Jumat, 08 Juni 2012

Yoman, Label OTK (Orang Terlatih Khusus) di Papua Yang mengacaukan papua

Socratez Sofyan Yoman (ketua PGBP)
Jayapura VB--Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua yang mengorbankan warga sipil maupun aparat keamanan dalam bulan Mei dan Juni 2012 meningkat tajam dalam jumlah signifikan. Kenyamanan dan ketenangan hidup umat Tuhan di Tanah Papua benar-benar terusik. Hak hidup rakyat sipil dan aparat keamanan dihilangkan tanpa alasan.

Socratez Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis (PGBP) Papua melalui siaran persnya yang diterima tabloidjubi.com (7/6) via email,

Yoman menegaskan, bahwa aksi-aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) atau Orang Terlatih Khusus (OTK) yang belakangan ini terjadi, sangat menyayat dan memilukan hati. Ini menunjukkan bahwa Jayapura yang adalah ibu kota Provinsi Papua dan merupakan barometer atau tolok ukur kemajuan dan keamanan Tanah Papua memperlihatkan kekacauan dan tidak terkendali.

Yoman membeberkan beberapa peristiwa kekerasan tersebut dalam siaran pers PGBP ini. Penembakan dan
pembunuhan Terloji Weya (23) pada 1 Mei 2012 di depan kantor Koramil Perwakilan Wamena di Abepura.

Penembakan mati Arkilaus Rafutu (45) dan melukai Teringgen Murip luka tembak bagian paha kiri pada 19
Mei 2012 di Mulia, Puncak Jaya. Penikaman mati Paulus Tandiese (20) pada 22 Mei 2012 di Skyline, Jayapura. Pembunuhan dan pembakaran Syaiful Bahri (24) dalam mobil Toyota Avansa DS 1711 AK di
depan pemakaman Waena pada 22 Mei 2012. Penembakan Warga Negara Asing, Dr. Pieper Dietmar Helmut(55) di Pantai Base G Jayapura. Penembakan mati Anthon Taruang Tandila (45) pada 29 Mei 1212 di Puncak Jaya. Penikaman mati Ajud Jummy Purba (19) di Perumnas 3 di depan Rumah Makan Kiamang pada 3 Juni 2012. Gilbert Fabrian Mardika (16) di tembak di Skyline, Jayapura, pada 4 Juni 2012. Paniel Yaplo (20) disiksa mati dan dipatahkan lehernya oleh polisi dan Brimob di Sentani pada saat menghalang demo damai KNPB pada 4 Juni 2012. Yesaya (Yesa) Mirin (21) yang disiksa mati, mukanya dihancurkan dan lehernya dipatahkan oleh polisi dan BRIMOB pada 4 Juni 2012. Iqbal dan Ardi Jayanto ditembak pada 4 Juni 2012 di Jayapura dekat kantor Polda Papua. Pratu Doengki Kune ditembak di Entrop pada 4 Juni 2012. Arwan Apuan ditembak dibagian bawah dagu sebelah kanan tembus ke sebelah kiri dan tembus sampai leher bagian kanan. Pembunuhan anggota TNI Batalyon 756, Pratu Ahmad Sahlan dan penyiksaan Serda Parlo Pardede oleh masyarakat di Wamena karena seorang anak kecil yang bermarga Wanimbo ditabrak anggota TNI pada 6 Juni 2012. Aksi pembalasan dari TNI Batalyon 756 Wamena membunuh Elinus Yoman yang ditikam dengan sangkur di bagian leher, menikam dengan sangkur 8 orang warga sipil dan 1 warga sipil ditembak dengan senjata, 7 orang di Rumah Sakit Umum Wamena dan 2 orang dirawat di rumah.Penyiksaan, penembakan dan pembunuhan Teju Tabuni (17) yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada 7 Juni 2012 di Dok 5 Yapis Jayapura. Penangkapan Buktar Tabuni,Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 7 Juni 2012 di lingkaran Abepura.

"Melihat dari beberapa kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan tadi, pelaku kekerasan yang pertama
adalah Orang Tak Dikenal atau Orang Terlatih Khusus (OTK); dan kedua adalah aparat keamanan dan ketiga adalah masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan dan hak mereka diakui oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan dilihat dari korban adalah kebanyak masyarakat sipil dan aparat keamanan non-Papua. Sedangkan penduduk asli Papua ditangkap, ditembak, disiksa, muka dihancurkan dan leher dipatahkan dengan kejam. Kejahatan kemanusiaan di Papua sudah melewati batas-batas kemanusiaan." ulas Yoman dalam siaran persnya.

Semua kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua beberapa tahun yang lalu dan dalam bulan ini, belum ada
satu kasus pun diungkap pelakunya. Aparat penegak hukum juga sulit dipercaya karena mereka juga adalah
pelaku pelanggar HAM. Untuk mengungkap kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh
hal: pertama, Kapoldanya dipindahkan untuk menghilangkan jejak kasus itu. Kedua, orang asli Papua
dijadikan “kambing-hitamkan” sebagai pelaku kekerasan dan kejahatan. Tapi patut dipertanyakan adalah
senjata yang digunakan adalah senjata berkaliber “canggih”. Apakah penduduk asli Papua mempunyai
kemampuan untuk membeli itu?

Karena itu, menurut Yoman, untuk membantu mengungkap pelaku kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
yang dilakukan oleh OTK dan PETRUS, merupakan kebutuhan sangat mendesak, yaitu kehadiran Misi
Kemanusiaan dan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tanah Papua. Supaya ada netralitas dalam
menjaga keamanan dan kedamaian dan mengungkap kasus-kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di
Tanah Papua. Misi intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) dari PBB bisa saja terjadi di Tanah
Papua kalau OTK dan PETRUS tidak menghentikan kekerasan ini. Dan juga kalau aparat penegak hukum
tidak mengungkap pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dan terutama, tidak memberikan jaminan perlindungan kenyamanan warga sipil dan juga aparat keamanan sendiri.

Untuk itu, pihaknya mendesak segera ada upaya untuk menghindari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
dan supaya tidak mengganggu kedaulatan manusia, yakni :
(1) OTK dan PETRUS segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan karena tindakan-tindakan yang jahat ini tidak cocok dan juga tidak relevan dalam alam demokrasi dan keterbukaan sekarang.
(2) Yang jelas dan pasti: menangkap penduduk asli Papua, memenjarakan dan menembak orang asli Papua
bukan merupakan solusi yang tepat, manusiawi, tapi itu tindakan aparat keamanan yang tidak menunjung
tinggi nilai keadilan, maka membangkitkan ideologi, nasionalme kebersamaan yang kuat dan juga
membangun simpati solidaritas kemanusiaan dari berbagai kalangan di Indonesia dan masyarakat
internasional;
(3) Kekerasan akan melahirkan kekerasan dan kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu , Presiden
Republik Indonesia, SBY, segera membentuk TIM Khusus untuk dialog damai antara Rakyat Papua dan
Pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga. Diharapkan semua perbedaan pandangan dan kompleksitas masalah Papua dibawa dalam meja dialog untuk mencari penyelesaian yang damai, menyeluruh dan bermartabat.
(4) Semua warga sipil dan aparat keamanan ada di Tanah Papua, baik orang asli Papua maupun non-Papua,
kita mempunyai kewajiban etis, tanggungjawab moral dan iman, tugas untuk menjaga tanah Papua sebagai
rumah kita yang damai. Kita bersama-sama harus hidup rukun, damai dengan menghormati perbedaan
pandangan politik, ras, etnis dan budaya. Kita bersama-sama juga melawan kekerasan,
kejahatan,ketidakadilan, diskriminasi dan eksploitasi yang merabik-rabik dan merendahkan martabat dan
kehormatan hidup manusia

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar