Selasa, 29 November 2011

Kontras: Warga Papua Diserang Teror

Peneror, katanya, mengaku berasal dari aparat kepolisian dan TNI.

VIVAnews – Koordinator Kontras Haris Azhar menyatakan, saat ini pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat dan mahasiswa asal Papua di beberapa kota besar yang merasa terancam. Ancaman ini diterima paska-penembakan saat Kongres rakyat Papua digelar beberapa waktu lalu.

Kerusuhan di Papua (REUTERS/ Stringer )


Haris mengakui jika Kontras sudah menerima beberapa pengaduan dari masyarakat Papua di berbagai kota di Indonesia. Modusnya, tutur Haris, mereka diteror, dimintai identitas secara paksa, diancam akan dibunuh dan ada yang mengancam akan mengusir dan membuangnya ke laut.
BERITA TERKAIT

Teror semacam ini, sambung Haris, sering dialami warga Papua dalam beberapa pekan terakhir pasca-merebaknya kasus penembakan di Papua baru-baru ini.

"Ini sesuatu yang tidak benar karena mereka adalah warga negara Indonesia yang berhak mendiami tanah airnya di mana saja," ujarnya, di Kuta, Bali, Selasa 29 November 2011.

Ia mengimbau kepada mahasiswa dan warga asal Papua yang sedang kuliah atau bekerja di berbagai daerah di Indonesia untuk berhati-hati menanggapi isu eksodus mahasiswa atau masyakarat Papua dari berbagai kota besar di Indonesia. Imbauan tersebut juga ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, terutama para pengambil kebijakan atau pemerintah pusat.

"Dugaan kita, isu ini sengaja dihembuskan untuk memicu sentimen geopolitik dan memperkeruh suasana yang ada. Kita tahu saat ini Papua sedang bergolak, lalu ada oknum yang tidak bertanggungjawab sengaja memperkeruh suasana agar konflik ini semakin memuncak," ujar Haris.

Beberapa kota besar yang sering mengalami teror bagi rakyat Papua adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan terakhir Denpasar. Di Denpasar, telah terjadi teror bagi salah satu mahasiswa asal Papua. Oknum yang mengaku diri aparat mendatangi penginapan mahasiswa asal Papua dengan alasan meminta identitas lengkap.

Permintaan tersebut ditolak karena dinilai terlalu berlebihan. "Kalau hanya minta identitas, kenapa tidak langsung saja ke pemilik kontrakan, RT, RW setempat. Permintaan tersebut juga disertai ancaman. Ini sesuatu yang tidak benar dan dinilai melanggar hukum dan HAM," ujarnya.

Hingga saat ini Kontras terus menerima pengaduan dari mahasiswa dan masyarakat Papua yang berada di luar Papua. Pengaduan tersebut berisikan tentang permintaan dan mohon perlindungan akibat intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu yang mengaku diri sebagai aparat keamanan.

Namun demikian, Kontras belum bisa memiliki data yang pasti tentang eksodus orang Papua yang berasal dari berbagai kota besar di Indonesia.

Laporan: Bobby Andalan | Bali
VIVAnews

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar