Anggota Parlement West Papua Pertanyakan Kronologi Kematian Mako Tabuni

Hakim Pahabol

JAYAPURA - Koordinator anggota Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), Hakim Pahabol dengan mengatasnamakan keluarga duka, rakyat dan Bangsa Papua Barat, mempertanyakan kronologis kematian Ketua I KNPB Mako Tabuni di Perumnas III, Kamis 14 Juni lalu.

Hal itu diungkapkan saat menggelar jumpa pers di Café Prima Garden Abepura, Senin (18/6).
“Kami rakyat Bangsa Papua Barat  mempertanyakan, Polisi RI di Papua itu untuk menyelesaikan masalah, menambah masalah atau bagian dari masalah itu sendiri,” ungkapnya.

Hal itu, berkaitan dengan statemen Polda Papua menyangkut kronologis tertembaknya Mako Tabuni versi Polda Papua, yang dinilainya sangat kontra dengan fakta dan keterangan saksi di lapangan.

Sedikitnya ada 14 pertanyaan yang dilontarkan terkait hal tersebut, seperti : Kenapa Polda Papua tidak melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali sesuai dg perundang-undangan RI sebelum penangkapan itu terjadi?;  kenapa penangkapan tidak dilakukan hari-hari lain, misal saat demo atau usai JP?. Juga kenapa mako langsung dibunuh? dan tidak ditangkap dan dilumpuhkan saja?; kenapa kalau Mako Tabuni menyimpan senjata masih harus merampas senjata yang dipegang anggota polisi?; berapa mobil yang ditumpangi aparat kepolisian untuk mengeksekusi Mako Tabui?; kenapa eksekutor tidak mengenakan pakaian dinas?; apa artinya aparat harus mengenakan topeng (penutup muka); fakta ada 5 lubang yang diperiksa pihak keluarga, sedangkan yang dipublikasikan hanya di perut dan paha?; juga ditanyakan terkait kondisi Mako Tabuni yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian, kenapa masih harus dipasang infus dan alat bantu pernapasan saat sampai di rumah sakit? 

Dalam kesempatan tersebut  juga diuraikan kronologis versi saksi yang dimilikinya, bahwa ketika Mako Tabuni sedang makan pinang bersama dua rekannya.saat itu juga tiga unit mobil kijang, masing-masing warna biru, hitam dan silver melaju perlahan-lahan dari arah Abepura menuju putaran Perumnas III.

Dua mobil berhenti di sekitar Pos Polisi (Yanmor) dan satu mobil berwarna biru terus melaju perlahan ke putaran taksi Perumnas III. Pas dekat dengan Mako Tabuni orang dari mobil biru tersebut langsung melepas tembakan 5 kali dengan menggunakan senjata laras panjang.

Penembak menggunakan topeng dan berpakaian preman, dan belum diketahui apakah ada korban atau tidak dalam aksi tembakan 5 kali tersebut.
Setelah melepaskan tembakan, mobil biru tancap gas melaju ke arah Abepura kemudian diikuti dua mobil yg berhenti di Pos Yanmor.

Beberapa menit kemudian massa dari arah kampus Uncen Atas datang dan membakar Ruko maupun rumah di dekat Pos Yanmor, serta membakar sebuah mobil dan beberapa unit motor. 30 menit kemudian Polisi tiba di lokasi.

Hakim Bahabol menyatakan juga bahwa apabila pihak Polda Papua tidak memberikan tanggapan  dan menjelaskan kronologis sebenar-benarnya kepada rakyat Bangsa Papua atas peristiwa penangkapan dan penembakan Mako Tabuni, maka pihak KNPB akan menempuh jalur hukum Internasional dan bukan dengan menempuh jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

“Karena pengalaman berbagai kasus, seperti kasus pembunuhan Theys Eluay, tidak ada penyelesaian yang baik. Bahkan pelakunya bebas dan sekarang mungkin sudah naik pangkat,” ungkapnya

 Sumber: Harian Bintang-Papua 

SBY Mengabaikan Kasus Pembunuhan Papua Barat

Oleh,  Alex Rayfield (NewMatilda.com/news)

Presiden RI ( SBY)

Beberapa aktivis Papua Barat dibunuh bulan ini dan banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Para saksi mengatakan pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab - tapi tidak ada yang mendengarkan di Jakarta, melaporkan Alex RayfieldPapua Barat bergolak. 

Dalam dua minggu terakhir serangkaian penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer telah mengejutkan bahkan berpengalaman pengamat Papua. 

Tapi sebagai Barat berdarah Papua, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhuyono tetap diam.Gelombang kekerasan terakhir dimulai pada tanggal 29 Mei ketika seorang pria 55 tahun kelahiran Jerman, Pieter Dietmar Helmut, ditembak dan terluka di sebuah pantai populer di Jayapura.

Meskipun beberapa saksi mengidentifikasi mobil dari yang orang Papua diduga menembak Helmut, polisi belum menahan siapapun.

Pada hari yang sama Anton Arung, seorang guru sekolah dasar, ditembak di kepala oleh penembak tak dikenal saat ia sedang berdiri di sebuah kios di kota dataran tinggi Mulia. Empat hari kemudian, aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), seorang pemuda pro-kemerdekaan organisasi, memprotes penembakan. Menurut saksi indonesian polisi kemudian melepaskan tembakan.

Di cegat Aparat Saat Demo KNPB (foto Seby)

Lima orang terluka dalam serangan itu. 23 tahun Yesaya Mirin dari Yahukimo desa ditembak mati sementara 29 tahun Panuel Taplo tetap dalam kondisi serius dengan luka peluru.Ketika KNPB pemimpin Buchtar Tabuni dihadapkan polisi pada demonstrasi kedua di ibukota ia ditangkap, lanjut mengobarkan situasi yang sudah tegang.Pemimpin kemerdekaan Dipenjara Dominikus Surabut dan Selphius Bobii dan Ruben Magay, seorang anggota parlemen provinsi belum diketahui secara pro-kemerdekaan nya pandangan, secara terbuka mengecam cara polisi dari KNPB dan menyerukan pembebasan Buchtar Tabuni.

Korban Penembakan Polisi Yesaya Mirin ( Foto seby)

Sebagai ketegangan meningkat pesan teks beredar memperingatkan orang untuk berhati-hati "Dracula" dan lain penghuni setan seperti malam. Dalam peringatan Papua Barat dari Dracula dan sejenisnya kode untuk orang-orang untuk menjauhi jalan-jalan karena operasi militer rahasia.Similar pesan SMS yang dikirim sebelum kemerdekaan pemimpin terkemuka Theys Eluay dibunuh pada November 2001.Minggu berikutnya adalah satu sangat berdarah di Jayapura. Pada hari Minggu 3 Juni, mahasiswa Jimi Ajudh Purba ditikam sampai mati oleh penyerang tak dikenal. 

Sehari kemudian, 16 tahun siswa SMA Gilbert Febrian Ma'dika ditembak oleh orang tak dikenal dengan sepeda motor dan selamat dari luka tembak di punggungnya.Pada hari Rabu 6 Juni pegawai negeri dilaporkan ditembak mati di depan kantor walikota dan hari berikutnya tiga orang lainnya dilaporkan ditembak, dua di antaranya meninggal. 

Salah satu dari mereka menyerang adalah seorang polisi, Brigadir Laedi.Pada hari berikutnya, Jumat 8 Juni, Teyu Tabuni, yang berafiliasi dengan KNPB, ditembak mati saat ia sedang berdiri di area parkir ojek di Jayapura. Menurut saksi, Yopina Wenda, Tabuni ditembak empat kali di kepala oleh seorang polisi berseragam yang kemudian melarikan diri dari TKP.Minggu berikutnya pada tanggal 10 hingga 11 Juni dua orang lagi dilaporkan ditembak mati, satu di luar pusat perbelanjaan dan dekat kedua untuk Universitas Cendrawasih di Abepura.Pada minggu yang sama bahwa pembunuhan misterius mengguncang warga Jayapura, dataran tinggi Papua Barat juga berdarah. 

Pada tanggal 6 Juni dari tentara Batalyon 756, tidak secara teratur ditempatkan di Papua Barat tetapi dibawa untuk tugas tempur, menjatuhkan dan membunuh seorang anak berusia tiga tahun, Wanimbo Desi, saat mengendarai sepeda motor mereka di desa Honai Lama di pinggiran Wamena.Kerabat anak kemudian diduga ditikam salah satu tentara mati dan buruk mengalahkan detik.New Matilda berbicara lokal Wamena aktivis berbasis Simeon Dabi dan Wellis Doba melalui telepon yang mengatakan bahwa tentara kemudian melanjutkan pembakaran 70 rumah mengamuk, membunuh 22 babi (binatang sangat dihargai oleh dataran tinggi Papua) sementara pemakaian senjata api tanpa pandang bulu mereka.

Dabi dan Doba keduanya melaporkan 11 orang dengan luka serius setelah tentara menembak, menikam dan penduduk mengalahkan. Ratusan melarikan diri ke gunung dan hutan. Dua orang Papua lebih kemudian meninggal dari luka yang diderita dari, militer 40 tahun Elinus Yoman dan 30 tahun Dominggus Binanggelo.Sementara itu di Yapen, sebuah pulau di lepas pantai utara Papua Barat, laporan penyaringan melalui operasi militer.

New Matilda berbicara satu aktivis di Yapen yang melaporkan melalui telepon seluler bahwa sekitar 60 orang - 10 keluarga dari 14 warga yang berbeda - telah mencari perlindungan di hutan setelah polisi dan pencarian diluncurkan militer dan operasi penangkapan menyusul pertemuan para pemimpin dipegang oleh Papua Barat Otoritas Nasional.

Tanggapan pemerintah Indonesia untuk penembakan baru-baru di Jayapura telah meminta tindakan tegas termasuk dari rumah ke rumah mencari pejuang bersenjata. Letnan Jenderal Marciano Norman, kepala Badan Intelijen Indonesia, mengatakan kepada Jakarta Post melalui telepon bahwa "Kami tidak punya pilihan selain melakukan menyapu, sebagai warga sipil tidak diperbolehkan untuk memegang senjata Aturan harus ditegakkan.."Ironisnya, Norman membuat hari-hari ini komentar sebelum Polisi mengaku seorang polisi menembak mati KNPB aktivis Teyu Tabuni pada tanggal 7 Juni.Keenam utama kelompok yang polisi, militer dan intelijen agen konsisten target dalam operasi sweeping adalah pemimpin dari Republik Federal Papua Barat yang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober tahun lalu, kelompok pro-kemerdekaan KNPB dan WPNA, para pemimpin gereja dan pemimpin suku.

Semua kelompok-kelompok ini tidak bersenjata - memerangi meskipun kata - memberikan kepercayaan untuk klaim aktivis bahwa tujuan dari menyapu bukan untuk menjaga keamanan, tetapi untuk menginjak-injak perbedaan pendapat.Sementara polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, pembela HAM di Papua titik jari pada pasukan keamanan Indonesia.

Dalam wawancara dengan Jakarta Globe Ferry Marisan dari Institut untuk Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat (ELSHAM) mengatakan bahwa "Papua adalah tempat bagi penegak hukum untuk mendapat promosi .... Bukankah aneh bahwa setelah seri dari penembakan, polisi tidak bisa menemukan pelaku Mereka selalu mengklaim pelakunya adalah orang bersenjata tak dikenal. 

Mereka menganalisis peluru, melakukan uji balistik tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan.? "Pejuang HAM di Papua Barat berpendapat bahwa polisi dan militer memiliki kepentingan dalam menciptakan dan memelihara konflik untuk membenarkan kehadiran mereka dan untuk menjaga kepentingan yang menguntungkan bisnis yang legal dan ilegal.Tapi ini bukan hanya kepentingan bisnis yang dipertaruhkan. Pihak keamanan di Papua Barat juga melihat diri mereka sebagai berani membela negara Indonesia dari penguraian lebih besar.

Di mata mereka ini membenarkan operasi rahasia. Tahun lalu New Matilda bertemu dua orang Papua dari Sorong yang dibayar untuk menghadiri upacara di Manokwari di mana mereka dilantik menjadi skuad sipil yang seolah-olah akan membantu polisi dengan penyelidikan anti-korupsi.Para aktivis membacakan sumpah kesetiaan kepada negara Indonesia dan diberi seragam dan kartu ID - dilihat oleh New Matilda. 

Mereka yang hadir pada pertemuan itu kemudian diberitahu bahwa sedikit akan dipilih untuk pelatihan tempur di Jakarta. Dalam bayang-bayang kekerasan milisi Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999 laporan seperti ini orang Papua sangat kesulitan.Aktivis lokal bukan satu-satunya memunculkan pertanyaan mengganggu tentang penanganan SBY situasi di Papua Barat. 

Oposisi MP Tubagus Hasanuddin, anggota Parlemen Komite Pertahanan, mengatakan kepada Radio Australia ia ingin jawaban."Bagaimana bisa ada 30 penembakan dalam satu setengah tahun dan tidak satu pun kasus diselesaikan?" tanyanya. "Dua puluh tujuh korban telah jatuh Kita harus mencari tahu mengapa.."Angka Hasanuddin yang mungkin berada di sisi konservatif tapi dia adalah bukti bahwa ada orang Indonesia yang ingin melihat kemajuan dalam menemukan solusi yang adil dan damai untuk konflik di Papua Barat.

Pemimpin Gereja seperti Pastor Neles Tebay dari Jaringan Perdamaian Papua berpendapat bahwa tindakan dari Jakarta untuk memerintah dalam pasukan keamanan sangat penting karena legislator provinsi tidak memiliki kontrol atas polisi dan militer.

Namun, SBY cepat kehabisan waktu. Kepresidenannya berakhir tahun depan dan Papua semakin menyerukan PBB untuk campur tangan.Dikatakan bahwa konflik mendalam duduk polarises posisi protagonis. 

Di Papua Barat posisi tersebut adalah pengerasan dan jumlah protagonis meningkat. Polisi dan militer membela negara yang telah kehilangan semua legitimasi di mata Papua.

Kenyataan ini tidak dibantu oleh kenyataan bahwa banyak polisi dan militer - lebih dari 90 persen di antaranya adalah Bahasa Indonesia - memiliki pandangan sangat rasis tentang orang-orang mereka dimaksudkan untuk melindungi.

Secara politik kepentingan orang Papua tidak terwakili oleh parlemen provinsi. DPRD, atau parlemen provinsi setempat, menemukan diri mereka terjebak di antara tuntutan untuk kemerdekaan Papua dari konstituen mereka dan penolakan yang kaku untuk masuk ke pembicaraan dari bos Jakarta yang partai 3000 kilometer - bahkan berbicara dipandang sebagai terlalu banyak konsesi untuk gerakan kemerdekaan.

Di tengah adalah orang Papua, mendidih dengan kemarahan selama beberapa dekade penyalahgunaan oleh pasukan keamanan dan semakin vokal tentang tuntutan mereka untuk asli penentuan nasib sendiri.Waktu tidak mungkin satu-satunya masalah. 

Diragukan apakah Susilo Bambang Yudhuyono bersedia untuk menghabiskan modal politik membuat baik pada janji-Nya berulang-ulang untuk memecahkan masalah Papua dengan "damai" dan "martabat" Banyak.

Di SBY bertentangan secara terbuka melangkah untuk melindungi dan mempertahankan pasukan keamanan ketika mereka telah dituduh tindakan kotor kekerasan terhadap warga sipil dan menolak untuk wajah bukti bahwa kekerasan negara merupakan masalah sistemik di Papua Barat.

Mengecilkan masalah di Papua dapat memenangkan dirinya teman di militer tapi di mata orang Papua itu membuatnya terlihat tidak efektif. Hal tarnishes citra internasionalnya sebagai seorang demokrat dan memperkuat tangan orang dalam dan di luar Papua Barat yang menyerukan kemerdekaan.Hal ini membuat suara-suara gereja dan para pemimpin suku senior yang menyerukan suara dialog diukur dan masuk akal. Satu-satunya masalah adalah tidak ada indikasi bahwa SBY mendengarkan.

Benny Wenda "Koloni Indonesia yang Tersembunyi" di Oslo Freedom Forum

Benny Wenda ( Berbicara di Forum UK)

Jayapura,-- Oslo Freedom Forum, sebuah forum internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan telah berlangsung sejak kemarin, Senin (7/5) hingga besok (9/5). Konferensi yang telah memasuki tahun keempat ini menjadwalkan Benny Wenda, pendiri International Lawyer for West Papua (ILWP) sebagai pembicara bersama beberapa tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.

Konferensi tahunan ini diikuti oleh tokoh-tokoh dari Wikipedia dan Google; penulis buku-buku terlaris, seperti The Shadow War, Consent of the Networked, and You Can’t Read This Book, aktivis anti-perbudakan dari Kamboja, Haiti, dan Nepal; pemimpin oposisi dari Ethiopia , Rusia, dan Singapura, serta individu yang menggunakan media seni untuk menyoroti krisis hak asasi manusia, dan aktivis bawah tanah dari rezim di Equatorial Guinea, Pakistan, Arab Saudi, dan Zimbabwe.

Sebagaimana dirilis melalui website oslofreedomforum.com, Benny Wenda akan tampil dalam sesi keempat, hari ini (8/5) dengan tema Spotlight on Repression. Selain Benny Wenda, pembicara dalam sesi keempat ini adalah Tutu Alicante (Equatorial Guinea), Manal al-Sharif (Saudi Arabia), Jestina Mukoko (Zimbabwe) dan Alexey Tikhonov (Kazakhstan). Sesi sebelumnya dalam forum ini telah menampilkan Julia Ormond (Artis Hollywood dan Pemenang Emmy Award), Garry Kasparov (Mantan Juara Dunia Catur), Natalia Pelevine (Penulis Skenario dan Sutradara Teater) dan Jeta Xharra (Jurnalis dan Editor Balkan Investigative Reporting Network's). Benny Wenda sendiri akan berbicara tentang Koloni Indonesia yang Tersembunyi. 

Konferensi  ini menampilkan visioner dari akademisi, advokasi, bisnis, media, politik, kewirausahaan sosial, dan teknologi yang akan menjelaskan beberapa rezim di dunia setidaknya dikenal dan paling represif dan bertukar pikiran tentang cara terbaik untuk mengatasi krisis kemanusiaan.

Oslo Freedom Forum bertujuan untuk membawa isu-isu kemanusiaan ke puncak agenda global selain memberikan ruang untuk berbagai presentasi yang bisa membuka mata dunia terhadap cerita advokasi hak asasi manusia. Forum tahunan yang berbasis di Oslo, Norwegia ini diharapkan bisa mendorong inspirasi dan pertukaran fokus ide tentang masyarakat tertutup yang membutuhkan ruang berbicara serta menumbuhkan dan memberdayakan komunitas internasional.

Tahun ini, konferensi bisa diikuti melalui streaming di http://www.oslofreedomforum.com/live dan update konferensi bisa diikuti di halaman facebook http://www.facebook.com/oslofreedomforum atau twitter @OsloFreedomFrm dengan menggunakan hashtag #OFF12. (Jubi/Victor Mambor)

Dewan Gereja, Orang Papua Punya Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri

"Apakah yang terbaik itu merdeka ataukah yang terbaik itu masih menjadi bagian dari NKRI? Yang kita tahu masih banyak masalah di dalamnya. Ataukah yang terbaik itu dengan implementasi otsus atau apa? Itu bahan pertimbangan Dewan Gereja Sedunia. Bahwa masyarakat asli Papua harus diberiknh hak untuk menentukan nasib mereka," demikian kesimpulan Dewan Gereja dikutip Novel Matindas dari Biro Papua.

Tuntutan Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Papua (foto KNPB)

SBP--Dewan Gereja Sedunia dalam statemen terbarunya menyiratkan rakyat Papua berhak memutuskan ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau merdeka.

 "Apakah yang terbaik itu merdeka ataukah yang terbaik itu masih menjadi bagian dari NKRI? Yang kita tahu masih banyak masalah di dalamnya. Ataukah yang terbaik itu dengan implementasi otsus atau apa? Itu bahan pertimbangan Dewan Gereja Sedunia. Bahwa masyarakat asli Papua harus diberiknh hak untuk menentukan nasib mereka," demikian kesimpulan Dewan Gereja dikutip Novel Matindas dari Biro Papua, di Persatuan Gereja Indonesia PGI sebagaimana dimuat Radio Nederland, Senin (23/04/2012).
Sementara itu Oridek Ap dari Free West Papua di Belanda, mengatakan, pernyataan Dewan Gereja Sedunia itu merupakan langkah awal menuju kemerdekaan. Gereja sebetulnya harus bicara soal firman Tuhan. Kalau gereja bisa merasa perlu untuk membela bangsa, maka itu tidak ada salahnya.


"Kalau gereja harus bicara politik untuk membela masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi hidup, maka gereja tidak salah untuk berbuat seperti itu. Gereja wajib juga untuk membela jemaatnya. Sangat sulit sebetulnya persoalan ini, gereja memiliki posisi penting untuk membela masyarakat," demikian kutip Oridek Ap.
Meski demikian, menurut Novel, tidak semua orang Papua ingin memisahkan diri.
"Tidak semua orang Papua mau merdeka. Dalam arti merdeka secara politis. Nah, ada yang mau merdeka tapi secara ekonomi. Atau ingin merasakan hidup yang tentram dan damai. Yang mereka perjuangkan terutama kesamaan hak sebagai warga negara Indonesia. Yang terakhir ini masih ingin bergabung dengan Indonesia." *

Laporan Franciscans International Tentang Situasi HAM Buruk di Papua dan Papua Barat

Meluasnya kejadian penyiksaan di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia
Publikasi : http://www.franciscansinternational.org/News
oleh  Mr Juan Menez.
 

Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau yang Diterbitkan, Mr Juan Menez.

 Selama UPR Indonesia tahun 2008, pemerintah sepakat untuk meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan lainnya atau Penghukuman, untuk memasukkan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana, dan untuk meningkatkan upayanya untuk memerangi kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan. Namun ketentuan belum dilakukan dalam hukum pidana militer dan sipil untuk mengkriminalisasi penyiksaan dan pasukan keamanan Indonesia terus menggunakannya untuk mendapatkan pengakuan dan menjaga ketertiban.

FI ( franciscans international ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk: memastikan Konvensi Menentang Penyiksaan dihormati dalam hukum nasional untuk mengkriminalisasi prosedur penyiksaan, untuk memastikan bahwa personil militer yang melakukan kejahatan, termasuk penyiksaan, terhadap warga sipil diadili di pengadilan sipil; untuk diterapkan di setidaknya satu mekanisme nasional pencegahan.
 Laporan Selengkapnya : Donwload PDF

Aktivis Kemerdekaan Papua Barat Ingin Indonesia keluarkan dari MSG

Aktivis Kemerdekaan Papua (foto ilustr)

Vanuatu berbasis gerakan kemerdekaan Papua Barat sekali lagi menerapkan untuk menjadi pengamat resmi dalam Grup Spearhead Melanesia.(Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/)
Dan pada saat yang sama mereka ingin Indonesia menanggalkan status pengamat di dalam tubuh sub-regional.
Juru bicara gerakan, Dokter John Ondawame mengatakan Indonesia tidak pernah seharusnya status pengamat parut resmi dalam MSG.
Dia mengatakan aplikasi Papua Barat akan diserahkan pada KTT dijadwalkan berikutnya MSG pemimpin di Kaledonia Baru tahun depan.
Dokter Ondawame mengatakan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik dari sekarang sedang diberikan status pengamat mengikuti perubahan kebijakan MSG internal.
Presenter: Hilare Bule
Pembicara: Dokter John Ondawame, dari kantor Papua Barat diplomatik di Vanuatu
ONDAWAME: Tujuannya adalah untuk mengirimkan aplikasi untuk MSG sehingga MSG yang dapat mengabulkannya status pengamat, karena ada pedoman baru dalam kebijakan MSG bahwa gerakan pembebasan Papua Barat dapat mengajukan permohonan untuk status pengamat dalam MSG. Ada kemungkinan untuk memungkinkan kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tidak dapat menerapkan, dan ketika Anda menerapkan di masa lalu saya tidak berpikir kita bisa mendapatkan, namun sekarang kemungkinan karena kebijakan baru berubah dalam MSG juga. Pedoman baru memungkinkan kami untuk menerapkan untuk menjadi, untuk diberi status pengamat dalam MSG.
Bule: Jadi, ketika orang Papua Barat mengirimkan kembali aplikasi mereka untuk memperoleh status pengamat dalam MSG?
ONDAWAME: pertemuan MSG akan diselenggarakan di Noumea tahun depan. Jadi sekarang kami sedang mempersiapkan aplikasi kita untuk menyerahkan sebelum itu.
Bule: Dalam hal perjuangan rakyat Papua Barat untuk mendapatkan kemerdekaan mereka, apa yang akan menjadi dampak dari memperoleh status pengamat dalam MSG?
ONDAWAME: Pertama-tama dampaknya akan bahwa pertama-tama kita harus menghapus Indonesia dari status pengamat dalam MSG, karena Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di sini sebagai pengamat dalam keluarga Melanesia. Kedua untuk membangun hubungan yang lebih kuat, untuk membawa kembali anak yang hilang dari Papua Barat yang di 96 ini sudah hukum, kembali ke keluarga Melanesia, kita harus meletakkan dasar. Ketiga, adalah kita ingin juga mengembangkan ide baru pembangunan politik budaya, ekonomi,, kita harus meletakkan dasar untuk mengembangkan mereka bagian penting dari pembangunan di masa depan.
Bule: Apakah saat ini dukungan keseluruhan dari negara-negara anggota MSG terhadap perjuangan masyarakat Papua Barat?
ONDAWAME: Setidaknya di tingkat pemerintah ada simpati, tetapi tidak ada satu lagi yang membawa kita serius, mengambil posisi dalam masalah ini. Tetapi pada tingkat masyarakat kita tahu ada dukungan di semua lapisan masyarakat, baik di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, Kanaki, besar, dan saya yakin masalah ini tidak dilupakan oleh masyarakat dan pemerintah dari masing- negara di Melanesia.

Sejarah Akan Memerdekakan Rakyat Papua ( 95% orang Papua mau merdeka)

Socratez Sofyan Yoman (foto pgbp)

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber Dok: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Sedangkan, Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” (Laporan Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, alinea 164, 260).  Lebih tegas, Fernando Ortiz Sanz, menyatakan: “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran Negara Papua Merdeka.” ( Dokumen resmi PBB, Annex I, A/7723, alinea, 243, hal. 47).

Sementara kesaksian pelaku  dan saksi  sejarah    yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia untuk memenangkan PEPERA 1969, Piter Sirandan (alm), pada awal Desember 2009 setelah membaca buku saya: “Permusnahan Etnis Melanesia” (2007) dan “Suara Bagi Kaum Tak Bersuara” (2009)  menyatakan penyesalannya kepada saya: “ Pak Yoman, saya tiba di Jayapura, 1 Desember 1964. 

 Kami orang Indonesia benar-benar menipu orang-orang Papua yang mau berkata benar pada waktu itu.  Kami benar-benar menipu orang Papua. Kami benar-benar menindas orang Papua. Kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua. Kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka. Kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan PEPERA 1969 itu, orang-orang Papua benar-benar mau merdeka. Saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka. Impian dan harapan mereka, benar-benar kami hancurkan. Pada waktu itu, saya mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.000.000; dari Pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan PEPERA 1969. Karena itu, sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka” ( baca:  Dumma Socratez Sofyan Yoman: Integrasi Belum Selesai: 2010: hal.91-92, dan Socratez Sofyan Yoman: Gereja dan Politik di Papua Barat: 2011, hal. 21) 

Bertolak dari kutipan laporan resmi PBB ini dan pengakuan pelaku sejarah di atas, pertanyaan yang perlu saya  ajukan di sini adalah: Pertama, apakah  sejak 1963-2012 dalam kurun waktu 49   tahun pendudukan pemerintahan Indonesia di Papua telah menurunkan jumlah keinginan rakyat Papua mau merdeka dari 95% atau jumlah mayoritas itu ke level 10 % atau sebaliknya justru  dari 95% telah meningkat  tajam melebihi 95% untuk keinginan merdeka dan berdiri sendiri? Kedua, Apakah benar hanya segelintir orang asli Papua  yang mendukung Papua merdeka dan mayoritasnya mendukung  dan memperkuat pendudukan dan penjajahan pemerintah Indonesia di Tanah Papua?

Kita menjawab pertanyaan ini dengan fakta, bukti atau realitas bukan ilusi dan imajiner.

