Oleh: Tom Clarke
Dari: Australia
This published: Theaustralian.com.au/news/world/
Menteri Luar Negeri Kevin Rudd telah mempertaruhkan Australia pencalonan Dewan Keamanan PBB - dan reputasi internasional - Australia klaim bahwa "pembela prinsip hak asasi manusia untuk semua" dan bahwa kita "melakukan apa yang kita katakan".
Dia harus sama yang bersangkutan, terus terang dan vokal pada manusia-pelanggaran hak asasi dan hak-hak dasar demokrasi dan kebebasan di depan mata kami karena ia telah berada di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Hari ini adalah peringatan 50 tahun pengibaran pertama bendera Bintang Kejora Papua Barat.
Kesempatan itu . yang ditandai dengan upacara pengibaran bendera di seluruh Papua Barat - tindakan demokratis dasar yang dapat tanah Papua di penjara sampai 15 tahun.Dari: Australia
This published: Theaustralian.com.au/news/world/
Menteri Luar Negeri Kevin Rudd telah mempertaruhkan Australia pencalonan Dewan Keamanan PBB - dan reputasi internasional - Australia klaim bahwa "pembela prinsip hak asasi manusia untuk semua" dan bahwa kita "melakukan apa yang kita katakan".
Dia harus sama yang bersangkutan, terus terang dan vokal pada manusia-pelanggaran hak asasi dan hak-hak dasar demokrasi dan kebebasan di depan mata kami karena ia telah berada di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Hari ini adalah peringatan 50 tahun pengibaran pertama bendera Bintang Kejora Papua Barat.
Ketegangan di provinsi Indonesia timur itu, berjalan sangat tinggi tahun ini, menyusul tindakan keras mematikan baru-baru ini oleh militer Indonesia dan pasukan polisi di Papua Kongres Rakyat Ketiga. Pada 19 Oktober penumpasan berakhir dengan kematian sedikitnya tiga demonstran pro-demokrasi, 90 cedera dan 300 penangkapan.
Sebagai video penyiksaan bocor tahun lalu menyarankan, ini bukanlah peristiwa yang terisolasi. Militer Indonesia telah terbentuk dalam menghancurkan pembangkangan politik di propinsi tersebut.
Theys Eluay, pemimpin terpilih kongres sebelumnya, diselenggarakan pada tahun 2000, kemudian dibunuh oleh militer. Khususnya mengenai laporan tentang militer yang berat membangun-up di provinsi menjelang hari ini, meskipun laporan sulit untuk memverifikasi, dengan larangan wartawan da media intenasional masuk ke Papua Barat.
Sementara Rudd mengaku dirinya sebagai salah satu pemimpin dunia pertama untuk mendukung zona larangan terbang di Libya untuk melindungi warga sipil, dia belum terlihat sebagai berprinsip atau yang akan datang dalam berdiri untuk hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil di Papua.
Pekan lalu, Pusat Hak Asasi Manusia Hukum dan HAM global terkemuka Perhiasan kelompok Human Rights menulis kepada Rudd mendesak dia untuk mengikuti jejak Menlu AS Hillary Clinton dan langsung meningkatkan kekhawatiran dengan Indonesia tentang kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua Barat. Kami menyarankan empat langkah untuk membantu mengurangi kemungkinan kekerasan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penindasan protes damai.
Pertama, Rudd harus mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin akses penuh dan bebas media untuk Papua. Mengingat pembatasan pada media, staf kedutaan besar Australia harus dikerahkan untuk memantau dan mengamati peristiwa hari ini.
Kedua, ia perlu mengulangi dengan dukungan tegas Indonesia yang pejabat relevan Australia untuk hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Indonesia harus mematuhi, dan dimintai pertanggungjawaban atas, kewajibannya di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Ketiga, Rudd harus memanggil untuk segera diselidiki, penuh dan tidak memihak atas kematian dan luka-luka, dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas, yang timbul dari kongres pada tanggal 19 Oktober. Konsisten dengan hukum internasional, penggunaan kekuatan oleh polisi atau militer harus benar-benar diperlukan, proporsional dan dilakukan untuk tujuan yang sah.
Keempat, Rudd harus mendorong Indonesia untuk membebaskan semua tahanan politik yang ditahan di Papua - termasuk Filep Karma, yang Amnesty International melaporkan dipenjarakan karena terlibat dalam upacara pengibaran bendera. Semua orang, termasuk pendukung kemerdekaan, harus diizinkan untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai tanpa takut ditangkap atau pembalasan.
Australia memiliki peran kepemimpinan penting tentang hak asasi manusia di Asia dan Pasifik dan harus mengambil sikap berprinsip dan proaktif tentang hak asasi manusia dengan mitra kunci seperti Indonesia.
Hal ini tidak dalam kepentingan strategis kami untuk memiliki masalah manusia bernanah hak atas palang pintu kami. Juga bukan tanda seorang sahabat sejati untuk tetap diam tentang masalah tersebut. Jika Australia adalah untuk menjadi sahabat sejati ke Indonesia, kita harus memperhatikan kata-kata Oscar Wilde: "Siapa pun bisa mengatakan hal-hal menarik dan mencoba untuk menyenangkan dan menyanjung, tapi sahabat sejati selalu mengatakan hal-hal tidak menyenangkan, karena ia tahu bahwa kemudian ia berbuat baik . "
Rudd harus mengambil sikap, berprinsip pada publik untuk hak asasi manusia dan demokrasi dasar di wilayah kami termasuk papua barat.
Tom Clarke adalah juru bicara Pusat Hukum Hak Asasi Manusia
Sementara Rudd mengaku dirinya sebagai salah satu pemimpin dunia pertama untuk mendukung zona larangan terbang di Libya untuk melindungi warga sipil, dia belum terlihat sebagai berprinsip atau yang akan datang dalam berdiri untuk hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil di Papua.
Pekan lalu, Pusat Hak Asasi Manusia Hukum dan HAM global terkemuka Perhiasan kelompok Human Rights menulis kepada Rudd mendesak dia untuk mengikuti jejak Menlu AS Hillary Clinton dan langsung meningkatkan kekhawatiran dengan Indonesia tentang kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua Barat. Kami menyarankan empat langkah untuk membantu mengurangi kemungkinan kekerasan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penindasan protes damai.
Pertama, Rudd harus mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin akses penuh dan bebas media untuk Papua. Mengingat pembatasan pada media, staf kedutaan besar Australia harus dikerahkan untuk memantau dan mengamati peristiwa hari ini.
Kedua, ia perlu mengulangi dengan dukungan tegas Indonesia yang pejabat relevan Australia untuk hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Indonesia harus mematuhi, dan dimintai pertanggungjawaban atas, kewajibannya di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Ketiga, Rudd harus memanggil untuk segera diselidiki, penuh dan tidak memihak atas kematian dan luka-luka, dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas, yang timbul dari kongres pada tanggal 19 Oktober. Konsisten dengan hukum internasional, penggunaan kekuatan oleh polisi atau militer harus benar-benar diperlukan, proporsional dan dilakukan untuk tujuan yang sah.
Keempat, Rudd harus mendorong Indonesia untuk membebaskan semua tahanan politik yang ditahan di Papua - termasuk Filep Karma, yang Amnesty International melaporkan dipenjarakan karena terlibat dalam upacara pengibaran bendera. Semua orang, termasuk pendukung kemerdekaan, harus diizinkan untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai tanpa takut ditangkap atau pembalasan.
Australia memiliki peran kepemimpinan penting tentang hak asasi manusia di Asia dan Pasifik dan harus mengambil sikap berprinsip dan proaktif tentang hak asasi manusia dengan mitra kunci seperti Indonesia.
Hal ini tidak dalam kepentingan strategis kami untuk memiliki masalah manusia bernanah hak atas palang pintu kami. Juga bukan tanda seorang sahabat sejati untuk tetap diam tentang masalah tersebut. Jika Australia adalah untuk menjadi sahabat sejati ke Indonesia, kita harus memperhatikan kata-kata Oscar Wilde: "Siapa pun bisa mengatakan hal-hal menarik dan mencoba untuk menyenangkan dan menyanjung, tapi sahabat sejati selalu mengatakan hal-hal tidak menyenangkan, karena ia tahu bahwa kemudian ia berbuat baik . "
Rudd harus mengambil sikap, berprinsip pada publik untuk hak asasi manusia dan demokrasi dasar di wilayah kami termasuk papua barat.
Tom Clarke adalah juru bicara Pusat Hukum Hak Asasi Manusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar