2013 Falkland Gelar Referendum, Bagimana Untuk Papua

"Anda Orang Papua! Menuntut "REFERENDUM" Pasti Pemerintah anggap Melanggar Hukum serta Anda di jerat dengan Pasa Makar"

London – Kepulauan Falkland yang diperebutkan Inggris dan Argentina, akan menggelar referendum untuk menentukan statusnya pada 2013 mendatang.

Penduduk Falkland, lanjutnya, ingin pulau itu tetap memiliki status otonomi daerah, yang bagian dari Overseas Territory Kerajaan Inggris. 

Masalah status wilayah hampir sama dengan papua ( UU Otsus 2001), Pro - kotra status otonomi khusus bagi provinsi papua tidak kalah dengan perebutan dan pro-kontra status Falkland Uk.

Namun jika papua diminta referendum dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, padahal negara demokrasi di dunia referendum sebagai satu media yang paling demokratis di dunia. 

Referendum untuk menentukan status politiknya itu merupakan upaya untuk menghentikan perebutan atas kepulauan tersebut antara Inggris dengan Argentina.

“Kami memutuskan, dengan dukungan sepenuhnya pemerintah Inggris, untuk menggelar referendum,” ujar Gubernur Falkland Gavin Short.

Short menyatakan, penduduk teritori Inggris yang secara geografis terletak dekat Argentina itu tak mau wilayah mereka dikuasai Buenos Aires.

Dubes Inggris Bantah Senatornya Dukung Kemerdekaan Papua

Reporter foto detik.com

Duta Besar Kerajaan Inggris untuk RI Mark Canning membantah bahwa senator asal Inggris memberikan dukungan atas upaya kemerdekaan yang dilakukan masyarakat Papua. Pemerintahan Inggris memastikan, bahwa hingga kini masih mendukung keutuhan NKRI, dan Papua menjadi bagian di dalamnya.
published, here
“Salah satu agenda yang disampaikan Duta Besar Kerajaan Inggris dalam pertemuan dengan Komisi I DPR itu, mereka memberikan klarifikasi, bahwa tidak benar Pemerintahh Inggris mendukung kemerdekaan Papua,” tegas anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertapi yang ikut dalam pertemuan dengan Dubes Inggris di ruang Komisi I DPR kepada Jurnalparlemen.com, Selasa petang (13/12).

Menurut Duta besar Inggris, kata Susaningtyas, sikap senator Inggris dalam kasus Papua itu bukanlah sebuah intervensi pada Pemerintahan Indonesia. Namun, hanya sikap kritis atas kondisi yang terjadi di Papua tersebut.

Susaningtyas menjelaskan, dalam pertemuan itu Duta Besar Inggris menegaskan soal Papua, dukungan Inggris untuk proses demokrasi di Indonesia khususnya soal Papua ; untuk tidak diragukan kembali .

“Inggris juga akan meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi. Mengingat di Papua , misalnya, Inggris juga memiliki perusahaan Britis Petroleum dan lainnya. Karena itu, Inggris tidak ingin melukai hubungan bilateral dengan RI yang telah berjalan dengan baik, terkait isu Papua tersebut,” tegas politisi Partai Hanura ini.

Dalam pertemuan itu, Inggris menyatakan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang erat dengan Pemerintah Indonesia, termasuk dengan DPR RI. Mengingat Poisisi Parlemen RI memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan RI.

”Untuk tujuan ; mempererat hubungan ini, Perdana Menteri Inggris pun berencana akan berkunjung ke RI dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, sebuah dokumen rahasia yang diduga dibuat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bocor ke media Australia dan dimuat di kelompok surat kabar Fairfax, pada Sabtu (13/8/2011). Dokumen tersebut memaparkan detail ancaman gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka.

Dokumen berjudul "Anatomi Separatisme Papua" itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.

Mereka antara lain Senator AS dari Partai Demokrat Dianne Feinstein; anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh Andrew Smith; mantan Perdana Menteri Papua Niugini Michael Somare; bahkan pejuang antiapartheid Afrika Selatan Uskup Agung Desmond Tutu.

Salah satu surat kabar dari kelompok media Fairfax, The Saturday Age, mengaku mendapatkan 19 dokumen rahasia Kopassus, yang dibuat tahun 2006-2009. Surat kabar tersebut tidak menyebutkan bagaimana dokumen tersebut bisa bocor ke tangan mereka

Obaut West Papua: Do the British Still Rule India?

David Hill 

Writer and journalist

Or do the French rule Algeria? The Portuguese, Angola? The Italians, Libya?

No, obviously. So why is it that Indonesia rules West Papua, the western half of New Guinea and 1000s of kilometres from Jakarta?

This kind of colonialism, in which people from one part of the world lord it over other, entirely different people from some other part of the world, and commit all manner of atrocities while they're at it, should have been abolished by now. After all, it's almost 70 years since the UN's founding Charter recognised, among other things, the principle of 'self-determination of peoples.'

West Papua was in the UK's national news last week, which is no mean feat since journalists are banned from visiting. The reason: that a West Papuan political refugee, Benny Wenda, based in Oxford, is wanted by Interpol.

Wenda's supposed offence? 'Crimes involving the use of weapons/explosives.' Wenda, founder of the Free West Papua movement, denies the charges, saying they're politically motivated and an attempt to muzzle him.

'Indonesia is trying to stop my campaign to bring justice to the people of West Papua who have suffered under Indonesian occupation,' Mr Wenda says. 'The issuing o

f this Interpol notice will not stop me. It just makes me more determined than ever to help end my peoples' suffering by bringing a referendum that is held in accordance with international law. Nothing will stop me in my endeavours to reach this goal.'

The Indonesian takeover was brokered in the 1960s, mainly by the US, the UK, the UN and the Dutch, the previous colonial rulers. An estimated 400,000 West Papuan deaths later, and the rape of countless women including three of Wenda's aunts, Indonesia is still there.

Pro-independence rallies are planned in West Papua tomorrow, 1 December. 

More>>http://www.huffingtonpost.com/david-hill/ 

Amnesty Internasional Desak Indonesia Selesaikan Masalah Papua

Amnesty Internasional

Amnesty International (AI) mendesak pemerintah Indonesia untuk memasukan agenda hak asasi manusia dalam upaya mereka untuk menyelesaikan masalah Papua. Pernyataan tersebut diajukan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Jakarta dengan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan, Selasa (6/12) lalu.

Pernyataan publik lain dari AI sebagaimana diteruskan oleh direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Cristian Warinussy melalui surat elektronik (email) yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (7/12) malam menyatakan, pemerintah Indonesia memiliki tugas dan hak untuk menjaga ketertiban publik, tetapi mereka harus memastikan bahwa segala pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak diizinkan melebihi standar di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

 

Catatan lain dari pernyataan itu menyebutkan, paling sedikit 90 orang saat ini sedang ditahan di penjara di Papua dan Maluku karena aktivitas pro-kemerdekaan secara damai. Filep Karma, seorang tahanan Papua yang menjadi tahanan politik karena opininya (“prisoner of conscience”), saat ini sedang menjalani hukuman 15 tahun  di penjara Abepura, provinsi Papua.

Pemerintah Indonesia harus melepaskan semua tahanan di Papua dan Maluku yang mengekspresikan pandangannya secara damai, termasuk yang mengibarkan atau melambaikan bendera terlarang pro-kemerdekaan, dan membedakan antara aktivitas damai dan kekerasan.

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat ini telah menginisiasi diskusi dengan para aktivis Papua dan membentuk tim kerja khusus untuk memperbaiki pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya tetapi masih terbelakang ini.

Amnesty International menyerukan kepada pemerintah untuk mengimplementasikan secara penuh ketentuan-ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus 2011, khususnya dengan membentuk suatu pengadilan hak asasi manusia dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Menkopolhukam menunjukan komitmen pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, tetapi Amnesty International mengkritik penggunaan sanksi administrasi yang ringan atau pengadilan tertutup dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota aparatus keamanan.

Amnesty International juga menunjukan keperihatinannya atas masih berlangsungnya serangan terhadap para pembela hak asasi manusia dan jurnalis, sebagaimana minimnya keberadaan pemantau situasi HAM independen dan imparsial di Papua. Amnesty International menyerukan kepada Menkopolhukam untuk mengizinkan pengamat internasional, organisasi non-pemerintah, dan jurnalis internasional atas akses tanpa larangan ke provinsi Papua dan Papua Barat.

Pertemuan ini diajukan oleh Presiden Yudhoyono pada saat rapat kabinet di akhir Oktober sebagai respon keprihatinan Amnesty International akan pelanggaran hak asasi manusia seputar Kongres Rakyat Papua Ketiga di Abepura, Papua pada 19 Oktober 2011, di mana paling tidak tiga orang terbunuh dan ratusan penangkapan semena-mena dan perlakuan tidak manusiawi oleh aparat keamanan Indonesia.

Amnesty International tidak mengambil posisi apa pun terkait status politik dari suatu provinsi apa pun di Indonesia, termasuk seruan untuk merdeka. Namun demikian, organisasi ini percaya bahwa hak untuk kebebasan berekspresi termasuk hak secara damai untuk mengadvokasi referendum, kemerdekaan, atau solusi politik apa pun yang tidak melibatkan seruan atau hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Cristian Warinussy mengatakan pernyataan itu harus diperhatikan oleh pemerintah dan dilaksanakan. “Pernyataan ini harus dilaksanakan,” ujarnya. (JUBI/Musa)

Christian Human Rights Group Highlights Plight of Papuan People On 50th Anniversary Of Independence

Thursday, December 1, 2011
By Dan Wooding
Founder of ASSIST Ministries


PAPUA, INDONESIA, (ANS) – A UK-based Christian human rights group, Christian Solidarity Worldwide (CSW) says that it “remains deeply concerned at the plight of the Papuan people following reports of an alleged crackdown by Indonesian military and police on religious ceremonies marking the 50th anniversary of West Papuan independence from the Dutch.”

A Papuan protester, with his cheek displaying the banned Morning Star flag, takes part in a rally (AFP, Bay Ismoyo)

The anniversary was marked around the region by religious ceremonies, including the raising of the Papuan “Morning Star” flag, a symbol of independence.

The Reverend Socratez Sofyan Yoman, Chairman of the Alliance of Papuan Baptist Churches, told the Australian Broadcasting Corporation that several people taking part in flag-raising ceremonies have been shot and others arrested by Indonesian security forces.

He stated, “We are here. How can they do this? We are the owners of this land. How can these outside people, these outside people be coming in and killing, arrest and torture us continually?”

CSW says that according to media reports, in one religious ceremony in Timika Indah field, four civilians
were allegedly shot by police after the raising of the “Morning Star” flag. The four victims are currently alive and undergoing treatment at hospital, according to a local source. The commander of the Military Command in West Papua has denied the reports.

Reverend Socratez Sofyan Yoman

News of this crackdown comes just over a month after the Indonesian regime brutally suppressed peaceful demonstrations at the Papuan People’s Congress on October 19, killing six people.

CSW was instrumental in organizing a hearing on November 29, 2011, in the European Parliament’s Sub-committee on Human Rights, in which the worsening human rights situation in West Papua was discussed. In a written statement, Father Neles Tebay called upon the European Union (EU) to support the Indonesian government in engaging in open dialogue with the Papuan people.

CSW’s Advocacy Director Andrew Johnston said, “The ongoing and brutal suppression of peaceful protests in West Papua is a clear violation of the human rights of the Papuan people to freedom of assembly, expression and religion. CSW is concerned about rising tensions in West Papua and increased police brutality.

“We urge the international community to facilitate a meaningful dialogue between the Indonesian government and the Papuan people, with the help of international mediation, and to encourage the Indonesia, as a member of the UN Human Rights Council and Chairman of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), to uphold the rule of law and protect human rights in West Papua.”

Note: Christian Solidarity Worldwide (CSW) is a Christian organization working for religious freedom through advocacy and human rights, in the pursuit of justice.

For further information or to arrange interviews please contact Kiri Kankhwende, Press Officer at Christian Solidarity Worldwide on +44 (0)20 8329 0045 / +44 (0) 78 2332 9663, email kiri@csw.org.uk or visit www.csw.org.uk.

Freedom campaigner flies the flag

Benny Wenda of the Free West Papua Campaign flies his country’s flag (banned in his homeland by the Indonesian Government) with Lord Mayor Elise Benjamin. The flag was due to be flown over the Town Hall

 Published news: http://www.oxfordtimes.co.uk/news/
Freedom campaigner Benny Wenda raised the West Papua flag with Lord Mayor of Oxford Elise Benjamin to call for independence.
The Oxford resident called for West Papua to break away from Indonesia, on the 50th annual West Papua Independence Day.

Mr Wenda joined supporters in London on Thursday to call for the arrest of the Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono and the Indonesian ambassador in London, Yuri Thamrin.
He brandished a “red notice” warrant for their arrest – reflecting a real Interpol red notice out for his own arrest.
The Marston Road resident denies attacking a police station in Indonesian Papua, also known as West Papua, on December 7, 2000.
He told the Oxford Mail: “We handed over the letter to the embassy regarding the arrest of the Indonesian president and the ambassador.
“The day went really well, it was really, really good with lots of supporters – 35 people.
After handing over the letter the group joined a demo by the London Mining Network, an alliance of human rights, development and environmental groups.
Mr Wenda added: “There is a really big focus on West Papua at the moment.
“From West Papua we heard that people were celebrating.
“But in one place where they raised the Morning Star flag we were told four people were arrested and are now being questioned.”
The dad-of-six claims the red notice shows he is being targeted by the Indonesian authorities because of his political campaigning for the freedom of West Papua, including rallies in Oxford.
A Home Office spokesman said it was not the department’s policy to confirm or deny receipt of extradition requests.
Mr Wenda has successfully claimed political asylum in the UK, making it difficult for the British Government to force him to return to Indonesia.

PIDATO, Jane Prentice MP (Ryan) Ini adalah waktu nya untuk menempatkan bicara dalam tindakan

Parlemen Australia

Pidato Gedung Parlemen Australia,  Perwakilan Rakya, 21 Oktober 2011

oleh : Jane Prentice MP (Ryan)
Partai Liberal Australia.

Published by, Westpapuamedia.info/aust-parliament/

Nyonya Prentice (Ryan) (10:42): Seperti orang lain di ruangan ini saya salut sentimen dan tujuan yang diungkapkan oleh Presiden Obama dalam pidatonya di parlemen Australia minggu lalu. Kata-katanya lakukan dan meneliti berulang beruang, jadi saya mengutip:

"Obama, Sebagai dua mitra global, kita berdiri untuk keamanan dan martabat orang di seluruh dunia."

Presiden Obama mengatakan bahwa tujuan yang lebih besar dari kunjungannya ke wilayah ini adalah 'usaha kita untuk memajukan keamanan, kemakmuran dan martabat manusia di kawasan Asia-Pasifik' dan bahwa 'di Asia sebagian besar akan menentukan apakah abad ke depan akan ditandai oleh konflik atau kerja sama, perlu penderitaan atau kemajuan manusia '. Dia melanjutkan dengan mengatakan:

Kami berdiri untuk tatanan internasional di mana hak dan tanggung jawab semua bangsa dan orang ditegakkan. ...

Setiap bangsa akan bagan jalannya sendiri, namun juga benar bahwa hak-hak tertentu bersifat universal. ... Sebagai dua demokrasi besar yang kita berbicara untuk kebebasan ini ketika mereka terancam. Kami bermitra dengan demokrasi muncul, seperti Indonesia, untuk membantu memperkuat institusi di mana pemerintahan yang baik tergantung. Ini adalah masa depan kita mencari di Asia Pasifik - keamanan, kemakmuran dan martabat untuk semua.

Seperti yang saya katakan dalam pidato  saya, di wilayah kami, kami memiliki tanggung jawab khusus untuk membantu teman-teman kita berkembang, tidak dengan cara menggurui tetapi dengan tangan asli dari persahabatan dan dukungan. Negara maju belum menemukan bentuk yang sukses memberikan bantuan kepada tetangga kita, dalam banyak cara yang sama bahwa kita harus banyak belajar dalam membantu Australia Adat kita sendiri. Dalam kedua kasus kita harus bertahan, karena jika kita gagal kita membiarkan tetangga kita turun-dan, memang, Australia pertama kami.

Saya kemudian melanjutkan untuk menyebutkan beberapa dari banyak masalah yang dihadapi tetangga terdekat kita. Ini adalah latar belakang ini bahwa itu adalah penting bahwa kita mengakui menghormati hak asasi manusia yang harus diberikan kepada semua orang.

"Orang-orang Papua Barat menghadapi tantangan yang banyak aliran dari zaman kolonial, ketika garis ditarik pada peta sesuai dengan kepentingan kekuasaan kolonial. Sebagai negara yang kita miliki untuk lebih dari 100 tahun telah siap untuk mengirim layanan kami laki-laki dan perempuan di seluruh dunia, tidak hanya ke dalam situasi konflik tetapi juga sebagai penjaga perdamaian. Namun di sini, secara harfiah di depan mata kita, kita terus menutup mata terhadap penderitaan salah satu tetangga terdekat kami yakni papua barat indonesia."

Pada catatan itu, dengan semua orang terfokus pada kawasan Asia-Pasifik, sebagai Presiden Obama mengatakan, kita harus berdiri untuk hak-hak dasar setiap manusia. Secara khusus saya melihat ke tetangga kita di Papua Barat. Mark kata-kata saya, sejarah akan menghakimi kita dengan sangat kasar. Memang, kita akan dikutuk karena kurangnya tindakan kita dan kurangnya welas asih.

Saya menyerukan pemerintah dalam kemitraan yang erat dengan Presiden Obama untuk menjamin hak asasi manusia dan kebebasan bagi rakyat Papua Barat. Ini adalah waktu untuk menempatkan ke dalam tindakan bicara.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

LAPORAN KONSTITUENSI

Asia-Pasifik

PIDATO

Senin, 21 November, 2011

DENGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Interpol criticised over attempt to arrest Asian separatist leader

Oxford-based Benny Wenda fears return to Indonesia, where he is wanted for promoting West Papua independence, Source Published. http://www.guardian.co.uk/world/

Benny Wenda performing as a singer in West Papuan ethnic dress. Photograph: Dancing Turtle Records

An Interpol red notice has been issued for the arrest of the Oxford-based leader of an Asian separatist movement, triggering allegations of political abuse of the international police alert system.

Benny Wenda, 37, who has been granted asylum and has lived in the UK since 2003, fears that if he travels abroad he could be detained and returned to Indonesia, where he is a wanted man.

Wenda, head of the Free West Papua movement, claims the charges against him have been trumped up in order to silence him. Fair Trials International is supporting him and calling for greater accountability of the police notice system which, it claims, has become "a legal black hole".

It is not the first time, according to the civil liberties group, that an Interpol red notice has been issued for the arrest of a political opponent or deployed to prevent someone from travelling.

An Interpol red notice requires police forces to "seek the arrest or provisional arrest of wanted persons with a view to extradition".

Wenda, whose wife, Maria, and six children live with him in Oxford, was a tribal leader in West Papua, a province of Indonesia, which separatists say was forcibly occupied in the 1960s when the Dutch left the region.

His home village was bombed, he was injured and his relatives killed. After leaving university, he led a group which promoted West Papuan customs but had to flee on several occasions to neighbouring Papua New Guinea.

In 2002 he was arrested in West Papua and charged with inciting an attack on a police station. None of the witnesses called at his trial turned up, according to legal observers who were present. He denied participating in any attack.

Wenda was jailed but, after what he believes were several failed attempts on his life, he decided to escape. "I broke into a ventilation shaft and crawled out," Wenda, who is now a UK citizen, told the Guardian. "I crossed into Papua New Guinea and reached the UK in 2003. "[Indonesians] knew that if I was free I would promote the struggle for [independence] and tell about the suffering of my peoples. Indonesia has committed crimes. In East Timor, there were 100,000 deaths; in West Papua there have been 400,000."

Wenda, who insists he supports a peaceful transition to self-rule for his native land, had been travelling widely to gather support for his movement. "I had been at a conference in Senegal," he explained, "and when I came back I looked online and found my name and saw I had a red notice. This is Indonesia intimidating me. They are trying to limit my movement.

"No one has tried to arrest me and I've had no approach from the [UK] police. I have not travelled about since then. [Indonesia] says I'm a criminal but I'm campaigning for my people. I would like to see the red notice removed so that I can continue my campaign."

Indonesia does not have an extradition treaty with the UK. Any extradition request is unlikely to succeed, given that Wenda was granted political asylum.

Jago Russell, chief executive of Fair Trials International, said: "Of course police have to work across borders to fight crime but they should not be allowed to operate in a legal black hole. Despite the major human impact of Interpol red notices, there is no effective way to challenge cases of abuse. As a result refugees like Benny Wenda, who have travelled half way around the world to escape persecution, continue to be threatened from afar by oppressive governments."

Interpol denied that its notice system was subject to political interference. "There are safeguards in place," a spokeswoman at the organisation's headquarters in Lyon said. "The subject of a red notice can challenge it through an independent body, the Commission for the Control of Interpol's Files (CCF). It is up to Mr Wenda or his representatives to contact the CCF." If persuaded that it was not valid, the commission would remove a notice, she added.

A spokesman for the Indonesian embassy in London said: "Mr Wenda should answer to the crimes that he has committed in a free and independent court in Indonesia. Then he can prove whether or not he is guilty."

The Indonesian government accuses Wenda of being part of the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka – OPM), which it claims is "a clandestine organisation dedicated to secede from Indonesia using any means available to them including killings of innocent civilians and destruction of private properties".