 |
| Ritwan Darmawan ( foto Pendoman) |
JAKARTA - Indonesian Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) meminta Komisi I DPR RI mengaudit dan mendata semua masalah yang terjadi di Bumi Papua. Direktur IHCS, Ridwan Darmawan, mengatakan, audit tersebut mutlak dilakukan demi mengurai akar persoalan papua yang sudah dianggapnya begitu rumit.
"Segera audit dan inventarisasi seluruh persoalan-persoalan di Papua. Selain itu, fasilitasi dialog antar stakeholder di sana untuk mengurai kerumitan-kerumitan di sana," kata Ridwan Darmawan melalui pesan singkat, Kamis (7/6/2012).
Permintaan tersebut diutarakan Ridwan Darmawan dalam menanggapi rencana Komisi I DPR RI yang akan mengadakan kunjungan ke Papua, pada Pekan depan. Di gedung DPR, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan, kunjungan tersebut terkait aksi penembakan gelap yang belakangan malah makin marak di sana.
Menurut Ridwan, kekerasan di Papua tergolong persoalan laten yang belum bisa ditangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sana, kata dia, kekerasan telah menjelma begitu kompleks membaur dengan kemiskinan masyarakat Papua.
"Ironisnya, hal itu dirasakan rakyat Papua di saat korporasi-korporasi besar dunia beroperasi mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Sebut saja Freeport," tegasnya.
Belum lagi masalah integrasi yang dianggap sebagian masyarakat Papua belum selesai. Menurut Ridwan, masalah Papua seperti bara api dalam sekam. "Integrasi Papua terus-terusan menuai kontroversi, baik di tingkat nasional maupun global," kata Ridwan.
Pria yang saat ini sedang mengadvokasi buruh PT Freeport itu meminta pemerintah memberi keadilan terhadap masyarakat Papua. Dia mendesak pemerintah segera menegakkan hukum terkait kekerasan yang sudah seperti makanan sehari-hari bagi warga di sana.
"Para pelaku pelanggaran HAM Abepura, Wamena, Wasior hingga kini belum ditemukan dan dihukum. Penembakan-penembakan di area Freeport juga belum bisa diungkap. hal itu jelas menimbulkan ketidakpuasan dan juga tidak ada efek jera untuk para pelaku teror di sana," kata Ridwan, yang kutip OkZone.news
"Segera audit dan inventarisasi seluruh persoalan-persoalan di Papua. Selain itu, fasilitasi dialog antar stakeholder di sana untuk mengurai kerumitan-kerumitan di sana," kata Ridwan Darmawan melalui pesan singkat, Kamis (7/6/2012).
Permintaan tersebut diutarakan Ridwan Darmawan dalam menanggapi rencana Komisi I DPR RI yang akan mengadakan kunjungan ke Papua, pada Pekan depan. Di gedung DPR, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan, kunjungan tersebut terkait aksi penembakan gelap yang belakangan malah makin marak di sana.
Menurut Ridwan, kekerasan di Papua tergolong persoalan laten yang belum bisa ditangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sana, kata dia, kekerasan telah menjelma begitu kompleks membaur dengan kemiskinan masyarakat Papua.
"Ironisnya, hal itu dirasakan rakyat Papua di saat korporasi-korporasi besar dunia beroperasi mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Sebut saja Freeport," tegasnya.
Belum lagi masalah integrasi yang dianggap sebagian masyarakat Papua belum selesai. Menurut Ridwan, masalah Papua seperti bara api dalam sekam. "Integrasi Papua terus-terusan menuai kontroversi, baik di tingkat nasional maupun global," kata Ridwan.
Pria yang saat ini sedang mengadvokasi buruh PT Freeport itu meminta pemerintah memberi keadilan terhadap masyarakat Papua. Dia mendesak pemerintah segera menegakkan hukum terkait kekerasan yang sudah seperti makanan sehari-hari bagi warga di sana.
"Para pelaku pelanggaran HAM Abepura, Wamena, Wasior hingga kini belum ditemukan dan dihukum. Penembakan-penembakan di area Freeport juga belum bisa diungkap. hal itu jelas menimbulkan ketidakpuasan dan juga tidak ada efek jera untuk para pelaku teror di sana," kata Ridwan, yang kutip OkZone.news
Tidak ada komentar:
Posting Komentar