Ketua PGGP Jelang 1 Desember:
 |
| Ketua PGGP, Lipius Biniluk |
JAYAPURA – Momen 1 Desember terus mengundang perhatian berbagai pihak. Ini tidak lain karena banyaknya isu-isu meresahkan menjelang 1 Desember yang oleh pihak tertentu diklaim sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua.
Kali ini datang dari Ketua Persekutuan Gereja- Gereja Papua (PGGP) Pdt Lipius Biniluk,S.Th. Ia berharao kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri agar lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang kekerasan dalam menangani setiap kegiatan masyakat, termasuk jika memang ada pengibaran Bintang Kejora (BK). “Kalau ada orang Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora, kami sangat berharap kepada aparat baik TNI maupun Polri untuk tidak langsung bereaksi dengan menembaknya. Baiknya datangi dan turunkan saja benderanya. Pengibarnya hendaknya ditangkap saja dan diproses hukum,” jelas Pdt Lipius Biniluk,S.Th selaku Ketua Persekutuan Gereja- Gereja Papua (PGGP) saat menggelar jumpa pers, di Rumah Makan Maranli, Abepura, Sabtu (26/11).
Pernyataan ini menyikapi situasi Politik, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat (Polkamtibmas) di Papua dan Papua Barat yang diwarnai berbagai gejolak akhir-akhir ini, terutama terkait berbagai isu maupun antisipasi pelaksanaan peringatan 1 Desember yang diyakini sejumlah komponen orang Papua sebagai hari Kemerdekaan Bangsa Papua.
Tentang bendera Bintang Kejora sendiri kenapa terus berupaya dikibarkan oleh orang Papua, diceritakan bahwa hal itu adalah dilatarbelakangi sejarah yang mencatat bahwa bendera tersebut pernah dikibarkan sebagai bendera Bangsa Papua. “Demikian juga lagu kebangsaan Papua maupun susunan pemerintahan,” ungkap Lipius Biniluk didampingi Rudya H Kare (GSJKI), Pdt. Paulus Philip (GPHI), Pdt Isai Doom,S.Th (GPT) dan Pdt. Oyang Seseray (GSDI).
Tentang berbagai isu yang beredar melalui Short Massage Service (SMS) di masyarakat yang isinys terkait 1 Desember, seperti ‘Setelah 1 Desember masyarakat pendatang harus kembali ke daerahnya masing-masing’ maupun berbagai SMS serupa, PGGP menyatakan menolak issu-issu tersebut.
Dan terkait hal tersebut, termasuk berbagai kasus lain seperti pasca Konggres Rakyat Papua (KRP) III yang menelan korban jiwa, hingga kasus di sekitar area PT Freeport Indonesia, PGGP mengeluarkan tujuh butir himbauan, yaitu :
1. Seluruh lapisan masyarakat/umat Tuhan agar tidak terprofokasi dengan issu-issu yang menyesatkan, yang bertujuan memecah belah kehidupan kerukunan di antara umat beragama, yang berdampak pada konflik suku, RAS dan agama.
2. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,agar menghentikan segala bentuk teror dan provokasi terhadap seluruh umat Tuhan, di atas tanah Papua.
3. Aparat keamanan agar terlibat menjaga keamanan dan tidak melakukan terror terhadap umat Tuhan , secara khusus mahasiswa.
4. Kepada Pemerintah, agar menghentikan penambahan pasukan, yang meningkatkan keresahan terhadap masyarakat di seluruh tanah Papua.
5. Kepada seluruh komponenmasyarakat (Legilatif, Eksekutif, institusi keamanan – TNI/polri, lembaga masyarakat sipil ) baik di Jakarta dan Papua, agar terlibat menjaga perdamaian serta mendorong/mendukung proses dialog damai, antara Papua dan Jakarta, guna penyelesaian masalah–masalah di Tanah Papua.
6. Kepada seluruh komponen masyarakat (Legilatif, Eksekutif, institusi keamanan-TNI/polri lembaga masyarakat sipil )di Papua dan seluruh wilayah Republik Indonesia, agar tidak melakukan/menghentikan segala bentuk kegiatan, dalam bentuk apapun, yang cenderung mengambil keuntungan serta mengeliminir upaya-upaya dialog damai, yang diprakarsai oleh Jaringan Damai Papua.
7. Sebagaimana bulan Desember adalah bulan kelahiran Yesus Kristus, yang dirayakan umat Nasrani di seluruh Dunia, maka dengan ini atas nama seluruh umat Tuhan di atas Tanah Papua, Persekutuan Gereja-Gereja papua, meminta dan mengharapkan kepada semua pihak agar mengendalikan diri guna menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman, terhadap sesame agar Tanah Papua terhindar dari konflik Ras, Suku dan Agama, serta tidak menggunakan kekerasan bersenjata, dalam menyikapi berbagai kebebasan berekspresi rakyat Papua. Tetapi lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan/persuasif.
Hendrik Y Udam: Aparat Keamanan Segera Tangkap Oknum Penyebar SMS Provokatif
Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPD KNPI Kota Jayapura Hendrik Y Udam dan Ketua DPC KNPI Distrik Abepura Charles Awi mensinyalir, ada pihak- pihak yang ingin mengganggu dengan mengusik kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memanfaatkan momentum 1 Desember.
Karena itu, kata dia, pihaknya mendesak aparat keamanan untuk segera manangkap dan menindak tegas oknum oknum yang membuat suasana menjadi tak kondusif dengan sengaja menyebarkan isu isu bernada SARA tersebut.
Menurut dia, pihaknya menghimbau agar pemuda, mahasiswa, pelajar serta seluruh warga kota Jayapura dan Papua tak usah terprovokasi dengan isu isu yang sengaja disebarluaskan pihak pihak yang tak bertanggungjawab tersebut.
Ketua DPC KNPI Distrik Abepura Charles Awi menegaskan pihaknya menghimbau kepada seluruh pemuda, mahasiswa dan pelajar tak terprovokasi terkait adanya isu dari oknum oknum yang bertanggungjawab bahwa pada 1 Desember mendatang akan terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora dan lain lain untuk mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, kemerdekaan rakyat bangsa Papua Barat bukan sesuatu yang gampang.
“Kemerdekaan itu sudah Tuhan berikan kepada kita semua sehingga kita tak perlu terkooptasi dengan isu munculnya kemerdekaan rakyat bangsa Papua Papua Barat,” tukasnya usai Musyawarah KNPI Distrik Abepura, di Aula Kantor Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (26/11) petang.
Karena itu, lanjutnya, tugas pemuda, mahasiswa, pelajar adalah bergerak pada bidang masing masing seperti pendidikan, ekonomi dan lain lain.
Kali ini datang dari Ketua Persekutuan Gereja- Gereja Papua (PGGP) Pdt Lipius Biniluk,S.Th. Ia berharao kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri agar lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang kekerasan dalam menangani setiap kegiatan masyakat, termasuk jika memang ada pengibaran Bintang Kejora (BK). “Kalau ada orang Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora, kami sangat berharap kepada aparat baik TNI maupun Polri untuk tidak langsung bereaksi dengan menembaknya. Baiknya datangi dan turunkan saja benderanya. Pengibarnya hendaknya ditangkap saja dan diproses hukum,” jelas Pdt Lipius Biniluk,S.Th selaku Ketua Persekutuan Gereja- Gereja Papua (PGGP) saat menggelar jumpa pers, di Rumah Makan Maranli, Abepura, Sabtu (26/11).
Pernyataan ini menyikapi situasi Politik, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat (Polkamtibmas) di Papua dan Papua Barat yang diwarnai berbagai gejolak akhir-akhir ini, terutama terkait berbagai isu maupun antisipasi pelaksanaan peringatan 1 Desember yang diyakini sejumlah komponen orang Papua sebagai hari Kemerdekaan Bangsa Papua.
Tentang bendera Bintang Kejora sendiri kenapa terus berupaya dikibarkan oleh orang Papua, diceritakan bahwa hal itu adalah dilatarbelakangi sejarah yang mencatat bahwa bendera tersebut pernah dikibarkan sebagai bendera Bangsa Papua. “Demikian juga lagu kebangsaan Papua maupun susunan pemerintahan,” ungkap Lipius Biniluk didampingi Rudya H Kare (GSJKI), Pdt. Paulus Philip (GPHI), Pdt Isai Doom,S.Th (GPT) dan Pdt. Oyang Seseray (GSDI).
Tentang berbagai isu yang beredar melalui Short Massage Service (SMS) di masyarakat yang isinys terkait 1 Desember, seperti ‘Setelah 1 Desember masyarakat pendatang harus kembali ke daerahnya masing-masing’ maupun berbagai SMS serupa, PGGP menyatakan menolak issu-issu tersebut.
Dan terkait hal tersebut, termasuk berbagai kasus lain seperti pasca Konggres Rakyat Papua (KRP) III yang menelan korban jiwa, hingga kasus di sekitar area PT Freeport Indonesia, PGGP mengeluarkan tujuh butir himbauan, yaitu :
1. Seluruh lapisan masyarakat/umat Tuhan agar tidak terprofokasi dengan issu-issu yang menyesatkan, yang bertujuan memecah belah kehidupan kerukunan di antara umat beragama, yang berdampak pada konflik suku, RAS dan agama.
2. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,agar menghentikan segala bentuk teror dan provokasi terhadap seluruh umat Tuhan, di atas tanah Papua.
3. Aparat keamanan agar terlibat menjaga keamanan dan tidak melakukan terror terhadap umat Tuhan , secara khusus mahasiswa.
4. Kepada Pemerintah, agar menghentikan penambahan pasukan, yang meningkatkan keresahan terhadap masyarakat di seluruh tanah Papua.
5. Kepada seluruh komponenmasyarakat (Legilatif, Eksekutif, institusi keamanan – TNI/polri, lembaga masyarakat sipil ) baik di Jakarta dan Papua, agar terlibat menjaga perdamaian serta mendorong/mendukung proses dialog damai, antara Papua dan Jakarta, guna penyelesaian masalah–masalah di Tanah Papua.
6. Kepada seluruh komponen masyarakat (Legilatif, Eksekutif, institusi keamanan-TNI/polri lembaga masyarakat sipil )di Papua dan seluruh wilayah Republik Indonesia, agar tidak melakukan/menghentikan segala bentuk kegiatan, dalam bentuk apapun, yang cenderung mengambil keuntungan serta mengeliminir upaya-upaya dialog damai, yang diprakarsai oleh Jaringan Damai Papua.
7. Sebagaimana bulan Desember adalah bulan kelahiran Yesus Kristus, yang dirayakan umat Nasrani di seluruh Dunia, maka dengan ini atas nama seluruh umat Tuhan di atas Tanah Papua, Persekutuan Gereja-Gereja papua, meminta dan mengharapkan kepada semua pihak agar mengendalikan diri guna menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman, terhadap sesame agar Tanah Papua terhindar dari konflik Ras, Suku dan Agama, serta tidak menggunakan kekerasan bersenjata, dalam menyikapi berbagai kebebasan berekspresi rakyat Papua. Tetapi lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan/persuasif.
Hendrik Y Udam: Aparat Keamanan Segera Tangkap Oknum Penyebar SMS Provokatif
Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPD KNPI Kota Jayapura Hendrik Y Udam dan Ketua DPC KNPI Distrik Abepura Charles Awi mensinyalir, ada pihak- pihak yang ingin mengganggu dengan mengusik kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memanfaatkan momentum 1 Desember.
Karena itu, kata dia, pihaknya mendesak aparat keamanan untuk segera manangkap dan menindak tegas oknum oknum yang membuat suasana menjadi tak kondusif dengan sengaja menyebarkan isu isu bernada SARA tersebut.
Menurut dia, pihaknya menghimbau agar pemuda, mahasiswa, pelajar serta seluruh warga kota Jayapura dan Papua tak usah terprovokasi dengan isu isu yang sengaja disebarluaskan pihak pihak yang tak bertanggungjawab tersebut.
Ketua DPC KNPI Distrik Abepura Charles Awi menegaskan pihaknya menghimbau kepada seluruh pemuda, mahasiswa dan pelajar tak terprovokasi terkait adanya isu dari oknum oknum yang bertanggungjawab bahwa pada 1 Desember mendatang akan terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora dan lain lain untuk mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, kemerdekaan rakyat bangsa Papua Barat bukan sesuatu yang gampang.
“Kemerdekaan itu sudah Tuhan berikan kepada kita semua sehingga kita tak perlu terkooptasi dengan isu munculnya kemerdekaan rakyat bangsa Papua Papua Barat,” tukasnya usai Musyawarah KNPI Distrik Abepura, di Aula Kantor Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (26/11) petang.
Karena itu, lanjutnya, tugas pemuda, mahasiswa, pelajar adalah bergerak pada bidang masing masing seperti pendidikan, ekonomi dan lain lain.
Read source:http://bintangpapua.com/headline/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar