Pemerintah Segaja Memelihara Konflik Papua

 "Kenyataan rill di papua terus terjadi dan diabaikan maka saya yakin pemerintah akan menyerahkan papua sebagai Negara berdaulat tanpa pertempuran" Oleh, Turius wenda 

Turius wenda (foto SBP)

Sejak tahun 1960-an sampai saat ini konflik papua tidak kunjung usai, pembantaian, penembakan, Penangkapan semena-mena, diskriminasi, pelanggaran HAM, dominasi dan banyak kasus lainnya telah menjadi kenyataan rill sehari-hari di papua, rakyat papua-lah yang paling dominan menjadi korban, tidak ada itikat baik oleh para  berkompeten mencari solusi untuk menghakiri semua kasus konflik  di papua.

Kita baru saja melihat kasus 17-20 Oktober 2011, saat rakyat papua mengelar kongres III, Aparat gabungan TNI/POLRI dengan kekuatan peralatan perang telah bubarkan paksa, akibatnya rakyat papua tidak luput dari serangkaian aksi brutal ini, dan telah menewaskan setidaknya 6 orang (sesuai laporan komnas HAM). dan juga aksi mogok di PT. Freeport telah menelan 3 oarng korban akibat kebrutalan aparat keamanan.

Pemerintah Jakarta menganggap papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI (Harga Mati), namun dari kondisi riil di papua perlu dipertanyakan itikat baik pemerintah. kalau memang papua bagian dari NKRI kenapa Jakarta tidak peduli dengan konflik berkepanjangan di papua?,

Para intelektual papua selalu menyuarakan agar persoalan papua harus diselesaian melalui jalan dialog damai jakarta-papua. ide dialog ini telah di dorong oleh lembaga LIPI Indonesia dibawah coordinator Muridan W, bersama Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor Neless Tebay, namun jakarta selalu menolaknya dan tidak menanggapi secara serius.

Status papua saat ini diberlakukan Daerah otonomi khusus sesuai UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang otonomi Khusus bagi provinsi papua. Pemerintah menganggap otsus solusi final (win-wing Solution), namun selama 10 tahun implementasi dari Otsus ini tidak ada tanda-tanda keberhasilan alias gagal.

Protecsi terhadap orang papua kenyataan tidak, semua sector di dominasi oleh para migram (pendatang), sehingga orang asli papua di marjinalkan di atas tanahnya sendiri.

Kita melihat subtansial otsus sendiri sebenarnya adalah hasil kompromi politik, karena saat itu papua minta merdeka sehingga pemerintah menawarkan otonomi khusus. sebenarnya otsus bukan solusi kesejahtraan tapi solusi politik, Jakarta dan pemerintah provinsi berfikir bahwa otsus identik dengan uang sehingga dengan nilai triliunan rupiah itu yang menyebabkan konflik karena uang adalah akar segala kejahatan.

Solusi melalui jalan dialog adalah jalan terbaik yang ditawarkan namun kebijakan Jakarta selalu melenceng dengan aspirasi rakyat papua. Jakarta mengatur papua dengan kemauan dan pikiran mereka sendiri (tidak aspiratif).

Jika pemerintah tidak serius dan mengabaikan konflik papua terus terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah Indonesia akan menanggung konsekuensi. walaupun konflik papua adalah masalah dalam negeri tapi NKRI tidak bisa luput dari tekanan internasional. pemerintah jangan menganggap NKRI Negara berdaulat, bias saja Indonesia dibawa pada furum perundingan.

Dari kondisi dan kenyataan rill di papua terus terjadi dan diabaikan maka saya yakin pemerintah akan menyerahkan papua sebagai Negara berdaulat tanpa pertempuran, karena di dunia politik tidak ada harga mati, kita belajar dari kasus Kosovo, sudan, mesir dan lain-lain.

Penulis: Staf Penelitian dan Pengembangan (Litbag) Sinode Badan Pelayan Pusat -  Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua (PGBP), Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (BPP-FGPBP),

e-mail: turiuswenda_84@yahoo.com