Kamis, 12 Januari 2012

UP4B Model Aceh, Harusnya Dialog dulu Seperti Aceh

 Oleh Turius Wenda, ST.

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Telah Terbentuk

Janji Pemerintah Jakarta untuk memberikan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) benar-benar terealisasi, ini dibuktikan dengan pelantikan Bambang Darmono Kepala UP4B Bersama perangkatnya serta terbentuknya kantor UP4B yang  baru di resmikan di awal tahun 2012. Unit ini diberikan atas gejolak politik papua dan tidak efektifnya pelaksanaan otonomi khusus provinsi papua. Sesuai struktur, UP4B memiliki tenaga profesional 80 orang dan lima deputi.

Wakil Presiden Boediono yang dikutip jakarat globe Mengatakan, UP4B dibentuk oleh Keputusan Presiden  dengan demikian tidak akan memiliki kekuatan yang sama dan kekuasaan sebagai BRR. ujarnya di kantor kepresiden Jakarta.


Namun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, berbicara pada kesempatan yang sama, mengatakan setiap pembangunan di Papua dan Papua Barat "seharusnya tidak hanya terlihat namun terasa konkret."
 Fokus baru pemerintah pada lembaga Aceh sebagai model untuk pengembangan provinsi timur Indonesia adalah "untuk memastikan bahwa [anggaran] dana benar-benar tepat digunakan

AgendaUP4B Belum Jelas Arahnya

Agenda kegiatan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP4B pada 2012 belum jelas. Anggota UP4B dari jajaran Pemerintah Daerah dan DPR Papua,di  lihat dari subtansi dan Fokus UP4B itu mencakup keseluruhan aspek Pembangunan sehingga sampai saat ini UP4B belum mampu berbuat banyak. dan sulit memfokuskan prioriatas dan utama program UP4B.

Daerah Papua Status Khusus

Papua dan Papua barat diberikan otonomi khusu No.21 tahun 2001 sebagai solusi politik atas gejolak papua yang bersamaan dengan reformasi bangsa Indonesia,

sejak papua diberlakkan otonomi khusus selama 10 tahun, pemerintah telah menggelontorkan Rp 28100000000000 ($ 3,1 milyar) dari APBN ke Papua dan Papua Barat.
Walaupun banyak dana yang mengalir ke papua namun hasil otonomi khusus menunjukan bahwa pemerintah gagal dan melenceng dari harapan otonomi khusus, Kegagalan pemerintah di era otsus banyak mendapat kritikan dari pihak pengamat, tokoh papua bahkan rakyat papua sendiri

Tawaran Dialog di tolak

Walaupun para tokoh  gereja papua dan LIPI Indonesia bersama Jaringan Damai papua (JDP) telah merancang dan menawarkan dialog papua Jakarta, tapi ternyata pilihan pemerintah Jakarta jatuh pada UP4B sehingga para tokoh gereja papua menganggap UP4B tidak aspiratif atau tidak sesuai dengan keinginan orang papua dan  menolak saat pertemua di cikeas (istana presiden beberapa waktu lalu.

Jakarta mempunyai pengalaman dalam berdialog, dialog aceh adalah salah satu keberhasilan pemerintah atas konflik daerah itu, Setelah kesepakan di helsingki pemerintah memberikan otsus dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) aceh.

Jika UP4B benar model aceh harusnya pemerintah mendahulukan pendekatan dialog namun sayangnya tawaran dialog Jakarta - papua ditolak pemerintah dan mereka merancang unit baru sesuai keinginan pemerintah jakarta.

Kepala UP4B harusnya Orang Asli Papua

Walaupun BambangDarmono Kepala UP4B baru namun pengangkatan ini mendapat reaksi keras oleh aktivis Ham konsultan KNPB Jakarta, Oktovianus Pogau yang dikutip  beritasatu.com mengatakan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono dinilai memiliki reputasi buruk.

Penetapan  mantan Panglima Komando Operasi TNI (Pangkoops) Aceh Bambang Darmono untuk menyelesaikan konflik Papua adalah sebuah kekeliruan.

"Seharusnya kepala penyelesaian konflik Papua adalah orang asli Papua Okto mengajukan tawaran tokoh-tokoh Papua seperti Freedy Numberi, Theo Waimuri atau Michael Manufandu untuk memimpin UP4B. Menurutnya, mereka paham dan mengerti persoalan yang menjadi kebutuhan orang PapuaBerkaitan dengan penetapan Bambang Darmono, Okto mengingatkan, sekali tentara tetap tentara. Dalam catatannya, selama memimpin operasi di Aceh, Bambang melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh warga sipil dan sebagainya. Dan hal itu bisa terulang di Papua.

"Solusi terbaik konflik Papua melalui referendum. Biarkan kami memilih apakah ingin bersama Indonesia atau berdiri sendiri. Atau gelar perundingan seperti di Aceh dengan mediasi pihak ketiga yang netral," sebutnya.

Sosialisasi UP4B di bubarkan

Sosialisasi Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dilakukan di Hotel Mansinam, Kamis (12/1/2012), batal dimulai karena tiba-tiba, sekitar pukul 12.30 WIT dibubarkan  paksa oleh rakyat manokwari papua barat.
Rakyat menganggap tak perlu ada UP4B karena otonomi khusus gagal dilakukan di tanah Papua.

Jakarta mempunyai kebijakan sangat tidak aspiratif atau tidak sesuai dengan keinginan orang papua, dan dinilai dipaksakan sehingga apapun program dan kebijakan mulia itu tidak pernah ada hasilnya, dan kita lihat saja apakah UP4B mampu merendam Konflik papua? kita tunggu realisasinya.

Penulis adalah, Ketua forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) dan juga Bekerja sebagai staf LITBAG Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja - Gereja Baptis Papua (PGBP)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar