Jenazah Aktivis Kemerdekaan Papua, Mako Tabuni di Makamkan

Acara Pemakaman Musa Mako Tabuni (foto-VB)

Jayapura Voice-Baptist- -Akhirnya Jenasah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Makamkan, proses pemakaman jenazah, Mako Tabuni, diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh KNPB bersama pendukungnya.

Dihadiri oleh ribuan orang papua, jenazah dimakamkan di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura sentani  - Papua, sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Timur.

"Para pendukungnya mengibarkan dua bendera Bintang Kejora dan 2 bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di lokasi pemakaman," Voice Baptist yang meliput langsung proses Pemakaman Sabtu (16/06) petang.

Pet jenazah Musa M. Tabuni yang ditutupi bendera Bintang Kejora -- sempat diarak para pendukungnya dari rumah duka menuju ke lokasi pemakaman yang berjarak sekitar 1 km.

"Tidak ada yel-yel, atau teriakan, kecuali Rasa duka dan kehilangan seorang Musa Mako Tabuni yang meliputi di sepanjang jalan menuju pemakaman.

Proses arak-arakan dan pemakaman jenazah sendiri di ambil alih oleh KNPB dan para militan berseragam army mengawal jenazah berlangsung dengan tertib. "Dan, aparat keamanan hanya melihat dari kejauhan, yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi pemakaman,"

Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan antara keluarga dan otoritas keamanan tentang lokasi pemakaman Mako Tabuni.

Pihak Komite Nasional Papua Barat disebutkan meminta jenazah Mako Tabuni untuk dimakamkan di samping makam tokoh Papua, Theis Hio Eluay, namun hal ini tidak terealisasi Karena aparat melarang untuk dimakamkan di samping Theis Hio Heluay.

Informasi dari Pengurus KNPB bahwa Ondoapi Sereh telah ijinkan Mako Tabuni di makamkan di lapangan Theis, namun rencana ini tidak terealisasi yang di sebabkan karena aparat memblokade tempat pemakan di lapangan Theis, ahkirnya pihak keluarga dan KNPB sepakat Jenazah di makamkan di pemakaman umum di Sereh sentani.

Namun menurut pemantauan VB, aparat gabungan TNI/Polri melakukan penjagaan cukup ketat di sejumlah lokasi  vital di daerah Jayapura, Abepura dan Sentani dan sekitarnya.

"Sangat banyak aparat polisi dan TNI, berada di sepanjang lokasi di jayapuar, "Namun sampai proses pemakaman berakhir tadi sore, situasi relatif aman," lanjutnya.

Walaupun demikian, sejumlah masyarakat di Jayapura, Sentani dan Abepura, sempat termakan isu akan adanya arak-arakan pendukung Mako Tabuni yang mengancam akan membalas dendam kematian pemimpinnya.

"Akibatnya sejak pukul 5 sore WIT, sebagian warung, pasar swalayan, dan toko kecil, memilih tutup," l

Musa Mako tabuni Tewas di Tembak aparat kepolisian Polda Papua, di lokasi Perumnas 3 Wena Jayapura - Papua, Sejumlah saksi menyebutkan Almarhum di tembak saat berdiri makan pinang di depan kios perumnas, Saat itu ada tiga Mobil Avanza  berwarna Hitam, Silver dan satu Dahaztu Biru yang turun dari mobil dan menembaki Mako Tabuni sampai tewas  di tempat kejadian, (tw)

Anggota Militan KNPB Wilayh Fakfak West Papua disiagakan

Militan KNPB Wilayah Fakfak

JayapuraVoice baptist,--Terkait beredarnya isu yang menyebutkan bahwa akan terjadi pengibaran bendera bintang kejora di daerah workshop yang merupakan basis KNPB wilayah Fakfak.

Menyinggung adanya puluhan anggota militan KNPB yang disiagakan di markas KNPB yang berlokasi di Jalan Kokas, sekitar 3 km dari Kota Fakfak, Melianus Wantik menegaskan bahwa keberadaan militan adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Isu itu tidak benar. Kami tidak melakukan cara-cara seperti itu. Saya mengharap agar kita tidak terpengaruh oleh provokasi dan isu-isu yang sengaja dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.” Tegas Melianus.

Senada dengan itu, anggota parlemen rakyat Papua Barat, Yoris mengatakan, “Jangan terpengaruh isu-isu murahan. Tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Kami dari parlemen rakyat menjamin keamanan rakyat.”

Andry Letsoin, penasehat KNPB Fakfak juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu. “Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Fakfak, agar tidak terprovokasi oleh gerakan-gerakan pembusukan seperti ini.” Ujar Andry.

Adanya militan yang berseragam loreng, langsung mendapat reaksi antisipasi dari polisi. Puluhan polisi bersenjata laras panjang disiagakan di simpul jalan 1 km sebelum markas KNPB. Polisi juga mengutus salah seorang anggotanya untuk mengundang pimpinan KNPB untuk berdialog di Terminal Jalan Kokas, dimana polisi bersiaga.

Mendapat undangan tersebut, Melianus mengatakan akan membicarakannya dengan pengurus KNPB yang lain.

“Saya akan membicarakan hal ini lebih dulu. Namun jika saya datang, tentu saya tidak sendiri. Ada beberapa orang yang ikut, juga kami akan didampingi oleh anggota keamanan kami.” Ujar Melianus.

Setelah lama ditunggu tetapi tidak mendapat respon dari KNPB, akhirnya polisi ditarik mundur ke Mapolsek Fakfak kota. Meski situasi menghangat, namun keamanan masih dalam kendali aparat keamanan. (wah)

50-an Bintang Kejora Berkibar di Serui papua

Aksi di serui (foto Binpa)

Binpa SERUI- Heboh,  sekitar  50-an bendera  Bintang Kejora  (BK) sebagai  simbol Papua Merdeka  berkibar
di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen,  Jumat (20/4).  Lima puluhan bendera itu dibawa  ribuan  warga  Papua yang menggelar unjuk rasa di Tanggul Serui , sebagai bentuk dukungan atas peluncuran International Parlementarian of West Papua (ILWP) di Amerika.

Koordinator Foker LSM Papua wilayah teluk Cencerawasih Aston Situmorang ketika dikonfirmasi mengatakan,  warga yang berunjuk rasa hari ini datang dari seluruh distrik di Serui. Mereka mengikatkan bendera di kayu dan mengayun-ayunkannya ke udara.
“Unjuka rasa ini Semacam merayakan pembentukan ILWP  yang sedang berlangsung di Amerika. Warga lalu membawa bendera bintang kejora sekitar 50-an lembar,” ungkapnya.
Ukuran bendera bintang kejora yang diusung warga, seperti  bendera biasa yang kerap dikibarkan. “Rata-rata ukuran bendera sekitar  2 X 3 dan  3 X 4 meter,” ucapnya.  

Polisi yang mengamankan jalan aksi unjuk rasa sama sekali tidak melarang,   justru polisi memfasilitasi.” Memang kondisi disini sempat sepi, lengang tidak aktivitas, mungkin warga kuatir, tapi  aman,”tukasnya.
Sementara itu Juru bicara Polda Papua AKBP Johannes Nugroho Wicaksono dalam pesan singkatnya, membenarkan adanya aksi unjuk rasa ribuan warga sambil membawa bendera bintang kejora. “Kelompok pendemo berasal dari  West Papua National Authority  WPNA, aksi mereka berjalan damai dan aman. Demo berlangsung pukul 09.00 -13.30 WIT,”ungakpanya. 
Lanjutnya, meski massa sempat membawa bendera bintang kejora, tapi setelah diperingatkan untuk tidak lagi mengibarkannya, massa lalu menyimpan.  Situasi Serui tetap aman dan terkendali, aktivitas warga kembali berjalan normal setelah aksi unjuk rasa bubar. Sedangkan, Yan Pit Maniaboi  yang  mengaku sebagai Bupati Pemerintahan Transisi Wilayah II Seireri  mengatakan, demo  sebagai bentuk dukungan rakyat  Papua  bagi 126 senat  dalam kongres Amerika ini,  berlangsung di halaman Tugu Perjuangan Jl.Diponegoro-Serui.

DIkatakan,  Demo  ini digelar bertepatan  dengan kongres yang digelar di America (20/4), dimana 126 senat dalam Kongres America mengadakan pertemuan terkait pelaksanaan kongres Papua III yang  telah menetapkan dan memutuskan Forkorus Yaboi Sembut sebagai Presiden (NRFPB) dan Edison Gladius Waromi sebagai Perdana Menteri (NRFPB). “Tepat tanggal 20 April 2012 di Negara America sedang dilakukan pertemuan dalam Kongres America untuk mengklarifikasi penangkapan Presiden NRFPB Forkorus Yaboi Sembut dan Perdana Menteri Edison Worumi,”jelasnya   kepada Bintang Papua disela-sela melakukan demo.

Lanjutnya,  hari ini  (maksudnya kemarin), rakyat Papua di Kepulauan Yapen yang mendiami wilayah Saireri II dari ujung ke ujung hadir bersama-sama memberikan dukungan kepada 126 senat yang ada dalam pertemuan pada kongres America.  Berdasarkan hal itulah, maka semua rakyat Papua hadir memberikan dukungan sehingga bisa dilihat dunia kalau hal ini mendapat dukungan yang besar dari segenap rakyat Papua yang ada di atas Tanah Yapen

Untuk itu,  dirinya menghimbau kepada segenap rakyat yang mendiami wilayah II Saireri Kepulauan Yapen agar dapat menjaga ketertiban di daerah ini,mengingat Indonesia adalah Negara hukum dan masih berlaku di tanah ini.  Selain itu jangan melakukan gerakan tambahan yang bisa memicu kekacauan.  “Tetapi disaat ini seluruh rakyat Papua wilayah II Saireri berkumpul bersama-sama untuk memberikan dukungan sekaligus menyampaikan aspirasi kami rakyat Papua kepada pemerintah RI sebagai penjajah,dan hal inipun akan disampaikan kepada pemerintah Internasional,  dalam hal ini PBB sehingga rakyat Papua bisa mendapatkan jawaban yang tepat dan respon yang baik di mata dunia di tahun ini,”tegasnya.

Apa yang Salah dengan “Bintang Kejora”?

Bintang Kejora

Vtemplateblog  ( Rabu, 11/01/2012 ) Belakang ini, nama Bintang Kejora agak tenar di media massa. Sebetulnya sudah lama nama ini didengar. Hanya saja beberapa waktu belakangan nama ini tenar beserta dengan persoalannya. Bintang Kejora, nama bendera yang dikibarkan di beberapa daerah di Papua.
Saya tidak tahu banyak tentang Bintang Kejora dan segala permasalahannya. Mungkin media massa banyak mengulasnya namun saya kurang mencermatinya. Yang saya tangkap hayalah satu yakni pengibaran bendera itu membuat pejabat Indonesia geram. Tak jarang terjadi aksi berdarah antara aparat dan masyarakat sipil yang mengibarkan bendera ini. Data pastinya bisa dicari di internet.
Sebenarnya apa yang salah dengan pengibaran Bintang Kejora ini? Ada isu-isu bahwa pengibaran itu terkait dengan separatisme. Maksudnya, masyarakat yang mengibarkan bendera itu mau memerdekakan diri. Ini berarti mereka mau berpisah dengan NKRI. Namun,
benarkah demikian? Apakah rakyat Papua mau memisahkan diri dari NKRI? Isu semacam in i bisa menjadi heboh di tengah kondisi masyarakat Papua yang jauh dari sejahtera.
Lagi-lagi kondisi ini digambarakn media. Saya belum pernah ke sana. Hanya bisa baca di koran dan media elektronik tentang masyarakat Papua yang kondisi sosial-ekonominya tidak memuaskan. Harga bahan pokok tinggi, sarana transportasi belum memadai. Ini juga terkait kondisi topografi Papua yang kebanyakan rawa-rawa sehingga sulit dijangkau angkutan darat. Perusahaan Amerika, Freeport yang mengelola tambang di Papua sama sekali belum bisa menyejahterakan rakyat Papua.
Kembali ke masalah Bintang Kejora. Bintang Kejora adalah identitas budaya. Pada zaman Presiden Gusdur (1999 - 2001), bendera Bintang Kejora boleh dikibarkan. Asal, tingginya tidak melebihi kibaran bendera negara, Merah Putih. Tepatnya bendera ini dinaikkan hingga 10 sentimeter di bawah tinggi kibaran Merah Putih. Demikian benang merah bincang-bincang bersama mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolumbia, Michael Me nufandudalam acara Kaum Muda Gusdurian di The Wahid Instute, Jumat, 6/1/2012. Menurut Mikael, kibaran bendera Bintang Kejora sama sekali tidak ada kaitan dengan isu-siu separatisme, pemisahan dari NKRI. Boleh jadi istilah itu diciptakan oleh 'Jakarta'. Maksudnya, istilah itu diciptakan oleh aparat.
Masyarakat Papua tidak menjadikan kibaran Bintang Kejora sebagai langkah awal untuk berpisah. Bendera itu adalah identitas budaya. Jika demikian, kibaran bendera itu tidak perlu diprotes. Kalau dihentikan malah melanggar hak masyarakat untuk menekspresikan identitas budayanya.
Saya kurang tahu, bagaimana peraturan pengibaran bendera dalam sebuah negara. Apakah kibaran itu hanya boleh untuk bendera negara yang berlaku secara nasional? Di mana-mana, saya lihat ada juga bendera partai politik. Di jalannan di ibu kota, bendera partai berkibar sepanjang jalan. Apakah bendera-bendera partai itu lebih layak dikibarkan ketimbang bendera Bintang Kejora? Toh, kedua nya ada persamaan yakni mau mengekspresikan identitas masing-masing. Satunya identitas budaya, lainnya identitas politik.
Persoalan kibaran bendera Bintang Kejora tidak terlalu menarik ketimbang membicarakan kondisi sosial-ekonomi rakyat Papua. Lebih baik memperbaiki situasi ini daripada sibuk dengan masalah kibaran bendera. Negara boleh menuntut penurunan Bintang Kejora namun apakah yang dibuat negara ketika rakyat Paua dijajah oleh bangsa asing melalui kehadiran perusahaan tambang di sana? Apakah negara hanya mampu mengirimkan sejumlah aparat keamanan? Di manakah keberpihakan negara atas kondisi rakyatnya? Pertanyaan ini tidak untuk dijawab serentak namun perlu menjadi bahan pertimbangan bersama. Saudari/a kita di Papua menunggu partisipasi dan kerja sama seluruh rakyat negeri ini untuk mengubah situasi sosial-ekonomi mereka. Mari bersatu kitorang basudara

Waktunya untuk Rudd berdiri mengambil bagian hak-hak dasar di Papua Barat

Oleh: Tom Clarke
 Dari: Australia
This published: Theaustralian.com.au/news/world/
Menteri  Luar Negeri Kevin Rudd telah mempertaruhkan Australia pencalonan Dewan Keamanan PBB - dan reputasi internasional - Australia  klaim bahwa "pembela prinsip hak asasi manusia untuk semua" dan bahwa kita "melakukan apa yang kita katakan".
Dia harus sama yang bersangkutan, terus terang dan vokal pada manusia-pelanggaran hak asasi dan hak-hak dasar demokrasi dan kebebasan di depan mata kami karena ia telah berada di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Hari ini adalah peringatan 50 tahun pengibaran pertama bendera Bintang Kejora Papua Barat.

Kesempatan itu . yang ditandai dengan upacara pengibaran bendera di seluruh Papua Barat - tindakan demokratis dasar yang dapat tanah Papua di penjara sampai 15 tahun.

Ketegangan di provinsi Indonesia timur itu, berjalan sangat tinggi tahun ini, menyusul tindakan keras mematikan baru-baru ini oleh militer Indonesia dan pasukan polisi di Papua Kongres Rakyat Ketiga. Pada 19 Oktober penumpasan berakhir dengan kematian sedikitnya tiga demonstran pro-demokrasi, 90 cedera dan 300 penangkapan.

Sebagai video penyiksaan bocor tahun lalu menyarankan, ini bukanlah peristiwa yang terisolasi. Militer Indonesia telah terbentuk dalam menghancurkan pembangkangan politik di propinsi tersebut.

Theys Eluay, pemimpin terpilih kongres sebelumnya, diselenggarakan pada tahun 2000, kemudian dibunuh oleh militer. Khususnya mengenai laporan tentang militer yang berat membangun-up di provinsi menjelang hari ini, meskipun laporan sulit untuk memverifikasi, dengan larangan wartawan da media intenasional masuk ke Papua Barat.

Sementara Rudd mengaku dirinya sebagai salah satu pemimpin dunia pertama untuk mendukung zona larangan terbang di Libya untuk melindungi warga sipil, dia belum terlihat sebagai berprinsip atau yang akan datang dalam berdiri untuk hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil di Papua.

Pekan lalu, Pusat Hak Asasi Manusia Hukum dan HAM global terkemuka Perhiasan kelompok Human Rights menulis kepada Rudd mendesak dia untuk mengikuti jejak Menlu AS Hillary Clinton dan langsung meningkatkan kekhawatiran dengan Indonesia tentang kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua Barat. Kami menyarankan empat langkah untuk membantu mengurangi kemungkinan kekerasan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penindasan protes damai.

Pertama, Rudd harus mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin akses penuh dan bebas media untuk Papua. Mengingat pembatasan pada media, staf kedutaan besar Australia harus dikerahkan untuk memantau dan mengamati peristiwa hari ini.

Kedua, ia perlu mengulangi dengan dukungan tegas Indonesia yang pejabat relevan Australia untuk hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Indonesia harus mematuhi, dan dimintai pertanggungjawaban atas, kewajibannya di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Ketiga, Rudd harus memanggil untuk segera diselidiki, penuh dan tidak memihak atas kematian dan luka-luka, dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas, yang timbul dari kongres pada tanggal 19 Oktober. Konsisten dengan hukum internasional, penggunaan kekuatan oleh polisi atau militer harus benar-benar diperlukan, proporsional dan dilakukan untuk tujuan yang sah.

Keempat, Rudd harus mendorong Indonesia untuk membebaskan semua tahanan politik yang ditahan di Papua - termasuk Filep Karma, yang Amnesty International melaporkan dipenjarakan karena terlibat dalam upacara pengibaran bendera. Semua orang, termasuk pendukung kemerdekaan, harus diizinkan untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai tanpa takut ditangkap atau pembalasan.

Australia memiliki peran kepemimpinan penting tentang hak asasi manusia di Asia dan Pasifik dan harus mengambil sikap berprinsip dan proaktif tentang hak asasi manusia dengan mitra kunci seperti Indonesia.

Hal ini tidak dalam kepentingan strategis kami untuk memiliki masalah manusia bernanah hak atas palang pintu kami. Juga bukan tanda seorang sahabat sejati untuk tetap diam tentang masalah tersebut. Jika Australia adalah untuk menjadi sahabat sejati ke Indonesia, kita harus memperhatikan kata-kata Oscar Wilde: "Siapa pun bisa mengatakan hal-hal menarik dan mencoba untuk menyenangkan dan menyanjung, tapi sahabat sejati selalu mengatakan hal-hal tidak menyenangkan, karena ia tahu bahwa kemudian ia berbuat baik . "

Rudd harus mengambil sikap, berprinsip pada publik untuk hak asasi manusia dan demokrasi dasar di wilayah kami termasuk papua barat.

Tom Clarke adalah juru bicara Pusat Hukum Hak Asasi Manusia