Jumat, 23 Desember 2011

Waktunya untuk mengubah keterlibatan Australia di Papua Barat ofensif


Siaran Pers: ACT Untuk Perdamaian
Published  :West Papua Media
Undang-undang Untuk Perdamaian

Laporan yang muncul pekan ini bahwa helikopter dari mana 17 orang Papua Barat baru-baru ini ditembak adalah mereka dari sebuah perusahaan pertambangan milik Australia, Paniai Emas. Selanjutnya, ini Bahasa Indonesia yang sedang berlangsung melibatkan ofensif kontra-terorisme Detasemen Unit 88, yang telah dilatih oleh Australia.
Ini bangsa Indonesia bersama polisi-militer ecara  ofensif kabarnya juga membakar desa Toko, Badawo, Dogouto, Obayoweta, Dey, dan Wamanik, dengan 20.000 orang sekarang terlantar. Gambar dilaporkan di media Australia dan internasional menunjukkan lebih banyak pasukan yang dikerahkan ke Papua Barat.


Undang-Undang untuk Perdamaian menyerukan Pemerintah Australia untuk segera meminta agar pemerintah Indonesia menghentikan serangan apapun mempengaruhi warga sipil, dan bahwa Indonesia dan Paniai Emas account untuk tindakan yang dituduhkan mereka yang berhubungan dengan kematian sipil dan pemindahan paksa.

Media dikontrol ketat di wilayah ini, membuat kebutuhan untuk mengejar rekening penuh lebih penting. Serangan besar-besaran untuk membalas pembunuhan dua polisi Indonesia oleh gerilyawan Papua di Paniai.

Sebelum operasi ini, pada Oktober enam pengunjuk rasa tidak bersenjata dilaporkan tewas dan banyak terluka pada Kongres Papua Ketiga Rakyat.

Undang-Undang untuk Perdamaian, lembaga bantuan internasional dari Dewan Nasional Gereja-Gereja di Australia, juga prihatin pada sasaran para pemimpin gereja dan masyarakat dan pendudukan gedung-gedung gereja, khususnya College Kingmi Teologi di Paniai, pelecehan Gereja Kingmi Papua moderator Pendeta Benny Giay, dan serangan pada staf, mahasiswa dan perusakan harta benda di Gereja Katolik Sekolah Teologi Fajar Timur di Abepura oleh polisi dan militer Indonesia pada tanggal 19 Oktober.

Kami juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memastikan pemerintah Indonesia memungkinkan gereja dan para pemimpin Kongres dalam kebebasan berekspresi Papua Barat pandangan mereka dan hak-hak tanpa takut penganiayaan.

Bertindak untuk Perdamaian telah mendukung program di Papua Barat termasuk para pemimpin pelatihan masyarakat muda, meningkatkan kesadaran dan membantu untuk mencegah penyebaran HIV / AIDS dan usaha kecil tumbuh untuk membantu memperkuat ekonomi Papua Barat.

Papua Barat adalah bagian barat pulau New Guinea, dengan populasi Melanesia pribumi. 1 Desember 2011 menandai peringatan 50 tahun deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari Belanda. Ini secara paksa diambil alih oleh Indonesia setahun kemudian.

Laporan menunjukkan lebih dari 100.000 orang Papua diperkirakan telah meninggal akibat operasi militer sejak Indonesia mengambil kontrol. Disponsori negara migrasi dari daerah lain di Indonesia kini telah meninggalkan adat minoritas Melanesia di Papua Barat.

Ini adalah waktu di Australia, sebagai warga internasional yang baik prihatin tentang perlindungan warga sipil, melakukan lebih banyak untuk menjamin keamanan tetangga kita.

Alistair Gee
Direktur Eksekutif, Undang-Undang untuk Perdamaian

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar