Jepang Kritik Keras Soal Ham Papua

Saya cukup kecewa Mmenurutnya tidak perlu sekeras itu. Marty bilang pelangar HAM di Papua sudah menempuh penghukuman (Menlu RI Marty Natalegawa)

Jakarta Voice Baptist,-- Delegasi Jepang di Sidang Universal Periodic Review (UPR) yang digelar Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan kritik keras terkait apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap permasalahan Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin yang hadir untuk memantau langsung sidang tersebut, dan disampaikan lewat sambungan video langsung dari Jenewa, Swiss, di kantor HRWG Jakarta, Kamis (24/5).

Pada sidang yang dilangsungkan di Jenewa, Swiss, Rabu (23/5), tidak seperti biasanya Jepang mengeluarkan kritikan yang cukup keras, dimana menurut Rafendi Djamin membuat pimpinan delegasi Indonesia yakni Menlu RI Marty Natalegawa cukup kecewa.

Menurut delegasi dari Jepang, khusus bagi Papua, Indonesia masih menekankan budaya impunitas keras di Papua, Indonesia didesak dalam jangka waktu 4 tahun harus ada penghukuman yang jelas dan pemberian hukum setimpal, khususya kepada para pelanggar dari aparat kepolisian dan militer.

"Saya sempat bertemu Marty (Menlu), dan tampaknya dia kecewa dengan komentar Jepang, dan menurutnya tidak perlu sekeras itu. Marty bilang pelangar HAM di Papua sudah menempuh penghukuman. Namun yang jadi pertanyaan, penghukuman itu tidak  memberikan efek jera," jelas Rafendi Djamin.

Rafendi Djamin melihat apa dipaparkan Jepang tidak bisa dibantah, karena mereka memberikan data dan fakta yang valid.

Selain itu, Jerman bahkan langsung menyebut nama terkait tahanan politik dari Papua Philip Karma yang saat ini tidak diketahui bagaiamana kelanjutannya. Bahkan Amerika Serikat secara tegas mengatakan penanganan HAM di Papua telah gagal.

Masyarakat  internasional yang menjadi representasi forum UPR ini menyoroti Papua terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah (polisi dan militer) yang tidak hanya melakukan pembiaran, namun juga memfasilitasi. Selain itu efektivitas peradilan militer dipertanyakan pula.

"Masyarakat dunia tidak hanya melihat kejadian per kejadian, tetapi adanya tangan dari isnstitusi pemerintah yang bermain," kata Rafendi Djamin.