IHCS Desak Segera Audit Pelanggaran HAM Di Papua

Ritwan Darmawan ( foto Pendoman)

JAKARTA - Indonesian Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) meminta Komisi I DPR RI mengaudit dan mendata semua masalah yang terjadi di Bumi Papua. Direktur IHCS, Ridwan Darmawan, mengatakan, audit tersebut mutlak dilakukan demi mengurai akar persoalan papua yang sudah dianggapnya begitu rumit.

"Segera audit dan inventarisasi seluruh persoalan-persoalan di Papua. Selain itu, fasilitasi dialog antar stakeholder di sana untuk mengurai kerumitan-kerumitan di sana," kata Ridwan Darmawan melalui pesan singkat, Kamis (7/6/2012).

Permintaan tersebut diutarakan Ridwan Darmawan dalam menanggapi rencana Komisi I DPR RI yang akan mengadakan kunjungan ke Papua, pada Pekan depan. Di gedung DPR, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan, kunjungan tersebut terkait aksi penembakan gelap yang belakangan malah makin marak di sana.

Menurut Ridwan, kekerasan di Papua tergolong persoalan laten yang belum bisa ditangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sana, kata dia, kekerasan telah menjelma begitu kompleks membaur dengan kemiskinan masyarakat Papua.

"Ironisnya, hal itu dirasakan rakyat Papua di saat korporasi-korporasi besar dunia beroperasi mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Sebut saja Freeport," tegasnya.

Belum lagi masalah integrasi yang dianggap sebagian masyarakat Papua belum selesai. Menurut Ridwan, masalah Papua seperti bara api dalam sekam. "Integrasi Papua terus-terusan menuai kontroversi, baik di tingkat nasional maupun global," kata Ridwan.

Pria yang saat ini sedang mengadvokasi buruh PT Freeport itu meminta pemerintah memberi keadilan terhadap masyarakat Papua. Dia mendesak pemerintah segera  menegakkan hukum terkait kekerasan yang sudah seperti makanan sehari-hari bagi warga di sana.

"Para pelaku pelanggaran HAM Abepura, Wamena, Wasior hingga kini belum ditemukan dan dihukum. Penembakan-penembakan di area Freeport juga belum bisa diungkap. hal itu jelas menimbulkan ketidakpuasan dan juga tidak ada efek jera untuk para pelaku teror di sana," kata Ridwan, yang kutip OkZone.news

13 Papuans, Killed In Shooting Death By Police Joint army / police in Wamena - Papua

Increased anxiety and Emergency Situations in West Papua after a violent military / police led to 13 people were killed in (24h) twenty-four hours.

Voice Baptist Jayapura, - Violence broke out again after two battalions Wamena military personnel who ride a motorcycle crashed into and killed a boy.

The family did not accept their son in a hit, the population of military personnel are attacking both of them have been killed and only in-patient hospital Wamena.

As the combined forces revenge TNI / police brutality and uncontrolled, while the police reportedly beat and shot several people, while the data on the victims who gathered some 13 people were shot and killed instantly in the incident 06/06 at 07 at night.

Up to 500 homes have been burned by the soldiers allegedly with all the goods and treasure on earth scorching in quotation Newzeland radiator.
Local human rights sources said the bullets that were fired indiscriminately and that dozens of people have been beaten and shot by soldiers.

Until this news was sent down, can not be in the confirmation and verification because the real situation is very urgent and tertutut for the people and journalists and humanitarian workers.

Papua expert, Greg Poulgrain told Radio Australia Connect Asia said that the current situation in Papua needs serious attention.

Papua current situation is an emergency, officials can not be controlled by humanitarian workers because the apparatus is very brutal and banya catching and shooting without hair, it needs no special advocacy and international intervention on the current situation.

 Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages 

Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. No veteran. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to 62 21 3442223

PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Susilo Bambang Yudhoyono

The President of Indonesia

Jl. Veteran No. 16

Jakarta Pusat

INDONESIA

Tel: +62 21 3863777, 3503088.

Fax: +62 21 3442223

2. Mr. Kemal Azis Stamboel

The Chairman of the First Commission of House of Representative of Indonesia Gedung DPR RI Nusantara II, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA

Phone: +62 21 5715518

Fax: +62 21 5715523

3. Chairman of Third Commission of The House of Representative of Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta INDONESIA

Tel:+62 21 5715569

Fax: +62 21 5715566

4. Mr. Erfi Triassunu

Commander of Regional Military Command XVII Cendrawasih (Kemiliteran Daerah Papua / Kodam Papua) Jl. Polimak atas Jayapura Provinsi Papua INDONESIA

Fax: +62 967 533763

5. General of Police Timur Pradopo

Chief of Indonesian National Police

Markas Besar Kepolisian Indonesia

Jl. Trunojoyo No. 3

Kebayoran Baru

South Jakarta 12110

INDONESIA

Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010

Fax: +62 21 7220669

Email: info@polri.go.id

6. Head of Division of Profession and Security of Indonesian Police Markas Besar Kepolisian Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru South Jakarta 12110 INDONESIA

Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010

Fax: +62 21 7220669

Email: info@polri.go.id

7. Chairman of the National Police Commission (Kompolnas) Jl. Tirtayasa VII No. 20 Komplek PTIK Jakarta Selatan INDONESIA

Tel: +62 21 739 2352

Fax: +62 21 739 2317

8. Head of National Commission on Human Rights of Indonesia Jalan Latuharhary No.4-B, Jakarta 10310 INDONESIA

Tel: +62 21 392 5227-30

Fax: +62 21 392 5227

Email: info@komnas.go.id

9. Ms. Harkristuti Harkrisnowo

General Director of Human Rights

Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta 12940 INDONESIA

Tel: +62 21 525 3006, 525 3889, 526 4280

Fax: +62 21 525 3095

10. Chief of Regional Police of Papua province Jl. Samratulangi No. 8 Jayapura INDONESIA

Tel: + 62 0967 531014

Fax: +62 0967 533763

 11. Chief of Jayapura city district police (POLRESTA) Jl. A. Yani No.11 Jayapura INDONESIA

Aparat Polisi Menembak Mati Teju Tabuni (17th), di Japis kota Jayapura papua

Teju Tabuni ( Korban Penembakan Polisi-foto-HP)

Jayapura Voice Baptist,-- Tadi pagi jam 08.00 warga japis kota jayapura di kagetkan dengan bunyi tembakan oleh aparat kepolisiaan kota jayapura, dalam insiden itu telah menewaskan seorang warga yang bernama Teju Tabuni, saat itu duduk santai di alte bus depan Kampus UNIYAP Japis Kota jayapura (07/06).

Menurut informasi yang beredar  versi saksi bahwa korban di tembak saat itu, Kejadiannya pukul 8:30, Polisi berjumlah 4 orang menggunakan 2 Motor dalam kandisi keadaan mabuk berat, datang menghampiri korban yang sedang duduk santai dan mengeluarkan 4 kali tembakan yang mengakibatkan korban jatuh dan tidak bernyawa.

Tidak lama kemudian aparat keamanan sampai di tempat kejadian (TKP)  selanjutnya korban ( Teju Tabuni) diantar ke RSUD Dok II menggunakan mobil avansa hitam dengan nomor polisi tidak diketahui.

Menurut Aparat bahwa korban terjatuh dan kami datang hanya mau menolong katanya, ketika keluarga korban mau menjenguk di RS Dok II Jayapura,  di persulit dan tidak di ijinkan karena pihak aparat menjaga ketat dengan lengkap persenjataan, dan perlu diketahui juga bahwa kondisi korban selain mengalami luka tembak tetapi leherpun ikut di patahkan.

Keluarga sangat membutuhkan advokasi, berharap agar harus di jelaskan apa alasan aparat menembak seorang anak yang tidak ada salahnya.

Data Korban:

Nama Korban :  Teju Tabuni

Umur               : (17 thn)

Warga              : Kota Jayapura ( Asal Wamena)

Yesa Tewas Penganiayaan Aparat, Bukan di injak Massa KNPB

Yesa Mirin ( Korban KNPB)

Keluarga Yesa Mirin,korban tewas akibat penghadangan massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kemarin (Senin, 4/6) membantah pemberitaan media massa yang

menyebutkan Yesa Mirin tewas karena terinjak massa aksi.

Menurut keluarga korban, Yesa meninggal kira-kira pukul 14:00 di lokasi kejadian, kampung  harapan. Jenazahnya kemudian dibawa oleh pihak keamanan bersama korban luka-luka ke rumah sakit Yowari. “Ia meninggal jam 2 siang tetapi keluarga tahu jam 7 malam,” kata Bitibalyo, paman Yesa. 

Yesa meninggal akibat penembakan dan penganiayaan aparat keamanan yang membubarkan masa aksi. Menurut penjelasan keluarga, “Kemarin itu dia duduk di pinggir bak kijang menghadap ke depan dan kena tembakan dari belakang. Ia jatuh ke badan jalan. Lalu polisi datang, pegang leher dan memutar leher, mati di tempat. Peluru masih bersarang di tubuh korban,” kata paman Yesa, J. Bitibalyo. “Perbuatan demikian yang menyebabkan Yesa meninggal bukan seperti yang diberitakan media lokal bahwa Yesa mati karena diinjak massa aksi. Itu tidak benar,” kata Jesman Bitibalyo. Setelah keluarga mengetahui Yesa meninggal pada pukul 19:00, keluarga mendatangi rumah sakit pada waktu yang sama. Keluarga belum bisa melihat mayat karena polisi mengisolasi rumah sakit dengan penjagaan ketat.

“Saya datang ke sini pukul 18.30. Polisi menghalangi orang Papua masuk ke rumah sakit ini. Saya memberanikan diri masuk dan ketemu mayatnya di ruang jenazah. Saya yang menghubungi keluarga lain,” kata seorang perempuan, teman SD Yesa yang tidak mau menyebutkan namanya.

Yesa Mirin anak ketiga dari enam bersaudara. “Kami ada enam bersaudara. Ia anak ketiga,” kata Yulce Mirin, kakak perempuan kepada tabloidjubi.com, Selasa (5/6) di Rumah Sakit Yowari sambil menetesakan air mata.

Yesa terdaftar sebagai mahasiswa fakultas sejarah di Universitas Cenderawasih semester 2. “Ia kuliah di Uncen jurusan sejarah,” kata Yulce sambil menunjukan kartu kuliah kepada tabloidjubi.com di rumah sakit Yowari. Di kartu nampak Yesa terdaftar dengan NIM 0110140376

Perhatian Hak asasi manusia masih kurang di Papua

Karlis Salna, AAP Asia Tenggara Koresponden

Korban Penyiksaan TNI/Polri di Papua (foto Mulia dok)

AU-Voice baptist,-- Indonesia menghadapi kritik baru atas catatan hak asasi manusia setelah satu tahun kerusuhan lanjutan dan memenjarakan terkemuka aktivis politik di Papua.

Dalam laporan tahunannya pada keadaan hak asasi manusia di seluruh dunia, Amnesty Internasional juga mengkritik pemerintah Indonesia atas apa yang digambarkan sebagai respon cukup untuk serangan yang gigih pada agama minoritas.

Namun laporan tersebut dilindungi kritik yang terberat untuk tuduhan penyiksaan dan penggunaan yang tidak perlu kekuatan yang berlebihan oleh militer, terutama di provinsi bergolak Papua dan Maluku.
Yang di kutip News.smh.com.au/

Ini menunjuk ke sebuah rakit pelanggaran di Papua pada tahun 2011, termasuk pada Oktober ketika pasukan keamanan menembaki peserta dalam kampanye kemerdekaan di kota Abepura, setelah itu tiga orang ditemukan tewas.

"Dalam banyak kasus kekerasan oleh pasukan keamanan, termasuk selama pemogokan Freeport dan Papua Ketiga Rakyat Kongres pada Oktober, belum ada yang belum bertanggung jawab, mengabadikan suatu suasana di Papua," kata juru bicara Amnesty Josef Benedict.

Amnesty International mengajukan permintaan pada Januari mencari akses ke Papua tetapi belum mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia.

Wartawan asing dan organisasi non pemerintah secara efektif dilarang memasuki provinsi Papua.

Lebih dari 300 orang ditangkap sementara video setelah rally di Abepura menunjukkan polisi memukuli pengunjuk rasa tak bersenjata, termasuk anak-anak.

Lima pemimpin Papua kemudian dituduh melakukan makar dan dihukum tiga tahun penjara setelah menyatakan kemerdekaan provinsi pada rapat umum tersebut.

Laporan ini juga menimbulkan pertanyaan atas kegagalan pihak berwenang untuk menyelidiki tuduhan penyiksaan dari 21 aktivis politik di Maluku oleh petugas dari Densus 88, unit anti-terorisme yang menerima dana dan pelatihan dari Australia.

Dikatakan bahwa setidaknya 90 aktivis politik di Papua dan Maluku telah dipenjara tahun lalu untuk kegiatan politik damai mereka.

Amnesty International laporan dirilis sebagai Indonesia sedang mempersiapkan untuk memberikan penilaian sendiri dari catatan hak asasi manusia di markas PBB Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, di kemudian hari.

Berbicara sebelum menyerahkan laporan itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam menangani hak asasi manusia.

Namun, ia mengatakan masalah "toleransi antar agama menjadi sangat penting dalam diplomasi Indonesia di forum bilateral dan multilateral".

"Kita harus menyelesaikan insiden ini, jika tidak masyarakat internasional akan mendapatkan gambaran yang salah tentang Indonesia," kata Dr Natalegawa.

Hal itu dilemparkan ke dalam sorotan pada bulan Februari tahun lalu ketika tiga anggota dari sekte minoritas Ahmadiyah dilempari sampai mati di sebuah desa di Jawa Barat oleh massa mengamuk dari 1500 orang.

Pada akhir 2011, sedikitnya 18 gereja-gereja Kristen juga telah baik diserang atau terpaksa ditutup.

"Dalam banyak kasus, polisi gagal melindungi kelompok minoritas agama dan lainnya dari serangan tersebut," kata Amnesti Internasional.

Rigth © 2012 AAP

TPN-OPM letter in Paniai: We Will Not Give Up

Gen Jhon Yogi  bersama pasukan (foto jubi)

Jubi --- Leader of TPN OPM IV Division II Makodam Pemka Paniai, General John Magai Yogi declared, would not retreat one step in the operation serve military-police joint forces that began last August 2011. It is committed, its predecessors pioneered the struggle continues to achieve the expectations of the West Papuans. The statement as stated in the letter issued from the middle of the jungle.

"We TPN throughout Papua OPM will never give up and will continue to fight the Indonesian authorities to the death," he wrote in a letter dated January 5, 2012. "We only hold Ukaa Mapega (bow and arrow, Ed.), But we rely on God, we are ready to face Brimob Police Headquarters and Detachment 88 as Indonesia's elite troops, equipped with modern weapons and today they still control Paniai area, "he added.

Two other statements that asserted in his letter, first: the United Nations (UN), United States and the Netherlands immediately responsible for the mistakes of the past at the expense of the people of Papua. Second, the United Nations and the United States to take immediate steps to resolve the Papua issue, because the problem will never be finished with all bids and forms of development by Indonesia.

"We will never give up. The people who lived in villages near the forest and always considered TPN OPM, though they were ordinary people. Even now they're chasing us TPN OPM IV Division II Makodam Paniai regency. We are not free from military pressure in the wilderness Paniai, because the police chief has ordered a lot of Palm II Brimob Depok, East Kalimantan and Detachment 88 comes surrounded our camp. They threaten our lives. Troops sent it disturb our peace, and we want the war to finish off TPN OPM, "he wrote.

Since the siege and attack on the headquarters Eduda, December 13, 2011, said John, a member of TPN OPM IV Division II Makodam Pemka Paniai still survive in the forest. That does not mean surrender.

He wrote at the end of the letter, "Every man and tribe has rights that must be respected by anyone, including the right to self-determination. Right this is what we people of Papua to the UN demanded that silent when our rights taken away by the Indonesian authorities and the United

source:http://www.tabloidjubi.com/

Satu orang ditembak Mati oleh TNI/POLRI

TNI dan OPM (foto ilst SBP)

Dalam Kontak Senjata TNI-OPM di Puncak Jaya Papua

Puncak Jaya SBP—Aksi penembakan dan baku tembak antar gabungan TNI/POLRI dan OPM terus berlanjut di kabupaten puncak jaya – papua, tepatnya di lokasi Kumipaga sekitar 3 km dari kota mulia puncak jaya , Yang diterima laporan oleh baptis huma rights yang di knformasi melalui suara baptis papua jumat 06/12 waktu setempat.

 Dalam aksi baku tembak itu   seorang anggota OPM tewas tertembak. Satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 call 5,56 dengan nomor seri AG A.095370 serta amunisi sebanyak 75 butir berhasil disita.

Menurut sumber yang berhasil dihubungi, kronologis penembakan bermula ketika anggota TNI dari Yonif 753 Nabire melakukan patroli rutin di sekitar Pos Merah Putih Mulia Ibukota Puncak Jaya. Lalu segerombolan anggota OPM melakukan penghadangan. Akibatnya, sempat trjadi baku tembak. Dan salah satu anggota OPM bernama Lindiron Tabuni, berhasil ditembak.

Walaupun belum di perivikasi berita tapi aparat di prediksi bahwa Korban adalah anak kandung dari Goliat Tabuni pimpinan OPM wilayah Puncak Jaya yang bermarkas di Tingginambut. Dan untuk pemakaman korban, Pemda Puncak Jaya langsung menanganinya.

 Sebelumnya di puncak jaya menjadi daerah konflik selama 6 tahun terakhir, para aparat gabungan TNI/POLRI menjadikan daerah ini sebagai daerah merah dan di tangani secara khusus, penambahan pasukan TNI/POLRI terus terjadi dan insiden baku tembak tidak pernah berakhir.

 Para jurnalis dan LSM idenpenden sulit memperivikasi fakta berita di lapangan karena daerah telah di batasi dan dilarang bagi pekerja kemanusiaan dan media local dan internasional.

Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk mengecek langsung ke Kodam Cenderawasih. "Coba tanya Kapendam karena infonya OPM itu kontak senjata dengan rekan-rekan TNI yang ada di puncak Jaya," ucapnya.

Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Ali Bogra ketika dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan. Begitupun dengan Pangdam Mayjen Erfi Triassunu, sama sekali tidak membalas pesan mengenai konfirmasi terkait peristiwa tersebut.(@tw

Parlemen Belanda Minta Pasukan PBB ke Papua

Lambang Bendera PBB (Foto: Antara)

PAPUAN, Belanda ---- Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri, dalam salah tuntutannya meminta agar Pemerintah Belanda segera mengusahakan bantuan keamanan internasional (pasukan PBB) untuk mengamankan Papua terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat TNI/Polri dan Densus 88.

Selain itu, Komisi Luar Negeri juga meminta agar Belanda mengirimkan diplomatnya untuk memantau keadaan di Papua dan juga menggunakan kekuasaan pemerintah untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua.

Pernyataan tersebut terungkap dalam pertemuan antara Parlemen Belanda dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag.

Kepada Papuan Voices, Mesakh Bame, salah satu warga Papua yang sedang bermukim di Boekel, Belanda, mengatakan pertemuaan tersebut adalah yang untuk pertama kalinya dan merupakan peristiwa bersejarah bagi Papua, dan termasuk bagi Belanda.

“Demi menjaga harmonisnya hubungan Belanda dan Indonesia, masalah Papua tidak pernah dibicarakan, tapi saat ini kami bersyukur pemerintah melalui seorang Menteri luar Negeri bersedia memberikan waktunya guna membahas masalah Papua.”

Komisi Luar Negeri juga menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 19 Oktober 2011, dan peristiwa operasi militer di Eduda, Kabupaten Paniai, pada tanggal 13 Desember 2011 adalah contoh kebrutalan TNI/Polri (pemerintah Indonesia) dalam menangani konflik di Papua.

Lanjut Bame, dalam kesempatan tersebut Komisi Luar Negeri juga meminta agar pemerintah Belanda harus segera bertindak untuk menghentikan setiap tindakan yang tidak manusiawi terhadap orang Papua.

“Semua ini dilakukan karena Belanda merasa memiliki tanggung jawab moril terhadap Papua karena merupakan bekas wilayah jajahan dulu.”

Bame juga menjelaskan, Komisi Luar Negeri juga menuduh pemerintah Australia telah membantu Indonesia untuk memusnahkan orang Papua dengan membantu Densus 88.

Selain itu, tambah Bame, mereka juga mengatakan pemerintah Belanda dan Belgia turut bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi di Papua saat ini, yakni semakin tingginya pelanggaran HAM di Papua sebagai akibat dari hubungan kerja sama kedua pemerintah tersebut dengan pemerintah Indonesia dalam bidang militer.

“Komisi Luar Negeri dengan tegas telah meminta kepada kedua pemerintah tersebut agar segera menghentikan bantuan militer (berupa persenjataan dan lain-lain) kepada Indonesia.”

Dalam pertemuan tersebut, Bame menjelaskan, turut membicarakan operasi militer yang sedang berlangsung di Kabupaten Paniai dan keterlibatan pihak asing (perusahaan tambang emas milik Australia) yang berada di Paniai dalam membantu TNI/Polri dan Densus 88.

Menyoal Otsus, Komisi Luar Negeri mengatakan bahwa sudah sekian tahun berjalan namun tidak ada tanda-tanda keberhasilan, dan justru mereka sendiri menanyakan tentang UP4B.

“Jika Otsus sudah gagal, maka bagaimana dengan paket UP4B nanti?” tanya Bame seperti disampaikan salah satu anggota parlemen dalam pertemuan tersebut.

“Yang paling penting, Komisi Luar Negeri sekali lagi menyatakan kepada pemerintah Belanda bahwa masalah atau konflik di Papua adalah masalah yang serius dan harus mendapat perhatian khusus,” tutupnya.

Pertemuan bersejarah ini terselenggara atas desakan Dewan Gereja-Gereja Pasifik dan lembaga-lembaga hak asasi manusia lainnya, termasuk pasca operasi militer yang berlangsung di Paniai dan telah menelan korban sebanyak 14 orang warga sipil. 

Sumber, blog-Papuan Voices

Waktunya untuk mengubah keterlibatan Australia di Papua Barat ofensif

Siaran Pers: ACT Untuk Perdamaian

Published  :West Papua Media

Undang-undang Untuk Perdamaian

Laporan yang muncul pekan ini bahwa helikopter dari mana 17 orang Papua Barat baru-baru ini ditembak adalah mereka dari sebuah perusahaan pertambangan milik Australia, Paniai Emas. Selanjutnya, ini Bahasa Indonesia yang sedang berlangsung melibatkan ofensif kontra-terorisme Detasemen Unit 88, yang telah dilatih oleh Australia.

Ini bangsa Indonesia bersama polisi-militer ecara  ofensif kabarnya juga membakar desa Toko, Badawo, Dogouto, Obayoweta, Dey, dan Wamanik, dengan 20.000 orang sekarang terlantar. Gambar dilaporkan di media Australia dan internasional menunjukkan lebih banyak pasukan yang dikerahkan ke Papua Barat.

Undang-Undang untuk Perdamaian menyerukan Pemerintah Australia untuk segera meminta agar pemerintah Indonesia menghentikan serangan apapun mempengaruhi warga sipil, dan bahwa Indonesia dan Paniai Emas account untuk tindakan yang dituduhkan mereka yang berhubungan dengan kematian sipil dan pemindahan paksa.

Media dikontrol ketat di wilayah ini, membuat kebutuhan untuk mengejar rekening penuh lebih penting. Serangan besar-besaran untuk membalas pembunuhan dua polisi Indonesia oleh gerilyawan Papua di Paniai.

Sebelum operasi ini, pada Oktober enam pengunjuk rasa tidak bersenjata dilaporkan tewas dan banyak terluka pada Kongres Papua Ketiga Rakyat.

Undang-Undang untuk Perdamaian, lembaga bantuan internasional dari Dewan Nasional Gereja-Gereja di Australia, juga prihatin pada sasaran para pemimpin gereja dan masyarakat dan pendudukan gedung-gedung gereja, khususnya College Kingmi Teologi di Paniai, pelecehan Gereja Kingmi Papua moderator Pendeta Benny Giay, dan serangan pada staf, mahasiswa dan perusakan harta benda di Gereja Katolik Sekolah Teologi Fajar Timur di Abepura oleh polisi dan militer Indonesia pada tanggal 19 Oktober.

Kami juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memastikan pemerintah Indonesia memungkinkan gereja dan para pemimpin Kongres dalam kebebasan berekspresi Papua Barat pandangan mereka dan hak-hak tanpa takut penganiayaan.

Bertindak untuk Perdamaian telah mendukung program di Papua Barat termasuk para pemimpin pelatihan masyarakat muda, meningkatkan kesadaran dan membantu untuk mencegah penyebaran HIV / AIDS dan usaha kecil tumbuh untuk membantu memperkuat ekonomi Papua Barat.

Papua Barat adalah bagian barat pulau New Guinea, dengan populasi Melanesia pribumi. 1 Desember 2011 menandai peringatan 50 tahun deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari Belanda. Ini secara paksa diambil alih oleh Indonesia setahun kemudian.

Laporan menunjukkan lebih dari 100.000 orang Papua diperkirakan telah meninggal akibat operasi militer sejak Indonesia mengambil kontrol. Disponsori negara migrasi dari daerah lain di Indonesia kini telah meninggalkan adat minoritas Melanesia di Papua Barat.

Ini adalah waktu di Australia, sebagai warga internasional yang baik prihatin tentang perlindungan warga sipil, melakukan lebih banyak untuk menjamin keamanan tetangga kita.

Alistair Gee

Direktur Eksekutif, Undang-Undang untuk Perdamaian