Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 Juni 2012

SBY Mengabaikan Kasus Pembunuhan Papua Barat

Oleh,  Alex Rayfield (NewMatilda.com/news)

Presiden RI ( SBY)
Beberapa aktivis Papua Barat dibunuh bulan ini dan banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Para saksi mengatakan pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab - tapi tidak ada yang mendengarkan di Jakarta, melaporkan Alex RayfieldPapua Barat bergolak. 

Dalam dua minggu terakhir serangkaian penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer telah mengejutkan bahkan berpengalaman pengamat Papua. 
Tapi sebagai Barat berdarah Papua, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhuyono tetap diam.Gelombang kekerasan terakhir dimulai pada tanggal 29 Mei ketika seorang pria 55 tahun kelahiran Jerman, Pieter Dietmar Helmut, ditembak dan terluka di sebuah pantai populer di Jayapura.

Meskipun beberapa saksi mengidentifikasi mobil dari yang orang Papua diduga menembak Helmut, polisi belum menahan siapapun.
Pada hari yang sama Anton Arung, seorang guru sekolah dasar, ditembak di kepala oleh penembak tak dikenal saat ia sedang berdiri di sebuah kios di kota dataran tinggi Mulia. Empat hari kemudian, aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), seorang pemuda pro-kemerdekaan organisasi, memprotes penembakan. Menurut saksi indonesian polisi kemudian melepaskan tembakan.

Di cegat Aparat Saat Demo KNPB (foto Seby)
Lima orang terluka dalam serangan itu. 23 tahun Yesaya Mirin dari Yahukimo desa ditembak mati sementara 29 tahun Panuel Taplo tetap dalam kondisi serius dengan luka peluru.Ketika KNPB pemimpin Buchtar Tabuni dihadapkan polisi pada demonstrasi kedua di ibukota ia ditangkap, lanjut mengobarkan situasi yang sudah tegang.Pemimpin kemerdekaan Dipenjara Dominikus Surabut dan Selphius Bobii dan Ruben Magay, seorang anggota parlemen provinsi belum diketahui secara pro-kemerdekaan nya pandangan, secara terbuka mengecam cara polisi dari KNPB dan menyerukan pembebasan Buchtar Tabuni.

Korban Penembakan Polisi Yesaya Mirin ( Foto seby)
Sebagai ketegangan meningkat pesan teks beredar memperingatkan orang untuk berhati-hati "Dracula" dan lain penghuni setan seperti malam. Dalam peringatan Papua Barat dari Dracula dan sejenisnya kode untuk orang-orang untuk menjauhi jalan-jalan karena operasi militer rahasia.Similar pesan SMS yang dikirim sebelum kemerdekaan pemimpin terkemuka Theys Eluay dibunuh pada November 2001.Minggu berikutnya adalah satu sangat berdarah di Jayapura. Pada hari Minggu 3 Juni, mahasiswa Jimi Ajudh Purba ditikam sampai mati oleh penyerang tak dikenal. 

Sehari kemudian, 16 tahun siswa SMA Gilbert Febrian Ma'dika ditembak oleh orang tak dikenal dengan sepeda motor dan selamat dari luka tembak di punggungnya.Pada hari Rabu 6 Juni pegawai negeri dilaporkan ditembak mati di depan kantor walikota dan hari berikutnya tiga orang lainnya dilaporkan ditembak, dua di antaranya meninggal. 
Salah satu dari mereka menyerang adalah seorang polisi, Brigadir Laedi.Pada hari berikutnya, Jumat 8 Juni, Teyu Tabuni, yang berafiliasi dengan KNPB, ditembak mati saat ia sedang berdiri di area parkir ojek di Jayapura. Menurut saksi, Yopina Wenda, Tabuni ditembak empat kali di kepala oleh seorang polisi berseragam yang kemudian melarikan diri dari TKP.Minggu berikutnya pada tanggal 10 hingga 11 Juni dua orang lagi dilaporkan ditembak mati, satu di luar pusat perbelanjaan dan dekat kedua untuk Universitas Cendrawasih di Abepura.Pada minggu yang sama bahwa pembunuhan misterius mengguncang warga Jayapura, dataran tinggi Papua Barat juga berdarah. 

Pada tanggal 6 Juni dari tentara Batalyon 756, tidak secara teratur ditempatkan di Papua Barat tetapi dibawa untuk tugas tempur, menjatuhkan dan membunuh seorang anak berusia tiga tahun, Wanimbo Desi, saat mengendarai sepeda motor mereka di desa Honai Lama di pinggiran Wamena.Kerabat anak kemudian diduga ditikam salah satu tentara mati dan buruk mengalahkan detik.New Matilda berbicara lokal Wamena aktivis berbasis Simeon Dabi dan Wellis Doba melalui telepon yang mengatakan bahwa tentara kemudian melanjutkan pembakaran 70 rumah mengamuk, membunuh 22 babi (binatang sangat dihargai oleh dataran tinggi Papua) sementara pemakaian senjata api tanpa pandang bulu mereka.

Dabi dan Doba keduanya melaporkan 11 orang dengan luka serius setelah tentara menembak, menikam dan penduduk mengalahkan. Ratusan melarikan diri ke gunung dan hutan. Dua orang Papua lebih kemudian meninggal dari luka yang diderita dari, militer 40 tahun Elinus Yoman dan 30 tahun Dominggus Binanggelo.Sementara itu di Yapen, sebuah pulau di lepas pantai utara Papua Barat, laporan penyaringan melalui operasi militer.
New Matilda berbicara satu aktivis di Yapen yang melaporkan melalui telepon seluler bahwa sekitar 60 orang - 10 keluarga dari 14 warga yang berbeda - telah mencari perlindungan di hutan setelah polisi dan pencarian diluncurkan militer dan operasi penangkapan menyusul pertemuan para pemimpin dipegang oleh Papua Barat Otoritas Nasional.

Tanggapan pemerintah Indonesia untuk penembakan baru-baru di Jayapura telah meminta tindakan tegas termasuk dari rumah ke rumah mencari pejuang bersenjata. Letnan Jenderal Marciano Norman, kepala Badan Intelijen Indonesia, mengatakan kepada Jakarta Post melalui telepon bahwa "Kami tidak punya pilihan selain melakukan menyapu, sebagai warga sipil tidak diperbolehkan untuk memegang senjata Aturan harus ditegakkan.."Ironisnya, Norman membuat hari-hari ini komentar sebelum Polisi mengaku seorang polisi menembak mati KNPB aktivis Teyu Tabuni pada tanggal 7 Juni.Keenam utama kelompok yang polisi, militer dan intelijen agen konsisten target dalam operasi sweeping adalah pemimpin dari Republik Federal Papua Barat yang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober tahun lalu, kelompok pro-kemerdekaan KNPB dan WPNA, para pemimpin gereja dan pemimpin suku.

Semua kelompok-kelompok ini tidak bersenjata - memerangi meskipun kata - memberikan kepercayaan untuk klaim aktivis bahwa tujuan dari menyapu bukan untuk menjaga keamanan, tetapi untuk menginjak-injak perbedaan pendapat.Sementara polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, pembela HAM di Papua titik jari pada pasukan keamanan Indonesia.

Dalam wawancara dengan Jakarta Globe Ferry Marisan dari Institut untuk Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat (ELSHAM) mengatakan bahwa "Papua adalah tempat bagi penegak hukum untuk mendapat promosi .... Bukankah aneh bahwa setelah seri dari penembakan, polisi tidak bisa menemukan pelaku Mereka selalu mengklaim pelakunya adalah orang bersenjata tak dikenal. 

Mereka menganalisis peluru, melakukan uji balistik tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan.? "Pejuang HAM di Papua Barat berpendapat bahwa polisi dan militer memiliki kepentingan dalam menciptakan dan memelihara konflik untuk membenarkan kehadiran mereka dan untuk menjaga kepentingan yang menguntungkan bisnis yang legal dan ilegal.Tapi ini bukan hanya kepentingan bisnis yang dipertaruhkan. Pihak keamanan di Papua Barat juga melihat diri mereka sebagai berani membela negara Indonesia dari penguraian lebih besar.

Di mata mereka ini membenarkan operasi rahasia. Tahun lalu New Matilda bertemu dua orang Papua dari Sorong yang dibayar untuk menghadiri upacara di Manokwari di mana mereka dilantik menjadi skuad sipil yang seolah-olah akan membantu polisi dengan penyelidikan anti-korupsi.Para aktivis membacakan sumpah kesetiaan kepada negara Indonesia dan diberi seragam dan kartu ID - dilihat oleh New Matilda. 

Mereka yang hadir pada pertemuan itu kemudian diberitahu bahwa sedikit akan dipilih untuk pelatihan tempur di Jakarta. Dalam bayang-bayang kekerasan milisi Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999 laporan seperti ini orang Papua sangat kesulitan.Aktivis lokal bukan satu-satunya memunculkan pertanyaan mengganggu tentang penanganan SBY situasi di Papua Barat. 

Oposisi MP Tubagus Hasanuddin, anggota Parlemen Komite Pertahanan, mengatakan kepada Radio Australia ia ingin jawaban."Bagaimana bisa ada 30 penembakan dalam satu setengah tahun dan tidak satu pun kasus diselesaikan?" tanyanya. "Dua puluh tujuh korban telah jatuh Kita harus mencari tahu mengapa.."Angka Hasanuddin yang mungkin berada di sisi konservatif tapi dia adalah bukti bahwa ada orang Indonesia yang ingin melihat kemajuan dalam menemukan solusi yang adil dan damai untuk konflik di Papua Barat.

Pemimpin Gereja seperti Pastor Neles Tebay dari Jaringan Perdamaian Papua berpendapat bahwa tindakan dari Jakarta untuk memerintah dalam pasukan keamanan sangat penting karena legislator provinsi tidak memiliki kontrol atas polisi dan militer.
Namun, SBY cepat kehabisan waktu. Kepresidenannya berakhir tahun depan dan Papua semakin menyerukan PBB untuk campur tangan.Dikatakan bahwa konflik mendalam duduk polarises posisi protagonis. 
Di Papua Barat posisi tersebut adalah pengerasan dan jumlah protagonis meningkat. Polisi dan militer membela negara yang telah kehilangan semua legitimasi di mata Papua.
Kenyataan ini tidak dibantu oleh kenyataan bahwa banyak polisi dan militer - lebih dari 90 persen di antaranya adalah Bahasa Indonesia - memiliki pandangan sangat rasis tentang orang-orang mereka dimaksudkan untuk melindungi.
Secara politik kepentingan orang Papua tidak terwakili oleh parlemen provinsi. DPRD, atau parlemen provinsi setempat, menemukan diri mereka terjebak di antara tuntutan untuk kemerdekaan Papua dari konstituen mereka dan penolakan yang kaku untuk masuk ke pembicaraan dari bos Jakarta yang partai 3000 kilometer - bahkan berbicara dipandang sebagai terlalu banyak konsesi untuk gerakan kemerdekaan.

Di tengah adalah orang Papua, mendidih dengan kemarahan selama beberapa dekade penyalahgunaan oleh pasukan keamanan dan semakin vokal tentang tuntutan mereka untuk asli penentuan nasib sendiri.Waktu tidak mungkin satu-satunya masalah. 
Diragukan apakah Susilo Bambang Yudhuyono bersedia untuk menghabiskan modal politik membuat baik pada janji-Nya berulang-ulang untuk memecahkan masalah Papua dengan "damai" dan "martabat" Banyak.

Di SBY bertentangan secara terbuka melangkah untuk melindungi dan mempertahankan pasukan keamanan ketika mereka telah dituduh tindakan kotor kekerasan terhadap warga sipil dan menolak untuk wajah bukti bahwa kekerasan negara merupakan masalah sistemik di Papua Barat.

Mengecilkan masalah di Papua dapat memenangkan dirinya teman di militer tapi di mata orang Papua itu membuatnya terlihat tidak efektif. Hal tarnishes citra internasionalnya sebagai seorang demokrat dan memperkuat tangan orang dalam dan di luar Papua Barat yang menyerukan kemerdekaan.Hal ini membuat suara-suara gereja dan para pemimpin suku senior yang menyerukan suara dialog diukur dan masuk akal. Satu-satunya masalah adalah tidak ada indikasi bahwa SBY mendengarkan.

Jumat, 08 Juni 2012

Gereja Papua, Konflik Papua Butuh Intervensi PBB


Socratez Sofyan Yoman ( Ketua PGBP)
JAKARTA: Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa  segera mengirimkan pelapor khusus ke Papua untuk menyelidiki kekerasan dan pelanggaran HAM yang kian mencuat belakangan ini serta menimbulkan korban jiwa.

Ketua Umum Pusat Persekutan Socratez Sofyan Yoman mengatakan sudah waktunya PBB menghadirkan misi kemanusiaan dan perdamaian di Papua karena aparat kepolisian tak mampu menangkap para penembak dalam kasus dugaan pelanggaran HAM. Para penembak itu juga dikenal dengan istilah orang tak dikenal.

“Perlu adanya pelapor khusus PBB  diundang dan datang ke Papua untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Tanah Papua,” ujar Socratez dalam laporan singkat mengenai kejahatan kemanusiaan di Papua selama Mei-Juni 2012, Jumat 8 Juni 2012. “Sudah waktunya  dukungan dan kehadiran  misi kemanusiaan PBB.”

Analisa dalam laporan itu menyebutkan para penembak lebih berkuasa dan terus mendominasi suasana di Papua dengan menghilangkan nyawa manusia. Menurut Socratez, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan telah gagal mengayomi dan melindungi masyarakat sipil di provinsi tersebut.

Hasil pemantauan persekutuan gereja-gereja itu memaparkan telah terjadinya kejahatan kemanusiaan yang menyebabkan korban jiwa maupun korban luka periode Mei-Juni 2012.

Pada Mei, persekutuan mengidentifkasi para korban  adalah Terloji Weya (ditembak mati pada 1 Mei); Arkilaus Rafutu (ditembak mati pada 19 Mei); Paulus Tandiesse (ditikam mati pada 22 Mei); Syaiful Bahri (dibunuh dan dibakar pada 22 Mei); Kaharudian (ditikam mati pada 24 Mei); serta Pieper Dietmar Helmut (WNA) yang ditembak pada 29 Mei).

Sementara pada periode Juni adalah Ajud Jimmy Purba (dikeroyok dan ditikam pada 3 Juni); Prajurit Satu TNI Doengki Kune (ditembak bagian bawah dagu kanan hingga tembus ke bagian kiri pada 4 Juni); Iqbal Rival dan Hardi Jayanto (penembakan pada 4 Juni); massa Komite Nasional Papua Barat (penangkapan dan penyiksaan terhadap 43 orang); Yesaya Mirin (ditembak mati, leher dipatahkan dan muka dihancurkan pada 4 Juni 2012); Imanuel Piniel Taplo (penyiksaan pada 6 Juni 2012); dan Gilbert Febrian Mardika (ditembak pada 4 Juni, kini kritis).

Sedangkan peristiwa pada 6 Juni lalu, bermula dari dua anggota TNI Infanteri (Yonif) 756/WMS saat melewati Jalan Raya Hone Lama, Distrik Wamena, Jayawijaya dan menabrak anak kecil. Berdasarkan laporan persekutan gereja, keduanya kemudian berusaha menghindari kemarahan orangtua dari sang anak namun akhirnya terlibat perkelahian.

Seorang anggota TNI yang bernama Pratu Ahmad Sahlan mati di tempat karena mengalami luka tusuk di dada tembus jantung. Sementara anggota TNI bernama Serda Parloi Pardede dalam keadaan kritis karena pukulan benda keras di seluruh bagian tubuh dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

Aksi pembalasan dari pasukan TNI Batalyon 756 kemudian dilakukan sangat brutal dan tak terkendali dengan menyerang, menyiksa, membunuh dan melukai warga sipil  dan membakar rumah.

Persekutuan gereja itu juga mencatat sejumlah korban dari masyarakat sipil yakni Berton Gwijangge (ditikam dengan sangkur); Denius Kogoya (ditembak namun berhasil melarikan diri); Elinus Yoman (ditembak dan ditikam sehingga tewas); Enos Lokbere (anggota DPR Kabupaten Nduga, kepala dan bahu kirinya ditikam dengan sangkur, kini kritis); Lenius Wenda (telinga putus karena terkena sangkur);  Pikinus Wenda (ditikam sangkur di kepala); Ponius Kogoya (ditembak bagian perut tapi terkena jaket); dan Yermias Kogoya (ditikam dengan sangkur).

Socratez dalam laporan itu juga memaparkan pada 6 Juni, orang tak dikenal diduga menembak seorang PNS Kodam XVII/Cendrawasih, Arwan Apuan, di bagian leher sebelah kiri hingga tembus ke bagian kanan. Sedangkan pada 7 Juni, aparat kepolisian Indonesia menghancurkan rumah  keluarga David Kaiba dan aparat keamanan melakukan penembakan. Hal itu dilatarbelakangi penembakan di kantor Polsek Angkaisera, Serui dan polisi Aldi A, tertembak di bagian perut.

Laporan itu juga mencatat Teyu Tabuni ditembak mati di bagian kepala pada 7 Juni 2012 di Dok 5 Jayapura karena dianggap melakukan pemblokiran jalan umum. Sementara pada hari yang sama, kepolisian kemudian menangkap Buchtar Tabuni, Ketua Umum KNPB, dengan alasan mengajak dan menghasut kelompoknya melakukan tindakan anarkis saat berdemonstrasi.

“Apakah ini bukti pemerintah dan aparat keamanan sudah gagal dan lumpuh di Papua,” kata Socratez. “Semua kasus pelanggaran HAM di Papua beberapa tahun yang lalu dan dalam bulan ini, belum ada satu kasus pun diungkap pelakunya. Aparat penegak hukum juga sulit dipercaya

Penyidik Polda: Buctar Tabuni di Tangkap atas Pengrusakan Lapas AB 2010 Lalu

Bucthar Tabuni
Jayapura,--Kepolisian Daerah Papua Mengungkapkan Penangkapan Buctar Tabuni Cs pada Kamis (7/6/2012) pukul 15.00 usai rapat dengar pendapat dengan DPRD. Keduanya adalah Buchtar Tabuni dan Jefri Wandikbo. Mereka adalah pelaku penghasutan dan perusakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jayapura, Papua, pada 3 Desember 2010 silam yang langsir Kompas

"Telah ada proses hukum terhadap bersangkutan dan masuk tahap P21 (berkas perkara lengkap) oleh penyidik Polsek Abepura terkait pengerusakan di lapas pada 2010. Selama ini yang bersangkutan sulit untuk dihadapkan kepada JPU, dan kemarin penyidik telah melakukan penangkapan tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, di kantor Humas Polri, Jakarta, Jumat (8/6/2012).

Berkas perkara Pimpinan Komite Nasional Papua Barat, Buchtar Tabuni sudah lengkap. Berkas perkara ini terkait kasus penghasutan dan perusakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jayapura, Papua, pada 3 Desember 2010. Selain Buchtar, ada juga Jeffrie Wandikbo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Buchtar Tabuni adalah salah satu tokoh Radikal demonstran di Papua. Ia menjadi Ketua Organisasi Komite Nasional Papua Barat. Polisi menduga ia juga yang menjadi aktor sejumlah aksi pengrusakan fasilitas umum dan Universitas Cendrawasih di Abepura.

"Sejak kemarin sore sampai malam, dan hari ini penyidik Polda Papua melakukan pemeriksaan pada keduanya. Pagi ini mereka ditahan," sambung Boy.

Sebelumnya, aksi perusakan pada 2010 itu terjadi karena para napi penghuni Lapas Abepura mendengar kabar bahwa salah seorang rekannya, Miron Wetipo ditembak mati oleh aparat keamanan. Miron adalah salah satu napi berhasil kabur dari Lapas itu. Penembakan ini menimbulkan kemarahan Tabuni dan sejumlah pengikutnya dari organisasi tersebut. 
 
Informasinya organisasi ini juga tidak terdaftar di sana. Ada beberapa peristiwa kekerasan berupa pengerusakan terhadap toko, sejumlah fasilitas umum, termasuk kampus Universitas Cendrawasih dan pusat pertokoan di Abepura, Wamena dan Sentani. Ada dugaan, keterlibatan yang bersangkutan," lanjutnya.

Meski demikian, Boy belum memastikan bahwa Buchtar terlibat dalam serangkaian penembakan di Papua. "Saat ini belum ada fakta yang cukup kuat untuk melihat korelasi peristiwa itu," lanjutnya.

Kamis, 07 Juni 2012

13 Papuans, Killed In Shooting Death By Police Joint army / police in Wamena - Papua

Increased anxiety and Emergency Situations in West Papua after a violent military / police led to 13 people were killed in (24h) twenty-four hours.

Voice Baptist Jayapura, - Violence broke out again after two battalions Wamena military personnel who ride a motorcycle crashed into and killed a boy.

The family did not accept their son in a hit, the population of military personnel are attacking both of them have been killed and only in-patient hospital Wamena.

As the combined forces revenge TNI / police brutality and uncontrolled, while the police reportedly beat and shot several people, while the data on the victims who gathered some 13 people were shot and killed instantly in the incident 06/06 at 07 at night.

Up to 500 homes have been burned by the soldiers allegedly with all the goods and treasure on earth scorching in quotation Newzeland radiator.
Local human rights sources said the bullets that were fired indiscriminately and that dozens of people have been beaten and shot by soldiers.

Until this news was sent down, can not be in the confirmation and verification because the real situation is very urgent and tertutut for the people and journalists and humanitarian workers.

Papua expert, Greg Poulgrain told Radio Australia Connect Asia said that the current situation in Papua needs serious attention.

Papua current situation is an emergency, officials can not be controlled by humanitarian workers because the apparatus is very brutal and banya catching and shooting without hair, it needs no special advocacy and international intervention on the current situation.

 Photos News from Wamena : West Papua - Indonesian Military launch mass offensive and burning the villages 


























Letters can be sent to: Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia, Jl. No veteran. 16, Jakarta Pusat, Indonesia or faxed to 62 21 3442223
PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Susilo Bambang Yudhoyono
The President of Indonesia
Jl. Veteran No. 16
Jakarta Pusat
INDONESIA
Tel: +62 21 3863777, 3503088.
Fax: +62 21 3442223

2. Mr. Kemal Azis Stamboel
The Chairman of the First Commission of House of Representative of Indonesia Gedung DPR RI Nusantara II, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 INDONESIA
Phone: +62 21 5715518
Fax: +62 21 5715523

3. Chairman of Third Commission of The House of Representative of Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta INDONESIA
Tel:+62 21 5715569
Fax: +62 21 5715566

4. Mr. Erfi Triassunu
Commander of Regional Military Command XVII Cendrawasih (Kemiliteran Daerah Papua / Kodam Papua) Jl. Polimak atas Jayapura Provinsi Papua INDONESIA
Fax: +62 967 533763

5. General of Police Timur Pradopo
Chief of Indonesian National Police
Markas Besar Kepolisian Indonesia
Jl. Trunojoyo No. 3
Kebayoran Baru
South Jakarta 12110
INDONESIA
Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010
Fax: +62 21 7220669

6. Head of Division of Profession and Security of Indonesian Police Markas Besar Kepolisian Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru South Jakarta 12110 INDONESIA
Tel: +62 21 3848537, 7260306, 7218010
Fax: +62 21 7220669

7. Chairman of the National Police Commission (Kompolnas) Jl. Tirtayasa VII No. 20 Komplek PTIK Jakarta Selatan INDONESIA
Tel: +62 21 739 2352
Fax: +62 21 739 2317

8. Head of National Commission on Human Rights of Indonesia Jalan Latuharhary No.4-B, Jakarta 10310 INDONESIA
Tel: +62 21 392 5227-30
Fax: +62 21 392 5227

9. Ms. Harkristuti Harkrisnowo
General Director of Human Rights
Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta 12940 INDONESIA
Tel: +62 21 525 3006, 525 3889, 526 4280
Fax: +62 21 525 3095

10. Chief of Regional Police of Papua province Jl. Samratulangi No. 8 Jayapura INDONESIA
Tel: + 62 0967 531014
Fax: +62 0967 533763
 11. Chief of Jayapura city district police (POLRESTA) Jl. A. Yani No.11 Jayapura INDONESIA

Rabu, 23 Mei 2012

Sidang UPR HAM PBB: Perancis,Jerman,Australia,USA,UK,Jepang,Denmark,Swiss, Soroti Situasi HAM Papua

 Perancis Desak  Membuka Akses Jurnalis di Papua, Jerman Desak Pembebasan Filep Karma dan  Penyelesaian konflik di Papua harus dilaksanakan secara serius dan menempuh jalur dialog, Australia: Meminta Indonesia menjamin perlindungan kelompok2 politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai, USA: Prihatin dengan kondisi Papua, dan human rights past abuses, UK: Papua dan Papua Barat ada eskalasi tindak kekerasan dan terus berlanjut, Jepang: Meminta adanya penegakkan hukum dan HAM di Papua serta Papua Barat!

Sidang UPR HAM PBB (foto Kontras)
Jayapura Baptist Voice-- Universal Periodic Review (UPR) sebagai agenda Sidang HAM PBB yang dimulai hari ini, Rabu (23/5), di Genewa, Swiss, memperlihatkan meski ada negara yang memuji perkembangan HAM di Indonesia, namun hampir 70 Negara menyatakan keprihatinan kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran HAM di Indonesia, terlebih khusus di Tanah Papua.

Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Swiss, Perancis adalah sebagian kecil dari negara-negara tersebut. Perancis misalnya, meminta kepada Pemerintah Indonesia membuka akses untuk media dan jurnalism.

Internasional ke Papua. Pemerintah Jerman juga dengan tegas meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Filep Karma dari tahanan politik tanpa syarat dan meminta Pemerintah Indonesia tidak
menyalahgunakan KUHP 106 dam 110.

Sedangkan pemerintah Kanada meminta Indonesia agar menjamin perlindungan para aktivis yg menyampaikan aspirasi politiknya secara damai. Hampir sama dengan Kanada, Australia meminta Indonesia
menjamin perlindungan kelompok-kelompok politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai.

Ingggris yang baru-baru ini menyatakan akan memperbaharui perjanjian perdagangan senjatanya dengan Indonesia meminta Indonesia untuk menerima kedatangan Special Rapporteur on Freedom of Religion/Belief & melakukan proses ratifikasi ICC dan OPCAT.

Sementara Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari Indonesia menegaskan Indonesia harus membawa para pelaku pelanggaran HAM dari latar belakang militer ke pengadilan. Dan Swiss, negara penyelenggara sidang HAM PBB ini Meminta Indonesia menyelesaikan isu freedom of expression di Papua dan Papua Barat serta penyiksaan terhadap tahanan.

Menanggapi isu Papua yang mencuat di UPR ini, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Yoman kepada tabloidjubi.com (23/5) mengatakan bahwa dunia internasional melalui lembaga atau badan dunia PBB mulai membuka hati dan mata untuk melihat penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan serta kejahatan Negara.

 "Tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk menutup pintu akses media internasional dan diplomat asing ke Papua. Sekarang sudah waktunya Pemerintah Indonesia meninggalkan atau berhenti beberbagai bentuk rekayasa dan kebohongan-kebohongan tentang persoalan Papua" (Rev. Socratez Sofyan Yoman.)

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk duduk berunding dan berdialog dalam semangat kesetaraan untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua." kata Yoman.
Lanjutnya, tekanan Internasional ini juga tidak terlepas dari kegagalan Otonomi Khusus sebagai solusi politik tentang masalah Papua. Amanat Otsus seperti perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan mengalami kegagalan tolal dan sebaliknya kejahatan dan kekerasan Negara semakin meningkat dan menyengsarakan penduduk asli Papua.

UPR adalah proses yang melibatkan kajian atas catatan hak asasi manusia dari semua anggota PBB setiap empat tahun. UPR adalah proses di bawah naungan Dewan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kesempatan bagi setiap Negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah mereka lakukan untuk  memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka dan untuk memenuhi kewajiban hak asasi
manusia mereka. UPR ini dirancang untuk memastikan perlakuan yang sama bagi setiap negara ketika situasi hak asasi manusia di negara mereka dinilai.
Sumber: Jubi

Kamis, 19 April 2012

Pemerintah Indonesia Lambat untuk Melaksanakan Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR)


Speakers (foto FI)
Selama Tinjauan Periodik Universal Indonesia tahun 2008, Pemerintah diterima untuk memenuhi rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk memperbaiki situasi hak asasi manusianya. Empat tahun kemudian namun, beberapa rekomendasi telah dilaksanakan secara konsisten dan masih ada kekhawatiran besar hak asasi manusia yang mempengaruhi masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Fransiskan Internasional co-host acara sisi pada Sidang ke-19 Dewan HAM PBB untuk mengatasi pelaksanaan rekomendasi UPR oleh Pemerintah Indonesia sejauh ini.


Penyiksaan, kebebasan berekspresi, pembela HAM, di luar hukum, ringkasan, atau eksekusi sewenang-wenang, Masyarakat Adat dan wanita semua masalah-masalah yang perlu ditangani selama siklus UPR kedua negara pada bulan Mei / Juni 2012.

"Implementasi dari rekomendasi UPR yang diterima oleh Pemerintah Indonesia tahun 2008 sangat mengecewakan," kata Mr Norman Voss, Pusat Asian Legal Resource. "Telah ada beberapa kemajuan tapi tidak pada inisiatif kunci. Ada beberapa pertukaran awal di awal tapi hal telah kehilangan momentum. Setiap perbaikan tidak konsisten, situasi hak asasi manusia di Indonesia masih relatif baik tapi buruk di Papua Barat ".
Mr Voss mengklaim akuntabilitas yang kurang, sehingga tidak ada obat dan akibatnya tidak ada reformasi, keadilan dan tidak ada kompensasi bagi para korban ketidakadilan. Korupsi peradilan adalah tinggi tetapi sistem peradilan yang independen lambat untuk dilaksanakan. Pada tahun 2008 Pemerintah menerima rekomendasi untuk memperkenalkan UU Otonomi Khusus untuk Papua tetapi ini juga belum terpenuhi.

Pada tahun 2008, Pemerintah menerima rekomendasi untuk mengkriminalisasi penyiksaan tapi tetap hukum. Korupsi militer berlanjut dengan praktik penyiksaan dan eksekusi di luar hukum dan pemindahan, terutama para pembela hak asasi manusia di Papua. Pemerintah menyangkal adanya tahanan politik tetapi ada bukti sebaliknya.

Ketiga panelis lainnya juga berbicara tentang bagaimana pemerintahan pusat dari Jakarta menindas orang Papua, khususnya masyarakat adat. Pdt Matheus Adadikam, Sekretaris Jenderal Gereja Kristen Injili di Papua, melaporkan bagaimana Masyarakat Adat kehilangan tanah mereka karena pemerintah membuat kesepakatan dengan perusahaan internasional tertarik pada sumber daya alam. Hutan pengolahan dan kegiatan pertambangan negatif secara efektif kehidupan orang Papua.

Jika orang Papua tidak bekerja sama dengan rencana ini maka mereka ditangkap, disiksa dan dipenjarakan, melaporkan Pendeta Novel Matindas, Papua Barat meja tulis, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ada 45 kasus yang dilaporkan pelanggaran HAM terhadap para pembela hak asasi manusia; 10 oleh perusahaan internasional dan 35 oleh Pemerintah.

Pak Ferry Marisan, Direktur Institut Studi Hak Asasi Manusia dan Advokasi Papua, melaporkan bahwa kebebasan berekspresi diperlakukan dengan kekerasan. Wartawan internasional dan sangat terbatas akses mereka dan warung internet sipil kasar dipantau. Dia merekomendasikan untuk Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi untuk mengunjungi dan mengakses situasi di Papua. Dia ingin jaminan untuk itu wartawan, organisasi hak asasi manusia dan anggota parlemen dapat melaksanakan pekerjaan mereka tanpa pembatasan dan pelecehan.

Acara sisi dihadiri oleh banyak LSM yang bekerja bersama-sama di Eropa dan Asia untuk memastikan isu-isu ini ditangani oleh Pemerintah Indonesia selama review yang akan datang tersebut.

Baca laporan co-tertulis telah dikirim FI untuk UPR Republik Indonesia oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Mei / Juni 2012.

=============================================== 
Franciscans International (FI) bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi ketidakadilan hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat miskin dan paling rentan. FI adalah organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif Umum PBB.


Rabu, 18 April 2012

Bulan Mei 2012, Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua

Berita yang langsir dari  Room XXIV Palais des Nations,United Nations Headquarter in Geneva, Switzerland di Bulan Mei 2012, akan adakan Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua.

Even di bulan mei 2012, Universal Periodic Review (UPR) akan menilai situasi hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya di papua dan papua barat.
Dalam Realese yang di publikasikan http://www.franciscansinternational.org/News. bahwa ada Empat Pembicara utama dalam sidang ini dengan satu moderator di sidang ke-19 Dewan HAM PBB.

Acara ini akan bekerja sama dengan beberapa LSM Internasional seperti Franciscans International (a voice at the United Nations), Tapol, Asia Human Rigths Comission (AHRC), OMCT dari tema undangan dengan Judul "Papua Land Of Peace" 
Kami mengundang para peserta Sidang ke-19 Dewan HAM PBB untuk mengambil bagian dalam acara paralel kami yang bertujuan untuk secara kritis meninjau status hukum di Indonesia mengingat rekomendasi UPR dibuat ke Indonesia pada tahun 2008 dan sebelum kedua UPR Indonesia. 

Delam even ini di bahas dengan agenda Pelaksanaan Rekomendasi UPR di Indonesia: Penegakan Hukum di Indonesia Situasi vis vis HAM di Papua.

Speakers
  1. Mr. Ferry Marisan: Director of Institute of Human Rights Studies and Advocacy Papua (ElsHAM Papua)
  2. Rev. Matheus Adadikam,: Secretary General of the Evangelical Christian Church in Papua (GKI-TP)
  3. Rev. Novel Matindas: West Papua Desk, the Communion of Churches in Indonesia (PGI)
  4. Mr. Norman Voss: Asian Legal Resource Center (ALRC)
Moderator 
     Dr. Theodore Rathgeber,
     Expert, Forum Menschenrechte (FMR), Germany

Download  : Info Even File PDF

=============================================== 
Franciscans International (FI) bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi ketidakadilan hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat miskin dan paling rentan. FI adalah organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif Umum PBB.

Senin, 09 April 2012

Berita Foto Konferensi Dewan New Guinea Raad di Belanda

Konferensi Dewan New Guinea, Konferensi step.The pertama berlangsung di Internasional Presscentre Nieuwspoort di Den Haag / Belanda tahun 2012
oleh WPNews-[Infopapua.org]
 
Pada tanggal 5 April, di pusat pers di Den Haag, konferensi ILWP pertama Belanda.
Tema konferensi adalah "The New Guinea Dewan sebagai langkah pertama menuju kemerdekaan Papua Barat"

Ketua dan moderator adalah Frank Hubatka.

Program ini terdiri dari sebuah drama pendek dipentaskan oleh Ap keluarga dalam waktu singkat memberikan gambaran tentang sejarah dengan janji penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat dan pemindahan paksa ke Indonesia.

Setelah drama pendek adalah speaker berikut:
- Benny Wenda
Papua Barat Kemerdekaan Pemimpin

- Jennifer Robinson
Pengacara Internasional untuk Papua Barat

- Cees van der Staaij
MP Reformasi Politik Partai (SGP)

- CU
MP Uni Kristen (CU)

- Harry van Bommel
MP Partai Sosialis (SP)

- Wim Kortenoeven
MP Partai untuk Kebebasan (PW)