Metro-TV: Parliamentary Caucus for Papua, Violence Performed by TNI / police

Paskalis Kosay (anggota DPR RI)

Metro-TV, President Susilo Bambang Yudhoyono asked to form an independent investigative team to uncover all the violence in Papua. Therefore, it allegedly performed military and police elements.
"There are some events that happened two months and made known to both military personnel want police," said Coordinator of Papua Caucus in Parliament, Paschal Kossay Arrested during a press conference at the Parliament complex, Jakarta, Friday (8/6).
He called the shooting of five people who do BriMobs in Degeuwo; burning of houses in the District Angkaisera, Serui; and shooting 13 civilians in Wamena as an example of violence by the TNI / police.
SBY describes the sequence of events is very weak in controlling the military / police. Therefore, Papua Caucus in Parliament asked the President to immediately reveal the mysterious shooter so far. Yudhoyono also asked to re-evaluate state policies that put the military / police exceed the number of local people in Papua.
The President also had to replace the Papua police chief and military commander of Paradise or XVII of the State Intelligence Agency officials if they are not able to control security. "SBY asked to open up wider access for humanitarian workers and the mass media in order to access information and advocacy events on the ground," said Paschal.
He hopes, SBY opened the door for dialogue with the Papuans with the feel of constructive and dignified. "As soon as the need for enforcement of human rights violations, corruption and other crimes in Papua," he said. (Andhini)

Gubernur dan Bupati di Papua Akan Dipilih DPRP

Papua map

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menggodok pemilihan bupati dan gubernur di Papua untuk dilaksanakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). 

Pilihan ini dibutuhkan karena pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai tidak efektif dan sering menimbulkan efek negatif. Mendagri Gamawan Fauzi menuturkan bahwa aturan tersebut akan dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini tengah dibahas bersama DPR. Selain melalui undang-undang baru, aturan tersebut juga bisa diberlakukan melalui gugatan uji materi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

“Paling ideal pilkada di Papua itu dilakukan DPRP saja,” ujarnya di kantornya kemarin. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menjelaskan, kondisi di Papua dari aspek kultural, ekonomi, dan pendidikan tidak memungkinkan untuk melaksanakan demokrasi langsung seperti di daerah lain di Indonesia. Banyak sekali kelompok kepentingan yang beradu dalam suatu pilkada. 

Mereka datang dari kelompok agama, kelompok adat dan suku.Saking banyaknya kelompok kepentingan di sana, hampir setiap pilkada di Papua menimbulkan konflik dan berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Struktur budaya masyarakat Papua juga belum memercayai partai politik sebagai pembawa aspirasi.Masyarakat lebih memercayai kepala suku sebagai pihak yang memperjuangkannya.

Dalam pelaksanaan pilkada misalnya,masyarakat tidak lagi memandang apa partai yang mengusung calon tertentu, tetapi memperhatikan pilihan dari ketua suku setempat, calon yang dipilih ketua suku itulah yang dipilih masyarakat. “Sinode gereja-gereja di Papua juga pernah menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pemilihan gubernur maupun bupati dan walikota di Papua dan Papua Barat dilaksanakan DPRP,”ujar Mendagri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan menambahkan, sebenarnya dalam UU Otsus Papua diatur bahwa pilkada dilakukan oleh DPRP.Namun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2008 dan UU No 35 Tahun 2008 tentang Otsus Papua yang mengatur pelaksanaan pilkada langsung di Papua karena di daerah lain juga dilaksanakan.

Hakim konstitusi Akil Mochtar sepakat Pilkada Papua lebih efektif dilaksanakan oleh DPRP ketimbang pemilihan secara langsung. Semua aspek masyarakat di wilayah tersebut menyulitkan untuk melaksanakan pilkada secara langsung.Apalagi infrastruktur penunjang juga minim sehingga pelaksanaan pilkada di Papua menelan biaya besar. “Selalu saja ada konflik horizontal saat pilkada Papua dan hampir setiap pilkada masuk MK.Jadi memang perlu direformulasi,” ujarnya

sumber,seputar-indonesia.com

Ganggu Papua, DPR Ancam Bentuk Kaukus Aborigin

PAPUAN AKTIVIS

JAKARTA – DPR terus bereaksi keras menyikapi manuver Anggota Parlemen Australia, Richard. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, jika manuver-manuver itu terus dijalankan dan pemerintah Australia pun membuka ruang, maka Komisi I tidak akan tinggal diam.

“Jadi, salah satu reaksi keras, ada beberapa temen di Komisi I mengatakan bahwa kalau manuver ini terus berjalan dan Pemerintah  Australia sepertinya membuka ruang, mereka punya ide akan membentuk Kaukus Aborigin,” kata Mahfudz kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3). “Ada ide seperti itu, tapi saya belum merespon,” lanjut Mahfudz.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai rencana berkumpulnya beberapa aktivis dan sejumlah anggota parlemen Australia dan sekitar Pasifik (Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan lainnya ) pada pekan depan di Australia. 

Dijelaskan, mereka berkumpul dalam sebuah kaukus Parlementarian For West Papua. Salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau Richard, yang tergabung dalam kaukus tersebut mengatakan, bahwa bangsa Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya sebagai bangsa.

Mahfudz menegaskan, Australia sebenarnya masih punya PR  untuk menyelesaikan permasalahan dalam negerinya. “Karena kita tau persoalan Aborigin belum selesai sampai sekarang. Demonstrasi kelompok-kelompok Aborigin masih berlangsung sampai sekarang, baik di depan parlemen dan di depan gedung perdana menteri kan?,” ungkap Mahfudz.

Jadi, menurut Mahfudz, “Kalau Australia memersoalkan soal permasalahan ini, Australia juga punya PR yang sama,” tegasnya. 

Sumber: JPNN