Minggu, 04 Maret 2012

Amnesty Internasional menyambut, Komitmen SBY pada akuntabilitas di Papua


Presiden Indonesia
Amnesty International menyambut baik pengakuan oleh Presiden Indonesia SusiloBambang Yudhoyono bahwa pasukan keamanan telah melakukan pelanggaran HAM di wilayah Papua.
Kasus HAM Paua (ils)

Presiden mengatakan lebih lanjut bahwa dia ingin mengakhiri tindakan represif oleh militer dan polisi di Papua.

Di balik kata-katanya ke dalam tindakan, Presiden harus memastikan bahwa semua penyelidikan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan dilakukan secara menyeluruh, independen dan imparsial. Ini harus mencakup penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM masa lalu. Tersangka harus dituntut dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional dan korban harus diberikan reparasi.

Dalam pertemuan 16 Februari dengan diplomat di Departemen Luar Negeri, Presiden mengakui bahwa baik polisi dan personil militer telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan pelakunya dihukum. Menurut laporan media, dia menyatakan bahwa peradilan militer akan dilakukan untuk perwira militer yang diduga melakukan pelanggaran. Ia juga menekankan bahwa militer dan polisi di Papua ada di sana untuk menjaga keamanan dan bukan bagian dari operasi militer.

Amnesty International menyambut langkah positif oleh Presiden di depan umum mengakui pelanggaran yang sedang berlangsung di Papua dan kebutuhan untuk mengambil tindakan tegas untuk menahan pelaku ke rekening.

Laporan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan terus muncul di propinsi Papua dan Papua Barat, termasuk penyiksaan dan penggunaan perlakuan buruk, yang tidak perlu dan berlebihan lainnya kekerasan dan senjata api dan pembunuhan di luar hukum mungkin. Investigasi laporan pelanggaran polisi yang langka dan hanya beberapa pelaku telah dibawa ke pengadilan.

Baru-baru ini pada bulan Oktober 2011, polisi dan militer kekerasan tersebar pertemuan damai di Papua yang menewaskan sedikitnya tiga orang tewas dan puluhan terluka. Sebuah penyelidikan oleh Komnas HAM (Komnas HAM) menemukan berbagai pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk kebakaran pembukaan pada peserta dan memukul dan menendang mereka.Sementara sejumlah sidang disiplin internal diadakan, petugas hanya diberi sanksi administratif.

Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi kriminal atas kematian tiga orang, atau perlakuan buruk dari peserta pertemuan itu. Kebanyakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi tidak pernah mencapai pengadilan sipil, tapi ditangani melalui di-rumah sidang disiplin.

Amnesty International juga khawatir dengan pernyataan Presiden bahwa perwira militer dituduh HAM terkait pelanggaran akan diadili di pengadilan militer. Organisasi hak asasi manusia telah menyoroti kurangnya independensi dan imparsialitas uji coba ini dan bahwa perwira militer yang diduga melakukan serangan tersebut sering dibebankan dengan disiplin bukan tindak pidana.

Tiga tentara yang tertangkap kamera membakar dan menendang warga Papua dijatuhi hukuman penjara antara delapan dan 10 bulan oleh pengadilan militer di Papua pada Januari 2011. Video itu beredar luas melalui YouTube. Para korban terlalu takut untuk bersaksi secara pribadi karena kurangnya jaminan keamanan yang memadai.

Pemerintah Indonesia harus merevisi Undang-Undang tentang Pengadilan Militer (UU Nomor 31/1997) sehingga petugas militer yang diduga pelanggaran hak asasi manusia dapat diselidiki dan diadili dalam sistem peradilan yang independen sipil dan para korban dan saksi diberi perlindungan yang memadai.

Amnesty International yakin bahwa tidak adanya pemantauan independen dan tidak memihak tentang situasi HAM di Papua memberikan kontribusi terhadap iklim impunitas sana. Pemerintah Indonesia harus memungkinkan pengamat internasional, organisasi non-pemerintah dan wartawan tak terbatas dan akses berkelanjutan ke provinsi Papua dan Papua Barat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar