Angkat Kebebasan Beragama dan Ekspresi Politik Damai
"Dialog Uni Eropa-Indonesia harus lebih dari pernyataan token hak asasi manusia, tetapi harus mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi intoleransi agama meningkat dan pembatasan pada kebebasan berekspresi di Indonesia. Dialog ini harus menjadi wake-up call bagi Indonesia untuk melindungi agama minoritas terhadap meningkatnya kekerasan dan diskriminasi.Elaine Pearson, deputy Asia director "
 |
| Papuan Human Rigth (HRW) |
"Dialog Uni Eropa-Indonesia harus lebih dari pernyataan token hak asasi manusia, tetapi harus mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi intoleransi agama meningkat dan pembatasan pada kebebasan berekspresi di Indonesia," kata Elaine Pearson, wakil direktur Asia Human Rights Watch. "Dialog ini harus menjadi wake-up call bagi Indonesia untuk melindungi agama minoritas terhadap meningkatnya kekerasan dan diskriminasi."
Berwenang Indonesia telah gagal untuk merespon meningkatnya insiden kekerasan massa diarahkan oleh kelompok-kelompok Islam militan terhadap kelompok agama minoritas di Jawa dan Sumatera, termasuk Ahmadiyah, Kristen, dan Muslim Syiah. Pada tahun 2011, kelompok-kelompok Islam menyerang anggota komunitas agama Ahmadiyah dan masjid mereka di 14 lokasi. Bahkan dalam beberapa kasus kekerasan yang telah mengakibatkan penuntutan, pemerintah seringkali gagal untuk mengisi semua yang terlibat, dan hukuman yang dijatuhkan telah sangat ringan.
Pihak berwenang juga telah menggunakan hukum 1965 penghujatan dan hukum pidana tentang pencemaran nama baik untuk menuntut anggota kelompok minoritas agama, yang melanggar hak-hak dasar mereka. Beberapa anggota kelompok minoritas sekarang menghadapi persidangan pidana di bawah hukum-hukum ini meliputi:
Tajul Muluk, seorang ulama Syiah, yang ditangkap pada 13 April 2012, kini diadili di Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, untuk menghujat (hukuman penjara sampai lima tahun) dan pemerasan oleh fitnah yang mengancam di bawah 335 pasal dari KUHP ( maksimum satu tahun) untuk tuduhan "ajaran menyimpang." Pada tanggal 1 Januari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Sampanghad mengeluarkan fatwa yang menjelaskan ajaran Tajul Muluk sebagai "menyimpang."
Sebuah Alexander, seorang PNS yang diduga menjadi ateis, ditangkap pada 18 Januari dan sekarang diadili di pengadilan distrik Sijunjung, Sumatera Barat, untuk menghujat dan menghasut kerusuhan publik (hukuman penjara sampai enam tahun) di bawah Informasi dan Elektronika Transaksi Hukum untuk beberapa posting dari akun Facebook-nya.
Hasan Suwandi, penjaga masjid Cipeuyeum Ahmadiyah di Cianjur, kini diadili di Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, untuk pencemaran nama baik pidana berdasarkan pasal 310 KUHP (hukuman penjara sampai dua tahun). Polisi membawa biaya setelah pernyataan Hasan dibuat untuk koran Radar Banyumas di mana ia menuduh bahwa polisi Bojongpicung kepala, Hafidz Iskandar, telah memberi izin bagi sebuah masjid Ahmadiyah harus dibuka kembali.
Human Rights Watch sebelumnya telah mendokumentasikan bagaimana pidana pencemaran nama baik hukum di Indonesia memungkinkan orang kuat, termasuk pejabat publik, untuk membawa tuntutan pidana terhadap aktivis, wartawan, konsumen, dan lain-lain yang mengkritik mereka, dan telah meminta Indonesia untuk mencabut undang-undang tersebut. Tuduhan pencemaran nama baik pidana telah diajukan terhadap individu setelah mereka mengadakan demonstrasi publik memprotes korupsi, surat tertulis kepada editor mengeluh tentang penipuan, pengaduan resmi terdaftar dengan otoritas, dan menerbitkan laporan berita tentang subyek sensitif. Namun tren baru adalah penggunaan hukum pidana pencemaran nama baik menargetkan agama minoritas.
Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakorpakem) yang terletak di kantor Kejaksaan Agung, memberikan jalan hukum bagi para pemimpin agama untuk tekan untuk penuntutan tokoh agama minoritas. Forum ini secara aktif mendorong polisi untuk mengisi Tajul Muluk, Hasan Suwandi, dan Alexander An. Uni Eropa harus menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk meninjau peran investigasi dari Bakorpakem dan untuk biaya yang akan dijatuhkan terhadap Tajul Muluk, Alexander An, dan Hasan Suwandi.
Meskipun konstitusi Indonesia yang melindungi kebebasan beribadah, berbagai hukum dan ketetapan pemerintah membatasi kebebasan itu dan telah berani untuk menargetkan kelompok-kelompok Islam agama minoritas, Human Rights Watch. Tekanan dari kelompok ini, berani karena keputusan pemerintah membatasi pembangunan rumah ibadah, dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan pemerintah setempat untuk menutup ratusan gereja Kristen dan puluhan masjid Ahmadiyah. Bahkan dalam kasus di mana Mahkamah Agung telah memerintahkan otoritas setempat untuk membuka kembali gereja-gereja - seperti kasus sebuah gereja Presbyterian di Bogor, dan gereja HKBP Filadelfia di Bekasi - pemerintah daerah telah sering menolak untuk mematuhi keputusan pengadilan. Uni Eropa harus mendesak Indonesia untuk mencabut dekrit tahun 1969 dan 2006 pada rumah ibadah, tahun 2008 anti-Ahmadiyah keputusan, dan keputusan provinsi dan bupati berbagai berlaku setelah keputusan nasional di tahun 2008.
"Orang-orang dituntut kiri dan kanan untuk memegang keyakinan agama minoritas, dan gereja-gereja dan masjid yang ditutup," kata Pearson. "Uni Eropa harus publik dan pribadi menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan dan menghentikan penuntutan agama minoritas."
Indonesia saat ini memenjarakan hampir 100 aktivis dari Maluku dan Papua untuk secara damai menyuarakan pandangan politik, mengadakan demonstrasi, dan mengibarkan bendera separatis. Tahanan ini biasanya dihukum karena pengkhianatan (makar) dan "menghasut kebencian" (haatzaiartikelen). Tahanan politik saat ini meliputi Filep Karma hamba Papua mantan sipil (15-tahun penjara jangka di penjara Abepura) dan Maluku petani Ruben Saiya (20-tahun penjara istilah di Nusa penjara Pulau Kambangan). Pada bulan November 2011, PBB Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang mengeluarkan pendapatnya bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar hukum internasional dengan menahan Filep Karma, dan menyerukan segera dibebaskan.
Uni Eropa harus mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik yang diselenggarakan untuk ekspresi damai dari pandangan politik mereka. Beberapa tahanan, seperti Filep Karma,, 53 dan Ferdinand Waas, 64, memiliki masalah kesehatan yang parah dan telah menerima perawatan medis yang tidak memadai. Uni Eropa juga harus mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perawatan kesehatan yang memadai bagi semua tahanan.
"Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam membangun kembali perekonomian dan memperkuat demokrasi, tetapi etnis minoritas di Papua dan Maluku tampaknya ditinggalkan dari perubahan di negara itu," kata Pearson. "Uni Eropa harus mengingatkan pemerintah bahwa menganiaya aktivis politik damai adalah sebagai salah sekarang seperti di masa lalu.
Sumber: http://www.hrw.org/news/
Berita Terkait : EU-Indonesia Human Rights Dialogue
Tajul Muluk, seorang ulama Syiah, yang ditangkap pada 13 April 2012, kini diadili di Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, untuk menghujat (hukuman penjara sampai lima tahun) dan pemerasan oleh fitnah yang mengancam di bawah 335 pasal dari KUHP ( maksimum satu tahun) untuk tuduhan "ajaran menyimpang." Pada tanggal 1 Januari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Sampanghad mengeluarkan fatwa yang menjelaskan ajaran Tajul Muluk sebagai "menyimpang."
Sebuah Alexander, seorang PNS yang diduga menjadi ateis, ditangkap pada 18 Januari dan sekarang diadili di pengadilan distrik Sijunjung, Sumatera Barat, untuk menghujat dan menghasut kerusuhan publik (hukuman penjara sampai enam tahun) di bawah Informasi dan Elektronika Transaksi Hukum untuk beberapa posting dari akun Facebook-nya.
Hasan Suwandi, penjaga masjid Cipeuyeum Ahmadiyah di Cianjur, kini diadili di Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, untuk pencemaran nama baik pidana berdasarkan pasal 310 KUHP (hukuman penjara sampai dua tahun). Polisi membawa biaya setelah pernyataan Hasan dibuat untuk koran Radar Banyumas di mana ia menuduh bahwa polisi Bojongpicung kepala, Hafidz Iskandar, telah memberi izin bagi sebuah masjid Ahmadiyah harus dibuka kembali.
Human Rights Watch sebelumnya telah mendokumentasikan bagaimana pidana pencemaran nama baik hukum di Indonesia memungkinkan orang kuat, termasuk pejabat publik, untuk membawa tuntutan pidana terhadap aktivis, wartawan, konsumen, dan lain-lain yang mengkritik mereka, dan telah meminta Indonesia untuk mencabut undang-undang tersebut. Tuduhan pencemaran nama baik pidana telah diajukan terhadap individu setelah mereka mengadakan demonstrasi publik memprotes korupsi, surat tertulis kepada editor mengeluh tentang penipuan, pengaduan resmi terdaftar dengan otoritas, dan menerbitkan laporan berita tentang subyek sensitif. Namun tren baru adalah penggunaan hukum pidana pencemaran nama baik menargetkan agama minoritas.
Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakorpakem) yang terletak di kantor Kejaksaan Agung, memberikan jalan hukum bagi para pemimpin agama untuk tekan untuk penuntutan tokoh agama minoritas. Forum ini secara aktif mendorong polisi untuk mengisi Tajul Muluk, Hasan Suwandi, dan Alexander An. Uni Eropa harus menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk meninjau peran investigasi dari Bakorpakem dan untuk biaya yang akan dijatuhkan terhadap Tajul Muluk, Alexander An, dan Hasan Suwandi.
Meskipun konstitusi Indonesia yang melindungi kebebasan beribadah, berbagai hukum dan ketetapan pemerintah membatasi kebebasan itu dan telah berani untuk menargetkan kelompok-kelompok Islam agama minoritas, Human Rights Watch. Tekanan dari kelompok ini, berani karena keputusan pemerintah membatasi pembangunan rumah ibadah, dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan pemerintah setempat untuk menutup ratusan gereja Kristen dan puluhan masjid Ahmadiyah. Bahkan dalam kasus di mana Mahkamah Agung telah memerintahkan otoritas setempat untuk membuka kembali gereja-gereja - seperti kasus sebuah gereja Presbyterian di Bogor, dan gereja HKBP Filadelfia di Bekasi - pemerintah daerah telah sering menolak untuk mematuhi keputusan pengadilan. Uni Eropa harus mendesak Indonesia untuk mencabut dekrit tahun 1969 dan 2006 pada rumah ibadah, tahun 2008 anti-Ahmadiyah keputusan, dan keputusan provinsi dan bupati berbagai berlaku setelah keputusan nasional di tahun 2008.
"Orang-orang dituntut kiri dan kanan untuk memegang keyakinan agama minoritas, dan gereja-gereja dan masjid yang ditutup," kata Pearson. "Uni Eropa harus publik dan pribadi menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan dan menghentikan penuntutan agama minoritas."
Indonesia saat ini memenjarakan hampir 100 aktivis dari Maluku dan Papua untuk secara damai menyuarakan pandangan politik, mengadakan demonstrasi, dan mengibarkan bendera separatis. Tahanan ini biasanya dihukum karena pengkhianatan (makar) dan "menghasut kebencian" (haatzaiartikelen). Tahanan politik saat ini meliputi Filep Karma hamba Papua mantan sipil (15-tahun penjara jangka di penjara Abepura) dan Maluku petani Ruben Saiya (20-tahun penjara istilah di Nusa penjara Pulau Kambangan). Pada bulan November 2011, PBB Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang mengeluarkan pendapatnya bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar hukum internasional dengan menahan Filep Karma, dan menyerukan segera dibebaskan.
Uni Eropa harus mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik yang diselenggarakan untuk ekspresi damai dari pandangan politik mereka. Beberapa tahanan, seperti Filep Karma,, 53 dan Ferdinand Waas, 64, memiliki masalah kesehatan yang parah dan telah menerima perawatan medis yang tidak memadai. Uni Eropa juga harus mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perawatan kesehatan yang memadai bagi semua tahanan.
"Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam membangun kembali perekonomian dan memperkuat demokrasi, tetapi etnis minoritas di Papua dan Maluku tampaknya ditinggalkan dari perubahan di negara itu," kata Pearson. "Uni Eropa harus mengingatkan pemerintah bahwa menganiaya aktivis politik damai adalah sebagai salah sekarang seperti di masa lalu.
Sumber: http://www.hrw.org/news/
Berita Terkait : EU-Indonesia Human Rights Dialogue
Tidak ada komentar:
Posting Komentar