Minggu, 27 November 2011

Aparat Jangan Main Tembak

Ketua PGGP Jelang 1 Desember:

Pdt Lipus Biniluk saat membacakan pernyataan
Ketua PGGP, Lipius Biniluk
JAYAPURA – Momen 1 Desember terus mengundang perhatian berbagai  pihak.  Ini tidak lain karena banyaknya isu-isu meresahkan  menjelang 1 Desember yang oleh pihak tertentu diklaim sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. 
Kali ini datang  dari Ketua Persekutuan Gereja- Gereja Papua (PGGP) Pdt Lipius Biniluk,S.Th. Ia  berharao kepada aparat keamanan,  baik TNI maupun Polri agar lebih mengedepankan   pendekatan persuasif ketimbang kekerasan dalam menangani setiap kegiatan masyakat, termasuk jika memang ada pengibaran Bintang Kejora (BK).   “Kalau ada orang Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora, kami sangat berharap kepada aparat baik TNI maupun Polri untuk tidak langsung bereaksi dengan menembaknya. Baiknya datangi dan turunkan saja benderanya. Pengibarnya hendaknya ditangkap saja dan diproses hukum,” jelas Pdt Lipius Biniluk,S.Th selaku Ketua Persekutuan Gereja- Gereja Papua (PGGP) saat menggelar jumpa pers, di Rumah Makan Maranli, Abepura, Sabtu (26/11).
Pernyataan ini  menyikapi situasi Politik, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat (Polkamtibmas) di Papua dan Papua Barat yang diwarnai berbagai gejolak akhir-akhir ini, terutama terkait berbagai isu maupun antisipasi pelaksanaan peringatan 1 Desember yang diyakini sejumlah komponen orang Papua sebagai hari Kemerdekaan Bangsa Papua.
Tentang bendera Bintang Kejora sendiri kenapa terus berupaya dikibarkan oleh orang Papua, diceritakan bahwa hal itu adalah dilatarbelakangi sejarah yang mencatat bahwa bendera tersebut pernah dikibarkan sebagai bendera Bangsa Papua. “Demikian juga lagu kebangsaan Papua maupun susunan pemerintahan,” ungkap Lipius Biniluk didampingi Rudya H Kare (GSJKI), Pdt. Paulus Philip (GPHI), Pdt Isai Doom,S.Th (GPT) dan Pdt. Oyang Seseray (GSDI).
Tentang berbagai isu yang beredar melalui Short Massage Service (SMS) di masyarakat yang isinys terkait 1 Desember, seperti ‘Setelah 1 Desember masyarakat pendatang harus kembali ke daerahnya masing-masing’ maupun berbagai SMS serupa, PGGP menyatakan menolak issu-issu tersebut.
Dan terkait hal tersebut, termasuk berbagai kasus lain seperti pasca Konggres Rakyat Papua (KRP) III yang menelan korban jiwa, hingga kasus di sekitar area PT Freeport Indonesia, PGGP mengeluarkan tujuh butir himbauan, yaitu :
1.    Seluruh lapisan masyarakat/umat Tuhan agar tidak terprofokasi dengan issu-issu yang menyesatkan, yang bertujuan memecah belah kehidupan kerukunan di antara umat beragama, yang berdampak pada konflik suku, RAS dan agama.
2.    Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,agar menghentikan segala bentuk teror dan provokasi terhadap seluruh umat   Tuhan, di atas tanah Papua.
3.    Aparat keamanan agar terlibat menjaga keamanan dan tidak melakukan terror terhadap umat Tuhan , secara khusus mahasiswa.
4.    Kepada Pemerintah, agar menghentikan penambahan pasukan, yang meningkatkan keresahan terhadap masyarakat di seluruh tanah Papua.
5.    Kepada seluruh komponenmasyarakat (Legilatif, Eksekutif, institusi keamanan – TNI/polri, lembaga masyarakat sipil ) baik di Jakarta dan Papua, agar terlibat menjaga perdamaian serta mendorong/mendukung proses dialog damai, antara Papua dan Jakarta, guna penyelesaian masalah–masalah di Tanah Papua.
6.    Kepada seluruh komponen masyarakat (Legilatif, Eksekutif, institusi keamanan-TNI/polri lembaga masyarakat sipil )di Papua dan seluruh wilayah Republik Indonesia, agar tidak melakukan/menghentikan segala bentuk kegiatan, dalam bentuk apapun, yang cenderung mengambil keuntungan serta mengeliminir upaya-upaya dialog damai, yang diprakarsai oleh Jaringan Damai Papua.
7.    Sebagaimana bulan Desember adalah bulan kelahiran Yesus Kristus, yang dirayakan umat Nasrani di seluruh Dunia, maka dengan ini atas nama seluruh umat Tuhan di atas Tanah Papua, Persekutuan Gereja-Gereja papua, meminta dan  mengharapkan kepada semua pihak agar mengendalikan diri guna menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman, terhadap sesame agar Tanah Papua terhindar dari konflik Ras, Suku dan Agama, serta tidak menggunakan kekerasan bersenjata, dalam menyikapi berbagai kebebasan berekspresi rakyat Papua. Tetapi lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan/persuasif.

Hendrik  Y  Udam: Aparat Keamanan Segera Tangkap Oknum Penyebar SMS  Provokatif    
Sementara itu di tempat terpisah,  Wakil  Ketua  Bidang  Politik  dan Keamanan  DPD  KNPI  Kota Jayapura  Hendrik  Y Udam  dan Ketua DPC  KNPI Distrik  Abepura  Charles  Awi mensinyalir, ada pihak- pihak  yang ingin  mengganggu  dengan mengusik  kesatuan  dan persatuan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) dengan  memanfaatkan  momentum   1 Desember.
Karena itu, kata dia,  pihaknya  mendesak aparat  keamanan untuk segera manangkap  dan menindak tegas oknum oknum yang membuat suasana menjadi   tak  kondusif  dengan sengaja menyebarkan  isu  isu bernada  SARA  tersebut.   
Menurut  dia,  pihaknya  menghimbau  agar  pemuda,  mahasiswa,  pelajar  serta seluruh warga  kota Jayapura dan  Papua  tak usah  terprovokasi  dengan  isu isu yang  sengaja  disebarluaskan  pihak pihak  yang tak bertanggungjawab tersebut.  
Ketua DPC  KNPI Distrik  Abepura  Charles  Awi menegaskan pihaknya menghimbau kepada seluruh pemuda, mahasiswa  dan  pelajar   tak terprovokasi  terkait  adanya  isu  dari  oknum oknum  yang bertanggungjawab  bahwa pada  1  Desember mendatang   akan  terjadi  pengibaran   bendera  Bintang Kejora  dan lain   lain  untuk   mengancam  kedaulatan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pasalnya, kemerdekaan rakyat  bangsa  Papua  Barat bukan sesuatu yang gampang.
“Kemerdekaan itu  sudah Tuhan  berikan kepada kita semua sehingga kita tak perlu  terkooptasi dengan isu munculnya  kemerdekaan    rakyat  bangsa  Papua  Papua Barat,”  tukasnya usai  Musyawarah  KNPI  Distrik  Abepura,  di Aula Kantor  Distrik  Abepura, Kota Jayapura, Sabtu  (26/11) petang. 
Karena  itu, lanjutnya,  tugas  pemuda,  mahasiswa, pelajar  adalah  bergerak pada bidang masing masing  seperti pendidikan, ekonomi  dan lain  lain.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar