaitu Yana Heryana, Iip Abdul Rohman dan Deden.

Kemudian di Mil 40 dan Mil 38 yang mengakibatkan dua pendulang tradisional dan seorang karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) tewas.

Lima hari pascapenembakan, kericuhan terjadi saat Kongres Rakyat Papua III yang digelar di Lapangan Sepak Bola Zakheus, Abepura, pada 19 Oktober. Kali ini aparat dari TNI dan gabungan kepolisian membubarkan paksa kongres tersebut.

Aparat mengklaim Kongres Rakyat Papua III diindikasi sebagai gerakan separatisme. Sekira 200 peserta ditangkap dan berdasarkan data Asosiasi Mahasiswa Pengunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) Papua terdapat enam warga meninggal dunia akibat luka tembak.

Sementara warga lainnya dikabarkan mengalami luka para akibat tembakan, dan 17 orang lainnya hilang atau belum kembali ke rumahnya masing-masing.

Tepat dua hari kemudian, 21 Oktober, terjadi penembakan oleh gerombolan bersenjata tak dikenal di Mil 39 ruas Timika menuju Tembagapura, Papua. Penembakan ini menyebabkan 3 orang tewas dan menewaskan Albertus Laitawono (29) dan Yunus (25) yang bekerja sebagai penjaga kios di mil 40.

Sementara seorang korban lain yakni Aloysius Margana, karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia, ditembak saat mengemudikan mobil operasional perusahaan. Margana belakang diketahui kerabat dari Roy Suryo, anggota DPR.

Tidak berhenti sampai di situ, 24 Oktober terjadi kasus penembakan Kapolsek Puncak Jaya, Papua, AKP Dominggus Oktavianus di Bandara Mulia. Kabupaten Puncak Jaya yang terletak di Pegunungan Papua. Kabupaten ini baru genap berusia 15 tahun pada 8 Oktober 2011 lalu.

Terakhir penembakan dilakukan terhadap helikopter jenis ER. Akibat penembakan yang terjadi pada 17 Desember tersebut, satu orang mengalami luka luka.

Banyaknya kasus yang terjadi di Papua hingga saat ini belum diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Banyak kalang menuding, maraknya sejumlah perlawan yang dilakukan pihak tertentu karena akar masalah kesenjangan sosial di wilayah tersebut tidak merata.

Pemerintah sepertinya kehilangan akal untuk meredam sejumlah kemarahan warga Papua. Bahkan sejumlah aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi dituding dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Jika merujuk pembentukan OPM, organisasi ini berasal dari kekecewaan masyarakat atas sikap pemerintah yang tidak mengerti akan keinginan warga setempat. Belakangan banyak desakan kepada pemerintah agar menggelar referendum.

Apabila pemerintah tidak segera dapat mengatasi gejolak tersebut, tidak mustahil aksi kekerasan akan terus terjadi.
(ahm)

Answers of Dutch Min. of FA to questions about Paniai-Papua

Merlu Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

Answers of Dr. U. Rosenthal, Minister of Foreign Affairs to the questions of
Member of Parliament Kortenoeven (PVV-Party) concerning the escalating
violence
and brutal force of the Indonesian army against the local people of
West-Papua.

Question 1 
How do you judge the news items ‘Shootings, village burnings and helicopter
attacks continue across Paniai’ 1) and ‘Massive Indonesian offensive
displaces thousands in Paniai as helicopters attack and raze villages’ 2)?

Answer
We have learned through our contacts with the Indonesian authorities, human
rights organisations and Papuan activists, that on December 13th last an
Indonesian police unit was active in the Paniai-district (Province of Papua)
against armed forces of the TPN/OPM. According to these sources, the scale of
these operations and the number of civilians involved are considerably smaller
than the quoted news items suggest. Sources in the world of human rights speak
of 14 people dead and 6 people wounded among OPM-members. Prior to the actions
the police called upon the civilians to leave the area. Hundreds of people
took
the advice to heart and were sheltered by the local government in the town of
Enarotali.

Question 2
What actions did you take towards the Indonesian authorities and/or
multilaterally, when the author of these questions indicated the fact that the
Indonesian army launched offensive actions against separatists in Western
Papua
and that supposedly 26 Papuan villages were being attacked en destroyed during
these actions? What are the results of your interventions?

Answer
I have asked the embassy in Jakarta to get into touch with the Indonesian
government, human rights organisations, Papuan activists and western embassies
in order to get the information needed about the events in Paniai. We have to
be very careful at this. It is evident that a lot of rumours have been spread.
The embassy has learned that other countries did not express their special
concern about the news items. A number of them indicate that this concerns an
operation under "law enforcement".

Question 3
In what way did you give substance or will you be giving substance to the
resolution Kortenoeven which was generally approved in Parliament on November
29th?

Answer
As I have indicated during the budget debates I am willing to give substance
to
the articles 1, 2 and 4 of the resolution and therefore I am in contact with
the Indonesian authorities about the renunciation of violence against peaceful
protesters, the release of political prisoners in Papua, resumption of a
dialogue with the Papuans and the execution of the Special Autonomy Law.
I consider these articles of the resolution as a support for our present
policy. Both in The Hague and in Jakarta there are contacts on a regular basis
with the Indonesian authorities on the human rights situation in Papua. This
also takes place in the EU-Indonesia human rights dialogue. During the
approval
debate for the Partnership Collaboration Agreement EU-Indonesia I promised to
aim at a visit from the human rights ambassador to Papua and the Moluccas
during his intended stay in Indonesia in the coming year.
At the instigation of the Indonesian president a number of initiatives are
currently being developed in order to improve the situation in Papua. A
special
development unit for Papua, UP4B, is recently activated and it will focus on
an
improved execution of the special autonomy law from 2001. Together with the
social economic development of the province, attention will be given to
cultural and political aspects. I consider this an encouraging development.
The Dutch ambassador has confirmed the Dutch willingness for support in the
province in talks with the leader of the special development unit OP4B, mister
Darmono.
The situation in Papua is complex and the new Indonesian initiative will take
time and patience. This means the The Netherlands will have to operate with
care and will seek possibilities in order to contribute to a better situation
in Papua. A critical, but constructive dialogue about the situation in Papua
is
appropriate, but I do not think that the execution of article 3 of the
resolution of Member of Parliament Kortenoeven - the institution of defence
mechanisms for the Papuans - will be effective.

Question 4
Are you willing, because of the desired clarity and its urgency, to answer
these questions separately and submit the answers before Tuesday December 20th
2011?

Answer
The questions were received on December 21st. I herewith immediately send you
my answers.

(*) ‘Shootings, village burnings and helicopter attacks continue across
Paniai’

Menlu Belanda: Situasi di Papua Belum Kritis!

Merlu Negeri Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

PAPUAN, Belanda --- Situasi di Papua saat ini belum kritis. Pasukan PBB akan diturunkan ke Papua jika situasi di sana sangat mendesak seperti apa yang sementara ini terjadi di Mesir, Yaman, Suria, dan tempat lainnya, di mana rakyat sipil menuntut haknya dengan demontrasi dan ditanggapi dengan pendekatan kekerasan militer oleh pemerintah yang berkuasa.

Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag, menjawab tuntutan Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri agar pasukan pengamanan PBB bisa segera diturunkan ke Papua mengamankan

Menurut Rosenthal, tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, diminta agar harus ada bukti yang cukup kuat dan jangan simpang siur.

“Seperti info yang telah diterima bahwa korban di Eduda (Paniai) adalah 30 orang, kemudian dari sumber yang lain disampaikan bahwa 13 orang, kemudian dari info yang lain lagi disampaikan bahwa hanya 3 orang. Diminta agar laporan benar disertai bukti yang kuat, agar mudah untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Terhadap tuntutan Komisi Luar Negeri agar pemerintah menindaklanjuti keterlibatan pihak asing (Australia) dalam peristiwa Eduda, Rosenthal menyampaikan bahwa, perusahaan itu adalah milik Australia dan Belanda sama sekali tidak mencampuri urusan tersebut.
“Namun pemerintah Belanda tetap akan mengecek hal itu secara langsung ke pemerintah Australia dalam kunjungan kerja tahun depan nanti,” katanya.

Rosenthal melanjutkan, tentang kerja sama dibidang militer, Pemerintah Belanda membantu Indonesia bukan dengan motif untuk membasmi orang pribumi Papua.

Namun, katanya ini akan menjadi catatan khusus bagi pemerintah kedepannya.

Terkait tuntutan agar pemerintah Belanda hentikan kerja sama bidang militer dengan Indonesia, menurut Rosenthal hal tersebut menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Belanda.

Sementara dalam solusi menyelesaikan permasalah di tanah Papua, pemerintah Belanda mendukung langkah membangun dialog dengan pemerintah Indonesia yang sedang dikerjakan Gereja-Gereja di tanah Papua.

“Dalam hal ini dialog antar pemerintah Indonesia dan Gereja-Gereja Se-Papua akan dilaksanakan, diharapkan pada bulan januari 2012 segera akan diadakan pertemuan dengan presiden Indonesia untuk membicarakan masalah Papua,” sebutnya.

“Pemerintah Belanda mengharapkan agar dalam dialog nanti akan hadir juga organisasi-organisasi sosial politik, NGO, dan lembaga-lembaga Hak Azasi Manusia (Komnas HAM, dll). Hasil penelitian dari LIPI akan sangat membantu dalam hal ini,” harapnya.

Lanjut Rosenthal, Pemerintah Belanda akan berdialog dengan Indonesia tentang masalah Papua dengan menghargai aturan-aturan internasional yang berlaku. Pemerintah tidak akan melangkahi kedaulatan RI melainkan akan berusaha melalui hubungan diplomatiknya untuk mencari solusi tentang penanganan masalah Papua.

Sedangkan terkait kegagalan Otsus, pemerintah Belanda mengatakan Jakarta sendiri saat ini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah Papua.

“Otsus di terapkan di Papua oleh Jakarta untuk menjawab tuntutan rakyat Papua, namun yang dikehendaki OPM bukanlah Otsus, melainkan kemerdekaan penuh terlepas dari Indonesia. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua,” ucapnya.
"Sekali lagi ditegaskan oleh pemerintah bahwa yang dikehendaki OPM adalah kemerdekaan Papua. Mungkin UP4B juga akan mengalami nasib yang sama dengan Otsus karena keinginan OPM adalah Papua Merdeka,” kata Rosenthal.

Terkait pendekatan yang digunakan Militer Indonesia, Rosenthal mengatakan semua hanya karena ulah OPM yang dicap sebagai teroris.

“Sesuai laporan Indonesia, OPM adalah teroris,” tutur Rosenthal lagi.
Namun, Menlu mengaku sekalipun situasi di Papua belum mencapai tahap kritis, namun kondisi saat ini merupakan hal yang serius dan patut mendapatkan perhatian.

OKTOVIANUS POGAU

Military operation alleged in West Papua

Pro-independence groups claim 17 people have been killed in the last couple of days as Indonesian military forces use mining company helicopters to attack villages in the troubled West Papua province.

The western half of New Guinea island and formally known as Irian Jaya, West Papua has been claimed by Indonesia since 1969. 

Fighting under the ''Morning Star'' flag which is illegal in Indonesia, the West Papua Liberation Army or TPN has fought guerrilla style engagements against the Indonesian Army or TNI and its National Police arm.

West Papua Media Alerts say they produce the ''latest independently verifiable news from West Papua''.

They say that in actions against TPN, 20,000 people in the Paniai area of West Papua have been left homeless after the army attacks.

They believe an Indonesian counter-terrorism unit Detachment 88 is involved in ongoing military operations in Paniai.

Quoting human rights defender Ferry Marisan, Media Alert says 30 people have died in the latest round of violence, including 17 this week.

''Only 10 of these victims were members of the TPN, according to Marisan.''

Children aged between two and four were among the dead.

The latest conflict area is in the area of the Derewo River Gold, a joint venture between an Indonesian company and Australian investors, Paniai Gold, a fully owned subsidiary of Melbourne based gold mining company West Wits Mining.

Media Alerts claim mining company helicopters are being used in the attacks and they produced an aircraft spotting sheet to help locals identify make and models.

Although most of West Papua's 70,000 people are Melanesian, and culturally close to adjourning Papua New Guinea, Jakarta keeps a tight hold on the region as it is the country’s most mineral rich.

The US company Freeport-McMoRan Copper and Gold operates the Grasberg mine in West Papua. Widely accepted to be the world’s most profitable mine, it has also been the scene of violence and severe environmental damage.

The New Zealand Superannuation Fund (the so called Cullen Fund) has been accused of investing in Freeport-McMoRan, but in a statement, the CEO of the Guardians of the Fund, Adrian Orr, says there is ''only very small, passive investments, representing a fraction of a per cent of the near $18 billion in the New Zealand Superannuation Fund, in Freeport McMoRan Copper & Gold and in Rio Tinto plc.

''Nevertheless, we have over the past five years repeatedly communicated our concerns about the social and environmental issues associated with the operation of Grasberg to company management,'' Mr Orr said.

''We believe that our engagement, and that of other investors and of Non Governmental Organisations, has improved the practices at the mine and the disclosure of those practices.

“That would not have happened had we, and the other investors who got involved, simply divested our holdings...

''Responsible investment is not about making New Zealanders feel good about the guardians' investments.

''The Guardians cannot and do not invest to be popular. The Guardians must apply the law and its own and relevant international standards to making responsible investment decisions, because those decisions must make enduring sense from both a responsible investment and a commercial perspective,” Mr Orr said. 

Source here

Papua Barat: Respon Balik Untuk Pemerintah Selandia Baru untuk Papua Barat

 Laporan dari Indonesia menguasai Papua Barat menunjukkan bahwa ribuan penduduk desa di Paniai sedang mengalami pengepungan militer yang melibatkan penghancuran menghebohkan dan kekerasan. Rumah telah dibakar dan dihancurkan desa-desa, sementara helikopter dikatakan menembaki desa-desa. Ada laporan kematian, evakuasi paksa dan pemindahan ribuan orang.

 This publihed:http://indigenouspeoplesissues.com/west-papua

 "Kami tidak dapat mengkonfirmasi semua laporan karena daerah tersebut tertutup bagi wartawan dan pekerja kemanusiaan. Tapi ada indikasi kuat bahwa kekerasan terhadap rakyat Papua Barat meningkat drastis.

 Selandia Baru tidak bisa berdiri tetapi harus segera memanggil Indonesia untuk mengakhiri kekerasan dan membuka daerah itu untuk wartawan dan Palang Merah. '

 Surat fax ke Mr McCully di bawah.

 Hormat Murray McCully,

Menteri Luar Negeri,

Bangunan Parlemen, Wellington

16 Desember 2011

 Dear Mr McCully,

 Kami menerima surat yang sangat menyedihkan dari sembarangan dan serangan militer yang brutal, di Kabupaten Paniai di Dataran Tinggi Papua Barat.

Kami percaya bahwa informasi yang telah diterima membuat kasus yang menarik untuk intervensi internasional untuk menghentikan kekerasan. Setidaknya Selandia Baru sekarang harus bersikeras bahwa daerah tersebut harus dibuka dan wartawan, Palang Merah dan pekerja kemanusiaan lain yang diberikan akses bebas, sehingga informasi yang dapat diverifikasi dan bantuan yang tepat diberikan kepada para korban.

 Laporan rinci dari berbagai sumber menunjukkan bahwa batalyon tentara Indonesia, bahasa Indonesia Brimob paramiliter polisi dan elit kontra-terorisme pasukan dari Detasemen 88 bertanggung jawab atas penghancuran desa dan evakuasi paksa.

 Hal ini tampaknya bagian dari kampanye militer terhadap anggota lokal dari National Papua Merdeka Tentara Pembebasan. Kami disarankan bahwa sekitar 27 desa telah hancur, bahwa rumah sekolah dan bangunan lainnya telah dibakar dan bahwa jumlah yang tidak diketahui orang telah tewas akibat tembakan militer hidup. Satu laporan daftar nama-nama 18 korban.

Helikopter sipil telah dibawa untuk menjatuhkan granat hidup dan senjata kimia penyebaran ke beberapa desa. Helikopter-helikopter juga dikatakan telah memberondong desa-desa dengan api penembak jitu dan senapan mesin. Ribuan pengungsi sipil telah melarikan diri dari daerah ke desa-desa lain di sekitar Enaratoli, di seberang Danau Paniai. Ada dikatakan polisi diawasi 'Pusat Perawatan' aman di Enaratoli, yang penuh sesak dan kurang dalam persyaratan dasar. Pengungsi lain telah melarikan diri ke hutan atau hidup dengan anggota keluarga lainnya.

 Hal ini diyakini bahwa pasukan militer Indonesia sekarang menangkap dan menginterogasi warga sipil termasuk anak-anak.

 Kami mengajak Anda untuk segera mengambil tuduhan serius dan kredibel pelanggaran berat hak asasi manusia dengan para pejabat Indonesia.

 Hormat saya,

 Maire Leadbeater

  Komite Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia

People across the globe demand the release of Filep Karma

Amnesty International News Release - December 15, 2011

http://www.asia-pacific-solidarity.net/statements/ 

• Indonesia: Another protester dies amidst the tense situation at Freeport - Asian Human Rights Commission Urgent Appeal. December 15, 2011
• Indonesia: In high-level meeting Amnesty International calls for human rights accountability in Papua - Amnesty International Public Statement. December 6, 2011
• Two councils in Sydney will raise the West Papuan flag on their town Halls for 1st December - Australia West Papua Association (Sydney) Media release. November 30, 2011
• Statement to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - By Paul Barber, TAPOL . November 29, 2011
• Dr Neles Tebay statement on West Papua to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - November 29, 2011

People in over 80 countries in every region of the world have come together to demand the release of Indonesian prisoner of conscience Filep Karma, who is currently serving a 15-year prison sentence for taking part in a peaceful ceremony where a Papuan regional flag was raised.

Filep Karma, 52, is one of the individuals Amnesty International supporters across the globe have chosen for the Write for Rights campaign, one of the largest letter writing campaigns ever undertaken. Hundreds of thousands of people have been writing letters, signing petitions, sending SMS messages and taking action online since 3 December to demand justice for Filep Karma and 13 other cases from a range of countries including Mexico, Nigeria, Russia, Sri Lanka, Turkey, USA and Zimbabwe.

At least 90 prisoners of conscience are currently imprisoned for peaceful political protests or possessing, raising or waving the prohibited regional flags of Maluku and Papua. Amnesty International calls on the Indonesian government to immediately and unconditionally release Filep Karma and all other prisoners of conscience in Indonesia, and to repeal, or at least re-interpret "makar" provisions to stop the imprisonment of non- violent political activists.

"Amnesty International was founded on the idea that people united can shine a light on injustice and create momentum for change," said Donna Guest, Amnesty International's Asia-Pacific Deputy Director.

"Hundreds of thousands of people from across the world are sending a clear message to the Indonesian government that they must uphold the right to free speech and immediately and unconditionally release Filep Karma and all other prisoners who are solely imprisoned for having peacefully expressed their views."

Filep Karma, a former civil servant, was one of 200 people who took part in a peaceful ceremony in Abepura, Papua province, on 1 December 2004. Police responded to the raising of the banned "Morning Star" flag by firing warning shots and beating people with batons. Filep Karma was arrested at the site of the ceremony. Police reportedly beat him on the way to the police station. He was subsequently charged with "makar" ("rebellion"), which prescribes punishments of life imprisonment or a maximum of 20 years' imprisonment. On 26 May 2005, Filep Karma was sentenced to 15 years' imprisonment.

Amnesty International takes no position whatsoever on the political status of any province of Indonesia, including calls for independence. However the organisation believes that the right to freedom of expression includes the right to peacefully advocate referendums, independence or any other political solutions that do not involve incitement to discrimination, hostility or violence.

The prohibited regional flags are first and foremost symbols for peaceful pro-independence or pro-autonomy movements in Indonesia and often simply reflect local communities' identities. They do not feature any "violent" logo or message in themselves, nor do they symbolize or imply violence. Thus the mere act of raising them is not a "violent" or "disruptive" act but a peaceful act.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Indonesia is a state party, and the Indonesian Constitution guarantee the rights to freedom of expression, opinion, association and peaceful assembly. While the Indonesian government has the duty and the right to maintain public order, it must ensure that any restrictions to freedoms of expression and peaceful assembly are no more than is permitted under international human rights law.

See also:

West Papua

West Papua Links

Statements and Press Releases on West Papua

Indonesia

Indoleft Archive

Indonesia links

Indonesia News Digest

News services on Indonesia

Publications & videos on Indonesia

Reports & articles on Indonesia

Statements & press releases on Indonesia

Cries And Relief From the Battlefield Paniai west Papua

Gen. Jhon Jogi

Paniai west papua- In 2011 this addition of the Colonial military forces from outside Papua, Indonesia Delivery of Jakarta Detachment 88 namely Coconut II, Brimob from Papua Police, and various units of the security sutuan kept at muster in Papua.
Colonial regime plans to spend Sby-Budiono Struggle Free Papua Movement (TPN-OPM) of our region and the entire national territory of West Papua, this is one form of regime of Indonesia's commitment to "eliminate" people of Papua, and seized property of indigenous Papuans in West Papua.
We never give up, we are working for Papuan independence, because we know under the Freedom is the right of all nations.
Suffering experienced by fighter-penjuang Papua (the bones) is only for "Free Papua"
Peraktek cruelty, violence, brutal assault, attack either by air, land, whatever form that is applied or carried by the system REGIME Indonesia (Sby-Budiono) with military-police force.
 We Indigenous people of Papua (OAP) and TPN-OPM in West Papua All Mainland was never afraid and trembling. To tell the truth of history that had been trampled on - walk on by Colonial Indonesia.

We have always existed to fight for our rights Vision and Mission of Papua native, (Kiriting hair and black leather with Ras Malanesia) is the nation's sovereignty of West Papua,
despite many shortcomings, although we were shot, although we are killed, even though we were in the chase, even though we were arrested, although we were in prison, even though we were at our house burn, although the grilled items are definitely a long or short we believe that must Papua will be independent as a nation great and sovereign
For all the bones had been left in the cries of a thousand souls, but the spirit and consciousness towards Papua independence struggle is now residing in the hearts of every struggle for Papua child, These are all heroes of West Papua.
Therefore, we urge the government of Indonesia Governor of Papua, Papua regional police, police chief regent and regency Paniai. to be responsible for all these inhumane acts. If it does not give an answer then Immediately Clear the Existing System Administration in the District of Paniai. If it still exists, we will see later. (Eduda forest)
We need the equipment, is aid of food, medical and humanitarian aid from all over the world, our struggle is not without foundation, we menyedari our political rights are rights that must be seized, so the struggle continues, whatever the risks.
We hope that the Indonesian government to open space an independent media and journalists to monitor the situation in Papua, because military forces / police are not against TPN but mostly kill and torture innocent civilians, and burned the homes of innocent citizens.

Penembakan, pembakaran dan serangan helikopter di desa terus berlanjut di Paniai

Laporan Khusus dan Update
oleh Nick Chesterfield di westpapuamedia.info

Situasi mengerikan dari teror dan intimidasi muncul dari warga desa dan pekerja HAM di distrik terpencil di Paniai Papua Barat semalam, sebagai sebuah serangan militer Indonesia besar-besaran terus tejadi terhadap   Tentara Nasional Pembebasan TPN/OPM (gerilyawan) .

Hak asasi manusia lokal dan sumber-sumber gereja melaporkan bahwa warga desa biasa menjadi sasaran yang signifikan pelanggaran HAM oleh gabungan polisi Indonesia dan kekuatan militer, dan menyerukan intervensi internasional segera di Papua Barat untuk menghentikan kekerasan.

Lebih dari empat batalyon tentara Indonesia (TNI) dengan kekuatan penuh  dari Batalyon Kostrad 753 pasukan komando, Brimob paramiliter polisi, dan elit kontra-terorisme pasukan dari Detasemen 88 - semua unit dipersenjatai, dilatih, dan dipasok oleh Pemerintah Australia -

dikerahkan dalam serangan untuk mengepung markas besar Paniai Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional (TPN-OPM), di bawah komando Jenderal Jhon Yogi.

TPN / OPM Markas markas Eduda terbakar setelah serangan TNI,, 13/12/2011 Paniai, Papua

Paniai desa terbakar setelah serangan TNI,, 13/12/2011 Paniai, Papua

TPN / OPM Markas markas Eduda terbakar setelah serangan TNI,, 13/12/2011 Paniai, Papua

Pembakaran desa hukuman dan serangan terus di desa-desa terpencil di sekitar markas TPN / OPM dari Markas Eduda. Pada saat penulisan, tujuh puluh lima rumah, enam sekolah, dan sekitar 25 bangunan lainnya telah dicatat sebagai dibakar dalam total 27 desa oleh pasukan keamanan Indonesia.

Delapan belas orang sekarang dinyatakan tewas - lima belas dari luka tembak, dan tiga  pengungsi yang diduga meninggal karena kelaparan dalam apa yang disebut pusat-pusat perawatan di bawah kendali pasukan keamanan. Nama-nama para korban dari serangan di Eduda adalah:

Warga yang Tewas:

    Tapupai Gobay (30) ditembak di dada.
    Tawe Bunai Awe (30) kepala hancur *.
    Uwi Gobay (35) ditembak di perut.
    Wate Nawipa (25) ditembak di belakang.
    Martinus Gobay (29) kepala hancur *.
    Owdei Yeimo (35) ditembak di belakang.
    Ruben Gobay (25) ditembak di perut.
    Paulus Gobay (42) ditembak di perut.
    Bernadus Yogi (23) ditembak di dada.
    Demianus Yogi (15) ditembak di belakang.
    Simon Kogoya (40) ditembak di perut.
    Simon Yogi (30) ditembak di kepala.
    Lukas Kudiai (25) ditembak di dada.
    Alfius Magai (20) kepala hancur *

Catatan: mereka dengan "kepala hancur" diduga menderita luka fatal tersebut melalui pukulan-pukulan berat dengan popor senapan dan "stamping boot", menurut sumber-sumber

Terluka:

    Paskah Kudiai (15) terkena peluru di kepala.
    Martinus Kudiai (30) ditembak di tangan.
    David Mote (40) tertembak di paha.
    Amandus Kudiai (43) ditembak di lengan.
    Yohan Yogi (21) ditembak di kaki.
    Mon Yogi (20) ditembak di belakang.

Laporan yang dapat dipercaya juga menegaskan bahwa dua sipil "perusahaan" helikopter diberikan kepada pasukan keamanan, dan diduga digunakan untuk menjatuhkan granat hidup dan senjata kimia penyebaran ke desa-desa sekitarnya Eduda, dan memberondong desa dengan penembak jitu dan tembakan senapan mesin pada tanggal 13, 14 , dan 15. Beberapa saksi independen mengklaim Papua Barat Media, dan dilaporkan di tempat lain di media sosial, bahwa helikopter sangat terkenal di daerah untuk lokal non-operasi militer.

"Perusahaan" Helikopter diduga oleh sumber-sumber lokal untuk digunakan di Indonesia ofensif pasukan keamanan di Paniai. Klaim sumber foto yang diambil pada 13 Des helikopter mengitari aas kelompok. Foto ini tidak diverifikasi secara independen, namun analisis menunjukkan gambar konsisten dengan deskripsi saksi independen, dan kondisi medan dan cuaca konsisten dengan foto lain yang dipasok. (sumber Media Papua Barat )

Saksi diwawancarai oleh pekerja hak asasi manusia lokal telah mengklaim bahwa pada 0800 waktu setempat pada 13 Desember, helikopter Perusahaan meluncurkan CS salvos gas ke desa Markas Eduda, markas TPN, untuk flush out desa dan gerilyawan. Menurut sebuah akun terpisah yang dikirim ke Papua Barat Media oleh TPN / OPM sumber, helikopter mendarat dan tentara menduduki Eduda untuk sebagian besar hari, dengan gerilyawan mengambil untuk hutan di mundur. Sebagai pembalasan, TPN / OPM pejuang ditembak di helikopter, gagal, dan beberapa jam pertempuran yang intens terjadi yang dihentikan saat pejuang Papua Merdeka menyaksikan rumah-rumah desa dan sekolah-sekolah yang dibakar secara bersamaan di daerah sekitarnya. Menurut sumber TPN / OPM, desa-desa dibakar sekitar Eduda dan suara tembakan terdengar selama sisa hari itu dan sepanjang malam. Papua Merdeka pejuang harus mundur ke hutan dan sedang menunggu perintah untuk langkah berikutnya mereka, menurut sumber.

Penduduk desa dari seluruh Paniai terus digusur oleh operasi, terpaksa melarikan diri secara massal ke daerah sekitar Enaratoli, di seberang Danau Paniai. Sebagaimana dilaporkan pada tanggal 14 oleh Media Papua Barat, lebih dari 131 desa telah ditinggalkan menyebabkan setidaknya 10.800 warga Paniai melarikan diri dari operasi militer.

Sumber-sumber Gereja telah lebih lanjut melaporkan bahwa para pengungsi mencari perlindungan di daerah Enaratoli yang abadi kondisi memburuk tanpa bantuan apapun. Bersenjata Indonesia telah membentuk pasukan keamanan polisi diawasi aman "Pusat Perawatan" di Uwatawogi Hall di Enaratoli, dan telah dijejalkan ke dalamnya 1715 orang dari Kopabutu dan desa Dagouto. Menurut aktivis lokal dalam laporan ke Papua Barat Media, penduduk lokal sedang terancam dengan penahanan dan pemukulan jika mereka mencoba untuk memberikan tahanan dengan bantuan kemanusiaan yang memadai. Polisi juga mencegah orang-orang yang diadakan di aula meninggalkan untuk kebutuhan makanan atau sanitasi, menurut sumber. Pada saat penulisan, tiga orang tewas di "Pusat perawatan" sejak Desember 9 dari Diare. Mereka adalah:

    OTOLINCEA DEGEI usia 2 tahun, meninggal 08:20, 9/12/11;
    YULIMINA GOBAI Umur 4, meninggal 03:00, 14/12/2011;
    ANNA DEGEI Usia 47, meninggal 1030pm, 14/12/2011.

Tidak ada bantuan pangan, sanitasi atau medis telah dibuat tersedia oleh lembaga pemerintah untuk memberikan bantuan ke sejumlah besar orang pengungsi.

Lebih dari 9000 pengungsi yang baik bersembunyi di hutan atau mencari perlindungan dengan keluarga mereka sendiri diperpanjang di daerah daerah. Mereka dengan keluarga mereka dianggap aman, namun kebutuhan mereka dan kondisi sulit untuk memantau dan menilai diberikan isolasi mereka

Guru lokal juga telah melakukan kontak dengan stringer Papua Barat Media. Sejak 27 November 2011, mengajar dan kegiatan belajar telah ditangguhkan tanpa batas di semua sekolah-sekolah desa sekitarnya Markas Eduda. Sekolah seperti SD YPPK di Badao Dei, Yimouto, dan desa Obayauweta telah ditangguhkan, seperti yang SD, SMP, "toko" (perdagangan sekolah) dan Instruksi Dasar di kota-kota Dagouto, dan Uwani. Para siswa sekolah ini telah dievakuasi dengan orang tua mereka.

Seorang guru di SMP YPPGI Uwani mengatakan sementara represi terjadi di desa-desa bahwa: "Untuk sementara kami telah menutup sekolah-sekolah, karena anak-anak sekolah ketakutan dan melarikan diri dengan orang tua mereka. Selain itu, kita sebagai guru tidak merasa aman untuk membuat kegiatan belajar mengajar. Semua guru telah meninggalkan kabupaten Paniai, dan Nabire. "

Pada tanggal 15 Desember, tentara / polisi batalyon telah kembali ke desa Uwamani, Dei dan Obaipugaida untuk mempersiapkan serangan utama untuk fase baru kampanye. Hal ini diyakini kuat oleh aktivis lokal bahwa "perusahaan" helikopter masih akan digunakan di samping laporan yang belum dikonfirmasi telah diterima oleh Papua Barat Mediathat arsenal Indonesia terhadap penduduk sipil di Paniai termasuk satu Mil Mi-24 tempur SuperHind, salah satu dari dua biasanya ditempatkan dekat Jayapura.

650 pasukan dari Batalyon Kostrad 142 yang dikerahkan dari Palembang untuk Paniai di Papua, naik kapal pasukan mereka pada 9 Desember 2011

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) aktivis di Paniai dilaporkan pada 15 Desember bahwa setelah serangan terhadap desa-desa, pasukan militer Indonesia sekarang menangkap, mengintimidasi dan melakukan interogasi pada semua warga di distrik Toko, Kopabaida dan Uwamani. Menurut KNPB, polisi Indonesia telah menangkap puluhan anak-anak dan orang dewasa, dan melakukan interogasi brutal dan fisik dan pertanyaan dari 11:00 sampai akhir hari

Serangan itu berlangsung sepanjang Desember 15, dengan pasukan keamanan Indonesia menembak di banyak lokasi sekitar Eduda. Semalam, 0200-0600, tembakan berat meletus di lembah Sungai Degeuwo. Hak asasi manusia sumber di desa-desa dan juga dengan pengungsi menyampaikan laporan bahwa orang ditembak oleh penembak jitu jika mereka bergerak di mana saja setelah gelap, bahkan untuk mengumpulkan, makanan, air, atau untuk mengamankan babi. Hal ini tidak diketahui berapa banyak orang tewas pada malam hari, namun sumber lokal mengharapkan tol untuk bangkit.

Menurut sebuah laporan yang diberikan malam oleh pilot lokal, pasukan keamanan Indonesia menembak sebelas kali ke rumah-rumah di desa Gekoo, dimana pelayat berkumpul untuk pemakaman seorang pria lokal yang meninggal karena sakit. Penduduk desa menuduh bahwa beberapa peluru bahkan mendarat di api memasak mereka, meledak pot makanan mereka.

Saksi melaporkan serangkaian serangan helikopter dari 11:00 pada tanggal 15 Desember, dengan helikopter yang digunakan untuk senapan mesin desa Obaiyepa dan Uwaman. Pekerja hak asasi manusia telah dapat mengakses daerah-daerah untuk melihat apakah ada korban dipertahankan.

Desa terbakar teridentifikasi 13, Desember 2011, dekat Eduda, Paniai

Helikopter mendarat di tanah upacara Eduda 11 kali 11:00-13:00 jam, dan warga menduga logistik, amunisi dan pasukan tambahan sedang digunakan.

Daerah sekitar Paniai telah dikenakan panjang untuk konflik dan berat serangan militer Indonesia terhadap penduduk sipil, namun dalam beberapa bulan terakhir polisi Indonesia telah mengambil alih operasi hukuman terhadap orang Papua Barat menyimpan pro-kemerdekaan simpati. Konflik baru-baru ini meningkat atas hak tanah dan kontrol operasi pertambangan emas lokal, dengan Brimob sangat terlibat dalam usaha patungan baik keamanan, dan keterlibatan langsung dalam bisnis emas dan kegiatan terkait. Pertambangan emas Australia Emas Paniai perusahaan juga beroperasi di wilayah Sungai Degeuwo.

Tentara Indonesia di Paniai, Desember 2011

Warga sipil di kaki bukit di panik dan menghidupkan kembali trauma operasi masa lalu, menurut laporan dari pilot lokal. "Mereka khawatir lagi emosi akan terbuka di Wegeuto dari Memoria Passionis 1982 perang (memori penderitaan) dan lagi ketika Angkatan Darat melakukan operasi militer yang sedang berlangsung (DOM - Daerah Operasi Militer) 1989-1993 di daerah Badauwo, dekat Eduda," kata sumber tersebut melalui email. Dia menjelaskan bahwa selama periode DOM terakhir tentara terdakwa dan stigma warga sipil sebagai anggota TPN-OPM, dan kemudian disiksa ribuan desa. HAM sumber pada saat penduduk desa sedang didokumentasikan waterboarded / disiksa selama 24 jam; rumah warga dibakar, anak perempuan diperkosa dan wanita menikah, pembunuhan di luar hukum, membakar jari, kumis dan jenggot, menarik kuku dan quartering desa dengan kendaraan lapis baja. Tentara juga dilakukan membakar dan menghancurkan kebun makanan, membunuh ternak dan hewan peliharaan, dan persediaan air fouling.

Warga khawatir bahwa perilaku marah dan emosional saat ini dengan TNI-polisi terhadap TPN / OPM akan dibuang pada warga sipil yang tinggal di lereng dari Wegeuto dusun terutama, berbatasan langsung dengan Markas Eduda. Dalam pesan dikirim ke Papua Barat Media penduduk lokal telah memohon untuk Advokasi Internasional untuk mendapatkan Militer dan Polisi segera ditarik dari Eduda dan Paniai pada umumnya.

Trauma banyak yang dirasakan oleh warga sipil di Paniai sebagai akibat dari serangan. Sonny Dogopia jurnalis Independen, dari Suara Papua, mewawancarai masyarakat setempat melalui telepon pada 14 Desember. Magda Tekege, seorang ibu rumah tangga dari Kabupaten Deiyai, kata masyarakat sipil sangat takut dan tertekan. "Di sini juga TNI / Polisi memukul kita dan menempatkan kita di bawah pengawasan, dan merupakan salah satu status siaga penuh," jelasnya. Deiyai ??Magda disebut situasi yang tidak biasa, "ini mungkin disebabkan oleh invasi oleh TNI / Polri di Paniai, oleh karena itu Deiyai ??juga menderita efek."

Laporan dari Selasa menggambarkan latihan yang dilatih Australia, didanai dan dipersenjatai satuan Gegana Brimob, saat tiba di Enaratoli mulai mengambil alih jalan-jalan segera, menyebabkan kehidupan kota yang normal untuk segera terganggu karena masyarakat setempat mengosongkan jalan untuk bersembunyi.

Pada tanggal 6 Desember, Hak asasi manusia, sumber-sumber gereja dan aktivis lokal telah independen mengklaim bahwa 542 orang telah dievakuasi secara paksa oleh pasukan dari Brimob Gegana Unit Khusus "Counter" polisi teroris. Desa Dagouto dan Kopabatu dan dusun sekitarnya di kabupaten Paniai Dagoutu diusir setelah unit Gegana memutuskan ingin memperluas fasilitas markas baru untuk menyebarkan dalam serangan terhadap Jhon Yogi, pemimpin lokal unit gerilya bersenjata Pembebasan Nasional Angkatan Darat (TPN-OPM).

Unit Gegana, elit khusus anti-teroris unit polisi Indonesia telah dikerahkan sangat seluruh Papua untuk tindakan keras pada aktivis pro-kemerdekaan terlibat dalam perlawanan tanpa kekerasan, serta untuk menghilangkan kelompok perjuangan bersenjata. Gegana adalah salah satu dari beberapa unit polisi elit Indonesia yang menerima senjata, pendanaan, dan pelatihan dari Pemerintah Australia, dan menyalahkan pada tanggal 3 untuk membakar sebuah gereja dan sekolah di Wandenggobak, dataran tinggi di Kabupaten Puncak Jaya.

Seperti artikel ini naik cetak, update diterima dari pekerja hak asasi manusia di Paniai terpercaya. "Pada 2300 di malam hari, Brimob Kelapa 2 Batalyon membakar bangunan aset pariwisata Kabupaten Paniai ', yang terletak di Bukit Dupia, di lokasi yang sama sebagai tempat tinggal Bupati. Malam ini di Paniai situasinya sangat tegang ". Pejuang TPN dilaporkan telah kembali api di serangan dan pertempuran sengit masih terjadi,
Peristiwa dan Situasi ini terus berlangsung dan berkembang dan Papua Barat Media akan terus memonitor .

Harap segera membantu kami melanjutkan pekerjaan ini. @ Westpapuamedia AGLOCO bekerja tanpa lelah untuk mengakhiri impunitas di Papua dengan jurnalisme yang efektif.

Published Global version: west papua media

Gereja di Papua Minta Aparat Ditarik dari Paniai

Jayapura - Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, meminta polisi dan anggota TNI segera ditarik dari Paniai. Konflik Paniai telah menimbulkan jatuh korban dan dapat memicu kekerasan berkelanjutan.

"Gereja tidak akan sependapat bila polisi menyerbu gerombolan hingga timbul jatuh korban. “Itu tindakan biadab, melanggar HAM, aparat maunya apa. OPM juga umat Tuhan,”

“TNI dan Polisi harus segera ditarik. Tidak ada alasan aparat berada di Paniai dalam jumlah besar. Dulu Paniai tidak seperti ini, aman dan damai. Ketika ada aparat, barulah terjadi konflik,” kata Socratez Sofyan Yoman, Rabu malam, 14 Desember 2011.

Ia mengatakan gerakan Papua merdeka di Paniai bukan sesuatu yang baru. “Mengapa tidak dari dulu kelompok bersenjata tersebut didekati. Kenapa baru sekarang aparat melakukan pendekatan. Yang kami sesalkan adalah pendekatan itu malah lewat jalan kekerasan,” ujarnya.

Yoman memandang tindakan represif hanya akan membuka pintu bagi perang tak berkesudahan antara petugas keamanan dan kelompok sipil bersenjata. Ia meminta pemerintah dan polisi mengkaji kembali kebijakan menggunakan senjata dalam menghadapi gerakan Papua Merdeka. “Jikalau lebih banyak keuntungannya tak menggunakan senjata, dan lebih banyak kerugian lewat baku tembak, ya dihentikan saja.”

Gereja tidak akan sependapat bila polisi menyerbu gerombolan hingga timbul jatuh korban. “Itu tindakan biadab, melanggar HAM, aparat maunya apa. OPM juga umat Tuhan,” ujar dia.

Baku tembak di Paniai antara brimob dan OPM, Selasa 13 Desember 2011 kemarin, telah memberi kerugian yang begitu besar. “Ada sekitar 70 rumah dibakar polisi, rumah komandan, pos kami semuanya hangus,” kata Le Yeimo, juru bicara OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai.

Dari pihak kepolisian, Bripka Supono tertembak di bagian kaki. “Pengejaran terus kami lakukan. Untuk sementara markas OPM di Eduda sudah kami kuasai. Kami sekarang masih mencari tempat persembunyian mereka lagi dan berusaha membersihkan gerakan ini,” kata Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Polisi Janus Siregar.

Ia berharap kelompok yang berseberangan segera menyerahkan diri agar tidak terjadi tembak-menembak. “Kami akan kejar terus sampai mereka menyerahkan diri,” tutur dia.

JERRY OMONA