Contoh-contoh realitas. Pertama,   Pada Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium Uncen Jayapura yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP).  Para pembicara adalah Menkopolhukam, Gubernur, Kapolda, Pangdam XVII Cenderawasih, Uskup Dr. Leo Laba Ladjar, OFM.,  Dr. Tonny Wanggai, Dr. Pdt. Benny Giay dan Saya (Socratez Sofyan Yoman).  Pada saat giliran dari perwakilan KODAM XVII untuk menyampaikan materi, pembicara diberikan kesempatan dan mengambil tempat di podium oleh moderator. Sebelum pembicara menyampaikan materi, ada komanda seperti ini: “Saudara-saudara, kalau saya sebut kata “Papua”, saudara-saudara peserta menyahut dengan kata “Damai”.  Pembicara dari Kodam ini sebut  Papua dan peserta menjawab dengan Merdeka.  Pembicara sebut Papua: Peserta menjawab: Merdeka. Dan terakhir ketiga kalinya: Pembicara sebut Papua dan peserta menyambut dengan kata Merdeka.

Kedua, Pada tanggal  17-19  Oktober 2011, Rakyat Papua berkumpul di lapangan sepak bola Zakeus Padang Bulan Abepura dan menyatakan merdeka dan berdiri sendiri sebagai bangsa berdaulat di atas tanah leluhurnya.

Ketiga, Pada tanggal 10 Januari 2012, saya dengan Pendeta Marthen Luther Wanma mengadakan pertemuan  dengan rakyat Manokwari di Gereja GKI Effata Manokwari untuk memberikan penjelasan hasil pertemuan kami dengan bapak Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono, di Cikeas, 16 Desember 2011.   Sebelum kami memberikan penjelasan, saya mengajukan satu pertanyaan sebagai seorang gembala umat kepada umat atau domba-domba yang hadir. Pertanyaan saya  sebagai berikut: “ Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang Melanesia ini?”  Seluruh rakyat yang hadir serentak berdiri dan angkat tangan dan mengatakan merdeka….merdeka…..merdeka….”. Yang tidak berdiri hanya 3 orang PNS, salah satunya adalah Bapak Sekda Kabupaten Manokwari.

Keempat, Pada tanggal 20 Januari 2012 pertemuan dengan rakyat di Sorong dengan tujuan yang sama. Pada pertemuan itu yang mewakili Danrem Sorong dan Kapolreta Sorong hadir untuk mengikuiti penjelasan itu. Saya mengajukan pertanyaan yang sama. Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang Melanesia ini?  “ Seluruh hadirin yang memenuhi ruangan itu berdiri dan angkat tangan dan mengatakan: merdeka… .merdeka…… merdeka…….. merdeka…..”. Yang tidak berdiri hanya bapak yang mewakili Danrem dan Kapolresta Sorong.

Apakah ini dikatakan segelintir orang?  Ini masalah  hak politik dan demi masa depan bangsa Papua. Kekuatan rakyat ini, tidak bisa kita bendung. Berapapun jumlahnya. Kita harus memberikan ruang untuk rakyat Papua. Karena sudah lama mereka menderita. Saudara-saudara, ini fakta. Ini bukti.Ini realitas. Ini di depan mata kita. Ini dibicarakan  dalam era Otonomi Khusus yang GAGAL itu. Ini dibicarakan di tempat resmi. Ini disampaikan dengan jujur dan sopan kepada pejabat resmi. Tidak bicara ditempat sembunyi-sembunyi. Tidak dibicarakan di hutan-hutan.  Ini bukti kejujuran. Ini bukti keterbukaan sebagai bangsa yang bermartabat.  Pejabat Indonesia, Pemerintah dan aparat keamanan bukalah hati nuranimu sebagai manusia.

Para pembaca yang terhormat dan yang mulia, ijinkan saya mengutip kembali opini saya  di Bintang Papua, Selasa, 14 Februari 2012, hal.5 dan Pasific Post, hal.12 )  dengan topik: PEPERA 1969, OTONOMI KHUSUS 2001, UP4B 2011. “ Para pembaca opini ini, Anda percaya atau tidak. Anda akui atau tidak. Anda suka atau tidak suka. Anda senang atau tidak senang. Saya TAHU, saya SADAR, saya MENGERTI, saya PERCAYA dengan IMAN, bahwa CEPAT atau LAMBAT nubuatan ini akan terwujud, hanyalah persoalan waktu.   “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).

Karena itu, solusi terbaik yang berprospek damai dan manusiawi yang saya usulkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Indonesia ialah: Pertama, Pemerintah Indonesia dengan jiwa besar harus mengakui kekagagalan dan kesalahan terhadap penduduk asli Papua sejak 1 Mei 1963 sampai hari ini  dan harus mengakhiri pendudukan dan penjajahan di atas Tanah Papua. Kedua, Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua harus membuat perjanjian-perjanjian kerja sama dalam bidang : ekonomi, keamanan, politik dan bagaimana nasib orang-orang Melayu, Indonesia yang sudah lama berada di Papua dan termasuk penduduk Transmigrasi.  Ketiga, saya ingatkan kepada pemerintah dan aparat keamanan, walaupun di Tanah Papua akan dibangun sejumlah infrastruktur milite di darat, dilaut dan di udara dan datangkan para pendatang tanpa terkendali di Tanah Papua untuk menekan orang asli Papua, tetapi saya katakan kepada Anda semua: “ Dunia tidak berada dalam pengawasan dan kontrol Indonesia. Indonesia sekarang sedang dipantau dan dikontrol dengan ketat setiap detik.” Ini awasan sejak dini dari seorang gembala umat, supaya Indonesia harus baik-baik dan perbaiki relasi yang manusiawi dengan penduduk asli Papua, pemilik tanah dan negeri ini. Supaya Indonesia diberkati dan dikasih oleh Tuhan.

Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan yang bertugas di Tanahnya orang Melanesia Papua ini diharapkan supaya mempelajari dan merenungkan nubuatan ini.  ”Di Tanah ini, kita bekerja di antara satu bangsa (Papua) yang kita tidak tahu apa maksud TUHAN buat bangsa ini. Di Tanah ini, kita boleh pegang kemudi tetapi kita tidak menentukan arah angin, arus, dan gelombang di laut serta tujuan yang hendak kita capai di Tanah ini. Siapa yang bekerja dengan jujur, setia, dan dengar-dengaran pada Firman Allah di Tanah ini, maka ia akan berjalan dari satu pendapatan heran yang satu ke pendapatan heran yang lain” ( Pdt. Isaac Samuel Kijne, Holandia Binnen, Numbay/Abepura, 26 Oktober 1956).

Sebenarnya,  Otonomi Khusus 2001 adalah kesempatan emas dan peluang  terakhir bagi Indonesia  untuk  membangun kembali kepercayaan (trust) dan memulihkan hubungan harmonis dengan   rakyat Papua, tapi sayang, OTSUS GAGAL. Pemerintah Indonesia selalu memakai kaca mata lama yaitu  kecurigaan  yang berlebihan  kepada orang-orang asli Papua dengan memelihara stigma separastime selama ini, dan hasilnya bayi Papua merdeka terus bertumbuh dan berkembang di hati rakyat Papua.  

Selama kurun waktu sejak  1 Mei 1963-2012 ini, hampir 49 tahun,  Pemerintah Indonesia telah gagal meminimalisasi (menurunkan) atau setidaknya menghilangkan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka yang mencapai 95%  tahun 1969.  Kurun waktu 49 tahun adalah waktu yang cukup panjang tapi Pemerintah Indonesia gagal dan hanya berhasil menunjukan wajah dan watak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang suram terhadap penduduk asli Papua.  

 Pemerintah Indonesia telah gagal menjaga martabat dan kedaulatan manusia Papua sehingga tidak berhasil  menurunkan tuntutan rakyat Papua dari mayoritas ke level minoritas atau segelintir orang.  Pemerintah Indonesia  hanya sukses mengintegrasikan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke dalam Indonesia tapi manusia Papua disingkirkan  dari tanah leluhur mereka dan dibantai seperti hewan dengan stigma anggota OPM dan pelaku makar.   Akhirnya,  ”…. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.” Dan tergenapilah seperti  Sudjarwo mengakui: “ banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (Sumber: Laporan Resmi Sidang Umum PBB MM ex.1, alinea 126).  Shalom. Selamat membaca. Tuhan memberkati.

===============================

Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Dialog: Praksis Damai bagi Rakyat Papua

 Oleh : Honaratus Pigai

Ilustrasi Dialog Jakrat-Papua

BETAPA sulitnya mewujudkan kedamaian di tanah Papua. Bila kita cermati kenyataan sejarah bahwa di beberapa daerah, rakyat yang tidak tahu-menahu persoalan sesungguhnya selalu mengalami kekerasan demi kekerasan dan penderitaan demi penderitaan. Penderitaan dan kekerasan sepertinya sudah mengakar pada kehidupan orang Papua di atas tanahnya sendiri. Selama orang Papua berada dalam pangkuan negara ini, dari tahun ke tahun perdamaian itu sungguh merupakan perjuangan yang sulit. Kendati demikian, kita toh tidak boleh bosan berjuang demi tegaknya kedamaian. 

Harapan luhur untuk mewujudkan kedamaian itu, selalu terganjal oleh berbagai nilai kekerasan, sampai mengakibatkan pertumpahan darah. Dewasa ini, jika kita membaca, mendengar dan mengikuti perkembangan media masa lokal, nasional maupun internasional, tema-tema kekerasan (ketidakadilan, ketidakamanan, pembunuhan dan lainnya) selalu menjadi berita utama.


Di Papua sejak rezim Orde Baru, pengiriman pasukan militer untuk Operasi Militer (DOM) di daerah konflik khususnya di Papua. Sampai saat sekarang pengiriman pasukan militer itu masih berlangsung. Dengan pengiriman pasukan, justru situasi keamanan tidak terwujud. Yang ditebarkan militer hanyalah ketidakamanan. Warga menjadi panik dan tidak dapat menjalani hidup seperti biasanya. Kedatangan militer dianggap membuat situasi berubah.

Sekedar untuk mengabil contoh konkrit bahwa suhu konflik di Papua, akhir-akhir ini sangat tegang. Situasi kembali memanas seusai KRP III (Kongres Rakyat Papua III), yang dilaksanakan pada 16-19 Oktober 2011. KRP III sudah selesai dilaksanakan dengan aman dan damai, dicegat dan mendapatkan tindak kekerasan yang brutal tanpa memperhitungkan peri-kemanusiaan, hingga jatuh korban tewas. Situasi ini membuat masyarakat mulai tidak percaya lagi kepada aparat keamanan dan percaya bahwa ketidakamanan dan ketidakdamaian bukan diciptakan oleh orang Papua.

Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya kembali memanas. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap yang mengacaukan kedamaian di Puncak Jaya, dengan terus mengampanyekan kemerdekaan Papua Barat. Di sisi lain, pengiriman pasukan militer dalam jumlah yang besar ke Puncak Jaya, diharapkan membawa keamanan dan kedamaian, namun situasi itu tidak tercipta.

Lain hal lagi, Otonomi Khusus (Otsus), yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Papua, tidak menjadi senjata ampuh dalam menyelesaikan masalah. Sebagian orang Papua dan masyarakat Papua sampai saat ini tidak mengenal yang namanya Otsus. Rakyat Papua menganggap Otsus hanya milik para elit politik Papua.
Otsus bukan milik rakyat. Salah satu fakta kita bisa melihat mama-mama pedangang asli Papua yang masih berjualan di emperan toko dan setiap ruas jalan, yang tanpa atap dan beralaskan karung.

Situasi-situasi demikian di atas, sebenarnya Papua masih berada di bawah garis penderitaan di atas tanahnya sendiri. PT. Freeport pun sama, kesejahteraan bagi rakyat Papua hanya menjadi mimpi di siang bolong. Karena memang PT itu bukan milik orang asli Papua yang sudah sejak lama beroperasi di daerah selatan Papua Tembagapura.

Sebagian masyarakat selalu bertanya-tanya "siapa dalang yang menciptakan keadaan penderitaan dan konflik di Papua? Pertanyaan kritis dan mendasar ini, diajukan karena masyarakat merindukan adanya keadaan damai di Papua, tanpa ada permusuhan antara sesama manusia yang mendiami Tanah Papua.

Ada banyak masalah di atas tanah Papua, yang mestinya ditangani secara serius dan damai. Perlu ada solusi yang diambil secara tegas. Supaya slogan Papua Tanah Damai yang dicanangkan beberapa waktu lalu, tidak berubah arti menjadi Papua Tanah Darurat.
Kalau benar-benar mau menciptakan tanah damai di Papua, sesuai slogan yang ada "PAPUA TANAH DAMAI" setiap orang (dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat di kamapung-kampung) harus membangun kesadaran dan kerjasama serta mengubah struktur penindasan yang ada demi membangun tanah damai itu, yakni dengan sebuah jalan yang bisa diterima semua orang.

Dalam hal ini kata kunci yang mesti diterima adalah Dialog.Dialog antara kedua kubu yang saling bertikai. Duduk bersama dan membahas masalah-masah yang terjadi selama ini di Papua dan mengambil langkah kedamaian bersama. Dialog itu bukanlah sebuah tujuan, melainkan ‘jalan'. Jalan yang memungkinkan kita untuk menempuh melaluinya dan mencari solusi-solusi yang tepat.
Pater Dr. Neles Tebay, Pr dalam bukunya "Dialog Jakarta-Papua", sangat teliti menilai kondisi konflik yang berkembang dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu dan hari ke hari, sampai detik ini. Seorang rohaniwan ini, mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan konflik besar yang membawa ketidakamanan dan ketidakdamaian serta pertumbahan darah itu, dengan sebuah tawaran konsep dialog.

Tawaran ini rasanya bisa menjadi dasar untuk melangkah, membangun tanah damai di Papua. Untuk membangun kesadaran dan kerjasama demi satu tujuan yakni damai. Jaringan Damai Papua (JDP) telah bekerja keras untuk mendorong konsep dialog ini. Pada Konfrensi Perdamaian Papua (KPP), yang diselenggarakan di Auditorium Uncen (Universitas Cenderawasih Papua), pada 5-7 Agustus 2011 lalu, menjadi ajang yang telah berhasil melahirkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang patut diterima. Dalam konfrensi itu, jelas melahirkan solusi untuk mengatasi suasana pendertiaan ini.

Karena itu, kita semestinya jangan menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku dalam mendorong dialog. Karena tanpa dialog tidak akan ada pembicaraan terhadap persoalan. Persoalan akan terus terjadi hingga kematian diri kita masing-masing, kalau menjadi penonton. Maka setiap kita dari unsur pemerintahan, militer, LSM, toko agama, tokoh masyarakat dan berbagai pihak wajib mendorong terlaksananya dialog ini. Dialog yang merupakan jalan praktis demi keamanan, kedamaian dan keberadaban manusia di tanah Papua.

Mari kita ciptakan damai di tanah Papua. Walaupun susah untuk mencari kedamaian itu, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa dialog yang bermartabat, akan menemukan tujuan yang bermartabat pula. Seperi tulisan yang sering saya baca di pamphlet/baliho yang terpajang di halaman depan KOREM Padangbulan Jayapura, dan itu diperdengarkan oleh TNI sendiri "Damai Dan Kasih Itu Indah." Semoga perjuangan kedamaian bersama ini tercipta. 
 Opini ini di terbitkan: kabarindonesia.com
*) Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Fisafat Teologi (STFT) "Fajar Timur" Abepura-Jayapura-Papua

Czech journalist detained, deported from Indonesia

A Czech journalist was arrested last week for photographing an independence rally in Papua like this one in August 2011. (AFP/Banjir Ambarita)

Bangkok, February 14, 2012--Indonesian authorities detained a Czech journalist on Wednesday, then deported him for reporting without official permission from a restricted area of the country, according to news reports.

Petr Zamecnik was arrested in the West Papuan town of Manokwari after photographing an independence rally in Papua, according to news reports. West Papua and Papua provinces are home to an ongoing insurgency against Indonesian rule.

Police told local journalists that Zamecnik said he was working for a business publication based in Prague and was doing a story on tourist sites in the province, according to news reports. News accounts cited a police spokesman as saying that Zamecnik failed to present proper press credentials to authorities when he was arrested and had entered Indonesia on a tourist visa that barred him from working in the country as a journalist.
Zamecnik was handed over to immigration authorities on the same day that he was arrested, news reports cited police as saying. Two days later, he was flown under police escort to Jakarta, the capital, then deported to the Czech Republic on February 11, an immigration police spokesperson told the Alliance of Independent Journalists, an advocacy group promoting press freedom in Indonesia.
"Indonesia's government boasts of the country's improved credentials as a democracy, yet it continues to suppress media coverage of the conflict in Papua," said Shawn Crispin, CPJ's Southeast Asia representative. "Detaining foreign journalists harks back to the country's authoritarian past, not to its promised democratic future."
Two French journalists were deported from Papua in 2010 for taking video footage of a peaceful demonstration, according to news reports. Indonesian authorities systematically curb news coverage of Papuan resistance movements and the military's often controversial counterinsurgency tactics by requiring foreign journalists to receive seldom-granted special permits from the Foreign and Communications ministries. 
Source:http://www.cpj.org/czech-journalist-indonesia.php

Kekerasan, Protes Underscore Gerakan Kemerdekaan Papua

Para kematian sedikitnya 21 orang dalam insiden kekerasan terpisah di Papua telah kembali perhatian pada konflik yang sedang berlangsung bahwa provinsi paling timur mar Indonesia.

Lebih dari 2.000 pendukung kemerdekaan berunjuk rasa di Indonesia yang terpencil propinsi Papua, Selasa menyusul kekerasan politik yang menewaskan sedikitnya 21 orang.

 Sumber published: http://news.hedgeanalyst.net/news-papua/

Di ibukota, Jayapura, demonstran berbaris polisi bersenjata berat masa lalu untuk mendukung referendum mengenai kemerdekaan dan melepaskan sebuah 1969 yang didukung PBB suara yang membawa Papua di bawah kontrol Indonesia. Banyak rakyat Papua menganggap bahwa suara palsu karena hanya sekitar 1.000 orang berpartisipasi, paling bawah intimidasi.

Andreas Harsono, seorang peneliti untuk Human Rights Watch, menjelaskan mengapa penduduk asli Papua merasa referendum itu tidak sah.

"Mereka perwakilan semua dipaksa untuk memilih Indonesia," kata Harsono. "Ada banyak cerita tentang bagaimana orang-orang yang menunjukkan oposisi atas integrasi disiksa, ditahan dan bahkan dibunuh."

Analis keamanan mengatakan protes yang sedang berlangsung mengungkapkan ketegangan yang membara yang masih pegangan Papua, di mana gerakan separatis tingkat rendah telah memicu konflik selama puluhan tahun. Mereka juga memperingatkan bahwa hasil flare-up kekerasan dari bernanah keluhan politik.

Pada tahun 2001 diberikan status otonomi Papua Jakarta khusus, yang sebagian memungkinkan kontrol lebih besar atas penduduk asli Papua penerimaan pajak berasal dari ekstraksi sumber daya alam.

Provinsi ini kaya akan sumber daya alam dan merupakan rumah bagi AS emas dan tembaga pertambangan raksasa Freeport McMoRan. Ketegangan ada antara pekerja dan pasukan keamanan juga menyebabkan kekerasan.

Papua mengatakan upaya ke arah otonomi yang lebih besar telah tidak efektif. Dalam 10 tahun sejak mendapatkan status khusus mereka telah melihat sedikit perbaikan dalam kemiskinan dan pengangguran. Marginalisasi ekonomi, pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Indonesia dan masuknya pendatang yang mengambil cepat-cepat pekerjaan terbaik adalah alasan gerakan kemerdekaan tetap membawa traksi.

Selama protes terakhir polisi telah menangkap demonstran damai untuk membawa bendera Bintang Kejora, bendera gerakan kemerdekaan Papua. Menampilkan simbol separatis adalah pelanggaran pengkhianatan di Indonesia dihukum penjara seumur hidup.

Pada hari Selasa, bagaimanapun, polisi bertindak dengan menahan diri, menangkap hanya satu pemrotes. Pemerintah mengontrol ketat wartawan asing dan organisasi non-pemerintah 'akses ke Papua, tetapi Harsono mengatakan kurangnya berlaku pada Selasa adalah tanda positif bahwa cerita-cerita diskriminasi dan pelecehan diberitahu.

"Karena perhatian internal di Papua Barat semakin besar dan besar, mereka tidak dapat melakukan bisnis yang sama seperti biasa," tambah Harsono. "Sekarang mereka tahu ada internet, Facebook, Twitter, You Tube, dan itu menciptakan banyak masalah bagi diplomasi Indonesia atas Papua Barat. Itulah sebabnya mereka bekerja keras untuk menahan petugas mereka di tanah untuk tidak memukul orang. "

Kekerasan masih terjadi, namun, dan beberapa analis keamanan telah memperingatkan peningkatan radikalisasi oleh kelompok-kelompok yang merasa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menarik perhatian internasional untuk perjuangan mereka.

Protes hari Selasa menyusul dua insiden terpisah kekerasan politik. Pada hari Sabtu lebih dari 17 orang tewas dalam pertempuran antara klan mendukung kandidat saingan untuk pemilu distrik yang akan datang. Kemudian pada hari Senin orang bersenjata memblokir jalan di luar Jayapura, hacking mati empat orang selama pagi penyergapan.

Beberapa pihak menyalahkan serangan terhadap Gerakan Papua Merdeka, sebuah kelompok gerilya bersenjata yang telah berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia selama lebih dari empat dekade. Tapi aktivis mengatakan pemerintah berusaha untuk mendiskreditkan seruan mereka untuk kemerdekaan.

Para Komite Nasional Papua Barat adalah di garis depan upaya untuk mencapai kedaulatan yang lebih besar. Oktovianus Pogau, komite sekretaris jenderal di Jakarta, kata polisi selalu mencoba untuk mengubah atau mengganti tindakan yang terjadi selama protes sehingga banyak warga Papua yang menginjak dan alasan mereka untuk bertindak ini ternoda.

Seorang juru bicara polisi Papua adalah hati untuk tidak menyalahkan separatis untuk Senin penyergapan ketika berbicara dengan media lokal. Dia mengatakan, bagaimanapun, bahwa petugas menemukan bendera separatis di lokasi kejadian.

Protes hari Selasa bertepatan dengan konferensi di London di mana anggota parlemen dan organisasi non-pemerintah membahas kemerdekaan Papua.

Banyak aktivis mengatakan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi di Papua adalah dialog dengan pemerintah Indonesia, dan berbagai organisasi telah menyusun peta jalan untuk memandu pembicaraan antara kedua belah pihak.

Aktivis Papua Benny Wenda, seorang tahanan politik lolos sekarang di Inggris, memimpin Parlemen Internasional untuk Papua Barat, sekelompok meniru organisasi serupa yang membantu kemerdekaan Timor Timur aman dari Indonesia.

UP4B Model Aceh, Harusnya Dialog dulu Seperti Aceh

 Oleh Turius Wenda, ST.

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Telah Terbentuk

Janji Pemerintah Jakarta untuk memberikan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) benar-benar terealisasi, ini dibuktikan dengan pelantikan Bambang Darmono Kepala UP4B Bersama perangkatnya serta terbentuknya kantor UP4B yang  baru di resmikan di awal tahun 2012. Unit ini diberikan atas gejolak politik papua dan tidak efektifnya pelaksanaan otonomi khusus provinsi papua. Sesuai struktur, UP4B memiliki tenaga profesional 80 orang dan lima deputi.

Wakil Presiden Boediono yang dikutip jakarat globe Mengatakan, UP4B dibentuk oleh Keputusan Presiden  dengan demikian tidak akan memiliki kekuatan yang sama dan kekuasaan sebagai BRR. ujarnya di kantor kepresiden Jakarta.

Namun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, berbicara pada kesempatan yang sama, mengatakan setiap pembangunan di Papua dan Papua Barat "seharusnya tidak hanya terlihat namun terasa konkret."

 Fokus baru pemerintah pada lembaga Aceh sebagai model untuk pengembangan provinsi timur Indonesia adalah "untuk memastikan bahwa [anggaran] dana benar-benar tepat digunakan

AgendaUP4B Belum Jelas Arahnya

Agenda kegiatan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP4B pada 2012 belum jelas. Anggota UP4B dari jajaran Pemerintah Daerah dan DPR Papua,di  lihat dari subtansi dan Fokus UP4B itu mencakup keseluruhan aspek Pembangunan sehingga sampai saat ini UP4B belum mampu berbuat banyak. dan sulit memfokuskan prioriatas dan utama program UP4B.

Daerah Papua Status Khusus

Papua dan Papua barat diberikan otonomi khusu No.21 tahun 2001 sebagai solusi politik atas gejolak papua yang bersamaan dengan reformasi bangsa Indonesia,

sejak papua diberlakkan otonomi khusus selama 10 tahun, pemerintah telah menggelontorkan Rp 28100000000000 ($ 3,1 milyar) dari APBN ke Papua dan Papua Barat.

Walaupun banyak dana yang mengalir ke papua namun hasil otonomi khusus menunjukan bahwa pemerintah gagal dan melenceng dari harapan otonomi khusus, Kegagalan pemerintah di era otsus banyak mendapat kritikan dari pihak pengamat, tokoh papua bahkan rakyat papua sendiri

Tawaran Dialog di tolak

Walaupun para tokoh  gereja papua dan LIPI Indonesia bersama Jaringan Damai papua (JDP) telah merancang dan menawarkan dialog papua Jakarta, tapi ternyata pilihan pemerintah Jakarta jatuh pada UP4B sehingga para tokoh gereja papua menganggap UP4B tidak aspiratif atau tidak sesuai dengan keinginan orang papua dan  menolak saat pertemua di cikeas (istana presiden beberapa waktu lalu.

Jakarta mempunyai pengalaman dalam berdialog, dialog aceh adalah salah satu keberhasilan pemerintah atas konflik daerah itu, Setelah kesepakan di helsingki pemerintah memberikan otsus dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) aceh.

Jika UP4B benar model aceh harusnya pemerintah mendahulukan pendekatan dialog namun sayangnya tawaran dialog Jakarta - papua ditolak pemerintah dan mereka merancang unit baru sesuai keinginan pemerintah jakarta.

Kepala UP4B harusnya Orang Asli Papua

Walaupun BambangDarmono Kepala UP4B baru namun pengangkatan ini mendapat reaksi keras oleh aktivis Ham konsultan KNPB Jakarta, Oktovianus Pogau yang dikutip  beritasatu.com mengatakan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono dinilai memiliki reputasi buruk.

Penetapan  mantan Panglima Komando Operasi TNI (Pangkoops) Aceh Bambang Darmono untuk menyelesaikan konflik Papua adalah sebuah kekeliruan.

"Seharusnya kepala penyelesaian konflik Papua adalah orang asli Papua Okto mengajukan tawaran tokoh-tokoh Papua seperti Freedy Numberi, Theo Waimuri atau Michael Manufandu untuk memimpin UP4B. Menurutnya, mereka paham dan mengerti persoalan yang menjadi kebutuhan orang PapuaBerkaitan dengan penetapan Bambang Darmono, Okto mengingatkan, sekali tentara tetap tentara. Dalam catatannya, selama memimpin operasi di Aceh, Bambang melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh warga sipil dan sebagainya. Dan hal itu bisa terulang di Papua.

"Solusi terbaik konflik Papua melalui referendum. Biarkan kami memilih apakah ingin bersama Indonesia atau berdiri sendiri. Atau gelar perundingan seperti di Aceh dengan mediasi pihak ketiga yang netral," sebutnya.

Sosialisasi UP4B di bubarkan

Sosialisasi Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dilakukan di Hotel Mansinam, Kamis (12/1/2012), batal dimulai karena tiba-tiba, sekitar pukul 12.30 WIT dibubarkan  paksa oleh rakyat manokwari papua barat.

Rakyat menganggap tak perlu ada UP4B karena otonomi khusus gagal dilakukan di tanah Papua.

Jakarta mempunyai kebijakan sangat tidak aspiratif atau tidak sesuai dengan keinginan orang papua, dan dinilai dipaksakan sehingga apapun program dan kebijakan mulia itu tidak pernah ada hasilnya, dan kita lihat saja apakah UP4B mampu merendam Konflik papua? kita tunggu realisasinya.

Penulis adalah, Ketua forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) dan juga Bekerja sebagai staf LITBAG Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja - Gereja Baptis Papua (PGBP)