Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

Negara Bertanggung Jawab atas Konflik Pilkada di Papua

By, Admin SBP

Tidak manusiawi, Salah satu korban Pilkada Papua
(foto Prbd)

Terjadinya sejumlah konflik akibat Pemilukada di Tanah Papua seperti Puncak,  Mamberamo Tengah, Tolikara dan beberapa daerah lainnya, mengundang keprihatinan yang sangat mendalam sebagai sesama manusia.

Kematangan pendidikan politik ternyata jauh dari harapan, Negara tidak mendidik rakyat tetang demokrasi dan politik, Konflik ini berakibat kurangnya pendidikan politik dan demokrasi.

Sangat sayangkan, demi kepentingan elit politik papua yang mengorbankan rakyat yang tak berdosa. ironisnya sampai sekarang juga belum ada penanganan secara efektif terkait konflik horizontal yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak, Tolikara, Mamberamo tengah dan lainnya di Provinsi Papua.

Jumlah korban sampai hari ini sudah mendekati ratusan jiwa manusia yang melayang sia-sia, seperti yang di laporkan berbagai media bahwa kasus kabupaten puncak berjumlah 84 orang tewas, tolikara 6 orang tewas.

Pemucu konflik ternyata partai besar seperti Partai GERINDRA di Puncak, Partai DEMOKRAT dan GOLKAR di Tolikara, Mengapa pimpinan partai politik yang memimpin bangsa ini diam saja, Apakah partai di bentuk demi mengorbankan rakyat dengan sia-sia begitu saja? sungguh sangat menyedihkan realita ini.

SBY, Aburisal Bacri, H. Prabowo Subianto sebagai pimpinan partai dan  Pemicu konflik harus bertanggung jawab atas nyawa manusia papua,

 Karakter politik kita selama ini yang harus dibuang dan merasa ada kepentingan-kepentingan para elit-elit politik didaerah tersebut yang akan menggelar Pemilukada, yang akan mengakibatkan rakyat menjadi korban dari pemilukada ini. Maka kinerja dari Pemprov, DPR Papua, DPR RI Dapil Papua, MRP maupun KPU Papua ini mana terhadap rakyat dan mengapa mereka hanya berdiam diri atau terkesan menutup mata saja.

Bukan saja masyarakat tapi Pasca Konflik yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak dan tolikara, mengakibatkan puluhan anak-anak pelajar Papua yang berdomisili di Kabupaten Puncak terpaksa tidak mengikuti aktifitas belajar seperti biasa.

Pertanyaannya Siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa rakyat yang tak berdosa